Tuesday, March 31, 2009

Demokrat: PAN Tengah Pertimbangkan 'Jodoh'

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat (PD) menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) tengah memertimbangkan beberapa parpol untuk digaet sebagai 'jodoh' melalui pertemuan dengan parpol-parpol yang ada. Untuk itu, PD menghormati langkah PAN dan menyampaikan ucapan selamat bertemu dengan parpol-parpol tersebut.

"Mungkin PAN sedang menimbang-nimbang bibit, bebet, dan bobot sebelum menetapkan akan berjodoh dengan siapa. Kami menghormati apapun langkah dan pilihan politik PAN," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (01/4) pagi.

Dikatakan Anas, PD tentu bersyukur bila PAN mau bekerja sama dengan PD. "Kalau memilih berjodoh dengan yang lain, kami menghormatinya."

Pihaknya mendengar pertemuan antara ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dengan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla, Rabu siang ini. Setelah itu, Soetrisno bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan jajaran DPP PDIP. "Kami mengucapkan selamat bertemu dengan Golkar dan PDIP," ucap Anas.

Dia berpendapat, pertemuan dan silaturrahmi adalah hal yang baik, juga lazim dilakukan antarpartai. "Kalau PAN bertemu Golkar dan PDIP, atau bertemu dengan partai yang lain, termasuk PD, adalah lumrah sebagai komunikasi politik."

Menurutnya, setiap partai pasti akan menentukan pilihan terbaik dalam membangun koalisi. Dalam hal itu diperlukan penjajagan. Karena itu, sambungnya, tidak ada masalah kalau PAN akan bertemu Golkar dan PDIP. "Karena, memang belum ada koalisi definitif. Mungkin PAN sedang menimbang bibit, bebet dan bobotnya." wed/ism

Demokrat: PAN Tengah Pertimbangkan 'Jodoh'

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat (PD) menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) tengah memertimbangkan beberapa parpol untuk digaet sebagai 'jodoh' melalui pertemuan dengan parpol-parpol yang ada. Untuk itu, PD menghormati langkah PAN dan menyampaikan ucapan selamat bertemu dengan parpol-parpol tersebut.

"Mungkin PAN sedang menimbang-nimbang bibit, bebet, dan bobot sebelum menetapkan akan berjodoh dengan siapa. Kami menghormati apapun langkah dan pilihan politik PAN," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (01/4) pagi.

Dikatakan Anas, PD tentu bersyukur bila PAN mau bekerja sama dengan PD. "Kalau memilih berjodoh dengan yang lain, kami menghormatinya."

Pihaknya mendengar pertemuan antara ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dengan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla, Rabu siang ini. Setelah itu, Soetrisno bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan jajaran DPP PDIP. "Kami mengucapkan selamat bertemu dengan Golkar dan PDIP," ucap Anas.

Dia berpendapat, pertemuan dan silaturrahmi adalah hal yang baik, juga lazim dilakukan antarpartai. "Kalau PAN bertemu Golkar dan PDIP, atau bertemu dengan partai yang lain, termasuk PD, adalah lumrah sebagai komunikasi politik."

Menurutnya, setiap partai pasti akan menentukan pilihan terbaik dalam membangun koalisi. Dalam hal itu diperlukan penjajagan. Karena itu, sambungnya, tidak ada masalah kalau PAN akan bertemu Golkar dan PDIP. "Karena, memang belum ada koalisi definitif. Mungkin PAN sedang menimbang bibit, bebet dan bobotnya." wed/ism

Sunday, March 29, 2009

Partai Demokrat-Golkar Hadang Koalisi Partai Kecil

(jawapos.com) JAKARTA - Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar tak ingin aturan pemilu yang memberi mereka keuntungan dihapus. Kedua partai pendukung pemerintah itu meminta Presiden SBY tetap menerapkan parliamentary threshold (PT), yakni ambang batas suara 2,5 persen bagi parpol yang berhak duduk di DPR.

Sikap kedua parpol itu untuk melawan koalisi 27 partai kecil yang menuntut penundaan penerapan PT. Koalisi partai kecil itu mendesak SBY agar menerapkan aturan itu pada 2014.

Demokrat dan Golkar meminta SBY mengabaikan tuntutan itu. ''Tidak ada urgensi untuk menerbitkan perppu tentang penundaan penerapan PT,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/3). Menurut dia, semua parpol peserta pemilu sebaiknya menerima seluruh ketentuan undang-undang pemilu, tanpa terkecuali, termasuk ketentuan PT tersebut.

Anas menyampaikan, semua parpol seharusnya berjuang dan optimistis mampu mencapai PT. ''Kalaupun ternyata tidak lulus, itulah keputusan politik pemilih yang harus diterima dan dihormati,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu.

Anas menambahkan, upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sejak reformasi selalu terbentur dengan lemahnya konsistensi terhadap aturan main yang sudah digariskan undang-undang. ''Padahal, kita mempunyai kebutuhan primer untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang sekarang sangat complicated itu,'' sesalnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat senada. Bahkan, dia mengingatkan bahwa permintaan membatalkan PT di UU Pemilu No 10/2008 pernah ditolak Mahkamah Konstitusi.

''Kita semua menghormati amar putusan itu. Makanya, tidak ada alasan yang kuat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu tentang persoalan ini,'' cetus Priyo yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR itu.

Menurut Priyo, pemberlakuan PT tak lain untuk menata dan menyehatkan kehidupan demokrasi nasional. ''Jadi, tolong dimaklumi,'' tandasnya.

Seperti diberitakan Jawa Pos, Forum Komunikasi 27 parpol telah meminta SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengundurkan pemberlakuan PT 2,5 persen menjadi Pemilu Legislatif 2014.

Bagi parpol kecil, baru, atau parpol lama yang berpotensi menjadi kecil, mekanisme PT memang cukup rawan. Sebab, kalau perolehan suara suatu parpol secara nasional tidak mencapai 2,5 persen dalam pemilu nanti, mereka tidak bisa duduk di Senayan. Suara yang diperoleh dianggap hangus. Tapi, mereka masih bisa memperebutkan kursi di level DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Tuntutan itu cukup serius. Sebab, banyak tokoh besar yang bergabung. Di antaranya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPN PDP Roy B.B. Janis, Ketua Umum DPP Partai Patriot Japto Soerjo Soemarno, Ketua Umum DPP PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Umum PNBK Erros Djarot, dan Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni. (pri/tof)

Koalisi dan Team of Rivals

Jika politik adalah panggung, maka panggung politik Indonesia adalah salah satu yang paling menarik dan menjanjikandi. Jika di belahan negeri lain, politik sering berujung kepada darah dan senapan, tetapi di Indonesia, sebagai negara baru demokrasi, politik telah dan sedang diupayakan untuk dilewati dengan persaingan damai dan tanpa kekerasan. Jika di belahan bumi lain, elite partai saling menyerang jelang pemungutan suara, di Indonesia, elite partai saling kunjung dan menjajagi bangunan koalisi. Bukan berarti saling kritik dan serang tidak ada. Tetapi berlangsung dalam tataran yang wajar dan tanpa kekerasan. Inilah barangkali gaya politik ’khas’ nusantara. Yang tak mungkin di negeri lain, bisa terjadi di tanah air. Sesuatu yang patut dicermati.

Oleh karenanya, penting kiranya memperhatikan panggung-panggung politik di negeri lain. Sebagai renungan sekaligus pembelajaran. Tentu saja, negeri lain memiliki sistem, gaya dan karakter politik tersendiri. Tak bisa dijadikan contoh atau model sempurna untuk diterapkan di Indonesia. Tetapi, bukankah mengambil hikmah dari setiap peristiwa merupakan satu kebaikan.

Beberapa Preseden Koalisi

Di Israel, negeri dimana negeri kita tak memiliki hubungan diplomatik dengannya, panggung politiknya menarik untuk disimak. Bukan saja karena tingkah negeri ini yang sering membuat pusing para tetangganya dan bahkan warga dunia, tetapi juga karena kompetisi politik di tingkat domestik yang unik. Dalam sistem Israel yang parlementarian, ada lebih dari lima partai bersaing memperebutkan 120 kursi. Dua kandidat yang diduga bersaing ketat meraih kursi PM Israel adalah Tzipi Livni dari Kadima Party dan Benjamin Netanyahu alias Bibi dari Likud Party.

Keduanya saling menyerang dengan kata-kata menjelang hari pemungutan suara, hingga tiada waktu saling kunjung untuk penjajakan koalisi. Pertemuan baru dilakukan ketika hasil suara usai dihitung: 28 kursi untuk partai Livni dan 27 kursi untuk partai Bibi. Partai lain membuntuti dari belakang, Yisrael Beitinu (15), Buruh (13) dan Shas (11) serta tujuh partai lain dengan perolehan kursi masing-masing dibawah angka 10.

Hasil ini menunjukkan kewajiban beberapa partai untuk membangun koalisi pemerintahan. Uniknya, pemerintahan Israel hasil pemilu 2009 belum terbentuk. Sampai sekarang PM lama, Ehud Olmert masih menjalankan tugas sampai PM baru terpilih. Semua elite politik berkejaran dengan batas waktu. Meski demikian, satu pelajaran penting disimak dan hampir pasti terjadi. Beberapa rival atau lawan politik dalam pemilu, akan sangat mungkin menjadi mitra koalisi usai pemilu digelar. Sehingga, permusuhan politik terendapkan oleh realitas politik. Itulah Israel : ganas keluar, seru di dalam.

Mari kita melompat ke Turki. Negeri ini menganut sistem multipartai yang parlementarian dengan 550 kursi diperebutkan pada pemilu terakhir. Jika tak ada satu partai pun meraih separuh kursi parlemen maka koalisi adalah kepastian. Uniknya, Recep Tayyip Erdogan dari Adalet ve Kalkınma Partisi atau AK Parti mampu meraih separuh kursi parlemen, yakni 341 kursi, sehingga tak membutuhkan koalisi dan membawanya ke kursi Perdana Menteri. Erdogan s memerintah Turki hingga kini.

Tetapi, dalam pemilu-pemilu sebelumnya, panggung politik negeri Ottoman ini tak bisa menghindar diri dari koalisi untuk membangun pemerintahan. Tentu saja, penjajakan koalisi yang serius dilakukan oleh elite partai Turki seusai hasil pemilu digelar. Adapun kesimpulan koalisi adalah sama dengan di Israel: ”Rivals dahulu, mitra kemudian”.

Kita tengok panggung politik Amerika Serikat. Meski tak menganut parlementarian dan hanya mengenal dua partai kuat di tingkat nasional, plus menganut presidensial, tetapi model berpolitiknya tetap perlu diperhatikan. Calon presiden yang diajukan harus melewati kompetisi dan konvensi yang panjang dan melelahkan. Calon-calon dari Partai demokrat misalnya, seperti Barack Obama, Hillary Clinton, John Edward, Joe Biden, dan Bill Richardson bersaing ketat dan saling kritik dengan keras ketika bersaing memperebutkan separuh jumlah delegasi yang akan hadir pada Konvensi Demokrat.

Kalau kita perhatikan, di sela-sela persaingan politik antar pada kandidat tersebut, tak pernah ada perbincangan soal koalisi. Penjajakan koalisi baru ada setelah hasil raihan delegasi mulai tampak terang. Tim setiap kandidat dan kandidat yang masih bertahan mendekati kandidat lain yang ’melempar handuk putih’ terlebih dulu. Hingga di akhir putaran, hanya dua kandidat yang tersisa: Obama dan Hillary.

Uniknya, meski keduanya bersaing habis-habisan, saling senggol satu sama lain dari policy sampai urusan personal, sehingga muncul kesan tak bisa lagi berdamai secara personal maupun politik, realitas politik kemudian, menunjukan potret yang sama sekali berbeda. Joe Biden justru menjadi cawapres-nya Obama. Hillary Clinton menjadi jurkam Obama yang sangat berkeringat, dan bahkan kini menjadi “the face and voice of the US foreign policy”. Banyak anggota Tim Sukses dari pesaing Obama direkrut kembali dalam pemerintahannya. Kompetisi usai, kerjasama dimulai. Tetapi, koalisi baru dibangun setelah kompetisi internal Demokrat usai dan Obama dinyatakan sebagai pemenang untuk menghadapi McCain - Republikan. Lagi-lagi, koalisi menjadi sisi tak terhindarkan dari bangunan-bangunan politik dan pemerintahan.

Satu catatan tambahan yang memudahkan ”koalisi internal” Partai Demokrat adalah kematangan dan kedewasaan berpolitik dari para aktornya. Bahwa kompetisi politik, sekeras apapun, tidak pernah masuk ke wilayah permusuhan pribadi. Ada batas yang jelas antara kepentingan pribadi kandidat, kepentingan partai dan kepentingan negara. Semuanya batasnya menjadi terang oleh kedewasaan politik. Tidak ada kamus dendam kesumat atas nama hal-hal yang tidak jelas dan kekanak-kanakan. Salah satu simbol yang kedewasaan yang paling sederhana adalah keberanian dan kemampuan untuk memberikan ucapan selamat kepada pemenang, baik pemenang konvensi maupun pemenang pilpres.


Bagaimana Koalisi Pilpres Kita 2009?

Di tanah air, koalisi dan rivalitas politik berjalan secara khas, unik dan menarik. Perbincangan koalisi pemerintahan di lakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar. Partai-partai berkomunikasi, memasang satu kuda-kuda kerjasama dan menjajaki janji. Sementara, kuda-kuda yang lain disiapkan untuk bertanding. Elite setiap partai saling kunjung, komunikasi dan silaturrahmi, dan tentu saja menjajaki selera politik partai yang lain.

Meski hasil pemilu belum terang benar, kehendak berkoalisi telah lahir. Tentu saja, ia tidak bisa kita sebut sebagai mubazir. Manfaat selalu ada tergantung tafsir yang kita bangun. Paling tidak, komunikasi politik politik awal yang mudah diartikan sebagai preparasi koalisi. Ada kesepakatan untuk menjaga agar proses pemilu berjalan baik dan lancar. Ada kehendak dan komitmen bersama untuk merawat dan mengembangkan demokrasi, sehingga semakin matang dan produktif untuk kepentingan rakyat.

Tak ada yang salah dengan semua langkah politik tersebut. Perbincangan atau penjajakan koalisi sebelum adalah langkah yang tepat dan produktif. Tidak ada koalisi tanpa didahului dengan komunikasi dan pendekatan. Tidak ada koalisi bagi yang putus komunikasinya. Tidak ada koalisi yang berangkat dari saling membelakangi.

Namun demikian, koalisi baru akan didiskusikan secara serius usai pemungutan suara, ketika perolehan suara masing-masing partai sudah terang. Jika Partai Demokrat belakangan cukup rajin melakukan silaturrahmi dengan partai-partai lain, tentu tidak lepas dari jalan pikiran ini. Semuanya adalah dalam rangka tetap menghormati dan merawat komunikasi dengan partai lain.

Di Indonesia pun mulai jelas bahwa politik berbeda dengan matematika. Berbagai kemungkinan masih sangat terbuka. Buku koalisi pilpres 2009 belum tertutup. Bahkan masih akan ditulis dengan tinta yang jelas setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Bukankah rival dulu dalam panggung politik, sangat terbuka menjadi mitra kemudian dan sebaliknya? Atau mitra politik sangat mungkin tetap menjadi mitra kembali?.***

Partai Demokrat-Golkar Hadang Koalisi Partai Kecil

(jawapos.com) JAKARTA - Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar tak ingin aturan pemilu yang memberi mereka keuntungan dihapus. Kedua partai pendukung pemerintah itu meminta Presiden SBY tetap menerapkan parliamentary threshold (PT), yakni ambang batas suara 2,5 persen bagi parpol yang berhak duduk di DPR.

Sikap kedua parpol itu untuk melawan koalisi 27 partai kecil yang menuntut penundaan penerapan PT. Koalisi partai kecil itu mendesak SBY agar menerapkan aturan itu pada 2014.

Demokrat dan Golkar meminta SBY mengabaikan tuntutan itu. ''Tidak ada urgensi untuk menerbitkan perppu tentang penundaan penerapan PT,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/3). Menurut dia, semua parpol peserta pemilu sebaiknya menerima seluruh ketentuan undang-undang pemilu, tanpa terkecuali, termasuk ketentuan PT tersebut.

Anas menyampaikan, semua parpol seharusnya berjuang dan optimistis mampu mencapai PT. ''Kalaupun ternyata tidak lulus, itulah keputusan politik pemilih yang harus diterima dan dihormati,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu.

Anas menambahkan, upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sejak reformasi selalu terbentur dengan lemahnya konsistensi terhadap aturan main yang sudah digariskan undang-undang. ''Padahal, kita mempunyai kebutuhan primer untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang sekarang sangat complicated itu,'' sesalnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat senada. Bahkan, dia mengingatkan bahwa permintaan membatalkan PT di UU Pemilu No 10/2008 pernah ditolak Mahkamah Konstitusi.

''Kita semua menghormati amar putusan itu. Makanya, tidak ada alasan yang kuat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu tentang persoalan ini,'' cetus Priyo yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR itu.

Menurut Priyo, pemberlakuan PT tak lain untuk menata dan menyehatkan kehidupan demokrasi nasional. ''Jadi, tolong dimaklumi,'' tandasnya.

Seperti diberitakan Jawa Pos, Forum Komunikasi 27 parpol telah meminta SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengundurkan pemberlakuan PT 2,5 persen menjadi Pemilu Legislatif 2014.

Bagi parpol kecil, baru, atau parpol lama yang berpotensi menjadi kecil, mekanisme PT memang cukup rawan. Sebab, kalau perolehan suara suatu parpol secara nasional tidak mencapai 2,5 persen dalam pemilu nanti, mereka tidak bisa duduk di Senayan. Suara yang diperoleh dianggap hangus. Tapi, mereka masih bisa memperebutkan kursi di level DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Tuntutan itu cukup serius. Sebab, banyak tokoh besar yang bergabung. Di antaranya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPN PDP Roy B.B. Janis, Ketua Umum DPP Partai Patriot Japto Soerjo Soemarno, Ketua Umum DPP PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Umum PNBK Erros Djarot, dan Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni. (pri/tof)

Koalisi dan Team of Rivals

Jika politik adalah panggung, maka panggung politik Indonesia adalah salah satu yang paling menarik dan menjanjikandi. Jika di belahan negeri lain, politik sering berujung kepada darah dan senapan, tetapi di Indonesia, sebagai negara baru demokrasi, politik telah dan sedang diupayakan untuk dilewati dengan persaingan damai dan tanpa kekerasan. Jika di belahan bumi lain, elite partai saling menyerang jelang pemungutan suara, di Indonesia, elite partai saling kunjung dan menjajagi bangunan koalisi. Bukan berarti saling kritik dan serang tidak ada. Tetapi berlangsung dalam tataran yang wajar dan tanpa kekerasan. Inilah barangkali gaya politik ’khas’ nusantara. Yang tak mungkin di negeri lain, bisa terjadi di tanah air. Sesuatu yang patut dicermati.

Oleh karenanya, penting kiranya memperhatikan panggung-panggung politik di negeri lain. Sebagai renungan sekaligus pembelajaran. Tentu saja, negeri lain memiliki sistem, gaya dan karakter politik tersendiri. Tak bisa dijadikan contoh atau model sempurna untuk diterapkan di Indonesia. Tetapi, bukankah mengambil hikmah dari setiap peristiwa merupakan satu kebaikan.

Beberapa Preseden Koalisi

Di Israel, negeri dimana negeri kita tak memiliki hubungan diplomatik dengannya, panggung politiknya menarik untuk disimak. Bukan saja karena tingkah negeri ini yang sering membuat pusing para tetangganya dan bahkan warga dunia, tetapi juga karena kompetisi politik di tingkat domestik yang unik. Dalam sistem Israel yang parlementarian, ada lebih dari lima partai bersaing memperebutkan 120 kursi. Dua kandidat yang diduga bersaing ketat meraih kursi PM Israel adalah Tzipi Livni dari Kadima Party dan Benjamin Netanyahu alias Bibi dari Likud Party.

Keduanya saling menyerang dengan kata-kata menjelang hari pemungutan suara, hingga tiada waktu saling kunjung untuk penjajakan koalisi. Pertemuan baru dilakukan ketika hasil suara usai dihitung: 28 kursi untuk partai Livni dan 27 kursi untuk partai Bibi. Partai lain membuntuti dari belakang, Yisrael Beitinu (15), Buruh (13) dan Shas (11) serta tujuh partai lain dengan perolehan kursi masing-masing dibawah angka 10.

Hasil ini menunjukkan kewajiban beberapa partai untuk membangun koalisi pemerintahan. Uniknya, pemerintahan Israel hasil pemilu 2009 belum terbentuk. Sampai sekarang PM lama, Ehud Olmert masih menjalankan tugas sampai PM baru terpilih. Semua elite politik berkejaran dengan batas waktu. Meski demikian, satu pelajaran penting disimak dan hampir pasti terjadi. Beberapa rival atau lawan politik dalam pemilu, akan sangat mungkin menjadi mitra koalisi usai pemilu digelar. Sehingga, permusuhan politik terendapkan oleh realitas politik. Itulah Israel : ganas keluar, seru di dalam.

Mari kita melompat ke Turki. Negeri ini menganut sistem multipartai yang parlementarian dengan 550 kursi diperebutkan pada pemilu terakhir. Jika tak ada satu partai pun meraih separuh kursi parlemen maka koalisi adalah kepastian. Uniknya, Recep Tayyip Erdogan dari Adalet ve Kalkınma Partisi atau AK Parti mampu meraih separuh kursi parlemen, yakni 341 kursi, sehingga tak membutuhkan koalisi dan membawanya ke kursi Perdana Menteri. Erdogan s memerintah Turki hingga kini.

Tetapi, dalam pemilu-pemilu sebelumnya, panggung politik negeri Ottoman ini tak bisa menghindar diri dari koalisi untuk membangun pemerintahan. Tentu saja, penjajakan koalisi yang serius dilakukan oleh elite partai Turki seusai hasil pemilu digelar. Adapun kesimpulan koalisi adalah sama dengan di Israel: ”Rivals dahulu, mitra kemudian”.

Kita tengok panggung politik Amerika Serikat. Meski tak menganut parlementarian dan hanya mengenal dua partai kuat di tingkat nasional, plus menganut presidensial, tetapi model berpolitiknya tetap perlu diperhatikan. Calon presiden yang diajukan harus melewati kompetisi dan konvensi yang panjang dan melelahkan. Calon-calon dari Partai demokrat misalnya, seperti Barack Obama, Hillary Clinton, John Edward, Joe Biden, dan Bill Richardson bersaing ketat dan saling kritik dengan keras ketika bersaing memperebutkan separuh jumlah delegasi yang akan hadir pada Konvensi Demokrat.

Kalau kita perhatikan, di sela-sela persaingan politik antar pada kandidat tersebut, tak pernah ada perbincangan soal koalisi. Penjajakan koalisi baru ada setelah hasil raihan delegasi mulai tampak terang. Tim setiap kandidat dan kandidat yang masih bertahan mendekati kandidat lain yang ’melempar handuk putih’ terlebih dulu. Hingga di akhir putaran, hanya dua kandidat yang tersisa: Obama dan Hillary.

Uniknya, meski keduanya bersaing habis-habisan, saling senggol satu sama lain dari policy sampai urusan personal, sehingga muncul kesan tak bisa lagi berdamai secara personal maupun politik, realitas politik kemudian, menunjukan potret yang sama sekali berbeda. Joe Biden justru menjadi cawapres-nya Obama. Hillary Clinton menjadi jurkam Obama yang sangat berkeringat, dan bahkan kini menjadi “the face and voice of the US foreign policy”. Banyak anggota Tim Sukses dari pesaing Obama direkrut kembali dalam pemerintahannya. Kompetisi usai, kerjasama dimulai. Tetapi, koalisi baru dibangun setelah kompetisi internal Demokrat usai dan Obama dinyatakan sebagai pemenang untuk menghadapi McCain - Republikan. Lagi-lagi, koalisi menjadi sisi tak terhindarkan dari bangunan-bangunan politik dan pemerintahan.

Satu catatan tambahan yang memudahkan ”koalisi internal” Partai Demokrat adalah kematangan dan kedewasaan berpolitik dari para aktornya. Bahwa kompetisi politik, sekeras apapun, tidak pernah masuk ke wilayah permusuhan pribadi. Ada batas yang jelas antara kepentingan pribadi kandidat, kepentingan partai dan kepentingan negara. Semuanya batasnya menjadi terang oleh kedewasaan politik. Tidak ada kamus dendam kesumat atas nama hal-hal yang tidak jelas dan kekanak-kanakan. Salah satu simbol yang kedewasaan yang paling sederhana adalah keberanian dan kemampuan untuk memberikan ucapan selamat kepada pemenang, baik pemenang konvensi maupun pemenang pilpres.

Bagaimana Koalisi Pilpres Kita 2009?

Di tanah air, koalisi dan rivalitas politik berjalan secara khas, unik dan menarik. Perbincangan koalisi pemerintahan di lakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar. Partai-partai berkomunikasi, memasang satu kuda-kuda kerjasama dan menjajaki janji. Sementara, kuda-kuda yang lain disiapkan untuk bertanding. Elite setiap partai saling kunjung, komunikasi dan silaturrahmi, dan tentu saja menjajaki selera politik partai yang lain.

Meski hasil pemilu belum terang benar, kehendak berkoalisi telah lahir. Tentu saja, ia tidak bisa kita sebut sebagai mubazir. Manfaat selalu ada tergantung tafsir yang kita bangun. Paling tidak, komunikasi politik politik awal yang mudah diartikan sebagai preparasi koalisi. Ada kesepakatan untuk menjaga agar proses pemilu berjalan baik dan lancar. Ada kehendak dan komitmen bersama untuk merawat dan mengembangkan demokrasi, sehingga semakin matang dan produktif untuk kepentingan rakyat.

Tak ada yang salah dengan semua langkah politik tersebut. Perbincangan atau penjajakan koalisi sebelum adalah langkah yang tepat dan produktif. Tidak ada koalisi tanpa didahului dengan komunikasi dan pendekatan. Tidak ada koalisi bagi yang putus komunikasinya. Tidak ada koalisi yang berangkat dari saling membelakangi.

Namun demikian, koalisi baru akan didiskusikan secara serius usai pemungutan suara, ketika perolehan suara masing-masing partai sudah terang. Jika Partai Demokrat belakangan cukup rajin melakukan silaturrahmi dengan partai-partai lain, tentu tidak lepas dari jalan pikiran ini. Semuanya adalah dalam rangka tetap menghormati dan merawat komunikasi dengan partai lain.

Di Indonesia pun mulai jelas bahwa politik berbeda dengan matematika. Berbagai kemungkinan masih sangat terbuka. Buku koalisi pilpres 2009 belum tertutup. Bahkan masih akan ditulis dengan tinta yang jelas setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Bukankah rival dulu dalam panggung politik, sangat terbuka menjadi mitra kemudian dan sebaliknya? Atau mitra politik sangat mungkin tetap menjadi mitra kembali?.***

Demokrat Rangkul Golkar, Asal Capresnya Tetap SBY

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat masih membuka pintu untuk bergandengan tangan dengan Partai Golkar. Meski Partai Golkar sudah menggadang-gadan Jusuf Kalla sebagai capresnya usai Pemilu Legislatif 2009. Kemungkinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla bersanding kembali masih ada.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ahad (29/3) menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa Demokrat masih ingin menggandeng Golkar. Ia menyebut Golkar sebagai parpol sahabat.

Pertama, Demokrat menjalankan politik pintu terbuka. ''Pintu kami masih terbuka termasuk dengan Golkar. Karena Golkar adalah salah satu parpol sahabat yang sekarang menjadi mitra koalisi,'' kata Anas pada Republika.

Alasan kedua, Demokrat menilai pencalonan Jusuf Kalla belum final. Ini mengacu pada hasil Rapimnas IV Golkar 2008 dan pernyataan sejumlah elit partai berlambang pohon beringin itu. Kalau penetapan capres Golkar harus melewati mekanisme Rapimsus yang digelar pertengahan April 2009.''Golkar belum resmi menetapkan pasangan capres/cawapresnya. Jadi kemungkinan untuk melanjutkan kemitraan politik masih terbuka,'' katanya.

Namun kembali lengketnya Demokrat - Golkar bukan tanpa syarat. Anas mengajukan syarat utama koalisi itu. Selain mencari parpol untuk sejalan haluan untuk membangun koalisi kuat, permanen, dan bervisi serta konsisten.''Demokrat ingin parpol yang berkoalisi setuju mencapreskan SBY,'' pungkasnya. evy/kpo

Demokrat Rangkul Golkar, Asal Capresnya Tetap SBY

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat masih membuka pintu untuk bergandengan tangan dengan Partai Golkar. Meski Partai Golkar sudah menggadang-gadan Jusuf Kalla sebagai capresnya usai Pemilu Legislatif 2009. Kemungkinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla bersanding kembali masih ada.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ahad (29/3) menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa Demokrat masih ingin menggandeng Golkar. Ia menyebut Golkar sebagai parpol sahabat.

Pertama, Demokrat menjalankan politik pintu terbuka. ''Pintu kami masih terbuka termasuk dengan Golkar. Karena Golkar adalah salah satu parpol sahabat yang sekarang menjadi mitra koalisi,'' kata Anas pada Republika.

Alasan kedua, Demokrat menilai pencalonan Jusuf Kalla belum final. Ini mengacu pada hasil Rapimnas IV Golkar 2008 dan pernyataan sejumlah elit partai berlambang pohon beringin itu. Kalau penetapan capres Golkar harus melewati mekanisme Rapimsus yang digelar pertengahan April 2009.''Golkar belum resmi menetapkan pasangan capres/cawapresnya. Jadi kemungkinan untuk melanjutkan kemitraan politik masih terbuka,'' katanya.

Namun kembali lengketnya Demokrat - Golkar bukan tanpa syarat. Anas mengajukan syarat utama koalisi itu. Selain mencari parpol untuk sejalan haluan untuk membangun koalisi kuat, permanen, dan bervisi serta konsisten.''Demokrat ingin parpol yang berkoalisi setuju mencapreskan SBY,'' pungkasnya. evy/kpo

Saturday, March 28, 2009

Demokrat Dan PKS Berkomitmen Pererat Kerjasama

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan, partainya akan terus membangun komitmen untuk memperat kerjasama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera.

"Pertemuan Ketua Dewan Pembina (Wanbin) DPP Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Amninuddin, Rabu (25/3) lalu, merupakan implementasi dari upaya bersama tersebut," katanya.

Pertemuan dua pimpinan partai politik (Parpol) peserta Pemilu ini, merupakan kelanjutan dari dialog bersama Presiden PKS, Tifatul Sembiring dengan Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo, dua pekan sebelumnya.

"Pertemuan kali ini pun juga dalam rangka mempererat persahabatan dan kerjasama politik yang selama ini telah berlangsung," ungkap Anas Urbaningrum.

Komitmennya, demikian mantan Ketua Umum PB HMI ini, ialah, bagaimana Pemerintah (yang didukung PD dan PKS) sekarang dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

"Juga, bagaimana Pemilu berjalan luber dan jurdil. Itu komitmennya. Pertemuan lanjutan dan hal-hal teknis akan dibahas oleh masing-masing Sekretaris Jenderal (Sekjen)," kata Anas Urbaningrum dalam nada penuh arti.

Silaturahim SBY-Imin

Sementara itu, mengenai pertemuan Ketua Dewan Pembina (Wanbin) PD, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Kamis pagi (26/3), menurut Anas Urbaningrum, juga hanya silaturahim biasa dan tidak ada masalah khusus, apalagi menetapkan koalisi.

Sekitar dua pekan silam juga, menurutnya, telah terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dengan Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus partai masing-masing.

"Jelasnya, pertemuan SBY-Muhaimin itu adalah silaturahim antara Ketua Wanbin, pak SBY dengan Ketua Umum PKB, cak Imin yang sudah lama direncanakan," ungkap Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menambahkan, ini merupakan pertemuan dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. "Ya benar, kelanjutan dari pertemuan Partai Demokrat dan PKB dua pekan silam," ujarnya.

Mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan kedua ini, menurutnya, menyangkut pula masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.

"Termasuk isu-isu mutakhir. Tetapi yang jelas, komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Sementara itu, mengenai koalisi ke depan, Anas Urbaningrum mengatakan, nanti akan dibahas setelah pelaksanaan pemilu legislatif.

"Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah Pemilu 9 April 2009 sangat mungkin makin intensif," katanya meyakinkan.

Dengan PAN

Selain dengan PKB, demikian Anas Urbaningrum, telah pula berlangsung pertemuan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir, Rabu malam (25/3).

"Agak beda sedikit, karena PAN terakhir kan mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah," katanya menjelaskan inti pertemuan itu.

Namun demikian, lanjutnya, sekarang "setrum"-nya terasa makin "nyambung".

"Soal koalisi? Belum dibahas. Baru akan dibicarakan setelah Pemilu 2009 juga," jelas Anas Urbaningrum.

Demokrat Dan PKS Berkomitmen Pererat Kerjasama

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan, partainya akan terus membangun komitmen untuk memperat kerjasama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera.

"Pertemuan Ketua Dewan Pembina (Wanbin) DPP Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Amninuddin, Rabu (25/3) lalu, merupakan implementasi dari upaya bersama tersebut," katanya.

Pertemuan dua pimpinan partai politik (Parpol) peserta Pemilu ini, merupakan kelanjutan dari dialog bersama Presiden PKS, Tifatul Sembiring dengan Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo, dua pekan sebelumnya.

"Pertemuan kali ini pun juga dalam rangka mempererat persahabatan dan kerjasama politik yang selama ini telah berlangsung," ungkap Anas Urbaningrum.

Komitmennya, demikian mantan Ketua Umum PB HMI ini, ialah, bagaimana Pemerintah (yang didukung PD dan PKS) sekarang dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

"Juga, bagaimana Pemilu berjalan luber dan jurdil. Itu komitmennya. Pertemuan lanjutan dan hal-hal teknis akan dibahas oleh masing-masing Sekretaris Jenderal (Sekjen)," kata Anas Urbaningrum dalam nada penuh arti.

Silaturahim SBY-Imin

Sementara itu, mengenai pertemuan Ketua Dewan Pembina (Wanbin) PD, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Kamis pagi (26/3), menurut Anas Urbaningrum, juga hanya silaturahim biasa dan tidak ada masalah khusus, apalagi menetapkan koalisi.

Sekitar dua pekan silam juga, menurutnya, telah terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dengan Muhaimin Iskandar dan sejumlah pengurus partai masing-masing.

"Jelasnya, pertemuan SBY-Muhaimin itu adalah silaturahim antara Ketua Wanbin, pak SBY dengan Ketua Umum PKB, cak Imin yang sudah lama direncanakan," ungkap Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menambahkan, ini merupakan pertemuan dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. "Ya benar, kelanjutan dari pertemuan Partai Demokrat dan PKB dua pekan silam," ujarnya.

Mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan kedua ini, menurutnya, menyangkut pula masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.

"Termasuk isu-isu mutakhir. Tetapi yang jelas, komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Sementara itu, mengenai koalisi ke depan, Anas Urbaningrum mengatakan, nanti akan dibahas setelah pelaksanaan pemilu legislatif.

"Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah Pemilu 9 April 2009 sangat mungkin makin intensif," katanya meyakinkan.

Dengan PAN

Selain dengan PKB, demikian Anas Urbaningrum, telah pula berlangsung pertemuan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir, Rabu malam (25/3).

"Agak beda sedikit, karena PAN terakhir kan mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah," katanya menjelaskan inti pertemuan itu.

Namun demikian, lanjutnya, sekarang "setrum"-nya terasa makin "nyambung".

"Soal koalisi? Belum dibahas. Baru akan dibicarakan setelah Pemilu 2009 juga," jelas Anas Urbaningrum.

Friday, March 27, 2009

Anas Urbaningrum: SBY-Muhaimin Hanya Silaturahim

(antara.co.id) Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum mengatakan,"Pertemuan SBY-Imin itu adalah silaturahim antara Ketua Dewan Pembina PD dengan Ketua Umum PKB yang sudah lama direncanakan," katanya.

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Kamis pagi (26/3), hanya silaturahim biasa, tidak ada masalah khusus apalagi menetapkan koalisi.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, mengungkapkan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat (27/3), menanggapi sejumlah pendapat atas berlangsungnya pertemuan itu, karena dua pekan silam juga telah terjadi hal yang sama antara Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo dengan Muhaimin Iskandar dkk.

"Jelasnya, pertemuan SBY-Imin itu adalah silaturahim antara Ketua Dewan Pembina (Wanbin) PD dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama direncanakan," ungkap Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menambahkan, ini merupakan pertemuan dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. "Yah benar, kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam," ujarnya.

Mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan kedua ini, menurutnya, menyangkut pula masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan. "Termasuk isu-isu mutakhir. Tetapi yang jelas, komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan Pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Sementara itu, mengenai koalisi ke depan, Anas Urbaningrum mengatakan, nanti akan dibahas setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).

"Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah Pileg sangat mungkin makin intensif," katanya meyakinkan.

Pertemuan Dengan PAN

Selain dengan PKB, demikian Anas Urbaningrum, telah pula berlangsung pertemuan SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir (SB), Rabu malam (25/3).

"Agak beda dikit, karena PAN terakhir kan mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah," katanya menjelaskan inti pertemuan itu.

Namun demikian, lanjutnya, sekarang `setrum`-nya terasa makin `nyambung.

"Soal koalisi? Belum dibahas. Baru akan dibicarakan setelah Pileg juga," jelas Anas Urbaningrum lagi. (*)

Anas Urbaningrum: SBY-Muhaimin Hanya Silaturahim

(antara.co.id) Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum mengatakan,"Pertemuan SBY-Imin itu adalah silaturahim antara Ketua Dewan Pembina PD dengan Ketua Umum PKB yang sudah lama direncanakan," katanya.

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Kamis pagi (26/3), hanya silaturahim biasa, tidak ada masalah khusus apalagi menetapkan koalisi.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, mengungkapkan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat (27/3), menanggapi sejumlah pendapat atas berlangsungnya pertemuan itu, karena dua pekan silam juga telah terjadi hal yang sama antara Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo dengan Muhaimin Iskandar dkk.

"Jelasnya, pertemuan SBY-Imin itu adalah silaturahim antara Ketua Dewan Pembina (Wanbin) PD dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama direncanakan," ungkap Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menambahkan, ini merupakan pertemuan dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. "Yah benar, kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam," ujarnya.

Mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan kedua ini, menurutnya, menyangkut pula masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan. "Termasuk isu-isu mutakhir. Tetapi yang jelas, komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan Pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Sementara itu, mengenai koalisi ke depan, Anas Urbaningrum mengatakan, nanti akan dibahas setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).

"Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah Pileg sangat mungkin makin intensif," katanya meyakinkan.

Pertemuan Dengan PAN

Selain dengan PKB, demikian Anas Urbaningrum, telah pula berlangsung pertemuan SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir (SB), Rabu malam (25/3).

"Agak beda dikit, karena PAN terakhir kan mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah," katanya menjelaskan inti pertemuan itu.

Namun demikian, lanjutnya, sekarang `setrum`-nya terasa makin `nyambung.

"Soal koalisi? Belum dibahas. Baru akan dibicarakan setelah Pileg juga," jelas Anas Urbaningrum lagi. (*)

Thursday, March 26, 2009

Yudhoyono Bertemu Soetrisno Bachir

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Kamis malam.

"Dihadiri Yudhoyono dan Soetrisno Bachir dan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo" kata Ketua DPP bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kepada Tempo.

Anas mengatakan substansi pembicaraan antara kedua tokoh partai politik itu mirip dengan pembicaraan antara Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Namun sedikit berbeda. "Karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah," katanya.

Ia mengungkapkan usai pertemuan semalam tampak ada kemajuan hubungan antara Partai Demokrat dengan PAN. "Sekarang setrumnya makin terasa nyambung," kata Anas. Sebagai sesama partai politik reformasi, lanjut Anas, tanda-tanda perkawanan antara kedua partai semakin kental. "Setrum politiknya makin terasa," katanya.

Namun Anas berkelit saat ditanya apakah pertemuan itu menguatkan sinyal koalisi antara PAN dengan Partai Demokrat. Ia mengatakan kepastian soal koalisi tetap menunggu hasil pemilihan legislatif. "Belum dibahas, konsisten menunggu pemilihan legislatif," katanya.

Sehari sebelumnya, Yudhoyono bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di tempat yang sama. Pertemuan ini ditindaklanjuti di tingkat sekretaris jenderal yang menelurkan kesepakatan mengawal proses pemilihan legislatif. Siang tadi, Yudhyono kembali mengundang tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kali ini, Ketua Umum Muhaimin Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, Wakil Sekretaris jenderal PKB, Helmy Faisal Zaini. Sementara Yudhoyono didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo.

Pertemuan Intensif Di Cikeas

(republika.co.id) JAKARTA - Sinyal-sinyal Partai Demokrat (DPD) mempererat hubungan dengan partai-partai politik (parpol) dalam koalisi pemerintah terus menguat menjelang pemilu legislatif (pilleg). Ini terlihat dari penguatan komunikasi PD dengan beberapa parpol dalam pekan ini, yaitu dengan PKS, dan kini dengan PKB.

Ketua PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menegaskan soal pendirian PD soal komunikasi intensif di pekan ini. Menurutnya, pertemuan intensif itu adalah lanjutan dari silaturahmi dengan beberapa parpol yang digelar dua pekan sebelumnya.

''Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses,'' katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3).

Soal penggalangan koalisi baru dengan cara PD berkomunikasi intensif begitu, Anas hanya mengatakan, ''Soal koalisi baru akan dibahas setelah pelaksanaan pileg.''

Kendati begitu, dia menambahkan, dari pertemuan periode kedua dengan parpol-parpol di koalisi pemerintahan, akan ada pendalaman lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. ''Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah pileg, sangat mungkin makin intensif.''

Dikatakannya, pertemuan komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa parpol guna menghadapi pilleg dilakukan PD dalam dua pekan yang lalu. Jajaran DPP PD, yaitu Ketua Umu Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali, Anas, dan Ketua Fraksi PD di DPR Sjarifuddin Hasan bertandang ke kantor-kantor DPP parpol, antara lain PPP, PKB, PKS, PAN, dan PKPI.

Di pekan ini, PD melakukan pertemuan lanjutan. Pertemuan itu berlangsung antara Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran DPP PD dengan jajaran penasehat, majelis syuro, dan ketua umum beberapa parpol di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

''Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD (SBY) dengan mereka. Pertemuan itu sudah lama direncanakan,'' kata Anas mengomentari pertemuan SBY dengan Ketua Umum PKB di Cikeas, Kamis siang.

Pertemuan ini adalah silaturahmi antara kedua partai politik yang sekarang tengah bekerja sama di dalam pemerintahan. Anas menambahkan, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.

Pendapat serupa juga disampaikan Anas saat pertemuan silaturahmi SBY dengan Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Nasution, beberapa hari yang lalu. Demikian juga komentarnya soal pertemuan SBY dengan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir yang berlangsung Rabu (25/3) malam.

''Pertemuan dengan nada dan substansi yang mirip-mirip juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam,'' katanya.

Hanya, soal PAN ini, Anas mengatakan, ada substansi yang berbeda. ''Agak beda sedikit, karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah. Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung.'' wed/pur

SBY Sudah Lama Incar Imin

INILAH.COM, Jakarta - Pertemuan antara SBY dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikatakan hanya sebagai silaturahmi politik biasa. namun ternyata, pertemuan itu sudah lama direncanakan SBY.

"Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD dengan Ketum PKB yg sudah lama direncanakan," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Anas, pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. Pertemuan itu juga merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.

"Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Soal koalisi, sambung Anas, belum dibicarakan karena baru akan dibahas setelah pelaksanaan pemilu legislatif. "Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan 2 pekan silam. Setelah pileg sangat mungkin pertemuan makin intensif," pungkasnya. [mut/dil]

Wah, SBY Ketemu SB Sebelum Imin

INILAH.COM, Jakarta - Memang tidak diduga sebelumnya kalau SBY diam-diam ternyata bermanuver politik dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi parpol. Sebelum bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ternyata SBY sudah bertemu Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir.

"Pertemuan dengan nada dan subtansi yang mirip-mirip dengan PKB juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam (Rabu (25/3)," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Anas pertemuan dengan SB agak sedikit berbeda karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah. "Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung antara PD dengan PAN," ungkapnya.

Anas menyatakan, pertemuan tersebut membahas masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Dari pertemuan itu lahir komitmen agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses.

Sebelumnya, Sekjen DPP PD Marzuki Alie sebelumnya mengatakan kalau pertemuan dengan PAN dijadwalkan setelah bertemu dengan PKB. Namun menurut Marzuki, yang dijadwalkan adalah pertemuan antar sesama Ketua Dewan Pembina Partai Demokran dengan Ketua Dewan Pembina PAN. [mut/dil]

Yudhoyono Bertemu Soetrisno Bachir

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Kamis malam.

"Dihadiri Yudhoyono dan Soetrisno Bachir dan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo" kata Ketua DPP bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kepada Tempo.

Anas mengatakan substansi pembicaraan antara kedua tokoh partai politik itu mirip dengan pembicaraan antara Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Namun sedikit berbeda. "Karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah," katanya.

Ia mengungkapkan usai pertemuan semalam tampak ada kemajuan hubungan antara Partai Demokrat dengan PAN. "Sekarang setrumnya makin terasa nyambung," kata Anas. Sebagai sesama partai politik reformasi, lanjut Anas, tanda-tanda perkawanan antara kedua partai semakin kental. "Setrum politiknya makin terasa," katanya.

Namun Anas berkelit saat ditanya apakah pertemuan itu menguatkan sinyal koalisi antara PAN dengan Partai Demokrat. Ia mengatakan kepastian soal koalisi tetap menunggu hasil pemilihan legislatif. "Belum dibahas, konsisten menunggu pemilihan legislatif," katanya.

Sehari sebelumnya, Yudhoyono bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di tempat yang sama. Pertemuan ini ditindaklanjuti di tingkat sekretaris jenderal yang menelurkan kesepakatan mengawal proses pemilihan legislatif. Siang tadi, Yudhyono kembali mengundang tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kali ini, Ketua Umum Muhaimin Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, Wakil Sekretaris jenderal PKB, Helmy Faisal Zaini. Sementara Yudhoyono didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo.

Pertemuan Intensif Di Cikeas

(republika.co.id) JAKARTA - Sinyal-sinyal Partai Demokrat (DPD) mempererat hubungan dengan partai-partai politik (parpol) dalam koalisi pemerintah terus menguat menjelang pemilu legislatif (pilleg). Ini terlihat dari penguatan komunikasi PD dengan beberapa parpol dalam pekan ini, yaitu dengan PKS, dan kini dengan PKB.

Ketua PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menegaskan soal pendirian PD soal komunikasi intensif di pekan ini. Menurutnya, pertemuan intensif itu adalah lanjutan dari silaturahmi dengan beberapa parpol yang digelar dua pekan sebelumnya.

''Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses,'' katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3).

Soal penggalangan koalisi baru dengan cara PD berkomunikasi intensif begitu, Anas hanya mengatakan, ''Soal koalisi baru akan dibahas setelah pelaksanaan pileg.''

Kendati begitu, dia menambahkan, dari pertemuan periode kedua dengan parpol-parpol di koalisi pemerintahan, akan ada pendalaman lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. ''Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah pileg, sangat mungkin makin intensif.''

Dikatakannya, pertemuan komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa parpol guna menghadapi pilleg dilakukan PD dalam dua pekan yang lalu. Jajaran DPP PD, yaitu Ketua Umu Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali, Anas, dan Ketua Fraksi PD di DPR Sjarifuddin Hasan bertandang ke kantor-kantor DPP parpol, antara lain PPP, PKB, PKS, PAN, dan PKPI.

Di pekan ini, PD melakukan pertemuan lanjutan. Pertemuan itu berlangsung antara Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran DPP PD dengan jajaran penasehat, majelis syuro, dan ketua umum beberapa parpol di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

''Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD (SBY) dengan mereka. Pertemuan itu sudah lama direncanakan,'' kata Anas mengomentari pertemuan SBY dengan Ketua Umum PKB di Cikeas, Kamis siang.

Pertemuan ini adalah silaturahmi antara kedua partai politik yang sekarang tengah bekerja sama di dalam pemerintahan. Anas menambahkan, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.

Pendapat serupa juga disampaikan Anas saat pertemuan silaturahmi SBY dengan Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Nasution, beberapa hari yang lalu. Demikian juga komentarnya soal pertemuan SBY dengan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir yang berlangsung Rabu (25/3) malam.

''Pertemuan dengan nada dan substansi yang mirip-mirip juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam,'' katanya.

Hanya, soal PAN ini, Anas mengatakan, ada substansi yang berbeda. ''Agak beda sedikit, karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah. Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung.'' wed/pur

SBY Sudah Lama Incar Imin

INILAH.COM, Jakarta - Pertemuan antara SBY dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikatakan hanya sebagai silaturahmi politik biasa. namun ternyata, pertemuan itu sudah lama direncanakan SBY.

"Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD dengan Ketum PKB yg sudah lama direncanakan," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Anas, pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa dari dua partai yang sekarang tengah bekerjasama di dalam pemerintahan. Pertemuan itu juga merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.

"Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses," katanya.

Soal koalisi, sambung Anas, belum dibicarakan karena baru akan dibahas setelah pelaksanaan pemilu legislatif. "Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan 2 pekan silam. Setelah pileg sangat mungkin pertemuan makin intensif," pungkasnya. [mut/dil]

Wah, SBY Ketemu SB Sebelum Imin

INILAH.COM, Jakarta - Memang tidak diduga sebelumnya kalau SBY diam-diam ternyata bermanuver politik dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi parpol. Sebelum bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ternyata SBY sudah bertemu Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir.

"Pertemuan dengan nada dan subtansi yang mirip-mirip dengan PKB juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam (Rabu (25/3)," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Anas pertemuan dengan SB agak sedikit berbeda karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis pemerintah. "Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung antara PD dengan PAN," ungkapnya.

Anas menyatakan, pertemuan tersebut membahas masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Dari pertemuan itu lahir komitmen agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses.

Sebelumnya, Sekjen DPP PD Marzuki Alie sebelumnya mengatakan kalau pertemuan dengan PAN dijadwalkan setelah bertemu dengan PKB. Namun menurut Marzuki, yang dijadwalkan adalah pertemuan antar sesama Ketua Dewan Pembina Partai Demokran dengan Ketua Dewan Pembina PAN. [mut/dil]

Wednesday, March 25, 2009

Demokrat Tak Pernah Anggap PDIP Sebagai Musuh

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah menganggap PDI-Perjuangan sebagai partai yang harus atau pantas dimusuhi, sekalipun Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum pernah bertemu dengan Presiden Yudhoyono.

"Kami tidak pernah bermusuhan dengan PDIP. PDI Perjuangan tidak dianggap sebagai musuh oleh Demokrat," kata Anas kepada pers di Jakarta, Rabu (25/3) usai berlangsungnya pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Pelopor.

Masalah ini ditegaskan Anas karena sampai sekarang Megawati tidak pernah mau bertemu dengan Yudhoyono setelah kalah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

Alasan yang dikemukakan sejumlah pimpinan PDIP termasuk Sekjen Pramono Anung adalah Megawati kini sedang sibuk menghadapi kampanye Pemilu 9 April serta belum melihat adanya urgensi untuk mengadakan pertemuan tersebut.

"Haram bagi Partai Demokrat untuk menganggap partai-partai politik lainnya ataupun tokoh parpol lain sebagai musuh," kata Anas .

Sekalipun mantan presiden Megawati belum mau bertemu dengan penggantinya itu, Anas berkata Partai Demokrat tetap berharap bahwa pada akhirnya pertemuan itu tetap bisa berlangsung.

"Sudah berapa kali SBY mengundang Ibu Megawati untuk mengadakan pertemuan," kata Anas .

Megawati baru-baru ini mengatakan sebagai partai oposisi, maka PDIP akan memantau pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada orang-orang miskin.

Ketika mengomentari pernyataan Megawati tersebut, Anas mengatakan BLT adalah program pemerintah untuk membantu rakyat yang tidak mampu sehingga tidak usah disebut sebagai usaha Yudhoyono yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk mencari suara rakyat agar terpilih lagi sebagai presiden masa bakti 2009-2014.

Sementara itu, ketika ditanya tentang pertemuan Yudhoyono dengan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Cikeas hari Selasa (24/3) malam serta pertemuan DPP Partai Demokrat dengan Partai Pelopor hari Rabu (25/3), Anas mengatakan, pertemuan-pertemuan itu sudah lama direncanakan.

"Tujuannya antara lain adalah untuk membahas isu-isu politik mutakhir," kata Anas sambil mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk koalisi misalnya dengan PKS walaupun akhirnya harus melihat dulu perolehan suara pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang. (*)

Demokrat Tak Pernah Anggap PDIP Sebagai Musuh

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah menganggap PDI-Perjuangan sebagai partai yang harus atau pantas dimusuhi, sekalipun Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum pernah bertemu dengan Presiden Yudhoyono.

"Kami tidak pernah bermusuhan dengan PDIP. PDI Perjuangan tidak dianggap sebagai musuh oleh Demokrat," kata Anas kepada pers di Jakarta, Rabu (25/3) usai berlangsungnya pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Pelopor.

Masalah ini ditegaskan Anas karena sampai sekarang Megawati tidak pernah mau bertemu dengan Yudhoyono setelah kalah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

Alasan yang dikemukakan sejumlah pimpinan PDIP termasuk Sekjen Pramono Anung adalah Megawati kini sedang sibuk menghadapi kampanye Pemilu 9 April serta belum melihat adanya urgensi untuk mengadakan pertemuan tersebut.

"Haram bagi Partai Demokrat untuk menganggap partai-partai politik lainnya ataupun tokoh parpol lain sebagai musuh," kata Anas .

Sekalipun mantan presiden Megawati belum mau bertemu dengan penggantinya itu, Anas berkata Partai Demokrat tetap berharap bahwa pada akhirnya pertemuan itu tetap bisa berlangsung.

"Sudah berapa kali SBY mengundang Ibu Megawati untuk mengadakan pertemuan," kata Anas .

Megawati baru-baru ini mengatakan sebagai partai oposisi, maka PDIP akan memantau pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada orang-orang miskin.

Ketika mengomentari pernyataan Megawati tersebut, Anas mengatakan BLT adalah program pemerintah untuk membantu rakyat yang tidak mampu sehingga tidak usah disebut sebagai usaha Yudhoyono yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk mencari suara rakyat agar terpilih lagi sebagai presiden masa bakti 2009-2014.

Sementara itu, ketika ditanya tentang pertemuan Yudhoyono dengan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Cikeas hari Selasa (24/3) malam serta pertemuan DPP Partai Demokrat dengan Partai Pelopor hari Rabu (25/3), Anas mengatakan, pertemuan-pertemuan itu sudah lama direncanakan.

"Tujuannya antara lain adalah untuk membahas isu-isu politik mutakhir," kata Anas sambil mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk koalisi misalnya dengan PKS walaupun akhirnya harus melihat dulu perolehan suara pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang. (*)

Demokrat: Pemilu Dapat Diselamatkan

VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengimbau semua peserta pemilihan umum ikut terlibat menyukseskan jalannya pemilihan umum. Misalnya menemukan kejanggalan di lapangan, mereka diharapkan segera berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

“Sehingga bisa dikoordinasikan dengan KPU dan partai. Hal itu sebagai antisipasi awal agar pemilu jujur,” kata Anas di Jakarta, Rabu 25 Maret 2009.

Pernyataan Anas ini terkait beredarnya surat suara di tengah masyarakat Kota Depok yang ditemukan calon anggota legislatif DPRD Depok dari Partai Demokrat, Immanuel Ebenezer. Kasus sudah ditangani KPU setempat setelah Immanuel cepat-cepat melaporkannya.

Kasus semacam itu dinilai sebagai bagian dari proses pelaksanaan pemilihan umum yang tidak mudah dihindari penyelenggara pemilu, kendati berbagai upaya antisipasi sudah dilakukan. Sebab, kata dia, pemilu mustahil dapat berjalan sempurna.

Kendati demikian, kata dia, bukan berarti pemilu tidak dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Semua itu masih dapat dicapai. "Hal itu masih bisa diselamatkan."

Untuk mencapainya, kata Anas, para penyelenggara pemilu harus terus didorong bekerja semakin keras dan makin baik. “Caranya dengan dibantu seluruh elemen bangsa yang peduli pada kesuksesan pemilu.”

Tuesday, March 24, 2009

Demokrat Minta Tetap Ada Rapat Umum

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat ngotot agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang kampanye dengan bentuk rapat umum terbuka.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan metode kampanye sebaiknya diserahkan ke masing--masing pasangan capres/cawapres, asal tidak keluar dari aturan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden/Wapres.

''Rapat umum sebaiknya tidak dilarang. Apakah capres akan berkampanye rapat umut atau memilih cara lain, itu terserah masing-masing,'' kata Anas pada Republika, Rabu (25/3) pagi.

Ia juga kembali menegaskan kesiapan Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdebat dengan kandidat capres dari manapun juga. ''Debat akan membantu pemilih mendapat kejelasan visi dan misi dan program tiap kandidat,'' katanya.

Tradisi debat baru ini, yang menurut KPU meniru debat antarkandidat di AS, juga akan memberi pendidikan politik ke masyarakat. Masyarakat akan melihat perbedaan antarpasangan kandidat. ''Ini penting agar masyarakat ada acuan politik sebelum menentukan pasangan kandidatnya di bilik suara nanti,'' pungkas Anas. - evy/ahi

Anas: yang Pasti untuk Jajaki Kerjasama

VIVAnews – Salah satu tujuan pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin, untuk menjajaki kerjasama partai.

Pertemuan Yudhoyono yang kembali diusung menjadi calon presiden dengan tokoh senior PKS itu berlangsung tertutup. Mereka bertemu Selasa 24 Maret 2009 malam. Tempatnya dipilih di rumah pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

“Terkait rincian hasil pertemuannya, hanya mereka berdua yang tahu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Selasa 25 Maret 2009.

Pertemuan itu dilakukan 14 hari menjelang Pemilihan Legislator 9 April. Acara malam itu merupakan salah satu rangkaian agenda politik yang ditempuh para petinggi kedua partai.

Partai Demokrat sendiri, kata Anas, selama ini selalu menekankan jalan politik pintu terbuka. Artinya membuka peluang koalisi dengan partai manapun yang mempunyai visi dan misi sama.

Politik pintu terbuka juga ditempuh PKS. Buktinya, terakhir-terakhir ini petinggi partai yang menjadi bagian dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini juga makin intensif menghadiri atau juga mengundang petinggi partai lain untuk bicara peluang koalisi.

“Jadi, baik Partai Demokrat maupun PKS punya kepentingan untuk menjaga peluang kerjasama lanjutan,” kata Anas. “ Tapi, apakah kami akan menjadi koalisi definitif atau tidak ke depannya, itu baru definitif setelah pemilu.”

Demokrat Dukung Calon Presiden Diuji Debat

VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setuju usulan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih di pemilihan presiden 2009 diuji dengan metode debat publik.

“Dengan debat, pemilih akan terbantu untuk mendapatkan kejelasan tentang visi, misi dan program para calon presiden,” kata Anas melalui layanan pesan singkat yang diterima VIVAnews, Rabu 25 Maret 2009.

Selain itu, metode debat juga akan menunjukkan kepada publik tentang perbedaan yang dimiliki masing-masing kandidat. Menurut Anas, hal itu penting untuk menjadi referensi politik sebelum menjatuhkan pilihan di pemilihan nanti.

Kendati metode debat dianggap efektif mujarap untuk sosialisasi, Anas tetap berharap kampanye yang dilakukan secara terbuka tetap diperbolehkan.

“Apakah calon presiden akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing,” kata dia. “Yang penting jangan juga dilarang.”

Usulan metode debat ini sebelumnya dikemukakan Partai Persatuan Pembangunan. "Debat publik sangat diperlukan agar rakyat dapat mengetahui kemampuan calon pemimpin nasional," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz.

Minta Pembagian BLT Diawasi, Mega Diangggap Teman Baik PD

(detik.com) Jakarta - Megawati pernah menginstruksikan agar kadernya mengawasi pembagian bantuan langsung tuna (BLT). Perintah itu dinilai merupakan pengakuan diam-diam bahwa program BLT sudah benar.

"Itu pengakuan diam-diam bahwa BLT adalah program yang benar dan bermanfaat. PDIP mulai sadar kekeliruannya dalam memandang BLT," kata ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Rabu (25/3/2009).

Anas berharap, sebagai oposisi, PDIP tidak berdasar filosofi jawa waton suloyo (asal beda). Dan langkah mengawasi BLT, kata dia, menunjukkan Mega sudah menjadi oposisi yang baik untuk pemerintah.

"Oposisi memang sebaiknya tidak menjadi waton sulayo. Kalau sulayo dengan pemerintah, musti dengan alasan yang maton (jelas), sehigga baik bagi demokrasi dan rakyat," kata pria yang menjadi caleg DPR dapil Jatim VI ini.

Anas pun mengaku sangat senang dengan langkah PDIP itu. "Kami senang jika PDIP mengawasi pelaksanaannya di lapangan. PD pun sejak awal sudah mengawasi pelaksanaannya. Kami senang sekarang punya teman baru untuk membantu memastikan implementasi yang baik," kata Anas.

( yid / ken )

Demokrat : Pemilu Tidak Mungkin Sempurna

(detik.com) Jakarta - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kurang optimal membuat banyak pihak meragukan kesuksesan pemilu. Partai Demokrat (PD) menilai pemilu sempurna memang tidak mungkin terlaksana. Partai plat merah ini hanya menyarankan KPU untuk bekerja lebih keras.

"Pemilu sempurna memang tidak mungkin, tapi kalau konteks jurdil dan luber saya kira masih bisa diselamatkan," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (25/3/2009).

Menurut Anas, KPU harus bekerja lebih keras mengurusi berbagai kebutuhan pemilu. Supaya di hari pelaksanaan, pemilu dapat terlaksana dengan lancar.

"KPU harus bekerja lebih keras dengan dibantu oleh elemen yang peduli pada kesuksesan pemilu," ujar Anas.

"Kalau ada hal aneh di lapangan seperti beredarnya kertas suara asli, di lapangan harus segera dilaporkan ke Panwaslu," pungkas Anas.

Setelah itu, lanjut Anas, Panwas harus berkoordinasi dengan KPU guna mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat pemilu Jurdil.

( van / lrn )

PD Pererat Kerjasama dengan PKS

(detik.com) Jakarta - Petinggi Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) bertemu muka. PD mengaku pertemuan ini sebagai usaha mempererat
hubungan baiknya dengan PKS menghadapi pilpres Juli nanti.

"Ini kan sudah direncanakan, yang pasti mempererat silaturahmi dan memperdalam
tipologi kerjasama PD dengan PKS," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat
dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (25/3/2009).

Namun Anas menyangkal apabila pertemuan tadi malam di kediaman SBY di Cikeas, disebut sebagai koalisi. PD tetap pada keputusan semula yang akan menetapkan partai yang akan menjadi partner koalisinya seusai pemilu legislatif 9 April 2009 nanti.

"Baik PD maupun PKS memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik, koalisi
definitif tetap seusai pileg," pungkas Anas.

Diakui Anas, partainya memang membuka pintu lebar-lebar untuk bekerja sama dengan
partai politik manapun. Hal itu untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang
menghambat pembangunan nasional.

"PD menjalankan politik pintu terbuka untuk berkomunikasi dengan partai
politik lain. Terlebih PKS juga terlibat di pemerintahan," tutur mantan ketua umum PB HMI.

Selasa (23/3/2009) malam, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Majelis
Syuro PKS Hilmi Aminuddin di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Bogor. Pertemuan keduanya akan ditindaklanjuti olejh para Sekjen kedua partai.
( van / Rez )

Demokrat: Kampanye Rapat Umum Pilpres Jangan Dilarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pelarangan kampanye rapat umum pada pemilihan presiden yang digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menuai reaksi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya berharap KPU tak melarang bentuk kampanye rapat umum.

"Rapat umum sebaiknya tidak dilarang. Apakah capres akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing. Yang penting jangan dilarang," kata Anas, Rabu (25/3).

Dikatakan Anas, Demokrat setuju jika pilpres lebih menekankan kampanye debat antar-capres. Dengan metode debat, para pemilih dinilai akan terbantu untuk mendapatkan referensi tentang visi, misi, dan program para capres. "Juga akan mampu melihat perbedaan antar-capres. Kedua hal tersebut penting untuk menjadi referensi politik sebelum menentukan pilihannya," ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan, secara yuridis, kampanye dalam bentuk rapat umum tidak tercantum eksplisit di UU Pilpres.

Kampanye rapat umum dinilai tidak memberikan pendidikan politik yang baik, tetapi lebih banyak mudaratnya, seperti menyebabkan kemacetan, peluang jatuh korban, pelibatan anak-anak, dan lain-lain.

Tapi, kenapa baru sekarang mau dilarang?

Demokrat: Pemilu Dapat Diselamatkan

VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengimbau semua peserta pemilihan umum ikut terlibat menyukseskan jalannya pemilihan umum. Misalnya menemukan kejanggalan di lapangan, mereka diharapkan segera berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

“Sehingga bisa dikoordinasikan dengan KPU dan partai. Hal itu sebagai antisipasi awal agar pemilu jujur,” kata Anas di Jakarta, Rabu 25 Maret 2009.

Pernyataan Anas ini terkait beredarnya surat suara di tengah masyarakat Kota Depok yang ditemukan calon anggota legislatif DPRD Depok dari Partai Demokrat, Immanuel Ebenezer. Kasus sudah ditangani KPU setempat setelah Immanuel cepat-cepat melaporkannya.

Kasus semacam itu dinilai sebagai bagian dari proses pelaksanaan pemilihan umum yang tidak mudah dihindari penyelenggara pemilu, kendati berbagai upaya antisipasi sudah dilakukan. Sebab, kata dia, pemilu mustahil dapat berjalan sempurna.

Kendati demikian, kata dia, bukan berarti pemilu tidak dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Semua itu masih dapat dicapai. "Hal itu masih bisa diselamatkan."

Untuk mencapainya, kata Anas, para penyelenggara pemilu harus terus didorong bekerja semakin keras dan makin baik. “Caranya dengan dibantu seluruh elemen bangsa yang peduli pada kesuksesan pemilu.”

Demokrat Minta Tetap Ada Rapat Umum

(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat ngotot agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang kampanye dengan bentuk rapat umum terbuka.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan metode kampanye sebaiknya diserahkan ke masing--masing pasangan capres/cawapres, asal tidak keluar dari aturan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden/Wapres.

''Rapat umum sebaiknya tidak dilarang. Apakah capres akan berkampanye rapat umut atau memilih cara lain, itu terserah masing-masing,'' kata Anas pada Republika, Rabu (25/3) pagi.

Ia juga kembali menegaskan kesiapan Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdebat dengan kandidat capres dari manapun juga. ''Debat akan membantu pemilih mendapat kejelasan visi dan misi dan program tiap kandidat,'' katanya.

Tradisi debat baru ini, yang menurut KPU meniru debat antarkandidat di AS, juga akan memberi pendidikan politik ke masyarakat. Masyarakat akan melihat perbedaan antarpasangan kandidat. ''Ini penting agar masyarakat ada acuan politik sebelum menentukan pasangan kandidatnya di bilik suara nanti,'' pungkas Anas. - evy/ahi

Anas: yang Pasti untuk Jajaki Kerjasama

VIVAnews – Salah satu tujuan pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin, untuk menjajaki kerjasama partai.

Pertemuan Yudhoyono yang kembali diusung menjadi calon presiden dengan tokoh senior PKS itu berlangsung tertutup. Mereka bertemu Selasa 24 Maret 2009 malam. Tempatnya dipilih di rumah pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

“Terkait rincian hasil pertemuannya, hanya mereka berdua yang tahu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Selasa 25 Maret 2009.

Pertemuan itu dilakukan 14 hari menjelang Pemilihan Legislator 9 April. Acara malam itu merupakan salah satu rangkaian agenda politik yang ditempuh para petinggi kedua partai.

Partai Demokrat sendiri, kata Anas, selama ini selalu menekankan jalan politik pintu terbuka. Artinya membuka peluang koalisi dengan partai manapun yang mempunyai visi dan misi sama.

Politik pintu terbuka juga ditempuh PKS. Buktinya, terakhir-terakhir ini petinggi partai yang menjadi bagian dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini juga makin intensif menghadiri atau juga mengundang petinggi partai lain untuk bicara peluang koalisi.

“Jadi, baik Partai Demokrat maupun PKS punya kepentingan untuk menjaga peluang kerjasama lanjutan,” kata Anas. “ Tapi, apakah kami akan menjadi koalisi definitif atau tidak ke depannya, itu baru definitif setelah pemilu.”

Demokrat Dukung Calon Presiden Diuji Debat

VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setuju usulan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih di pemilihan presiden 2009 diuji dengan metode debat publik.

“Dengan debat, pemilih akan terbantu untuk mendapatkan kejelasan tentang visi, misi dan program para calon presiden,” kata Anas melalui layanan pesan singkat yang diterima VIVAnews, Rabu 25 Maret 2009.

Selain itu, metode debat juga akan menunjukkan kepada publik tentang perbedaan yang dimiliki masing-masing kandidat. Menurut Anas, hal itu penting untuk menjadi referensi politik sebelum menjatuhkan pilihan di pemilihan nanti.

Kendati metode debat dianggap efektif mujarap untuk sosialisasi, Anas tetap berharap kampanye yang dilakukan secara terbuka tetap diperbolehkan.

“Apakah calon presiden akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing,” kata dia. “Yang penting jangan juga dilarang.”

Usulan metode debat ini sebelumnya dikemukakan Partai Persatuan Pembangunan. "Debat publik sangat diperlukan agar rakyat dapat mengetahui kemampuan calon pemimpin nasional," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz.

Minta Pembagian BLT Diawasi, Mega Diangggap Teman Baik PD

(detik.com) Jakarta - Megawati pernah menginstruksikan agar kadernya mengawasi pembagian bantuan langsung tuna (BLT). Perintah itu dinilai merupakan pengakuan diam-diam bahwa program BLT sudah benar.

"Itu pengakuan diam-diam bahwa BLT adalah program yang benar dan bermanfaat. PDIP mulai sadar kekeliruannya dalam memandang BLT," kata ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Rabu (25/3/2009).

Anas berharap, sebagai oposisi, PDIP tidak berdasar filosofi jawa waton suloyo (asal beda). Dan langkah mengawasi BLT, kata dia, menunjukkan Mega sudah menjadi oposisi yang baik untuk pemerintah.

"Oposisi memang sebaiknya tidak menjadi waton sulayo. Kalau sulayo dengan pemerintah, musti dengan alasan yang maton (jelas), sehigga baik bagi demokrasi dan rakyat," kata pria yang menjadi caleg DPR dapil Jatim VI ini.

Anas pun mengaku sangat senang dengan langkah PDIP itu. "Kami senang jika PDIP mengawasi pelaksanaannya di lapangan. PD pun sejak awal sudah mengawasi pelaksanaannya. Kami senang sekarang punya teman baru untuk membantu memastikan implementasi yang baik," kata Anas.

( yid / ken )

Demokrat : Pemilu Tidak Mungkin Sempurna

(detik.com) Jakarta - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kurang optimal membuat banyak pihak meragukan kesuksesan pemilu. Partai Demokrat (PD) menilai pemilu sempurna memang tidak mungkin terlaksana. Partai plat merah ini hanya menyarankan KPU untuk bekerja lebih keras.

"Pemilu sempurna memang tidak mungkin, tapi kalau konteks jurdil dan luber saya kira masih bisa diselamatkan," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (25/3/2009).

Menurut Anas, KPU harus bekerja lebih keras mengurusi berbagai kebutuhan pemilu. Supaya di hari pelaksanaan, pemilu dapat terlaksana dengan lancar.

"KPU harus bekerja lebih keras dengan dibantu oleh elemen yang peduli pada kesuksesan pemilu," ujar Anas.

"Kalau ada hal aneh di lapangan seperti beredarnya kertas suara asli, di lapangan harus segera dilaporkan ke Panwaslu," pungkas Anas.

Setelah itu, lanjut Anas, Panwas harus berkoordinasi dengan KPU guna mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat pemilu Jurdil.

( van / lrn )

PD Pererat Kerjasama dengan PKS

(detik.com) Jakarta - Petinggi Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) bertemu muka. PD mengaku pertemuan ini sebagai usaha mempererat
hubungan baiknya dengan PKS menghadapi pilpres Juli nanti.

"Ini kan sudah direncanakan, yang pasti mempererat silaturahmi dan memperdalam
tipologi kerjasama PD dengan PKS," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat
dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (25/3/2009).

Namun Anas menyangkal apabila pertemuan tadi malam di kediaman SBY di Cikeas, disebut sebagai koalisi. PD tetap pada keputusan semula yang akan menetapkan partai yang akan menjadi partner koalisinya seusai pemilu legislatif 9 April 2009 nanti.

"Baik PD maupun PKS memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik, koalisi
definitif tetap seusai pileg," pungkas Anas.

Diakui Anas, partainya memang membuka pintu lebar-lebar untuk bekerja sama dengan
partai politik manapun. Hal itu untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang
menghambat pembangunan nasional.

"PD menjalankan politik pintu terbuka untuk berkomunikasi dengan partai
politik lain. Terlebih PKS juga terlibat di pemerintahan," tutur mantan ketua umum PB HMI.

Selasa (23/3/2009) malam, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Majelis
Syuro PKS Hilmi Aminuddin di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Bogor. Pertemuan keduanya akan ditindaklanjuti olejh para Sekjen kedua partai.
( van / Rez )

Demokrat: Kampanye Rapat Umum Pilpres Jangan Dilarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pelarangan kampanye rapat umum pada pemilihan presiden yang digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menuai reaksi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya berharap KPU tak melarang bentuk kampanye rapat umum.

"Rapat umum sebaiknya tidak dilarang. Apakah capres akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing. Yang penting jangan dilarang," kata Anas, Rabu (25/3).

Dikatakan Anas, Demokrat setuju jika pilpres lebih menekankan kampanye debat antar-capres. Dengan metode debat, para pemilih dinilai akan terbantu untuk mendapatkan referensi tentang visi, misi, dan program para capres. "Juga akan mampu melihat perbedaan antar-capres. Kedua hal tersebut penting untuk menjadi referensi politik sebelum menentukan pilihannya," ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan, secara yuridis, kampanye dalam bentuk rapat umum tidak tercantum eksplisit di UU Pilpres.

Kampanye rapat umum dinilai tidak memberikan pendidikan politik yang baik, tetapi lebih banyak mudaratnya, seperti menyebabkan kemacetan, peluang jatuh korban, pelibatan anak-anak, dan lain-lain.

Tapi, kenapa baru sekarang mau dilarang?

Demokrat Cuma Butuh 3 Hari untuk Bangun Koalisi

(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di Jakarta Selasa mengatakan partainya hanya butuh waktu formal menyusun koalisi dalam tiga hari saja.

Ia juga yakin, hasil Pemilu Legislatif sebagai salah satu acuan menyusun koalisi sudah bisa diperkirakan pada minggu keempat bulan Maret, kendati pemilu dilakukan pada 9 April 2009.

"Saya kira tidak ada masalah. Mendefinisikan koalisi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama," katanya.

Alasannya, lanjut mantan Ketua Umum PB HMI ini karena selama ini komunikasi dan penjajakan awal sudah berjalan dengan partai-partai lain.

"Kedua, visi dan haluan partai-partai tidak jauh berbeda. Hal inilah yang memudahkan terbangunnya visi bersama koalisi," ujarnya.

Selanjutnya, Anas mengatakan realitas politik tentang jumlah pemilih para bakal capres juga akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tertentu.ant/taq

Anas: SBY Sangat Siap untuk Berdebat

VIVANEWS.COM JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat siap berdebat saat ini juga. Bahkan, kata dia, SBY juga siap membalikkan semua pernyataan yang menyerang kebijakan pemerintah.

"Jika debat capres dilaksanakan sekarang pun SBY sudah siap tampil," ujar Anas yang dihubungi Republika, Selasa (24/3). Ia mengatakan bahwa tim debat capres yang akan menyokong SBY akan dibentuk setelah pemilihan legislatif nanti.

Menanggapi kritikan-kritikan yang keluar dari beberapa capres rival yang mengkritik SBY, Anas mengatakan bahwa SBY juga sudah siap melawan mereka. "Memang banyak yang mengkritik kebijakan ekonomi SBY, tetapi beliau juga sudah mengerti bagaimana menangkal kritikan-kritikan tersebut," katanya.

Sementara ditanya bagaimana jika melawan JK yang notabene mendapat bagian mengurus ekonomi di pemerintahannya, Anas mengungkapkan bahwa tidak ada kebijakan apa pun yang tidak diketahui SBY.

"SBY sangat mengerti persis dan sangat dalam mengenai kebijakan apa pun, termasuk kebijakan ekonomi, sehingga ia akan sangat bisa menyampaikannya kepada publik," ujarnya. - nan/ahi

Demokrat Cuma Butuh 3 Hari untuk Bangun Koalisi

(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di Jakarta Selasa mengatakan partainya hanya butuh waktu formal menyusun koalisi dalam tiga hari saja.

Ia juga yakin, hasil Pemilu Legislatif sebagai salah satu acuan menyusun koalisi sudah bisa diperkirakan pada minggu keempat bulan Maret, kendati pemilu dilakukan pada 9 April 2009.

"Saya kira tidak ada masalah. Mendefinisikan koalisi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama," katanya.

Alasannya, lanjut mantan Ketua Umum PB HMI ini karena selama ini komunikasi dan penjajakan awal sudah berjalan dengan partai-partai lain.

"Kedua, visi dan haluan partai-partai tidak jauh berbeda. Hal inilah yang memudahkan terbangunnya visi bersama koalisi," ujarnya.

Selanjutnya, Anas mengatakan realitas politik tentang jumlah pemilih para bakal capres juga akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tertentu.ant/taq

Anas: SBY Sangat Siap untuk Berdebat

VIVANEWS.COM JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat siap berdebat saat ini juga. Bahkan, kata dia, SBY juga siap membalikkan semua pernyataan yang menyerang kebijakan pemerintah.

"Jika debat capres dilaksanakan sekarang pun SBY sudah siap tampil," ujar Anas yang dihubungi Republika, Selasa (24/3). Ia mengatakan bahwa tim debat capres yang akan menyokong SBY akan dibentuk setelah pemilihan legislatif nanti.

Menanggapi kritikan-kritikan yang keluar dari beberapa capres rival yang mengkritik SBY, Anas mengatakan bahwa SBY juga sudah siap melawan mereka. "Memang banyak yang mengkritik kebijakan ekonomi SBY, tetapi beliau juga sudah mengerti bagaimana menangkal kritikan-kritikan tersebut," katanya.

Sementara ditanya bagaimana jika melawan JK yang notabene mendapat bagian mengurus ekonomi di pemerintahannya, Anas mengungkapkan bahwa tidak ada kebijakan apa pun yang tidak diketahui SBY.

"SBY sangat mengerti persis dan sangat dalam mengenai kebijakan apa pun, termasuk kebijakan ekonomi, sehingga ia akan sangat bisa menyampaikannya kepada publik," ujarnya. - nan/ahi

Monday, March 23, 2009

Bangun Koalisi Tak Perlu Waktu Lama

(okezone.com) JAKARTA - Waktu mendefinitifkan koalisi yang hanya tiga hari, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ada masalah.

Menurutnya, dalam mendefinitifkan koalisi tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama.

"Mengapa? Selama ini komunikasi dan penjajagan awal sudah berjalan. Semuanya adalah preparasi awal untuk menuju koalisi," demikian ungkap Anas dalam pesan singkat yang diterima okezone, Selasa (24/3/2009).

Anas mengatakan, visi dan misi haluan partai-partai saat ini juga tidak jauh berbeda. Hal inilah, kata dia, yang dapat menjadi dasar terbangunnya visi bersama dalam membentuk koalisi.

Mengenai hasil pemilu legislatif, Anas mengatakan meskipun belum resmi sudah bisa diketahui pada minggu keempat bulan April. "Hal ini akan mempermudah syarat pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta power sharing," jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, realitas politik tentang tingkat elektibilitas para bakal capres juga akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tertentu. (nov)

PD Tak Masalah Penentuan Koalisi Hanya 7 Hari

(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) menganggap tidak ada masalah terhadap waktu yang sempit untuk menentukan koalisi. Bagi PD, koalisi bisa cepat dilakukan sebab tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Saya kira tidak ada masalah mendefinitifkan. Koalisi tidak butuh waktu terlalu lama," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (24/3/2009).

Semua parpol, sejauh ini menyatakan akan melakukan koalisi setelah Pemilu Legislatif. Bila mengacu hal itu, maka waktu koalisi sangat sempit. Dari itung-itungan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol hanya memiliki waktu 7 hari untuk menentukan koalisi sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres ditutup pada 16 Mei.

Menurut Anas, selama ini komunikasi dan penjajakan antar partai sudah berjalan. Visi dan haluan partai tidak jauh berbeda. "Hal ini memudahkan terbangunnya visi bersama koalisi," katanya.

Anas menilai, hasil pemilu pada minggu keempat bulan Maret sudah bisa diketahui meski belum resmi. "Hal ini akan mempermudah partai-partai untuk mulai membicarakan power sharing," imbuhnya.

Realitas politik tentang tingkat elektabilitas para bakal capres, menurut Anas, akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tersebut.
( did / iy )

Safari Demokrat Tak Tandingi PDIP

INILAH.COM, Jakarta - Safari politik menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang kian intensif saja. Partai Demokrat salah satunya yang rajin mengunjungi partai politik lainnya, khususnya partai politik penyokong pemerintahan SBY.

Kunjungan Partai Demokrat setidaknya telah dilakukan ke lima partai politik, yaitu PKS, PKB, PAN, PBB, dan PKPI. Seperti tak mau kalah dengan PDIP yang juga gemar melakukan pertemuan politik. Seperti pertemuan dengan Partai Golkar, PPP, Partai Gerindra yang menghasilkan koalisi segitiga emas.

Apakah langkah Partai Demokrat melakukan safari politik sebagai bentuk tandingan terhadap langkah politik PDIP? Berikut jawaban Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat kepada INILAH.COM, Senin (23/3):

Apa landasan Partai Demokrat menggelar safari politik ke sejumlah partai politik? Apakah ini upaya menandingi langkah serupa yang dilakukan PDIP?

Semangat dasar PD untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai lainnya. Sampai sekarang pun belum ada koalisi. Koalisi yang hendak kami bangun adalah untuk hadirnya pemerintahan yang makin kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat.

Siapa saja yang akan diajak koalisi oleh Partai Demokrat?

Peserta koalisinya siapa saja. Kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten. Kami tidak menjalankan politik pintu tertutup.

Kami juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif. PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi, sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik pilpres, setelah pileg nanti.

Apa agenda utama pertemuan politik dengan pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Senin (23/3) malam?

Pertemuan dengan PKPI adalah dalam rangka menjaga dan memperdalam silaturrahmi dan kerjasama yang selama ini telah berlangsung. Kemungkinan yang lebih baik tentang kerjasama ke depan harus tetap dijaga, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat dan efektif.

Kerjasama yang kokoh adalah jembatan emas bagi pemerintahan demokratik yang kuat dan didukung mayoritas. Sedangkan pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tangguh adalah jembatan emas bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. [E1]

Bangun Koalisi Tak Perlu Waktu Lama

(okezone.com) JAKARTA - Waktu mendefinitifkan koalisi yang hanya tiga hari, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ada masalah.

Menurutnya, dalam mendefinitifkan koalisi tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama.

"Mengapa? Selama ini komunikasi dan penjajagan awal sudah berjalan. Semuanya adalah preparasi awal untuk menuju koalisi," demikian ungkap Anas dalam pesan singkat yang diterima okezone, Selasa (24/3/2009).

Anas mengatakan, visi dan misi haluan partai-partai saat ini juga tidak jauh berbeda. Hal inilah, kata dia, yang dapat menjadi dasar terbangunnya visi bersama dalam membentuk koalisi.

Mengenai hasil pemilu legislatif, Anas mengatakan meskipun belum resmi sudah bisa diketahui pada minggu keempat bulan April. "Hal ini akan mempermudah syarat pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta power sharing," jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, realitas politik tentang tingkat elektibilitas para bakal capres juga akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tertentu. (nov)

PD Tak Masalah Penentuan Koalisi Hanya 7 Hari

(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) menganggap tidak ada masalah terhadap waktu yang sempit untuk menentukan koalisi. Bagi PD, koalisi bisa cepat dilakukan sebab tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Saya kira tidak ada masalah mendefinitifkan. Koalisi tidak butuh waktu terlalu lama," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (24/3/2009).

Semua parpol, sejauh ini menyatakan akan melakukan koalisi setelah Pemilu Legislatif. Bila mengacu hal itu, maka waktu koalisi sangat sempit. Dari itung-itungan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol hanya memiliki waktu 7 hari untuk menentukan koalisi sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres ditutup pada 16 Mei.

Menurut Anas, selama ini komunikasi dan penjajakan antar partai sudah berjalan. Visi dan haluan partai tidak jauh berbeda. "Hal ini memudahkan terbangunnya visi bersama koalisi," katanya.

Anas menilai, hasil pemilu pada minggu keempat bulan Maret sudah bisa diketahui meski belum resmi. "Hal ini akan mempermudah partai-partai untuk mulai membicarakan power sharing," imbuhnya.

Realitas politik tentang tingkat elektabilitas para bakal capres, menurut Anas, akan menyediakan kemudahan dalam mendorong partai-partai untuk berhimpun ke dalam koalisi tersebut.
( did / iy )

Safari Demokrat Tak Tandingi PDIP

INILAH.COM, Jakarta - Safari politik menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang kian intensif saja. Partai Demokrat salah satunya yang rajin mengunjungi partai politik lainnya, khususnya partai politik penyokong pemerintahan SBY.

Kunjungan Partai Demokrat setidaknya telah dilakukan ke lima partai politik, yaitu PKS, PKB, PAN, PBB, dan PKPI. Seperti tak mau kalah dengan PDIP yang juga gemar melakukan pertemuan politik. Seperti pertemuan dengan Partai Golkar, PPP, Partai Gerindra yang menghasilkan koalisi segitiga emas.

Apakah langkah Partai Demokrat melakukan safari politik sebagai bentuk tandingan terhadap langkah politik PDIP? Berikut jawaban Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat kepada INILAH.COM, Senin (23/3):

Apa landasan Partai Demokrat menggelar safari politik ke sejumlah partai politik? Apakah ini upaya menandingi langkah serupa yang dilakukan PDIP?

Semangat dasar PD untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai lainnya. Sampai sekarang pun belum ada koalisi. Koalisi yang hendak kami bangun adalah untuk hadirnya pemerintahan yang makin kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat.

Siapa saja yang akan diajak koalisi oleh Partai Demokrat?

Peserta koalisinya siapa saja. Kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten. Kami tidak menjalankan politik pintu tertutup.

Kami juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif. PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi, sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik pilpres, setelah pileg nanti.

Apa agenda utama pertemuan politik dengan pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Senin (23/3) malam?

Pertemuan dengan PKPI adalah dalam rangka menjaga dan memperdalam silaturrahmi dan kerjasama yang selama ini telah berlangsung. Kemungkinan yang lebih baik tentang kerjasama ke depan harus tetap dijaga, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat dan efektif.

Kerjasama yang kokoh adalah jembatan emas bagi pemerintahan demokratik yang kuat dan didukung mayoritas. Sedangkan pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tangguh adalah jembatan emas bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. [E1]

PD Sua PKPI Bukan Koalisi Tandingan

INILAH.COM, Jakarta - Silaturahmi antarparpol jadi tren menjelang pemilu legislatif. Kali ini Partai Demokrat (PD) menyambangi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun pertemuan ini dikatakan PD bukan untuk membuat koalisi tandingan.

"Semangat dasar PD untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai yang lain. Sampai sekarang pun belum ada koalisi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui SMS.

Pertemuan berlangsung Kantor Kornaslu PKPI, Prapanca Raya, Jakarta, pukul 19.00 WIB, Senin (23/3). Pertemuan berlangsung tertutup antara Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Sekjen PKPI Semuel Samson. Sedangkan Ketua Umum PKPI Meutia Hatta belum datang.

"Koalisi yg hendak kami bangun adalah untuk hadirnya pemerintahan yang makin kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat. Peserta koalisinya siapa, kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten," ujar Anas.

PD, lanjut dia, tidak menjalankan politik pintu tertutup. PD juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif. PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi, sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik pilpres, setelah pemilu legislatif nanti.

"Pertemuan dengan PKPI dalam rangka menjaga dan memperdalam silaturahim dan kerjasama yang selama ini telah berlangsung. Kemungkinan yang lebih baik tentang kerjasama ke depan harus tetap dijaga, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat dan efektif. Kerjasama yang kokoh adalah jembatan emas bagi pemerintahan demokratik yang kuat dan didukung mayoritas. Sedangkan pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tangguh adalah jembatan emas bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa," urai Anas. [sss]

PD Sua PKPI Bukan Koalisi Tandingan

INILAH.COM, Jakarta - Silaturahmi antarparpol jadi tren menjelang pemilu legislatif. Kali ini Partai Demokrat (PD) menyambangi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun pertemuan ini dikatakan PD bukan untuk membuat koalisi tandingan.

"Semangat dasar PD untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai yang lain. Sampai sekarang pun belum ada koalisi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui SMS.

Pertemuan berlangsung Kantor Kornaslu PKPI, Prapanca Raya, Jakarta, pukul 19.00 WIB, Senin (23/3). Pertemuan berlangsung tertutup antara Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Sekjen PKPI Semuel Samson. Sedangkan Ketua Umum PKPI Meutia Hatta belum datang.

"Koalisi yg hendak kami bangun adalah untuk hadirnya pemerintahan yang makin kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat. Peserta koalisinya siapa, kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten," ujar Anas.

PD, lanjut dia, tidak menjalankan politik pintu tertutup. PD juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif. PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi, sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik pilpres, setelah pemilu legislatif nanti.

"Pertemuan dengan PKPI dalam rangka menjaga dan memperdalam silaturahim dan kerjasama yang selama ini telah berlangsung. Kemungkinan yang lebih baik tentang kerjasama ke depan harus tetap dijaga, demi terbangunnya pemerintahan yang kuat dan efektif. Kerjasama yang kokoh adalah jembatan emas bagi pemerintahan demokratik yang kuat dan didukung mayoritas. Sedangkan pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tangguh adalah jembatan emas bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa," urai Anas. [sss]