JAKARTA, KOMPAS.com - Walau proses pemilu pemilihan presiden (pilpres) belum selesai, dengan keunggulan SBY-Boediono untuk sementara, banyak kalangan ingin tahu kebijakan SBY dalam menyusun kabinetnya. Mirip tatkala melontarkan syarat bagi calon wakilnya untuk maju dalam pertarungan pilpres, kali ini SBY pun mengajukan kriteria bagi anggota kabinetnya sewaktu ia benar-benar menang dan dilantik menjadi presiden RI, kelak.
Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuturkan ada empat kriteria bagi siapapun yang dianggap layak oleh SBY menjabat menteri atau pejabat setingkat menteri. Kriterianya adalah orang tersebut harus memiliki kecakapan, integritas, loyalitas pada tugas, dan bisa membentuk team work yang baik yakni seirama dengan sistem presidensial yang hendak ditegakkan oleh SBY. "Sekalipun dari parpol tetap harus memenuhi kriteria tersebut," kata Anas pada Kompas.Com, Rabu (22/7).
Lebih lanjut, Anas mengatakan urusan kabinet secara penuh diserahkan kepada presiden terpilih. "Kita beri kebebasan dan keleluasaan penuh sesuai dengan sistem presidensial yang ada kaidah hak prerogatif itu untuk memilih para pembantu yang terbaik," tutur Anas.
Oleh karena itu, tambahnya, pemilihan para pembantu presiden tidak berdasarkan titipan atau rekomendasi partai politik termasuk kesembilan belas koalisi partai yang mengusung pasangan SBY-Boediono. "Jadi saya kira tidak ada rekomendasi-rekomendasilah ya. Kontrak politik ada, tapi itu isinya platform dan agenda kerja. Presiden terpilih sudah tahu semua tokoh-tokoh terbaik yang cocok yang bisa membantu tugas presiden," kata Anas.
Terkait dengan hal tersebut, Anas mengaku di Partai Demokrat belum ada pembicaraan soal kabinet. Mereka berkomitmen tidak bicarakan kabinet. "Kami serahkan penuh pada presiden terpilih," ucap Anas.
Salah satu bukti SBY akan memegang empat kriteria dalam menyaring para pembantunya, terang Anas adalah ketika SBY memilih Boediono sebagai wakilnya. Menurut hematnya, itu sebuah terobosan. "Logikanya bukan logika politik, kabinetnya itu bukan kabinet politik tapi kabinet kerja. Membantu presiden agar pemerintahan berjalan efektif," pungkas Anas
Wednesday, July 22, 2009
Anas: SBY Intip Menteri Oktober
INILAH.COM, Jakarta - Sampai saat ini susunan menteri dalam kabinet SBY-Boediono masih belum dirancang karena beberapa hal penting masih belum selesai. Sebagai presiden terpilih, SBY baru akan membagi-bagikan jatah menteri pada Oktober mendatang.
"Pak SBY punya waktu panjang untuk mnyusun kabinet. Saat ini kan beliau masih akan fokus untuk menuntaskan tugas-tugas dengan Pak JK, ya paling cepat bulan Oktober mulai di lihat-lihat oleh Pak SBY," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (23/7).
Maka kabar susunan kabinet menteri yang selama ini sudah beredar luas, diyakini tidak benar. Anas mengatakan, saat ini SBY belum melakukan pembicaraan dengan siapapun terkait jatah kursi menteri dalam kabinetnya kelak.
"Urusan kabinet kita serahkan penuh ke presidn terpilih, kita berikan kekuasan penuh. Beliau kan punya kaidah hak prerogaitif menentukan," ujarnya.
Menurutnya, kriteria calon menteri yang bakal dibidik SBY itu pasti terbaik dan sosok yang punya kecakapan. Dari mulai kecakapan dalam segi loyalitas kepada tugas-tugas yang akan diemban.
"Kami tidak ada rekomendasii-rekomendasi dari kami, itu sepenuhnya hak presiden terpilih. Lagi pula proses pelaksanaan pilpres kan belum selesai, kita masih menunggu hasil rekap manual dari KPU," tandasnya. [ikl/ana]
"Pak SBY punya waktu panjang untuk mnyusun kabinet. Saat ini kan beliau masih akan fokus untuk menuntaskan tugas-tugas dengan Pak JK, ya paling cepat bulan Oktober mulai di lihat-lihat oleh Pak SBY," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (23/7).
Maka kabar susunan kabinet menteri yang selama ini sudah beredar luas, diyakini tidak benar. Anas mengatakan, saat ini SBY belum melakukan pembicaraan dengan siapapun terkait jatah kursi menteri dalam kabinetnya kelak.
"Urusan kabinet kita serahkan penuh ke presidn terpilih, kita berikan kekuasan penuh. Beliau kan punya kaidah hak prerogaitif menentukan," ujarnya.
Menurutnya, kriteria calon menteri yang bakal dibidik SBY itu pasti terbaik dan sosok yang punya kecakapan. Dari mulai kecakapan dalam segi loyalitas kepada tugas-tugas yang akan diemban.
"Kami tidak ada rekomendasii-rekomendasi dari kami, itu sepenuhnya hak presiden terpilih. Lagi pula proses pelaksanaan pilpres kan belum selesai, kita masih menunggu hasil rekap manual dari KPU," tandasnya. [ikl/ana]
Demokrat Upayakan Konsolidasi Pasca Pilpres
Kapanlagi.com - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (22/07), bertujuan mengevaluasi pelaksanaan dan target Pilpres 2009.
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga yang berwenang," ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/07).
Anas Urbaningrum juga mengungkapkan, dalam Rakornas Partai Demokrat itu, akan ada pembekalan dari Ketua Umum DPP Partai demokrat Hadi Utomo dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, menurutnya, hal itu akan dilakukan secara detail, dan nantinya akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Sedangkan menyangkut evaluasi target pilpres, lanjutnya, amat berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus melakukan konsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI ini yang digadang-gadang oleh partainya untuk menjadi Ketua DPR RI periode mendatang.
Anas Urbaningrum juga mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi mengenai kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan Partai Demokrat.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya akan dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (kpl/bee)
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga yang berwenang," ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/07).
Anas Urbaningrum juga mengungkapkan, dalam Rakornas Partai Demokrat itu, akan ada pembekalan dari Ketua Umum DPP Partai demokrat Hadi Utomo dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, menurutnya, hal itu akan dilakukan secara detail, dan nantinya akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Sedangkan menyangkut evaluasi target pilpres, lanjutnya, amat berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus melakukan konsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI ini yang digadang-gadang oleh partainya untuk menjadi Ketua DPR RI periode mendatang.
Anas Urbaningrum juga mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi mengenai kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan Partai Demokrat.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya akan dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (kpl/bee)
Rakornas Demokrat Bahas Kecurangan Pemilu 2009
Jakarta, beritabaru.com - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (22/7), bertujuan mengevaluasi pelaksanaan dan target Pilpres 2009. Rakornas akan diisi pembekalan dari Ketua Umum Hadi Utomo dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca-pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga berwenang," kata Anas Urbaningrum di Jakarta, Rabu.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, Anas mengatakan, akan dilakukan secara detil. Akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Anas mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.Soal evaluasi target pilpres, berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus berkonsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI yang digadang-gadang partainya untuk menjadi Ketua DPR periode mendatang.
Sebelumnya, Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan partai.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (*).
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca-pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga berwenang," kata Anas Urbaningrum di Jakarta, Rabu.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, Anas mengatakan, akan dilakukan secara detil. Akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Anas mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.Soal evaluasi target pilpres, berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus berkonsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI yang digadang-gadang partainya untuk menjadi Ketua DPR periode mendatang.
Sebelumnya, Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan partai.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (*).
Rakornas PD Tak Bahas Calon Ketua DPR
(detik.com) Jakarta - Sebagai partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2009, Partai Demokrat (PD) berhak menduduki kursi Ketua DPR-RI. Siapa kader yang pantas di pos penting itu, Rakornas PD tidak membahasnya.
Demikian dikatakan Ketua Umum PD Hadi Utomo saat menjawab pertanyaan tentang bakal calon ketua DPR. Hal ini disampaikan seusai membuka Rakornas PD, Rabu (22/7/2009), di PRJ Kemayoran, Jakarta.
"Masalah tersebut dibahas secara internal nanti, bukan sekarang," ujar Hadi.
Berdasar hitungan sementara dari KPU, PD akan menempatkan kadernya di parlemen untuk periode 2009-2014 sebanyak sekitar 150 kursi. Jumlah ini sangat berpeluang untuk mendudukkan kader PD sebagai ketua DPR jika sistem yang diatur dalam susduk DPR bersifat proporsional.
"Itu dibahas intern karena bagaimana pun posisi itu merupakan kepanjangan partai," sambung Hadi.
Ajang Rakornas PD ini tidak lepas dari kasak-kusuk para caleg terpilih terkait bursa bakal calon ketua DPR. Salah seorang caleg terpilih menyatakan ada dua nama kader utama PD yang mencuat, yakni E.E. Mangindaan dan Anas Urbaningrum.
"Dari kami yang muda-muda, jagokan Mas Anas. Tapi yang senior lebih ke sosok Pak Mangindaan," ujar caleg muda yang meminta namanya tidak disebutkan itu.
( lh / yid )
Demikian dikatakan Ketua Umum PD Hadi Utomo saat menjawab pertanyaan tentang bakal calon ketua DPR. Hal ini disampaikan seusai membuka Rakornas PD, Rabu (22/7/2009), di PRJ Kemayoran, Jakarta.
"Masalah tersebut dibahas secara internal nanti, bukan sekarang," ujar Hadi.
Berdasar hitungan sementara dari KPU, PD akan menempatkan kadernya di parlemen untuk periode 2009-2014 sebanyak sekitar 150 kursi. Jumlah ini sangat berpeluang untuk mendudukkan kader PD sebagai ketua DPR jika sistem yang diatur dalam susduk DPR bersifat proporsional.
"Itu dibahas intern karena bagaimana pun posisi itu merupakan kepanjangan partai," sambung Hadi.
Ajang Rakornas PD ini tidak lepas dari kasak-kusuk para caleg terpilih terkait bursa bakal calon ketua DPR. Salah seorang caleg terpilih menyatakan ada dua nama kader utama PD yang mencuat, yakni E.E. Mangindaan dan Anas Urbaningrum.
"Dari kami yang muda-muda, jagokan Mas Anas. Tapi yang senior lebih ke sosok Pak Mangindaan," ujar caleg muda yang meminta namanya tidak disebutkan itu.
( lh / yid )
Partai Demokrat Evaluasi Target Pilpres
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat di Jakarta, Rabu, bertujuan mengevaluasi pelaksanaan dan target Pilpres 2009.
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga yang berwenang," ungkapnya di Jakarta, Rabu.
Anas Urbaningrum juga mengungkapkan, dalam Rakornas Partai Demokrat itu, akan ada pembekalan dari Ketua Umum DPP Partai demokrat Hadi Utomo dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, menurutnya, hal itu akan dilakukan secara detil, dan nantinya akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Sedangkan menyangkut evaluasi target pilpres, lanjutnya, amat berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus melakukan konsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI ini yang digadang-gadang oleh partainya untuk menjadi Ketua DPR RI periode mendatang.
Anas Urbaningrum juga mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi mengenai kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan Partai Demokrat.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya akan dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (*)
"Selain itu, kami berupaya melakukan konsolidasi pasca pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan masalah ini kepada lembaga yang berwenang," ungkapnya di Jakarta, Rabu.
Anas Urbaningrum juga mengungkapkan, dalam Rakornas Partai Demokrat itu, akan ada pembekalan dari Ketua Umum DPP Partai demokrat Hadi Utomo dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono.
Khusus menyangkut upaya pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan pilpres, menurutnya, hal itu akan dilakukan secara detil, dan nantinya akan ada tim khusus untuk menindaklanjutinya.
Sedangkan menyangkut evaluasi target pilpres, lanjutnya, amat berkaitan dengan beberapa dinamika politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut penguatan koalisi.
"Kami memang harus terus melakukan konsolidasi, agar bisa melahirkan suatu format politik yang semakin bagus ke depan," kata eks Ketua Umum PB HMI ini yang digadang-gadang oleh partainya untuk menjadi Ketua DPR RI periode mendatang.
Anas Urbaningrum juga mengharapkan, berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2009 bisa dituntaskan menurut aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional itu akan membahas tiga agenda utama yaitu konsolidasi partai, evaluasi mengenai kinerja Partai Demokrat, dan menyusun berbagai program partai ke depan dalam rangka membesarkan dan memajukan Partai Demokrat.
Rakornas yang mengangkat tema "Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden" itu rencananya akan dihadiri sekitar 150 orang pengurus partai, baik dari pusat maupun daerah. (*)
Rakornas PD Bahas Langkah ke Depan
(matanews.com) Partai Demokrat menggelar Rapat Koordinasi Nasional hari ini Rabu, di Jakarta. Menurut keterangan Anas Urbaningrum, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Rakornas akan membahas konsolidasi partai paska pilpres, perumusan langkah-langkah ke depan Partai Demokrat, dan perbaikan-perbaikan yang harus ditempuh.
Namun ketika didesak perbaikan-perbaikan yang dimaksud, Anas Urbaningrum tidak memberi jawaban yang pasti. “Ya itu yang akan dibahas dalam Rakornas,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Anas juga menambahkan, dalam Rakornas kali ini mungkin juga akan ada pendalaman terhadap kasus-kasus kecurangan yang merugikan bagi Partai Demokrat. “Walaupun sudah kita sampaikan kepada institusi yang berwenang, nanti juga akan dibahas di Rakornas,” kata Anas.
Ketika ditanya apakah akan ada pembahasan mengenai struktur kepemimpinan Partai Demokrat, Anas hanya menjawab,”belum itu, memang bukan agendanya”.
Rakornas yang tadinya dijadwalkan tanggal 21 Juli ini, digelar di Ruang Semeru, Gedung Jakarta International Expo lantai 6. Rakornas rencananya akan dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan akan langsung menggelar rapat sampai malam nanti.
Anas juga menambahkan bahwa Rakornas akan dimulai dengan arahan dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Rakornas Partai Demokrat bertema “Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden” ini akan dihadiri sekitar 150 perserta, baik unsur pimpinan Partai Demokrat dari daerah dan pusat.(*z/rik)
Namun ketika didesak perbaikan-perbaikan yang dimaksud, Anas Urbaningrum tidak memberi jawaban yang pasti. “Ya itu yang akan dibahas dalam Rakornas,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Anas juga menambahkan, dalam Rakornas kali ini mungkin juga akan ada pendalaman terhadap kasus-kasus kecurangan yang merugikan bagi Partai Demokrat. “Walaupun sudah kita sampaikan kepada institusi yang berwenang, nanti juga akan dibahas di Rakornas,” kata Anas.
Ketika ditanya apakah akan ada pembahasan mengenai struktur kepemimpinan Partai Demokrat, Anas hanya menjawab,”belum itu, memang bukan agendanya”.
Rakornas yang tadinya dijadwalkan tanggal 21 Juli ini, digelar di Ruang Semeru, Gedung Jakarta International Expo lantai 6. Rakornas rencananya akan dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan akan langsung menggelar rapat sampai malam nanti.
Anas juga menambahkan bahwa Rakornas akan dimulai dengan arahan dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Rakornas Partai Demokrat bertema “Evaluasi dan Konsolidasi Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden” ini akan dihadiri sekitar 150 perserta, baik unsur pimpinan Partai Demokrat dari daerah dan pusat.(*z/rik)
PD Rakornas, Bahas Evaluasi Pilpres
(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat (PD) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (rakornas), Rabu (22/7) di Arena Pekan Raya Jakarta. Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka Rakornas pada Rabu sore.
Rakornas PD membahas sejumlah hal, seperti konsolidasi partai pascapemilihan presiden 2009, mendalami pelanggaran dan kecurangan yang merugikan PD serta pasangan SBY - Boediono, dan evaluasi pilpres.
Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, membantah ada agenda Rakornas seperti kemungkinan bergabungnya PArtai Golkar ke PD di DPR, ataupun proyeksi kepemimpinan PD lima tahun ke depan. Semestinya Rakornas PD mulai Senin (21/7). Namun akhir pekan lalu, usai ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta, rencana ini diundur.
PD adalah 'double winner' pemilu di Indonesia. Partai yang mengkultuskan SBY ini menang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Di DPR, PD menempatkan 148 kadernya di kursi dewan. Bersama sejumlah parpol seperti PKS, PAN, PKB, dan PPP, mereka menjadi 'penguasa' suara.
Begitu juga di Pilpres. Meski tabulasi suara di Komisi Pemilihan Umum belum berakhir, capres usungan PD SBY - Boediono unggul telak atas Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla Wiranto. PD mengklaim, kemenangan di DPR dan menguasai pemerintah tidak akan membuat proses 'check and balances' jalannya roda pemerintahan terganggu. (evy/rin)
Rakornas PD membahas sejumlah hal, seperti konsolidasi partai pascapemilihan presiden 2009, mendalami pelanggaran dan kecurangan yang merugikan PD serta pasangan SBY - Boediono, dan evaluasi pilpres.
Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, membantah ada agenda Rakornas seperti kemungkinan bergabungnya PArtai Golkar ke PD di DPR, ataupun proyeksi kepemimpinan PD lima tahun ke depan. Semestinya Rakornas PD mulai Senin (21/7). Namun akhir pekan lalu, usai ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta, rencana ini diundur.
PD adalah 'double winner' pemilu di Indonesia. Partai yang mengkultuskan SBY ini menang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Di DPR, PD menempatkan 148 kadernya di kursi dewan. Bersama sejumlah parpol seperti PKS, PAN, PKB, dan PPP, mereka menjadi 'penguasa' suara.
Begitu juga di Pilpres. Meski tabulasi suara di Komisi Pemilihan Umum belum berakhir, capres usungan PD SBY - Boediono unggul telak atas Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla Wiranto. PD mengklaim, kemenangan di DPR dan menguasai pemerintah tidak akan membuat proses 'check and balances' jalannya roda pemerintahan terganggu. (evy/rin)
Evaluasi Pilpres, PD Gelar Rakornas
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilpres dalam menggalang dukungan untuk SBY-Boediono. Dalam acara ini, SBY akan memberikan pembekalan pada petinggi PD.
Rakornas akan digelar di Jakarta Expo Centre, Pekan Raya Jakarta (PRJ) , Rabu (22/7/2009). Acara tersebut akan ditutup hari ini juga.
"Agenda Rakornas untuk mengevaluasi pelaksanaan dan target Pilpres, " ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom,
Selain itu, dalam Rakornas itu juga akan dibahas mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang gencar dilaporkan melibatkan PD. Anas mengaku menyerahkan proses hukum pelanggaran pemilu kepada pihak berwajib.
"Konsolidasi ulang pasca Pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan kepada lembaga yang berwenang," kata Anas.
Ketua Dewan Pembina PD SBY akan memberikan bekal kepada struktur PD. "Selain ada pembekalan dari ketua umum, juga akan ada pembekalan dan arahan dari ketua dewan pembina," pungkasnya.
( van / iy )
Rakornas akan digelar di Jakarta Expo Centre, Pekan Raya Jakarta (PRJ) , Rabu (22/7/2009). Acara tersebut akan ditutup hari ini juga.
"Agenda Rakornas untuk mengevaluasi pelaksanaan dan target Pilpres, " ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom,
Selain itu, dalam Rakornas itu juga akan dibahas mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang gencar dilaporkan melibatkan PD. Anas mengaku menyerahkan proses hukum pelanggaran pemilu kepada pihak berwajib.
"Konsolidasi ulang pasca Pilpres dan pendalaman kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan, meskipun telah menyerahkan dan mempercayakan kepada lembaga yang berwenang," kata Anas.
Ketua Dewan Pembina PD SBY akan memberikan bekal kepada struktur PD. "Selain ada pembekalan dari ketua umum, juga akan ada pembekalan dan arahan dari ketua dewan pembina," pungkasnya.
( van / iy )
Tuesday, July 21, 2009
Pos Menteri Pendidikan, Jatah Parpol atau Ormas?
(jawapos.co.id) Salah satu pos menteri strategis adalah menteri pendidikan nasional. SBY harus memilih sosok yang sangat kompeten untuk menempati pos itu dalam kabinet mendatang.
---
Konstitusi secara tegas menyebutkan anggaran pendidikan 20 persen. Bila kita merujuk kepada APBN sekarang yang sekitar Rp 1.000 triliun, maka anggaran pendidikan mencapai angka Rp 200 triliun. Angka ini terbesar jika dibandingkan dengan angka di pos lain seperti infrastruktur, pertahanan, atau kesehatan.
Sosok yang bakal menduduki pos Mendiknas sudah muncul sebelum pilpres. Saat membangun koalisi, PKS yang menjadi mitra utama pernah dikabarkan memasang bargaining untuk mendapatkan posisi menteri yang mengurus masalah pendidikan itu. Permintaan kursi Mendiknas tersebut disebut-sebut terjadi dalam lobi terakhir PKS.
Beberapa nama tokoh PKS seperti Irwan Prayitno (ketua Komisi X DPR, yang menangani bidang pendidikan) dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid pernah disebut-sebut beberapa sumber sebagai sosok yang cocok dengan pos itu.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq yang dihubungi kemarin membantah pihaknya telah memberikan tekanan kepada SBY dengan meminta pos Mendiknas. ''Ah, itu hanya spekulasi di luar saja. PKS siap membantu pemerintahan di pos mana pun yang dipercayakan SBY,'' kata Mahfudz.
Menurut dia, sebaiknya jabatan Mendiknas tidak ditradisikan untuk menjadi jatah kelompok sosial tertentu. Dalam tiga kabinet terakhir, Mendiknas selalu dijabat kader Muhammadiyah. Pada era Gus Dur, pos itu ditempati Yahya Muhaimin (dosen UGM/Muhammadiyah). Pada zaman Megawati, Mendiknas dijabat Malik Fadjar, dan pada era SBY ini, Mendiknas dijabat Bambang Soedibyo.
''Setiap jabatan politik berhak diduduki siapa pun selama dia punya kompetensi dan diinginkan presiden,'' kata Mahfudz di Jakarta, kemarin (20/7).
Dalam pandangan Mahfudz, fakta diberikannya posisi Mendiknas kepada kader Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir ini sekadar ''kebetulan politik'' yang terjadi berulang-ulang.
Fenomena serupa, imbuhnya, muncul di posisi menteri agama yang umumnya dijabat kader NU. ''Semua itu hanya kebetulan politik, bukan desain atau keharusan politik. Tidak ada satu pun hal yang mendasarinya,'' tegas Mahfudz yang juga ketua FPKS di DPR tersebut.
Apakah itu berarti Mendiknas ke depan tidak harus dari kalangan Muhammadiyah? ''Siapa yang nanti mengisi, saya kira, kembali kepada hak prerogatif presiden.''
Pandangan senada juga disampaikan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, tidak pernah ada tradisi posisi Mendiknas harus diisi kader Muhammadiyah. ''Kalau saya boleh bilang, itu faktor kebetulan saja,'' katanya.
''Kalau diambil dari Muhammadiyah, (itu) bagus-bagus saja. Tapi, tidak harus. Kalau sampai dibakukan, itu sangat tidak sehat. Yang penting profesional,'' imbuh putra mantan Menteri Agama KH Syaifudin Zuhri itu.
Menurut Lukman, praktik politik harus terus diarahkan kepada penguatan sistem presidensial. Termasuk dalam penyusunan kabinet. Kewenangan sepenuhnya berada di tangan presiden. Seorang menteri, yang penting, memiliki kemampuan dan menguasai bidangnya.' 'Soal latar belakangnya dari mana, itu faktor yang kesekian,'' kata Lukman yang juga ketua FPPP di DPR itu.
Dia menambahkan, menteri merupakan jabatan politik, bukan karir. Karena itu, proses rekrutmennya mau tidak mau juga berbasis politik. ''Bukan hanya soal profesionalitas dan kapasitas yang akan ditimbang-timbang, tapi macam-macam,'' jelasnya.
Kabinet Kerja
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, SBY igin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik, bukan pula kabinet representasi ormas. Pertimbangan utama tetap pada kecakapan, integritas, dan loyalitas menteri yang akan direkrut.
''Bahwa biasanya Mendiknas dari kalangan Muhammadiyah atau Menteri Agama dari kultur NU, itu juga bukan kebiasaan yang buruk,'' kata Anas di Jakarta kemarin (20/7). Menurut dia, 'wajah masyarakat' biasanya juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi, itu tidak berlaku mutlak.''Nah, apakah yang sudah menjadi mirip tradisi itu terus berlanjut, kami serahkan kepada presiden terpilih,'' ujar mantan ketua umum PB HMI itu.
Anas menyebut SBY pasti memiliki kearifan dan pertimbangan matang untuk memilih para pembantunya. Meski begitu, Anas menambahkan, SBY masih menunggu penghitungan suara KPU sampai penetapan hasil. (pri/tof)
---
Konstitusi secara tegas menyebutkan anggaran pendidikan 20 persen. Bila kita merujuk kepada APBN sekarang yang sekitar Rp 1.000 triliun, maka anggaran pendidikan mencapai angka Rp 200 triliun. Angka ini terbesar jika dibandingkan dengan angka di pos lain seperti infrastruktur, pertahanan, atau kesehatan.
Sosok yang bakal menduduki pos Mendiknas sudah muncul sebelum pilpres. Saat membangun koalisi, PKS yang menjadi mitra utama pernah dikabarkan memasang bargaining untuk mendapatkan posisi menteri yang mengurus masalah pendidikan itu. Permintaan kursi Mendiknas tersebut disebut-sebut terjadi dalam lobi terakhir PKS.
Beberapa nama tokoh PKS seperti Irwan Prayitno (ketua Komisi X DPR, yang menangani bidang pendidikan) dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid pernah disebut-sebut beberapa sumber sebagai sosok yang cocok dengan pos itu.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq yang dihubungi kemarin membantah pihaknya telah memberikan tekanan kepada SBY dengan meminta pos Mendiknas. ''Ah, itu hanya spekulasi di luar saja. PKS siap membantu pemerintahan di pos mana pun yang dipercayakan SBY,'' kata Mahfudz.
Menurut dia, sebaiknya jabatan Mendiknas tidak ditradisikan untuk menjadi jatah kelompok sosial tertentu. Dalam tiga kabinet terakhir, Mendiknas selalu dijabat kader Muhammadiyah. Pada era Gus Dur, pos itu ditempati Yahya Muhaimin (dosen UGM/Muhammadiyah). Pada zaman Megawati, Mendiknas dijabat Malik Fadjar, dan pada era SBY ini, Mendiknas dijabat Bambang Soedibyo.
''Setiap jabatan politik berhak diduduki siapa pun selama dia punya kompetensi dan diinginkan presiden,'' kata Mahfudz di Jakarta, kemarin (20/7).
Dalam pandangan Mahfudz, fakta diberikannya posisi Mendiknas kepada kader Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir ini sekadar ''kebetulan politik'' yang terjadi berulang-ulang.
Fenomena serupa, imbuhnya, muncul di posisi menteri agama yang umumnya dijabat kader NU. ''Semua itu hanya kebetulan politik, bukan desain atau keharusan politik. Tidak ada satu pun hal yang mendasarinya,'' tegas Mahfudz yang juga ketua FPKS di DPR tersebut.
Apakah itu berarti Mendiknas ke depan tidak harus dari kalangan Muhammadiyah? ''Siapa yang nanti mengisi, saya kira, kembali kepada hak prerogatif presiden.''
Pandangan senada juga disampaikan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, tidak pernah ada tradisi posisi Mendiknas harus diisi kader Muhammadiyah. ''Kalau saya boleh bilang, itu faktor kebetulan saja,'' katanya.
''Kalau diambil dari Muhammadiyah, (itu) bagus-bagus saja. Tapi, tidak harus. Kalau sampai dibakukan, itu sangat tidak sehat. Yang penting profesional,'' imbuh putra mantan Menteri Agama KH Syaifudin Zuhri itu.
Menurut Lukman, praktik politik harus terus diarahkan kepada penguatan sistem presidensial. Termasuk dalam penyusunan kabinet. Kewenangan sepenuhnya berada di tangan presiden. Seorang menteri, yang penting, memiliki kemampuan dan menguasai bidangnya.' 'Soal latar belakangnya dari mana, itu faktor yang kesekian,'' kata Lukman yang juga ketua FPPP di DPR itu.
Dia menambahkan, menteri merupakan jabatan politik, bukan karir. Karena itu, proses rekrutmennya mau tidak mau juga berbasis politik. ''Bukan hanya soal profesionalitas dan kapasitas yang akan ditimbang-timbang, tapi macam-macam,'' jelasnya.
Kabinet Kerja
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, SBY igin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik, bukan pula kabinet representasi ormas. Pertimbangan utama tetap pada kecakapan, integritas, dan loyalitas menteri yang akan direkrut.
''Bahwa biasanya Mendiknas dari kalangan Muhammadiyah atau Menteri Agama dari kultur NU, itu juga bukan kebiasaan yang buruk,'' kata Anas di Jakarta kemarin (20/7). Menurut dia, 'wajah masyarakat' biasanya juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi, itu tidak berlaku mutlak.''Nah, apakah yang sudah menjadi mirip tradisi itu terus berlanjut, kami serahkan kepada presiden terpilih,'' ujar mantan ketua umum PB HMI itu.
Anas menyebut SBY pasti memiliki kearifan dan pertimbangan matang untuk memilih para pembantunya. Meski begitu, Anas menambahkan, SBY masih menunggu penghitungan suara KPU sampai penetapan hasil. (pri/tof)
Sunday, July 19, 2009
Kriteria Kandidat Menteri dan Cawapres SBY Sama
JAKARTA (jawapos.com) - Para politikus dan profesional yang berambisi menjadi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menyelami kriteria tertentu. Bocoran dari tim kampanye nasional SBY, kriteria calon menteri pada 2009-2014 tidak jauh berbeda dari lima kriteria saat capres SBY menyeleksi cawapresnya.
''Saya yakin cara berpikir Pak SBY dalam menentukan cawapres akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Semangat yang kami tangkap, logika itu yang akan diteruskan,'' kata anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (16/7).
Saat memilih cawapres, SBY mengumumkan lima kriteria. Di antaranya, calon pendamping capres incumbent itu harus memiliki integritas kepribadian yang baik yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Mereka juga harus memiliki kapabilitas serta loyalitas kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai pribadi. Yang tak kalah penting, mampu meningkatkan kekukuhan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan serta secara pribadi bisa diterima masyarakat luas.
Menurut Anas, SBY akan menyeleksi ketat kandidat pembantunya dalam kabinet. Dengan mandat hasil pilpres, SBY tentu memiliki komitmen kuat agar kabinet yang dibentuk ke depan lebih baik dan efektif. Bagaimanapun, periode kedua adalah periode terakhir SBY yang tidak mungkin disia-siakan untuk mencatatkan hasil kerja yang baik bagi rakyat dan bangsa secara luas.
Sebagaimana pernah ditegaskan SBY saat deklarasi di Gedung Sabuga, Bandung, beberapa waktu lalu, menurut Anas, kabinet mendatang ditampilkan sebagai kabinet kerja, bukannya kabinet politik seperti saat ini.
Dia mengakui, belakangan ada desakan agar SBY juga membentuk kabinet ahli. Namun, kata dia, desakan itu kurang realistis. Mengingat, dalam sistem multipartai dan sistem presidensial tidak penuh seperti saat ini, tidak mungkin memunculkan pemenang tunggal mayoritas, sehingga mewajibkan semua parpol untuk berkoalisi. (did/pri/jpnn/agm)
''Saya yakin cara berpikir Pak SBY dalam menentukan cawapres akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Semangat yang kami tangkap, logika itu yang akan diteruskan,'' kata anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (16/7).
Saat memilih cawapres, SBY mengumumkan lima kriteria. Di antaranya, calon pendamping capres incumbent itu harus memiliki integritas kepribadian yang baik yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Mereka juga harus memiliki kapabilitas serta loyalitas kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai pribadi. Yang tak kalah penting, mampu meningkatkan kekukuhan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan serta secara pribadi bisa diterima masyarakat luas.
Menurut Anas, SBY akan menyeleksi ketat kandidat pembantunya dalam kabinet. Dengan mandat hasil pilpres, SBY tentu memiliki komitmen kuat agar kabinet yang dibentuk ke depan lebih baik dan efektif. Bagaimanapun, periode kedua adalah periode terakhir SBY yang tidak mungkin disia-siakan untuk mencatatkan hasil kerja yang baik bagi rakyat dan bangsa secara luas.
Sebagaimana pernah ditegaskan SBY saat deklarasi di Gedung Sabuga, Bandung, beberapa waktu lalu, menurut Anas, kabinet mendatang ditampilkan sebagai kabinet kerja, bukannya kabinet politik seperti saat ini.
Dia mengakui, belakangan ada desakan agar SBY juga membentuk kabinet ahli. Namun, kata dia, desakan itu kurang realistis. Mengingat, dalam sistem multipartai dan sistem presidensial tidak penuh seperti saat ini, tidak mungkin memunculkan pemenang tunggal mayoritas, sehingga mewajibkan semua parpol untuk berkoalisi. (did/pri/jpnn/agm)
Friday, July 17, 2009
Anas: SBY Tidak Politisasi Bom
(matanews.com) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah tudingan yang dialamatkan kepada Presiden SBY telah mempolitisasi ledakan bom di kawasan Kuningan, Jakarta, terkait keterangan SBY soal bom itu kemarin.
Menurut Anas, pernyataan SBY hanya merefleksikan kemarahan kepada terorisme yang jelas-jelas amat merusak kerja keras yang dibangun bersama selama bertahun-tahun. “Dengan dampak yang sangat luas dari pemboman ini, wajar jika Presiden mengungkapkan kemarahannya dan meminta agar pelaku teror bom itu diusut setuntas-tuntasnya,” ujar Anas di Jakarta, Sabtu (18/7).
Presiden Yudhoyono dalam pernyataan mengenai pemboman itu Jumat (17/7) juga memaparkan adanya laporan intelijen mengenai rencana sekelompok teroris yang akan melakukan tindakan kekerasaan dan melawan hukum untuk menolak hasil Pemilu 2009.
“Akan ada rencana pendudukan KPU pada saat hasil pemungutan suara, ada pernyataan akan ada revolusi kalau SBY menang, kita bikin Indonesia seperti Iran, dan terakhir ada pernyataan bagaimanapun SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik,” kata SBY.
Pernyataan yang seakan-akan menghubung-hubungkan peristiwa pemboman dengan hasil pilpres disesalkan berbagai pihak terutama pesaing SBY dalam pilpres yaitu Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati dalam jumpa pers di kediamannya meminta agar ledakan bom di kawasan Mega Kuningan, jangan dipolitisasi dengan mengaitkannya dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
“Saya meminta semua pihak termasuk pemerintah untuk tidak mempolitisasi dan memperkeruh suasana dengan mengkaitkan aksi itu dengan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden,” katanya.
Sedangkan JK juga menepis anggapan kalau pemboman itu terkait dengan hasil pilpres 8 Juli lalu. “Ini tak ada hubungan sama sekali (dengan pilpres), yang ngebom pasti direncanakan jauh sebelumnya berbulan-bulan. Kalau pilpres kan baru dua minggu lalu,” kata Wapres.
Anas menambahkan bahwa perkataan Presiden yang menyinggung hasil pilpres itu justru sebagai upaya untuk memacu pihak Kepolisian untuk bekerja lebih cepat dan trengginas. (*Bo/an)
Menurut Anas, pernyataan SBY hanya merefleksikan kemarahan kepada terorisme yang jelas-jelas amat merusak kerja keras yang dibangun bersama selama bertahun-tahun. “Dengan dampak yang sangat luas dari pemboman ini, wajar jika Presiden mengungkapkan kemarahannya dan meminta agar pelaku teror bom itu diusut setuntas-tuntasnya,” ujar Anas di Jakarta, Sabtu (18/7).
Presiden Yudhoyono dalam pernyataan mengenai pemboman itu Jumat (17/7) juga memaparkan adanya laporan intelijen mengenai rencana sekelompok teroris yang akan melakukan tindakan kekerasaan dan melawan hukum untuk menolak hasil Pemilu 2009.
“Akan ada rencana pendudukan KPU pada saat hasil pemungutan suara, ada pernyataan akan ada revolusi kalau SBY menang, kita bikin Indonesia seperti Iran, dan terakhir ada pernyataan bagaimanapun SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik,” kata SBY.
Pernyataan yang seakan-akan menghubung-hubungkan peristiwa pemboman dengan hasil pilpres disesalkan berbagai pihak terutama pesaing SBY dalam pilpres yaitu Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati dalam jumpa pers di kediamannya meminta agar ledakan bom di kawasan Mega Kuningan, jangan dipolitisasi dengan mengaitkannya dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
“Saya meminta semua pihak termasuk pemerintah untuk tidak mempolitisasi dan memperkeruh suasana dengan mengkaitkan aksi itu dengan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden,” katanya.
Sedangkan JK juga menepis anggapan kalau pemboman itu terkait dengan hasil pilpres 8 Juli lalu. “Ini tak ada hubungan sama sekali (dengan pilpres), yang ngebom pasti direncanakan jauh sebelumnya berbulan-bulan. Kalau pilpres kan baru dua minggu lalu,” kata Wapres.
Anas menambahkan bahwa perkataan Presiden yang menyinggung hasil pilpres itu justru sebagai upaya untuk memacu pihak Kepolisian untuk bekerja lebih cepat dan trengginas. (*Bo/an)
Tim SBY: Jangan Rusak Kegembiraan Rakyat
(detik.com) Jakarta - Pelampiasan rasa tidak puas terhadap hasil dan pelaksaan tahapan Pilpres 2009 hendaknya tidak perlu berlebih-lebihan. Jangan sampai merusak kegembiraan rakyat atas proses politik nasional yang berlangsung damai dan tertib itu.
Demikan tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum atas hasil jajak pendapat terbaru LSI yang menyebut 80% masyarakat menilai Pilpres 2009 berlangsung jujur dan adil. Tanggapan disampaikannya melalui telepon petang ini, Kamis (16/7/2009).
"Jangan berlebih-lebihan karena tidak puas. Jika pro rakyat, mari dengarkan suara dan pandangan rakyat," ujar dia.
Secara faktual seluruh pelaksanaan tahapan Pilpres 2009 berlangsung aman, tertib, lancar dan damai. Bagi rakyat, fakta ini merupakan indikator kuat bahwa kompetisi pemilihan calon Presiden RI 2009-2014 yang jujur dan adil.
Di dalam setiap proses politik, memang sering terjadi perbedaan pandangan antara rakyat dengan kalangan elit politisi. Menurut Anas, apa yang jadi pandangan rakyat lebih bisa dijadikan pedoman karena pasti terkait dengan realitas.
Sebaliknya tidak demikian dengan pandangan elit politisi. Apa yang menjadi pandangan kalangan politisi yang sudah pasti berangkat dari kepentingan politik pribadi dan partai politik yang menjadi afiliasi masing-masing.
"Karenanya kami menyarankan agar pihak-pihak yang masih menyoal pilpres agar bertindak proprorsional. Jika ada dugaan kecurangan dan pelanggaran, mari diproses lewat lembaga dan mekanisme yang diatur UU," sambung mantan anggota KPU ini.
Lebih lanjut Anas menyatakan pihaknya mengambil sikap demikian. Segala laporan temuan tindak pelanggaran Pemilu 2009 disalurkan tim kampanye daerah masing-masing ke jalur hukum melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
"Termasuk tindak penganiayaan terhadap anggota tim di Way Kanan, Lampung," pungkasnya.
( lh / mad )
Demikan tanggapan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum atas hasil jajak pendapat terbaru LSI yang menyebut 80% masyarakat menilai Pilpres 2009 berlangsung jujur dan adil. Tanggapan disampaikannya melalui telepon petang ini, Kamis (16/7/2009).
"Jangan berlebih-lebihan karena tidak puas. Jika pro rakyat, mari dengarkan suara dan pandangan rakyat," ujar dia.
Secara faktual seluruh pelaksanaan tahapan Pilpres 2009 berlangsung aman, tertib, lancar dan damai. Bagi rakyat, fakta ini merupakan indikator kuat bahwa kompetisi pemilihan calon Presiden RI 2009-2014 yang jujur dan adil.
Di dalam setiap proses politik, memang sering terjadi perbedaan pandangan antara rakyat dengan kalangan elit politisi. Menurut Anas, apa yang jadi pandangan rakyat lebih bisa dijadikan pedoman karena pasti terkait dengan realitas.
Sebaliknya tidak demikian dengan pandangan elit politisi. Apa yang menjadi pandangan kalangan politisi yang sudah pasti berangkat dari kepentingan politik pribadi dan partai politik yang menjadi afiliasi masing-masing.
"Karenanya kami menyarankan agar pihak-pihak yang masih menyoal pilpres agar bertindak proprorsional. Jika ada dugaan kecurangan dan pelanggaran, mari diproses lewat lembaga dan mekanisme yang diatur UU," sambung mantan anggota KPU ini.
Lebih lanjut Anas menyatakan pihaknya mengambil sikap demikian. Segala laporan temuan tindak pelanggaran Pemilu 2009 disalurkan tim kampanye daerah masing-masing ke jalur hukum melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
"Termasuk tindak penganiayaan terhadap anggota tim di Way Kanan, Lampung," pungkasnya.
( lh / mad )
Anas : Tidak Boleh Gentar Melawan Kaum Teroris
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Jumat, menyatakan semua pihak tidak boleh gentar melawan kaum teroris, apalagi kalah menghadapinya.
"Kita harus kompak dan bersatu. Dan kami minta Pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelaku `teror bom Jakarta`, serta mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil," katanya menanggapi ledakan bom di Hotel JW Mariott dan Ritz Carlton yang mengakibatkan sembilan korban tewas dan puluhan luka-luka.
Anas Urbaningrum atasnama partainya juga meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan waspada, tidak mudah terpancing dengan rumor serta spekulasi yang bisa merusak persatuan nasional.
"Mari kita percayakan kepada aparat keamanan dan hukum untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil," tegasnya.
Partai Demokrat Mengutuk Atasnama partainya, Anas Urbaningrum juga mengutuk keras terjadinya peristiwa pemboman di kawasan `Mega Kuningan` tersebut`.
"Bagi kami, dalang dan pelakunya itu adalah telah melakukan kebiadaban yang nyata dan tindakan perlawanan telanjang terhadap kemanusiaan," tandasnya.
Anas Urbaningrum juga menyatakan, tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan terorisme dan tindakan keji lainnya dengan memandang enteng jiwa orang lain.
"Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme," ujar Anas Urbaningrum lagi.
"Kita harus kompak dan bersatu. Dan kami minta Pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelaku `teror bom Jakarta`, serta mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil," katanya menanggapi ledakan bom di Hotel JW Mariott dan Ritz Carlton yang mengakibatkan sembilan korban tewas dan puluhan luka-luka.
Anas Urbaningrum atasnama partainya juga meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan waspada, tidak mudah terpancing dengan rumor serta spekulasi yang bisa merusak persatuan nasional.
"Mari kita percayakan kepada aparat keamanan dan hukum untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil," tegasnya.
Partai Demokrat Mengutuk Atasnama partainya, Anas Urbaningrum juga mengutuk keras terjadinya peristiwa pemboman di kawasan `Mega Kuningan` tersebut`.
"Bagi kami, dalang dan pelakunya itu adalah telah melakukan kebiadaban yang nyata dan tindakan perlawanan telanjang terhadap kemanusiaan," tandasnya.
Anas Urbaningrum juga menyatakan, tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan terorisme dan tindakan keji lainnya dengan memandang enteng jiwa orang lain.
"Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme," ujar Anas Urbaningrum lagi.
Pemerintah Didesak Ungkap Pelaku Peledakan
JAKARTA (SI) – Elite politik mendesak pemerintah mengungkap otak pelaku dibalik peledakan Hotel JW Marriott dan The Ritz Carlton.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, pemerintah harus mengungkap dugaan keterkaitan pelaku bom dengan jaringan teroris internasional ataupun kelompok lain. “Kami tak mendugaduga, aparat keamanan harus menuntaskan kasus ini.
Kami mengutuk keras pelaku pengeboman yang terjadi di kedua hotel itu yang telah menelan korban jiwa itu,” tegas Agung di Jakarta kemarin. Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali. Menurut dia, aksi pengeboman itu merupakan tindakan biadab yang tak termaafkan. “PPP mengutuk keras kejadian ini.
Apa pun alasannya, pengeboman tak bisa dimaafkan,” kata Suryadharma kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Jakarta kemarin. Karena itu, dia mendesak aparat kepolisian mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Sebab, kata dia, pengeboman itu telah mencoreng muka Indonesia di mata dunia. Terlebih, Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan, aksi pengeboman merupakan kebiadaban yang nyata dan perlawanan terhadap kemanusiaan. Karena itu, dia meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya. Menurut dia, pelaku harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. (ahmad baidowi)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, pemerintah harus mengungkap dugaan keterkaitan pelaku bom dengan jaringan teroris internasional ataupun kelompok lain. “Kami tak mendugaduga, aparat keamanan harus menuntaskan kasus ini.
Kami mengutuk keras pelaku pengeboman yang terjadi di kedua hotel itu yang telah menelan korban jiwa itu,” tegas Agung di Jakarta kemarin. Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali. Menurut dia, aksi pengeboman itu merupakan tindakan biadab yang tak termaafkan. “PPP mengutuk keras kejadian ini.
Apa pun alasannya, pengeboman tak bisa dimaafkan,” kata Suryadharma kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Jakarta kemarin. Karena itu, dia mendesak aparat kepolisian mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Sebab, kata dia, pengeboman itu telah mencoreng muka Indonesia di mata dunia. Terlebih, Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan, aksi pengeboman merupakan kebiadaban yang nyata dan perlawanan terhadap kemanusiaan. Karena itu, dia meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya. Menurut dia, pelaku harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. (ahmad baidowi)
Siap Sowan SBY, PD Hargai Prabowo
Jakarta (detik.com) - Pernyataan cawapres Prabowo Subianto yang bersedia menghadap Presiden SBY untuk berbicara soal keamanan negara dan terorisme pascaledakan di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton layak dihargai. Namun saat ini, hal yang menjadi prioritas utama adalah mengungkap tuntas kasus ledakan.
Demikian kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum tentang tanggapan Prabowo atas
pidato Presiden SBY. Hal ini dia sampaikan pada detikcom melalui telepon, Jumat (17/7/2009).
"Soal sowan itu hal yang baik. Silahturahmi bernilai positif," ujar dia.
Ledakan yang mengguncang kawasan Mega Kuningan, Jakarta, merenggut 8 korban jiwa dan enam puluhan orang luka-luka. Maka prioritas pemerintah saat ini adalah menemukan dan menangkap pelaku peledakan serta dalang yang ada di belakangnya.
Di dalam kaitan tersebut Presiden SBY menyampaikan pidatonya. Yaitu untuk
menegaskan agar rakyat mempercayakan proses hukum kasus tersebut pada aparat
yang berwajib.
"Statement SBY adalah pelecut agar aparat keamanan terpacu kerjanya," tandas Anas.
Sebelumnya cawapres Prabowo dalam keterangan pers menyatakan dirinya siap
menghadap pada Presiden SBY. Dirinya akan menegaskan bahwa meski berbeda
pandangan politik tapi berkomitmen kuat mendukung kuat mendukung pemerintah
dalam setiap upaya penegakan hukum, menjaga keamanan dan mempertahankan NKRI.
"Saya siap menghadap, sowan kepada bapak presiden. Dalam menghadapi terorisme kita mendukung pemerintah," kata Prabowo.
(lh/lrn)
Demikian kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum tentang tanggapan Prabowo atas
pidato Presiden SBY. Hal ini dia sampaikan pada detikcom melalui telepon, Jumat (17/7/2009).
"Soal sowan itu hal yang baik. Silahturahmi bernilai positif," ujar dia.
Ledakan yang mengguncang kawasan Mega Kuningan, Jakarta, merenggut 8 korban jiwa dan enam puluhan orang luka-luka. Maka prioritas pemerintah saat ini adalah menemukan dan menangkap pelaku peledakan serta dalang yang ada di belakangnya.
Di dalam kaitan tersebut Presiden SBY menyampaikan pidatonya. Yaitu untuk
menegaskan agar rakyat mempercayakan proses hukum kasus tersebut pada aparat
yang berwajib.
"Statement SBY adalah pelecut agar aparat keamanan terpacu kerjanya," tandas Anas.
Sebelumnya cawapres Prabowo dalam keterangan pers menyatakan dirinya siap
menghadap pada Presiden SBY. Dirinya akan menegaskan bahwa meski berbeda
pandangan politik tapi berkomitmen kuat mendukung kuat mendukung pemerintah
dalam setiap upaya penegakan hukum, menjaga keamanan dan mempertahankan NKRI.
"Saya siap menghadap, sowan kepada bapak presiden. Dalam menghadapi terorisme kita mendukung pemerintah," kata Prabowo.
(lh/lrn)
Pidato SBY Bukan Politisasi Ledakan Bom
JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya merefleksikan kemarahan kepada terorisme. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, pernyataan yang dikeluarkan pascaledakan Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton bukanlah politisasi ledakan yang diduga merupakan aksi bom bunuh diri.
"Pernyataan SBY merefleksikan kemarahan kepada terorisme yang jelas-jelas amat besar daya destruktifnya," demikian ujar Anas dalam pesan singkatnya yang diterima okezone, Sabtu (18/7/2009).
Dia menjelaskan, kerja keras yang dibangun selama bertahun-tahun kembali rusak karena perilaku tidak waras dari para teroris. Menurut Anas, bangsa Indonesia harus bersatu melawan terorisme yang kembali mengganggu ketenangan bangsa.
"Wajar jika SBY dan kita semua marah, karena itulah harus segera diurus dengan setuntas-tuntasnya," ujarnya. (nov)
"Pernyataan SBY merefleksikan kemarahan kepada terorisme yang jelas-jelas amat besar daya destruktifnya," demikian ujar Anas dalam pesan singkatnya yang diterima okezone, Sabtu (18/7/2009).
Dia menjelaskan, kerja keras yang dibangun selama bertahun-tahun kembali rusak karena perilaku tidak waras dari para teroris. Menurut Anas, bangsa Indonesia harus bersatu melawan terorisme yang kembali mengganggu ketenangan bangsa.
"Wajar jika SBY dan kita semua marah, karena itulah harus segera diurus dengan setuntas-tuntasnya," ujarnya. (nov)
Kabinet 2009-2014 SBY prioritaskan profesional
Jakarta (Espos) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan lebih menggunakan pertimbangan profesionalitas dan bukan latar belakang partai.
”Kami yakin cara berpikir SBY seperti memilih Cawapres (Boediono) itu akan dilanjutkan dalam membentuk formasi kabinet,” ujar Anas dalam diskusi bertajuk Hitung-hitung jatah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Seperti salah satu kalimat yang diucapkan SBY pada deklarasi di Sabuga, Bandung, kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendiri-sendiri. ”Boleh dikatakan kabinet yang dikatakan akan lebih tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik,” jelas Anas.
Oleh karena itu, dalam menyusun calon, SBY akan menetapkan syarat solid internal. Di antaranya adalah loyalitas dalam tugas, kecakapan dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis di dalam program-program pemerintahan. Anas membayangkan, kabinet kerja yang akan diramu SBY akan mewakili partai dan kecakapan dari para calon anggota kabinet. ”Untuk merangkul itu tak terlalu sulit karena partai-partai mempunyai (kader) kecakapan dan profesional itu,” ujar Anas.
Anas menambahkan, SBY mempunyai wewenang untuk menyusun kabinet dari partai mana pun. Kendati partai koalisi akan lebih diutamakan, bukan berarti kader partai dari luar koalisi tidak bisa diikutsertakan.
”Misalkan kalau dengan Golkar bukan semata-mata tergantung pendirian SBY. Tapi juga terganggu sikap dan pendirian Golkar, jadi minimal dari kedua belah pihak,” jelas Anas.
Anas menegaskan, pemilihan menteri partai di luar partai koalisi bukan untuk menambah atau mengurangi jatah partai koalisi. Namun Anas enggan membocorkan siapa calon menteri terkait sebab menunggu hasil resmi Pilpres dari KPU.
Sementara kasak-kusuk yang beredar, Partai Golkar sudah disediakan dua kursi menteri. ”Dukungan untuk SBY tinggal ketok palu saja. Karena Agustus sudah pasti ada pergantian pucuk pimpinan Golkar. Ical (Aburizal Bakrie) sudah bisa dipastikan jadi ketua umum,” kata sumber di lingkungan Golkar.
Bila Ical menjadi ketua umum Partai Golkar, sudah pasti Partai Beringin itu akan menyokong SBY. Karena itu, Golkar sudah disediakan dua kursi bagi Parpol peraih 14,5 persen suara pada Pemilu legislatif 2009 itu.
Belum diketahui dua kursi menteri apa yang telah disediakan untuk Golkar. ”Yang jelas, dua calon menteri dari Golkar nanti ditunjuk Pak Ical,” jelas dia. Beberapa kader Golkar yang disebut-sebut menjadi calon menteri adalah Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Muladi. Ketiga tokoh Golkar ini dikenal dari awal sebagai pendukung SBY.
Sementara Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, selama ini Golkar merasa nyaman bekerja sama dengan SBY ataupun Partai Demokrat selama lima tahun pemerintahan ini. ”Figur SBY nyaman di mata kami.”
Menurutnya, duduk bersama-sama dengan Demokrat untuk mendukung pemerintahan adalah legal dan masuk akal karena tidak ada penghalang untuk itu. ”Karena psikologis Pilpres kemarin, Golkar tidak bisa menawarkan diri dalam kabinet. Tapi, saya bersedia untuk bergabung jika diajak dan itu halal,” ucapnya. Hingga kini Golkar belum memutuskan apakah akan oposisi atau merapat.
Pada bagian lain, PDIP diterpa isu yang beredar melalui SMS bahwa Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas (TK) menginstruksikan agar PDIP merapat ke pemerintahaan SBY. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengaku sudah mengetahui SMS itu. Namun dia menyatakan, SMS itu ngawur. Dalam SMS itu disebutkan alasan PDIP sebaiknya merapat ke pemerintah karena peran oposisi yang dijalankan PDIP selama lima tahun tidak efektif. - Oleh : dtc/Ant
”Kami yakin cara berpikir SBY seperti memilih Cawapres (Boediono) itu akan dilanjutkan dalam membentuk formasi kabinet,” ujar Anas dalam diskusi bertajuk Hitung-hitung jatah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Seperti salah satu kalimat yang diucapkan SBY pada deklarasi di Sabuga, Bandung, kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendiri-sendiri. ”Boleh dikatakan kabinet yang dikatakan akan lebih tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik,” jelas Anas.
Oleh karena itu, dalam menyusun calon, SBY akan menetapkan syarat solid internal. Di antaranya adalah loyalitas dalam tugas, kecakapan dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis di dalam program-program pemerintahan. Anas membayangkan, kabinet kerja yang akan diramu SBY akan mewakili partai dan kecakapan dari para calon anggota kabinet. ”Untuk merangkul itu tak terlalu sulit karena partai-partai mempunyai (kader) kecakapan dan profesional itu,” ujar Anas.
Anas menambahkan, SBY mempunyai wewenang untuk menyusun kabinet dari partai mana pun. Kendati partai koalisi akan lebih diutamakan, bukan berarti kader partai dari luar koalisi tidak bisa diikutsertakan.
”Misalkan kalau dengan Golkar bukan semata-mata tergantung pendirian SBY. Tapi juga terganggu sikap dan pendirian Golkar, jadi minimal dari kedua belah pihak,” jelas Anas.
Anas menegaskan, pemilihan menteri partai di luar partai koalisi bukan untuk menambah atau mengurangi jatah partai koalisi. Namun Anas enggan membocorkan siapa calon menteri terkait sebab menunggu hasil resmi Pilpres dari KPU.
Sementara kasak-kusuk yang beredar, Partai Golkar sudah disediakan dua kursi menteri. ”Dukungan untuk SBY tinggal ketok palu saja. Karena Agustus sudah pasti ada pergantian pucuk pimpinan Golkar. Ical (Aburizal Bakrie) sudah bisa dipastikan jadi ketua umum,” kata sumber di lingkungan Golkar.
Bila Ical menjadi ketua umum Partai Golkar, sudah pasti Partai Beringin itu akan menyokong SBY. Karena itu, Golkar sudah disediakan dua kursi bagi Parpol peraih 14,5 persen suara pada Pemilu legislatif 2009 itu.
Belum diketahui dua kursi menteri apa yang telah disediakan untuk Golkar. ”Yang jelas, dua calon menteri dari Golkar nanti ditunjuk Pak Ical,” jelas dia. Beberapa kader Golkar yang disebut-sebut menjadi calon menteri adalah Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Muladi. Ketiga tokoh Golkar ini dikenal dari awal sebagai pendukung SBY.
Sementara Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, selama ini Golkar merasa nyaman bekerja sama dengan SBY ataupun Partai Demokrat selama lima tahun pemerintahan ini. ”Figur SBY nyaman di mata kami.”
Menurutnya, duduk bersama-sama dengan Demokrat untuk mendukung pemerintahan adalah legal dan masuk akal karena tidak ada penghalang untuk itu. ”Karena psikologis Pilpres kemarin, Golkar tidak bisa menawarkan diri dalam kabinet. Tapi, saya bersedia untuk bergabung jika diajak dan itu halal,” ucapnya. Hingga kini Golkar belum memutuskan apakah akan oposisi atau merapat.
Pada bagian lain, PDIP diterpa isu yang beredar melalui SMS bahwa Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas (TK) menginstruksikan agar PDIP merapat ke pemerintahaan SBY. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengaku sudah mengetahui SMS itu. Namun dia menyatakan, SMS itu ngawur. Dalam SMS itu disebutkan alasan PDIP sebaiknya merapat ke pemerintah karena peran oposisi yang dijalankan PDIP selama lima tahun tidak efektif. - Oleh : dtc/Ant
Anas: Ekspresi Kemarahan, Bukan Politisasi
(detik.com) Jakarta - Pidato Presiden SBY yang seolah mengaitkan ledakan bom Marriot dan Ritz Carlton dengan Pilpres 2009, bukan tindak politisasi. Hal itu merupakan ekspresi kemarahan dan memacu aparat keamanan untuk menggulung jaringan kelompok teroris.
"SBY tidak politisasi pengeboman. Statemen itu merefleksikan kemarahan pada terorisme yang jelas-jelas amat besar daya rusaknya," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Jumat (17/7/2009).
Menurutnya rakyat Indonesia tentu sama marahnya seperti SBY atas peledakan bom yang merenggut 8 nyawa orang tidak berdosa tersebut. Kerja keras semua pihak selama bertahun-tahun untuk memulihkan keamanan nasional dan gerakkan ekonomi lima tahun terakhir jadi rusak gara-gara aksi terorisme itu.
"Karena itulah, harus segera diurus dengan setuntas-tuntasnya," sambung Anas.
(lh/asy)
"SBY tidak politisasi pengeboman. Statemen itu merefleksikan kemarahan pada terorisme yang jelas-jelas amat besar daya rusaknya," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Jumat (17/7/2009).
Menurutnya rakyat Indonesia tentu sama marahnya seperti SBY atas peledakan bom yang merenggut 8 nyawa orang tidak berdosa tersebut. Kerja keras semua pihak selama bertahun-tahun untuk memulihkan keamanan nasional dan gerakkan ekonomi lima tahun terakhir jadi rusak gara-gara aksi terorisme itu.
"Karena itulah, harus segera diurus dengan setuntas-tuntasnya," sambung Anas.
(lh/asy)
Formasi Kabinet SBY 50:50
JAKARTA (SI) – Formasi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus digagas.Selain harus profesional,komposisi seimbang antara partai dan nonpartai dinilai bisa memuaskan semua pihak. Ketua DPP Partai Demokrat M Jafar Hafsah mengatakan, kabinet yang disusun nanti haruslah sesuai kebutuhan.
Menurut dia, kabinet itu mampu bekerja secara optimal, sehingga apa yang dijanjikan pada saat kampanye dulu bisa tercapai. “Jadi, ukuran kabinet itu jangan berdasarkan jumlah menteri.Kan itu sudah diatur dalam UU No 39/- 2008. Saya kira, jumlah yang sekarang itu masih sesuai. Masih belum waktunya ada perampingan.
Negara Indonesia ini kan besar, banyak hal yang memang harus diatur,”ungkap doktor lulusan IPB bidang pertanian dan pengelolaan wilayah ini. Dia mengatakan, agar kabinet bisa bekerja dengan baik, orang yang masuk nanti harus profesional, artinya menguasai bidangnya, baik dalam arti latar belakang keilmuan juga memiliki pengalaman praktik yang menunjang bidangnya nanti.
Jafar menyadari bahwa komposisi asal para profesional yang bakal mengisi kabinet nanti akan jadi salah satu hal yang mendapat sorotan banyak pihak.Terutama berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh partai mitra koalisi Demokrat yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
“Pertama yang harus disadari adalah urusan kabinet ini menjadi hak prerogatif presiden. Kalau saya dimintai pendapat bagaimana komposisinya yang ideal,saya kira yang paling adil adalah 50:50, separuh dari partai,separuh nonpartai.Asal semua yang diusulkan memenuhi syarat profesional itu,”katanya.
Dengan formasi itu, Jafar menilai kabinet yang akan datang akan lebih solid dan lebih optimal dalam bekerja. Kepentingan semua pihak akan terakomodasi dengan baik, konflik kepentingan akan lebih bisa ditekan, dan pada akhirnya tujuan besar untuk membuat rakyat lebih sejahtera akan lebih bisa dicapai.
“Kita tidak bisa mengesampingkan peran partai politik begitu saja. Mereka salah satu pilar dalam demokrasi.Mereka punya struktur dan konstituen yang besar. Partai politik juga memiliki sumber daya yang bagus,”katanya. Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, SBY tentu akan menampung semua masukan yang terkait dengan pembentukan kabinet ke depan.
Terlebih SBY sudah punya pengalaman dalam membentuk kabinet pada 2004 lalu, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan yang terbaik. Hadi menambahkan, kepentingan rakyat tentu akan jadi pedoman utama dalam penyusunan kabinet. Namun, SBY akan mempertimbangkan kepentingan partai politik mitra koalisi.
Sebab, pada dasarnya, semuanya memberikan jasa dalam mengantarkan kemenangan dalam Pilpres 2009 lalu. Soal sinyal Partai Golkar yang hendak masuk dalam koalisi Demokrat dan mendapat jatah kursi di kabinet, Hadi enggan berandaiandai. Hadi hanya mengatakan bahwa Demokrat masih membuka pintu bagi semua partai, sebab koalisi itu tidak hanya dibangun sebelum pilpres, tapi juga setelah pilpres.
“Untuk membangun bangsa yang lebih baik, semua elemen bangsa harus ikut terlibat. Dulu saya katakan, koalisi bukan hanya saat menjelang pilpres, tapi juga setelah pilpres,”katanya. Kalangan pengamat politik menilai pos penting dalam kabinet pemerintahan mendatang lebih baik diisi dari kalangan profesional dibanding perwakilan parpol.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kabinet akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Dia mengatakan, kalangan profesional harus mengisi pospos penting yang membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, pekerjaan umum, dan beberapa pos lainnya. Meski demikian, pihaknya menduga kalangan partai juga membidik pospos penting tersebut.
Dia mengakui jika efektivitas itu akan dibayar oleh tekanan dari parlemen. Sebab, partai politik pendukung tidak akan diam jika kader mereka tidak diakomodasi dalam kabinet nanti.“Tapi kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif juga. Sebab, peluang untuk direcoki di Senayan tetap sama,”katanya di Jakarta kemarin.
Hal itu diungkapkan Syamsuddin terkait Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiharto memprediksi,SBY akan memaksimalkan sistem presidensial yang sedikit intervensi partai politik.
Karena itu,kemungkinan besar kabinet akan diisi oleh kalangan profesional.“Memang, parpol pendukung tetap akan diperhatikan. Tapi, parpol tidak bisa lagi melakukan tekanan politik agar kadernya diakomodir dalam kabinet,”kata Bima kepada SI kemarin. Pengajar di Universitas Paramadina ini menambahkan, dalam menyusun komposisi kabinet mendatang SBY-Boediono harus memerhatikan dua hal penting,yakni kualitas dan regenerasi.
Menurut dia, kualitas sangat penting karena para menteri bakal mengurusi persoalan bangsa. Sedangkan, regenerasi diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia pada masa mendatang. “Kalau SDM sudah dipersiapkan mulai dari sekarang,maka ke depan akan mudah.Nah,anak-anak muda yang potensial layak diberi kesempatan agar punya pengalaman di birokrasi,” ungkapnya.
Ditanya mengenai siapa saja kalangan profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai menteri, dia enggan membeberkan secara detail. Dia hanya menyebutkan bahwa lima orang moderator debat capres-cawapres beberapa waktu lalu layak duduk di kabinet.
Kelima orang tersebut yakni, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pengamat ekonomi Alviani,Ketua IDI Fachmi Idris, dan Dekan Fisipol UGM Pratikno.
Kabinet SBY Bukan Kabinet Politik
Dalam menyusun kabinet mendatang SBY akan fokus dalam menyusun kabinet yang berbasis kinerja. Sebab, di periode kedua pemerintahannya dia ingin membuat kerja pemerintahan lebih baik lagi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, atas alasan itulah kabinet yang akan disusun bukanlah kabinet hasil bagi-bagi kekuasaan politik.
“Kabinet mendatang adalah kabinet kerja, bukan kabinet politik,” kata Anas, saat diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Anas mengatakan, SBY ingin mencatat prestasi gemilang baik dirinya maupun lembaga kepresidenan. Karena itu, kabinet mendatang harus lebih efektif dan lebih baik dari saat ini.
Menurut dia,kabinet kerja ini sudah sering dikemukakan SBY, misalnya saat deklarasi di Bandung. Sementara, partai pendukung menyambut baik hal tersebut. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan, SBY sudah punya potret siapa saja kader PAN yang bakal direkrut menjadi pembantunya dalam kabinet nanti.
Atas dasar itu,dia menyerahkan semua keputusan itu kepada SBY. “Ini kan sistem presidensial. Presidenlah yang berhak memilih para pembantunya. Presiden tentu akan mengambil calon dari parpol maupun nonparpol.Untuk yang parpol, presiden terpilih tentunya sudah ada potret calon yang ada di partai tersebut,” katanya.
SBY, kata Soetrisno, sebagai presiden yang dipilih rakyat secara langsung, memiliki kekuatan untuk membentuk kabinet menteri yang profesional. Sebab, kata dia, kabinet inilah yang nantinya dapat membantu SBY membawa keluar Indonesia dari krisis keuangan global. Wasekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan, kabinet mendatang memang harus memperhatikan kompetensi.
Dia mengatakan, dalam penyusunannya juga tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan politik semata.“Koalisi ini kansejak awal memang dibangun untuk kerja bukan hanya untuk oportunisme kekuasaan saja,”tegasnya. ( helmi firdaus/ ahmad baidowi/ dian widiyanarko)
Menurut dia, kabinet itu mampu bekerja secara optimal, sehingga apa yang dijanjikan pada saat kampanye dulu bisa tercapai. “Jadi, ukuran kabinet itu jangan berdasarkan jumlah menteri.Kan itu sudah diatur dalam UU No 39/- 2008. Saya kira, jumlah yang sekarang itu masih sesuai. Masih belum waktunya ada perampingan.
Negara Indonesia ini kan besar, banyak hal yang memang harus diatur,”ungkap doktor lulusan IPB bidang pertanian dan pengelolaan wilayah ini. Dia mengatakan, agar kabinet bisa bekerja dengan baik, orang yang masuk nanti harus profesional, artinya menguasai bidangnya, baik dalam arti latar belakang keilmuan juga memiliki pengalaman praktik yang menunjang bidangnya nanti.
Jafar menyadari bahwa komposisi asal para profesional yang bakal mengisi kabinet nanti akan jadi salah satu hal yang mendapat sorotan banyak pihak.Terutama berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh partai mitra koalisi Demokrat yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
“Pertama yang harus disadari adalah urusan kabinet ini menjadi hak prerogatif presiden. Kalau saya dimintai pendapat bagaimana komposisinya yang ideal,saya kira yang paling adil adalah 50:50, separuh dari partai,separuh nonpartai.Asal semua yang diusulkan memenuhi syarat profesional itu,”katanya.
Dengan formasi itu, Jafar menilai kabinet yang akan datang akan lebih solid dan lebih optimal dalam bekerja. Kepentingan semua pihak akan terakomodasi dengan baik, konflik kepentingan akan lebih bisa ditekan, dan pada akhirnya tujuan besar untuk membuat rakyat lebih sejahtera akan lebih bisa dicapai.
“Kita tidak bisa mengesampingkan peran partai politik begitu saja. Mereka salah satu pilar dalam demokrasi.Mereka punya struktur dan konstituen yang besar. Partai politik juga memiliki sumber daya yang bagus,”katanya. Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, SBY tentu akan menampung semua masukan yang terkait dengan pembentukan kabinet ke depan.
Terlebih SBY sudah punya pengalaman dalam membentuk kabinet pada 2004 lalu, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan yang terbaik. Hadi menambahkan, kepentingan rakyat tentu akan jadi pedoman utama dalam penyusunan kabinet. Namun, SBY akan mempertimbangkan kepentingan partai politik mitra koalisi.
Sebab, pada dasarnya, semuanya memberikan jasa dalam mengantarkan kemenangan dalam Pilpres 2009 lalu. Soal sinyal Partai Golkar yang hendak masuk dalam koalisi Demokrat dan mendapat jatah kursi di kabinet, Hadi enggan berandaiandai. Hadi hanya mengatakan bahwa Demokrat masih membuka pintu bagi semua partai, sebab koalisi itu tidak hanya dibangun sebelum pilpres, tapi juga setelah pilpres.
“Untuk membangun bangsa yang lebih baik, semua elemen bangsa harus ikut terlibat. Dulu saya katakan, koalisi bukan hanya saat menjelang pilpres, tapi juga setelah pilpres,”katanya. Kalangan pengamat politik menilai pos penting dalam kabinet pemerintahan mendatang lebih baik diisi dari kalangan profesional dibanding perwakilan parpol.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kabinet akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Dia mengatakan, kalangan profesional harus mengisi pospos penting yang membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, pekerjaan umum, dan beberapa pos lainnya. Meski demikian, pihaknya menduga kalangan partai juga membidik pospos penting tersebut.
Dia mengakui jika efektivitas itu akan dibayar oleh tekanan dari parlemen. Sebab, partai politik pendukung tidak akan diam jika kader mereka tidak diakomodasi dalam kabinet nanti.“Tapi kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif juga. Sebab, peluang untuk direcoki di Senayan tetap sama,”katanya di Jakarta kemarin.
Hal itu diungkapkan Syamsuddin terkait Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiharto memprediksi,SBY akan memaksimalkan sistem presidensial yang sedikit intervensi partai politik.
Karena itu,kemungkinan besar kabinet akan diisi oleh kalangan profesional.“Memang, parpol pendukung tetap akan diperhatikan. Tapi, parpol tidak bisa lagi melakukan tekanan politik agar kadernya diakomodir dalam kabinet,”kata Bima kepada SI kemarin. Pengajar di Universitas Paramadina ini menambahkan, dalam menyusun komposisi kabinet mendatang SBY-Boediono harus memerhatikan dua hal penting,yakni kualitas dan regenerasi.
Menurut dia, kualitas sangat penting karena para menteri bakal mengurusi persoalan bangsa. Sedangkan, regenerasi diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia pada masa mendatang. “Kalau SDM sudah dipersiapkan mulai dari sekarang,maka ke depan akan mudah.Nah,anak-anak muda yang potensial layak diberi kesempatan agar punya pengalaman di birokrasi,” ungkapnya.
Ditanya mengenai siapa saja kalangan profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai menteri, dia enggan membeberkan secara detail. Dia hanya menyebutkan bahwa lima orang moderator debat capres-cawapres beberapa waktu lalu layak duduk di kabinet.
Kelima orang tersebut yakni, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pengamat ekonomi Alviani,Ketua IDI Fachmi Idris, dan Dekan Fisipol UGM Pratikno.
Kabinet SBY Bukan Kabinet Politik
Dalam menyusun kabinet mendatang SBY akan fokus dalam menyusun kabinet yang berbasis kinerja. Sebab, di periode kedua pemerintahannya dia ingin membuat kerja pemerintahan lebih baik lagi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, atas alasan itulah kabinet yang akan disusun bukanlah kabinet hasil bagi-bagi kekuasaan politik.
“Kabinet mendatang adalah kabinet kerja, bukan kabinet politik,” kata Anas, saat diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Anas mengatakan, SBY ingin mencatat prestasi gemilang baik dirinya maupun lembaga kepresidenan. Karena itu, kabinet mendatang harus lebih efektif dan lebih baik dari saat ini.
Menurut dia,kabinet kerja ini sudah sering dikemukakan SBY, misalnya saat deklarasi di Bandung. Sementara, partai pendukung menyambut baik hal tersebut. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan, SBY sudah punya potret siapa saja kader PAN yang bakal direkrut menjadi pembantunya dalam kabinet nanti.
Atas dasar itu,dia menyerahkan semua keputusan itu kepada SBY. “Ini kan sistem presidensial. Presidenlah yang berhak memilih para pembantunya. Presiden tentu akan mengambil calon dari parpol maupun nonparpol.Untuk yang parpol, presiden terpilih tentunya sudah ada potret calon yang ada di partai tersebut,” katanya.
SBY, kata Soetrisno, sebagai presiden yang dipilih rakyat secara langsung, memiliki kekuatan untuk membentuk kabinet menteri yang profesional. Sebab, kata dia, kabinet inilah yang nantinya dapat membantu SBY membawa keluar Indonesia dari krisis keuangan global. Wasekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan, kabinet mendatang memang harus memperhatikan kompetensi.
Dia mengatakan, dalam penyusunannya juga tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan politik semata.“Koalisi ini kansejak awal memang dibangun untuk kerja bukan hanya untuk oportunisme kekuasaan saja,”tegasnya. ( helmi firdaus/ ahmad baidowi/ dian widiyanarko)
PKS Tantang Golkar Menjadi Oposisi
(korantempo.com) JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera berkeberatan Susilo Bambang Yudhoyono memasukkan kader Partai Golkar. Keberadaan menteri dari Partai Golkar dinilai mengesankan partai tersebut sangat pragmatis.
"Alangkah indahnya jika Golkar di pihak oposisi," kata Ketua PKS Zulkieflimansyah dalam diskusi “Menghitung Jatah Koalisi” di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Zulkieflimansyah menampik anggapan bahwa tantangan Golkar menjadi oposisi menunjukkan kekhawatiran jatah menterinya di kabinet berkurang. Selama ini santer beredar kabar bahwa PKS membidik setidaknya empat kursi menteri di kabinet. "Bukan karena kami takut kehilangan kemewahan sebagai koalisi awal," kata dia.
Hingga kini Partai Golkar belum bersikap terhadap pemerintah Yudhoyono-Boediono, jika terpilih. Pasangan ini berdasarkan hasil hitung cepat mendapat suara lebih dari setengah suara sah. Yudhoyono-Boediono diperkirakan menang dalam satu putaran. Meski sampai kini KPU belum menetapkan calon terpilih.
Partai Golkar merupakan partai pengusung Jusuf Kalla-Wiranto. Saat ini ada pertentangan dua pendapat di lingkup internal Golkar. Sebagian elite Golkar menginginkan partainya beroposisi terhadap pemerintah. Mereka yang mendukung opsi ini menyorongkan Surya Paloh sebagai pengganti Kalla dalam musyawarah nasional yang dijadwalkan baru dilaksanakan pada medio Agustus nanti.
Sebagian elite Golkar lainnya menginginkan partai ini mendukung pemerintah. Mereka menyorongkan Aburizal Bakrie sebagai pengganti Kalla. Namun, sampai kini baru Yuddy Chrisnandi yang resmi direstui Jusuf Kalla sebagai calon penggantinya.
Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan elite partainya masih bertarung antara kubu pendukung Yudhoyono dan kubu pendukung oposisi. "Terlalu pagi kalau kami memutuskan akan bertahan di pemerintahan atau menjadi oposisi," kata Priyo.
Menurut dia, saat ini Partai Golkar tak dalam posisi menawarkan diri bergabung ke pemerintah. Partai Golkar hanya menunggu tawaran dari Partai Demokrat.
Meski kehadiran Golkar dalam pemerintahan ditolak PKS, Demokrat merelakan kursi menteri diberikan kepada tokoh di luar koalisi pengusung Yudhoyono-Boediono. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan kabinet tak harus diisi partai koalisi.
"Presiden terpilih punya hak mengambil kader di luar koalisi," kata dia. Anas mengatakan, dalam sistem presidensial, pembentukan kabinet menjadi hak mutlak presiden terpilih. Kader di luar koalisi bisa masuk kabinet jika presiden merasa tak cukup dengan kader dari koalisi.
Anas memastikan masuknya kader dari luar partai koalisi, jika ada, bukan dalam rangka mengurangi jatah kursi partai lain. Namun, kata dia, presiden bertujuan memperkuat sistem pemerintahan. Meski begitu, Anas menegaskan perlunya oposisi sebagai pengimbang.
Kabinet akan dipilih layaknya pemilihan calon wakil presiden saat Yudhoyono mencari pendamping. "Bukan kabinet politik," kata Anas. Ia mendukung kabinet berbasis profesional, walaupun dianggap tak realistis. "Kabinet kerja nanti meramu fungsi representasi partai di koalisi dan fungsi kecakapan," katanya. DWI RIYANTO AGUSTIAR
"Alangkah indahnya jika Golkar di pihak oposisi," kata Ketua PKS Zulkieflimansyah dalam diskusi “Menghitung Jatah Koalisi” di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Zulkieflimansyah menampik anggapan bahwa tantangan Golkar menjadi oposisi menunjukkan kekhawatiran jatah menterinya di kabinet berkurang. Selama ini santer beredar kabar bahwa PKS membidik setidaknya empat kursi menteri di kabinet. "Bukan karena kami takut kehilangan kemewahan sebagai koalisi awal," kata dia.
Hingga kini Partai Golkar belum bersikap terhadap pemerintah Yudhoyono-Boediono, jika terpilih. Pasangan ini berdasarkan hasil hitung cepat mendapat suara lebih dari setengah suara sah. Yudhoyono-Boediono diperkirakan menang dalam satu putaran. Meski sampai kini KPU belum menetapkan calon terpilih.
Partai Golkar merupakan partai pengusung Jusuf Kalla-Wiranto. Saat ini ada pertentangan dua pendapat di lingkup internal Golkar. Sebagian elite Golkar menginginkan partainya beroposisi terhadap pemerintah. Mereka yang mendukung opsi ini menyorongkan Surya Paloh sebagai pengganti Kalla dalam musyawarah nasional yang dijadwalkan baru dilaksanakan pada medio Agustus nanti.
Sebagian elite Golkar lainnya menginginkan partai ini mendukung pemerintah. Mereka menyorongkan Aburizal Bakrie sebagai pengganti Kalla. Namun, sampai kini baru Yuddy Chrisnandi yang resmi direstui Jusuf Kalla sebagai calon penggantinya.
Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan elite partainya masih bertarung antara kubu pendukung Yudhoyono dan kubu pendukung oposisi. "Terlalu pagi kalau kami memutuskan akan bertahan di pemerintahan atau menjadi oposisi," kata Priyo.
Menurut dia, saat ini Partai Golkar tak dalam posisi menawarkan diri bergabung ke pemerintah. Partai Golkar hanya menunggu tawaran dari Partai Demokrat.
Meski kehadiran Golkar dalam pemerintahan ditolak PKS, Demokrat merelakan kursi menteri diberikan kepada tokoh di luar koalisi pengusung Yudhoyono-Boediono. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan kabinet tak harus diisi partai koalisi.
"Presiden terpilih punya hak mengambil kader di luar koalisi," kata dia. Anas mengatakan, dalam sistem presidensial, pembentukan kabinet menjadi hak mutlak presiden terpilih. Kader di luar koalisi bisa masuk kabinet jika presiden merasa tak cukup dengan kader dari koalisi.
Anas memastikan masuknya kader dari luar partai koalisi, jika ada, bukan dalam rangka mengurangi jatah kursi partai lain. Namun, kata dia, presiden bertujuan memperkuat sistem pemerintahan. Meski begitu, Anas menegaskan perlunya oposisi sebagai pengimbang.
Kabinet akan dipilih layaknya pemilihan calon wakil presiden saat Yudhoyono mencari pendamping. "Bukan kabinet politik," kata Anas. Ia mendukung kabinet berbasis profesional, walaupun dianggap tak realistis. "Kabinet kerja nanti meramu fungsi representasi partai di koalisi dan fungsi kecakapan," katanya. DWI RIYANTO AGUSTIAR
Kriteria Kandidat Menteri dan Cawapres SBY Sama
(jawapos.com) JAKARTA - Para politikus dan profesional yang berambisi menjadi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menyelami kriteria tertentu. Bocoran dari tim kampanye nasional SBY, kriteria calon menteri pada 2009-2014 tidak jauh berbeda dari lima kriteria saat capres SBY menyeleksi cawapresnya.
''Saya yakin cara berpikir Pak SBY dalam menentukan cawapres akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Semangat yang kami tangkap, logika itu yang akan diteruskan,'' kata anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (16/7).
Saat memilih cawapres, SBY mengumumkan lima kriteria. Di antaranya, calon pendamping capres incumbent itu harus memiliki integritas kepribadian yang baik yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Mereka juga harus memiliki kapabilitas serta loyalitas kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai pribadi. Yang tak kalah penting, mampu meningkatkan kekukuhan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan serta secara pribadi bisa diterima masyarakat luas.
Menurut Anas, SBY akan menyeleksi ketat kandidat pembantunya dalam kabinet. Dengan mandat hasil pilpres, SBY tentu memiliki komitmen kuat agar kabinet yang dibentuk ke depan lebih baik dan efektif. Bagaimanapun, periode kedua adalah periode terakhir SBY yang tidak mungkin disia-siakan untuk mencatatkan hasil kerja yang baik bagi rakyat dan bangsa secara luas.
Sebagaimana pernah ditegaskan SBY saat deklarasi di Gedung Sabuga, Bandung, beberapa waktu lalu, menurut Anas, kabinet mendatang ditampilkan sebagai kabinet kerja, bukannya kabinet politik seperti saat ini.
Dia mengakui, belakangan ada desakan agar SBY juga membentuk kabinet ahli. Namun, kata dia, desakan itu kurang realistis. Mengingat, dalam sistem multipartai dan sistem presidensial tidak penuh seperti saat ini, tidak mungkin memunculkan pemenang tunggal mayoritas, sehingga mewajibkan semua parpol untuk berkoalisi. (did/pri/jpnn/agm)
''Saya yakin cara berpikir Pak SBY dalam menentukan cawapres akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Semangat yang kami tangkap, logika itu yang akan diteruskan,'' kata anggota tim kampanye nasional SBY-Boediono yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (16/7).
Saat memilih cawapres, SBY mengumumkan lima kriteria. Di antaranya, calon pendamping capres incumbent itu harus memiliki integritas kepribadian yang baik yang ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik. Mereka juga harus memiliki kapabilitas serta loyalitas kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai pribadi. Yang tak kalah penting, mampu meningkatkan kekukuhan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan serta secara pribadi bisa diterima masyarakat luas.
Menurut Anas, SBY akan menyeleksi ketat kandidat pembantunya dalam kabinet. Dengan mandat hasil pilpres, SBY tentu memiliki komitmen kuat agar kabinet yang dibentuk ke depan lebih baik dan efektif. Bagaimanapun, periode kedua adalah periode terakhir SBY yang tidak mungkin disia-siakan untuk mencatatkan hasil kerja yang baik bagi rakyat dan bangsa secara luas.
Sebagaimana pernah ditegaskan SBY saat deklarasi di Gedung Sabuga, Bandung, beberapa waktu lalu, menurut Anas, kabinet mendatang ditampilkan sebagai kabinet kerja, bukannya kabinet politik seperti saat ini.
Dia mengakui, belakangan ada desakan agar SBY juga membentuk kabinet ahli. Namun, kata dia, desakan itu kurang realistis. Mengingat, dalam sistem multipartai dan sistem presidensial tidak penuh seperti saat ini, tidak mungkin memunculkan pemenang tunggal mayoritas, sehingga mewajibkan semua parpol untuk berkoalisi. (did/pri/jpnn/agm)
Perkuat Sistem Presidensial SBY Siapkan Kabinet Kerja
(mediaindonesia.com) PRESIDEN terpilih versi hitung cepat Susilo Bambang Yudhoyo no mempersiapkan kabinet yang lebih efektif dan produktif jika dibandingkan dengan kabinet 2004. Kabinet itu adalah kabinet kerja, bukan kabinet politik.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyampaikan hal itu, dalam diskusi bertajuk Menghitung Jatah Koalisi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam diskusi antara lain Ketua DPP PAN Totok Daryanto dan Wakil Sekjen PKS Zulkieflimansyah.
Menurut Anas, semangat Yudhoyono dalam menyusun kabinet adalah memperkuat sistem presidensial. Semangat inilah yang juga mengemuka ketika Yudhoyono memilih Boediono sebagai cawapres.
Dia menyebutkan bahwa logika agar sistem presidensial berjalan efektif akan digunakan SBY sebagai logika untuk menyusun kabinet. `'Oleh karenanya, kabinet itu disebut kabinet kerja bukan politik. Bahwa kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendirisendiri." Kabinet kerja tersebut, lanjut Anas, akan dibangun berbasis solidaritas, loyalitas, kecakapan, dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis dalam program-program pemerintah.
Dia menyatakan, kabinet yang dibentuk Yudhoyono juga bukan kabinet ahli. Karena, tidak bisa dimungkiri bahwa kabinet yang dibentuk nanti merupakan produk koalisi. Representasi kader partai dalam kabinet itu, kata dia, hal yang mutlak.
Menurut Anas, itulah yang menjadi tantangan bagi Yu dhoyono untuk meramu antara fungsi representasi politik partai koalisi dan fungsi kecakapan dan profesionalisme serta kredibilitas para calon anggota kabinet.
Dia menambahkan, bahwa secara politik, presiden terpilih memiliki hak prerogatif untuk memilih `pembantunya' dari partai mana pun. Termasuk dari partai lain yang tidak tergabung dalam koalisi. Namun, kata Anas, hal itu tidak bisa semata-mata dari sikap dan pendirian presiden terpilih tapi juga bergantung pada sikap dan pendirian partai itu. "Misalnya saja, jika Pak SBY mau mengambil kader Golkar untuk masuk kabinet itu boleh-boleh saja, tapi keinginan ini tentu tidak bisa sepihak dari Pak SBY, tapi tergantung pada sikap dan pendirian Golkar." Dia menegaskan, bergabungnya partai lain seperti Golkar dan PDIP dalam koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat itu tidak dalam konteks menambah atau mengurangi `jatah' parpol koalisi. Melainkan, dalam kon teksagar kabinet bisa berjalan lebih efektif dan produktif.
Terkait dengan komposisi kabinet, Partai Demokrat dan seluruh partai koalisi, lanjut Anas, sepakat menyerahkan sepenuhnya hak penyusunan kepada presiden terpilih selaku formatur tunggal kabinet.
Penyusunannya disepakati setelah pengumuman resmi hasil pilpres oleh KPU.
Tidak elegan Sementara itu, terkait dengan sikap PKS yang dikesankan enggan jika Partai Golkar bergabung dalam koalisi, Zulkieflimansyah menegaskan, PKS tidak ingin dipersepsikan sebagai partai yang takut kehilangan kemewahan sebagai mitra koalisi awal.
Namun, dia mengakui bahwa bila Golkar jadi bergabung dalam koalisi akan menyebabkan cita-cita memperkuat sistem presidensial kandas. Karena, akan menyebabkan partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat kehilangan mitra oposisi di parlemen.
"Maka, alangkah eloknya, untuk memperkuat sistem presidensial jika Golkar menjadi oposisi saja." Dihubungi terpisah, politikus muda Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan, sebagian elite Golkar tidak perlu mengesankan partai dalam posisi yang dilematis untuk menentukan sikap. "Jika kesan itu yang dikedepankan, mencerminkan adanya elite Golkar yang sedang tergoda menjadi bagian dari pemenang pilpres.'' Dia menyebut, sikap yang ingin merapat pada partai pemenang pilpres itu tidak sportif, dan tidak elegan, bahkan mengecewakan konstituen.
Namun, menurut dia, jika ada kader Golkar yang akan direkrut presiden terpilih, Ferry mengatakan itu penghormatan pada Golkar. Tapi, biarlah Ketua umum Jusuf Kalla yang berbicara dengan capres terpilih. (P-2) mayapuspita@ mediaindonesia.com
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyampaikan hal itu, dalam diskusi bertajuk Menghitung Jatah Koalisi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam diskusi antara lain Ketua DPP PAN Totok Daryanto dan Wakil Sekjen PKS Zulkieflimansyah.
Menurut Anas, semangat Yudhoyono dalam menyusun kabinet adalah memperkuat sistem presidensial. Semangat inilah yang juga mengemuka ketika Yudhoyono memilih Boediono sebagai cawapres.
Dia menyebutkan bahwa logika agar sistem presidensial berjalan efektif akan digunakan SBY sebagai logika untuk menyusun kabinet. `'Oleh karenanya, kabinet itu disebut kabinet kerja bukan politik. Bahwa kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendirisendiri." Kabinet kerja tersebut, lanjut Anas, akan dibangun berbasis solidaritas, loyalitas, kecakapan, dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis dalam program-program pemerintah.
Dia menyatakan, kabinet yang dibentuk Yudhoyono juga bukan kabinet ahli. Karena, tidak bisa dimungkiri bahwa kabinet yang dibentuk nanti merupakan produk koalisi. Representasi kader partai dalam kabinet itu, kata dia, hal yang mutlak.
Menurut Anas, itulah yang menjadi tantangan bagi Yu dhoyono untuk meramu antara fungsi representasi politik partai koalisi dan fungsi kecakapan dan profesionalisme serta kredibilitas para calon anggota kabinet.
Dia menambahkan, bahwa secara politik, presiden terpilih memiliki hak prerogatif untuk memilih `pembantunya' dari partai mana pun. Termasuk dari partai lain yang tidak tergabung dalam koalisi. Namun, kata Anas, hal itu tidak bisa semata-mata dari sikap dan pendirian presiden terpilih tapi juga bergantung pada sikap dan pendirian partai itu. "Misalnya saja, jika Pak SBY mau mengambil kader Golkar untuk masuk kabinet itu boleh-boleh saja, tapi keinginan ini tentu tidak bisa sepihak dari Pak SBY, tapi tergantung pada sikap dan pendirian Golkar." Dia menegaskan, bergabungnya partai lain seperti Golkar dan PDIP dalam koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat itu tidak dalam konteks menambah atau mengurangi `jatah' parpol koalisi. Melainkan, dalam kon teksagar kabinet bisa berjalan lebih efektif dan produktif.
Terkait dengan komposisi kabinet, Partai Demokrat dan seluruh partai koalisi, lanjut Anas, sepakat menyerahkan sepenuhnya hak penyusunan kepada presiden terpilih selaku formatur tunggal kabinet.
Penyusunannya disepakati setelah pengumuman resmi hasil pilpres oleh KPU.
Tidak elegan Sementara itu, terkait dengan sikap PKS yang dikesankan enggan jika Partai Golkar bergabung dalam koalisi, Zulkieflimansyah menegaskan, PKS tidak ingin dipersepsikan sebagai partai yang takut kehilangan kemewahan sebagai mitra koalisi awal.
Namun, dia mengakui bahwa bila Golkar jadi bergabung dalam koalisi akan menyebabkan cita-cita memperkuat sistem presidensial kandas. Karena, akan menyebabkan partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat kehilangan mitra oposisi di parlemen.
"Maka, alangkah eloknya, untuk memperkuat sistem presidensial jika Golkar menjadi oposisi saja." Dihubungi terpisah, politikus muda Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan, sebagian elite Golkar tidak perlu mengesankan partai dalam posisi yang dilematis untuk menentukan sikap. "Jika kesan itu yang dikedepankan, mencerminkan adanya elite Golkar yang sedang tergoda menjadi bagian dari pemenang pilpres.'' Dia menyebut, sikap yang ingin merapat pada partai pemenang pilpres itu tidak sportif, dan tidak elegan, bahkan mengecewakan konstituen.
Namun, menurut dia, jika ada kader Golkar yang akan direkrut presiden terpilih, Ferry mengatakan itu penghormatan pada Golkar. Tapi, biarlah Ketua umum Jusuf Kalla yang berbicara dengan capres terpilih. (P-2) mayapuspita@ mediaindonesia.com
Tim SBY: Sejukkan dengan Langkah Hukum
Jakarta - Presiden SBY yang mengaitkan ledakan bom Marriott dan Ritz Carlton dengan Pilpres 2009 mendapatkan reaksi negatif. Sejumlah pihak menilainya sebagai politisasi dan menambah panas suasana menjelang pengumuman hasil final Pilpres 2009.
Lalu bagaimana cara menyejukkan kembali suasana?
"Langkah menyejukkan adalah segera menangkap sutradara dan aktor pemboman. Lebih cepat, lebih baik," jawab Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Jumat (17/7/2009).
Polisi saat ini masih mengumpulkan barang bukti di lapangan. Mantan anggota KPU ini minta agar rakyat mempercayakan proses hukum kasus yang menewaskan 9 orang tersebut hingga pengadilannya kelak kepada pihak berwenang.
"Kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya serta mengadili dan menghukumnya dengan berat," sambung Anas.
(lh/iy)
Lalu bagaimana cara menyejukkan kembali suasana?
"Langkah menyejukkan adalah segera menangkap sutradara dan aktor pemboman. Lebih cepat, lebih baik," jawab Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Jumat (17/7/2009).
Polisi saat ini masih mengumpulkan barang bukti di lapangan. Mantan anggota KPU ini minta agar rakyat mempercayakan proses hukum kasus yang menewaskan 9 orang tersebut hingga pengadilannya kelak kepada pihak berwenang.
"Kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya serta mengadili dan menghukumnya dengan berat," sambung Anas.
(lh/iy)
Anas: Temukan Dalang Bom Marriott-Ritz!
INILAH.COM, Jakarta - Ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton membuat geram. Ketua DPP PD Anas Urbaningrum meminta agar aparat menemukan dalang dan pelakunya.
"Pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya, serta mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil," ujar Anas kepada INILAH.COM melalui SMS di Jakarta, Jumat (17/7).
Anas mengutuk keras terjadinya peristiwa pemboman di Mega Kuningan yang dinilai sebagai kebiadaban yang nyata dan perlawanan telanjang terhadap kemanusiaan.
"Tidak ada alasan apapun yg bisa membenarkan terorisme dan tindakan keji yang memandang enteng jiwa orang lain. Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme," cetus Anas.
Anas meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan waspada, tidak mudah terpancing dengan rumor dan spekulasi yang bisa merusak persatuan nasional. Segala sesuatu dipercayakan kepada aparat keamanan dan hukum untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.
"Kita harus kompak dan bersatu. Kita tidak boleh gentar dan kalah dari kaum teroris," tandas Anas. [sss]
"Pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya, serta mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil," ujar Anas kepada INILAH.COM melalui SMS di Jakarta, Jumat (17/7).
Anas mengutuk keras terjadinya peristiwa pemboman di Mega Kuningan yang dinilai sebagai kebiadaban yang nyata dan perlawanan telanjang terhadap kemanusiaan.
"Tidak ada alasan apapun yg bisa membenarkan terorisme dan tindakan keji yang memandang enteng jiwa orang lain. Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme," cetus Anas.
Anas meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan waspada, tidak mudah terpancing dengan rumor dan spekulasi yang bisa merusak persatuan nasional. Segala sesuatu dipercayakan kepada aparat keamanan dan hukum untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.
"Kita harus kompak dan bersatu. Kita tidak boleh gentar dan kalah dari kaum teroris," tandas Anas. [sss]
Demokrat Minta Dalang Pemboman Ditangkap
VIVAnews – DPP Partai Demokrat mendorong aparat keamanan untuk menyelidiki dan memproses dengan tuntas pelaku dan motivasi pemboman Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton yang terjadi Jumat 17 Juli 2001 pukul 7.40 tadi.
“Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil,” kata Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat.
Partai yang mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga meminta semua masyarakat tetap tenang dan waspada. Selain itu tidak mudah terpancing dengan rumor dan spekulasi yang dapat merusak persatuan nasional.
Partai Demokrat mengutuk keras dalang dan pelaku pemboman. Anas mengatakan perbuatan yang mengakibatkan sembilan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka itu sebagai kebiadaban yang nyata.
Itu sebabnya, Anas mengatakan tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan terorisme dan tindakan keji yang memandang enteng jiwa orang lain.
“Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme.”
Partai Demokrat meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya. Kemudian mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil
Partai Demokrat juga mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap kompak dan bersatu. “Tidak boleh gentar dan kalah dari kaum teroris,” kata Anas.
“Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil,” kata Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat.
Partai yang mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga meminta semua masyarakat tetap tenang dan waspada. Selain itu tidak mudah terpancing dengan rumor dan spekulasi yang dapat merusak persatuan nasional.
Partai Demokrat mengutuk keras dalang dan pelaku pemboman. Anas mengatakan perbuatan yang mengakibatkan sembilan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka itu sebagai kebiadaban yang nyata.
Itu sebabnya, Anas mengatakan tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan terorisme dan tindakan keji yang memandang enteng jiwa orang lain.
“Hanya ketidakwarasan yang bisa bersahabat dengan kekerasan dan terorisme.”
Partai Demokrat meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menemukan dalang dan pelakunya. Kemudian mengadili dan menghukum dengan hukuman yang berat dan adil
Partai Demokrat juga mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap kompak dan bersatu. “Tidak boleh gentar dan kalah dari kaum teroris,” kata Anas.
SBY Tak Akan Bentuk Kabinet Politik
VIVAnews - Format penyusunan kabinet mulai terungkap. Gonjang-ganjing soal prospek portofolio kabinet antara salah satu partai mitra koalisi Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai nonkoalisi yang berniat kembali ke pemerintahan, kemungkinan tidak sampai mempengaruhi keputusan yang kelak dipilih SBY sebagai presiden terpilih.
SBY rupanya telah bertekad membentuk kabinet yang berorientasi kepada kompetensi kerja, bukan kepentingan politik semata. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi “Menghitung Jatah Koalisi” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kabinet mendatang akan tampil sebagai kabinet kerja, bukan kabinet politik,” ujar Anas.
Dia menjelaskan ketika deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, sebenarnya dalam pidato, SBY telah mengemukakan pandangannya bahwa kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik.
Pandangan itu pulalah yang menjadi dasar pemikiran SBY untuk memilih Boediono sebagai wakilnya. Boediono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan Menko Perekonomian, memang berasal dari kalangan ekonom profesional yang sama sekali tidak memiliki latar belakang politik.
Anas memastikan cara berpikir SBY waktu menunjuk Boediono itu akan dilanjutkan dalam pembentukan formasi kabinet. SBY ingin mengedepankan keahlian, kecakapan, dan loyalitas personal. Keinginan semacam itu akan terwujud dalam bentuk kabinet kerja.
Hal itu, lanjut Anas, juga menunjukkan bahwa SBY memegang teguh sistem presidensial secara efektif, di mana presidenlah yang berwenang penuh atas kabinetnya.
SBY rupanya telah bertekad membentuk kabinet yang berorientasi kepada kompetensi kerja, bukan kepentingan politik semata. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi “Menghitung Jatah Koalisi” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kabinet mendatang akan tampil sebagai kabinet kerja, bukan kabinet politik,” ujar Anas.
Dia menjelaskan ketika deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, sebenarnya dalam pidato, SBY telah mengemukakan pandangannya bahwa kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik.
Pandangan itu pulalah yang menjadi dasar pemikiran SBY untuk memilih Boediono sebagai wakilnya. Boediono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan Menko Perekonomian, memang berasal dari kalangan ekonom profesional yang sama sekali tidak memiliki latar belakang politik.
Anas memastikan cara berpikir SBY waktu menunjuk Boediono itu akan dilanjutkan dalam pembentukan formasi kabinet. SBY ingin mengedepankan keahlian, kecakapan, dan loyalitas personal. Keinginan semacam itu akan terwujud dalam bentuk kabinet kerja.
Hal itu, lanjut Anas, juga menunjukkan bahwa SBY memegang teguh sistem presidensial secara efektif, di mana presidenlah yang berwenang penuh atas kabinetnya.
Thursday, July 16, 2009
PD: SBY Tak Perlu Ajak Golkar & PDIP
INILAH.COM, Jakarta – Isu akan merapatnya Partai Golkar dan PDIP di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditanggapi dingin Partai Demokrat. Dalam hal penyusunan kabinet nanti, SBY disebut tidak dalam posisi mengajak partai lain untuk bergabung.
Menurut Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, modal politik awal koalisi SBY sudah cukup lumayan. "Partai mitra koalisi SBY menguasai 50% lebih kursi DPR RI periode mendatang. Artinya, koalisi Pak SBY menjadi kubu mayoritas di parlemen," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (17/7).
Mitra koalisi awal SBY, menurut dia, tidak memiliki kekurangan apapun. Sehingga, dia menilai isu PDIP dan Golkar akan merapat ke SBY tidak relevan. "Pak SBY tidak dalam posisi mengajak Golkar, PDIP, atau partai-partai lain untuk bergabung ke kubu pemerintahan," ujarnya.
Apabila soliditas koalisi di antara lima parpol koalisi bisa benar-benar dijaga selama lima tahun ke depan, Anas memastikan akan menjadi kekuatan yang tangguh menghadapi rintangan apapun di parlemen. Sebab, kebutuhan membangun pemerintahan yang stabil dan efektif, lebih besar dibanding dengan kebutuhan untuk membentuk oposisi yang kuat.
"Bagaimanapun oposisi tetap dibutuhkan. Oposisi yang cukup kuat dan tidak terlalu kuat, sehingga dapat mengganjal program-program pemerintah," tandas mantan anggpta KPU ini. [ikl/nuz]
Menurut Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, modal politik awal koalisi SBY sudah cukup lumayan. "Partai mitra koalisi SBY menguasai 50% lebih kursi DPR RI periode mendatang. Artinya, koalisi Pak SBY menjadi kubu mayoritas di parlemen," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (17/7).
Mitra koalisi awal SBY, menurut dia, tidak memiliki kekurangan apapun. Sehingga, dia menilai isu PDIP dan Golkar akan merapat ke SBY tidak relevan. "Pak SBY tidak dalam posisi mengajak Golkar, PDIP, atau partai-partai lain untuk bergabung ke kubu pemerintahan," ujarnya.
Apabila soliditas koalisi di antara lima parpol koalisi bisa benar-benar dijaga selama lima tahun ke depan, Anas memastikan akan menjadi kekuatan yang tangguh menghadapi rintangan apapun di parlemen. Sebab, kebutuhan membangun pemerintahan yang stabil dan efektif, lebih besar dibanding dengan kebutuhan untuk membentuk oposisi yang kuat.
"Bagaimanapun oposisi tetap dibutuhkan. Oposisi yang cukup kuat dan tidak terlalu kuat, sehingga dapat mengganjal program-program pemerintah," tandas mantan anggpta KPU ini. [ikl/nuz]
PD: SBY Ramu Kabinet Kerja
INILAH.COM, Jakarta - Kriteria menteri yang ideal untuk mengisi kursi di kabinet akan dipatok SBY. Tak harus dari partai koalisi saja, di luar itu pun bisa, asalkan cakap. Sebab kabinet yang akan diramu SBY adalah kabinet kerja, bukan kabinet politik.
"Kabinet yang akan datang akan tampil sebagai kabinet kerja, bukan kabinet politik. Kabinet adalah untuk bekerja, bukan forum berpolitik sendiri-sendiri," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam dialog 'Menghitung jatah koalisi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Kriteria soliditas internal, sambung dia, akan diperlukan. Selain itu juga loyalitas profesional, dan ketrampilan di dalam menyampaikan hal-hal teknis dalam program-program kepemerintahan.
"Kabinet kerja yang dapat dibayangkan adalah meramu fungsi kecakapan kredibilitas dan kemampuan. Untuk meramu itu tak terlalu sulit, karena saya yakin partai-partai punya kader-kader yang memiliki kecakapan dan profesional," tandasnya. [ikl/sss]
"Kabinet yang akan datang akan tampil sebagai kabinet kerja, bukan kabinet politik. Kabinet adalah untuk bekerja, bukan forum berpolitik sendiri-sendiri," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam dialog 'Menghitung jatah koalisi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Kriteria soliditas internal, sambung dia, akan diperlukan. Selain itu juga loyalitas profesional, dan ketrampilan di dalam menyampaikan hal-hal teknis dalam program-program kepemerintahan.
"Kabinet kerja yang dapat dibayangkan adalah meramu fungsi kecakapan kredibilitas dan kemampuan. Untuk meramu itu tak terlalu sulit, karena saya yakin partai-partai punya kader-kader yang memiliki kecakapan dan profesional," tandasnya. [ikl/sss]
"SBY Tak dalam Posisi Mengajak Golkar & PDIP"
VIVAnews - Formasi pemerintahan mendatang masih menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan. Setelah Golkar disinyalir mendekat kembali ke kubu SBY, kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga dikabarkan mencoba merapat ke SBY meskipun dibantah oleh sejumlah petinggi partai banteng tersebut.
Kalau SBY sendiri bagaimana sikapnya? "Pak SBY tidak dalam posisi mengajak Golkar, PDIP, atau partai-partai lain untuk bergabung ke kubu pemerintahan," ujar Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.
Anas menjelaskan, mitra koalisi awal SBY tidak kurang suatu apapun. "Yang bisa saya katakan, modal politik awal koalisi SBY sudah cukup lumayan," tutur Anas yang akan segera bergabung di DPR periode 2009-2014. Menurutnya, partai mitra koalisi SBY menguasai 50 persen lebih kursi DPR RI periode mendatang.
Artinya, koalisi SBY menjadi kubu mayoritas di parlemen. Bila soliditas koalisi ini bisa benar-benar dijaga selama lima tahun ke depan, maka dipastikan mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk menghadapi rintangan apapun di parlemen.
"Kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan efektif, lebih besar dibanding dengan kebutuhan untuk membentuk oposisi yang kuat," kata Anas. Bagaimanapun, sambungnya, oposisi tetap dibutuhkan, tapi oposisi yang cukup kuat, dan tidak terlalu kuat sehingga dapat mengganjal program-program pemerintah.
Kalau SBY sendiri bagaimana sikapnya? "Pak SBY tidak dalam posisi mengajak Golkar, PDIP, atau partai-partai lain untuk bergabung ke kubu pemerintahan," ujar Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.
Anas menjelaskan, mitra koalisi awal SBY tidak kurang suatu apapun. "Yang bisa saya katakan, modal politik awal koalisi SBY sudah cukup lumayan," tutur Anas yang akan segera bergabung di DPR periode 2009-2014. Menurutnya, partai mitra koalisi SBY menguasai 50 persen lebih kursi DPR RI periode mendatang.
Artinya, koalisi SBY menjadi kubu mayoritas di parlemen. Bila soliditas koalisi ini bisa benar-benar dijaga selama lima tahun ke depan, maka dipastikan mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk menghadapi rintangan apapun di parlemen.
"Kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan efektif, lebih besar dibanding dengan kebutuhan untuk membentuk oposisi yang kuat," kata Anas. Bagaimanapun, sambungnya, oposisi tetap dibutuhkan, tapi oposisi yang cukup kuat, dan tidak terlalu kuat sehingga dapat mengganjal program-program pemerintah.
"SBY Bisa Ambil Menteri dari Luar Koalisi"
VIVAnews - Wacana seputar penyusunan kabinet makin panas. Partai nonkoalisi Susilo Bambang Yudhoyono diindikasikan mendekat ke kubu pemerintah, sementara partai mitra koalisi SBY tampak khawatir dengan kemungkinan perubahan portofolio kabinet.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan SBY - sebagai presiden mendatang - mempunyai hak prerogatif dan kewenangan penuh untuk mengambil anggota kabinet dari partai manapun. "Tidak ada halangan apapun bagi presiden untuk mengambil calon (menteri) dari luar partai koalisi," ujar Anas dalam diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.
Bagaimanapun, Anas meyakinkan bahwa berdasarkan etika politik, maka partai mitra koalisi awal pasti dihormati posisinya. Tetapi soal proporsi dan formasi kabinet, Anas kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan otoritas presiden terpilih. "Partai Demokrat tidak dalam posisi mendesak presiden atau melakukan intervensi dalam menentukan susunan kabinet," tuturnya.
Anas mengingatkan, susunan kabinet tidak hanya bergantung kepada SBY. Menurutnya, hal itu juga tergantung pada pendirian partai lain (nonkoalisi) yang akan diajak bekerja sama. "Jadi kabinet ditentukan atas kesepakatan dua pihak, bukan sepihak," sahut Anas yang bulan Oktober 2009 akan mulai berkantor di DPR sebagai wakil rakyat.
Persoalan penyusunan kabinet bukanlah tentang menambah atau mengurangi jatah partai koalisi, tapi untuk membentuk pemerintah yang baik. "Pembentukan kabinet tidak seperti pembagian dividen," kata Anas. Ia menjelaskan, ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan SBY pada periode keduanya, jelas jauh lebih besar dibanding pada periode pertama. Hal itu tampak pada kemenangan SBY yang nyaris mutlak.
Oleh karena itu, pemerintahan mendatang mutlak memerlukan kemampuan untuk merealisasikan janji-janjinya. Dalam konteks itulah, sambung Anas, maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang kokoh. Presiden membutuhkan kader-kader dengan kecakapan tinggi dan profesionalitas teruju, baik berasal dari dalam atau luar partai koalisi.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan SBY - sebagai presiden mendatang - mempunyai hak prerogatif dan kewenangan penuh untuk mengambil anggota kabinet dari partai manapun. "Tidak ada halangan apapun bagi presiden untuk mengambil calon (menteri) dari luar partai koalisi," ujar Anas dalam diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.
Bagaimanapun, Anas meyakinkan bahwa berdasarkan etika politik, maka partai mitra koalisi awal pasti dihormati posisinya. Tetapi soal proporsi dan formasi kabinet, Anas kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan otoritas presiden terpilih. "Partai Demokrat tidak dalam posisi mendesak presiden atau melakukan intervensi dalam menentukan susunan kabinet," tuturnya.
Anas mengingatkan, susunan kabinet tidak hanya bergantung kepada SBY. Menurutnya, hal itu juga tergantung pada pendirian partai lain (nonkoalisi) yang akan diajak bekerja sama. "Jadi kabinet ditentukan atas kesepakatan dua pihak, bukan sepihak," sahut Anas yang bulan Oktober 2009 akan mulai berkantor di DPR sebagai wakil rakyat.
Persoalan penyusunan kabinet bukanlah tentang menambah atau mengurangi jatah partai koalisi, tapi untuk membentuk pemerintah yang baik. "Pembentukan kabinet tidak seperti pembagian dividen," kata Anas. Ia menjelaskan, ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan SBY pada periode keduanya, jelas jauh lebih besar dibanding pada periode pertama. Hal itu tampak pada kemenangan SBY yang nyaris mutlak.
Oleh karena itu, pemerintahan mendatang mutlak memerlukan kemampuan untuk merealisasikan janji-janjinya. Dalam konteks itulah, sambung Anas, maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang kokoh. Presiden membutuhkan kader-kader dengan kecakapan tinggi dan profesionalitas teruju, baik berasal dari dalam atau luar partai koalisi.
Anas: SBY Pilih Kabinet Kerja Bukan Politik
(detik.com) Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakinkan, SBY akan menggunakan cara yang sama seperti ketika memilih Boediono sebagai wakilnya. Kabinet mendatang adalah kabinet kerja bukan kabinet politik.
"Kami yakin cara berfikir SBY seperti memilih cawapres itu akan dilanjutkan dalam membentuk formasi kabinet," ujar Anas dalam diskusi bertajuk 'Hitung-hitung Jatah' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2009).
Seperti salah satu kalimat yang diucapkan SBY pada deklarasi di Sabuga, Bandung, kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendiri-sendiri. "Boleh dikatakan kabinet yang dikatakan akan lebih tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik," jelas Anas.
Oleh karena itu, dalam menyusun calon, SBY akan menetapkan syarat solid internal. Di antaranya adalah loyalitas dalam tugas, kecakapan dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis di dalam program-program pemerintahan.
Anas membayangkan, kabinet kerja yang akan diramu SBY akan mewakili partai dan kecakapan dari para calon anggota kabinet. "Untuk merangkul itu tak terlalu sulit karena partai-partai mempunyai (kader) kecakapan dan profesional itu," pungkasnya.
( amd / mad )
"Kami yakin cara berfikir SBY seperti memilih cawapres itu akan dilanjutkan dalam membentuk formasi kabinet," ujar Anas dalam diskusi bertajuk 'Hitung-hitung Jatah' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2009).
Seperti salah satu kalimat yang diucapkan SBY pada deklarasi di Sabuga, Bandung, kabinet adalah forum untuk bekerja, bukan berpolitik sendiri-sendiri. "Boleh dikatakan kabinet yang dikatakan akan lebih tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik," jelas Anas.
Oleh karena itu, dalam menyusun calon, SBY akan menetapkan syarat solid internal. Di antaranya adalah loyalitas dalam tugas, kecakapan dan keterampilan dalam menyampaikan hal-hal teknis di dalam program-program pemerintahan.
Anas membayangkan, kabinet kerja yang akan diramu SBY akan mewakili partai dan kecakapan dari para calon anggota kabinet. "Untuk merangkul itu tak terlalu sulit karena partai-partai mempunyai (kader) kecakapan dan profesional itu," pungkasnya.
( amd / mad )
Anas: Masuknya Menteri dari Luar Koalisi agar Pemerintah Kuat
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan kursi kabinet yang akan disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak harus diisi dari partai koalisi. Yudhoyono dinilai memiliki hak mengambil menteri dari partai diluar koalisi.
"Presiden terpilih punya hak mengambil kader di luar partai koalisi," kata Anas dalam diskusi 'Menghitung Jatah Koalisi' di Gedung DPR, Kamis (16/7).
Wacana komposisi kabinet muncul setelah pasangan Yudhoyono - Boediono unggul dalam hitung cepat. Anas mengatakan, dalam sistem presidensial, pembentukkan kabinet adalah hak mutlak presiden terpilih. Kader di luar partai peserta koalisi bisa dimasukkan ke dalam komposisi kabinet jika presiden merasa tak cukup dengan dukungan koalisi yang telah ada. "Itu hak presiden," kata Anas.
Anas memastikan masuknya kader dari luar partai koalisi dalam komposisi komposisi kabinet, jika ada, bukan dalam rangka mengurangi jatah kursi partai peserta koalisi melainkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang kuat.
Namun, Anas menambahkan, "Pembentukkan kabinet tidak boleh menutup ruang adanya oposisi agar terjadi keseimbangan."
DWI RIYANTO AGUSTIAR
"Presiden terpilih punya hak mengambil kader di luar partai koalisi," kata Anas dalam diskusi 'Menghitung Jatah Koalisi' di Gedung DPR, Kamis (16/7).
Wacana komposisi kabinet muncul setelah pasangan Yudhoyono - Boediono unggul dalam hitung cepat. Anas mengatakan, dalam sistem presidensial, pembentukkan kabinet adalah hak mutlak presiden terpilih. Kader di luar partai peserta koalisi bisa dimasukkan ke dalam komposisi kabinet jika presiden merasa tak cukup dengan dukungan koalisi yang telah ada. "Itu hak presiden," kata Anas.
Anas memastikan masuknya kader dari luar partai koalisi dalam komposisi komposisi kabinet, jika ada, bukan dalam rangka mengurangi jatah kursi partai peserta koalisi melainkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang kuat.
Namun, Anas menambahkan, "Pembentukkan kabinet tidak boleh menutup ruang adanya oposisi agar terjadi keseimbangan."
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Demokrat Ajak Semua Partai Terima Pilpres
VIVAnews – Hasil exit poll Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan mayoritas pemilih Indonesia menilai pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 berlangsung jujur dan adil dinilai telah mementahkan pandangan kaum elit yang selama ini menyatakan sebaliknya.
“Exit poll 80 persen pemilih menyatakan Pilpres jurdil menunjukkan memang acapkali ada jarak antara pandangan rakyat dan kaum elit. Termasuk dalam konteks Pilpres,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis 16 Juli 2009.
Exit poll LSI itu dilaksanakan pada 9 April 2009 dan 8 Juli 2009 serta postelection survey 20-27 April 2009. Selain menganggap Pemilihan Umum dilaksanakan secara jujur dan adil. Mereka juga menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Anas mengatakan pandangan rakyat lebih dapat dipedomani karena mereka tidak terkait dengan kepentingan politik. Pandangan itu, kata Anas, berangkat dari realitasi yang dekat dengan masyarakat.
Pilpres yang berjalan lancar, aman tertib dan damai, bagi Anas merupakan indikator kuat tentang Pemilu yang luber dan jurdil
Selanjutnya Anas menyarankan kepada partai politik yang masih terus menyoal hasil Pilpres agar bertindak proporsional.
Anas mengapresiasi upaya partai-partai itu untuk menemukan kecurangan dan pelanggaran. Tapi, Anas berharap semua itu diproses lewat lembaga dan mekanisme yang diatur oleh UU.
“Jangan berlebih-lebihan karena tidak puas. Jangan sampai merusak kegembiraan dan kebahagiaan politik rakyat,” katanya. “Jika pro rakyat, mari dengarkan suara pandangan rakyat.”
Ajakan Anas ini agaknya ditujukan kepada tim sukses duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dan tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto untuk sama-sama menerima hasil Pilpres.
Seperti diketahui, kedua tim sukses pasangan itu getol memperkarakan hasil Pilpres. Mereka menilai ada pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan Pilpres.
“Exit poll 80 persen pemilih menyatakan Pilpres jurdil menunjukkan memang acapkali ada jarak antara pandangan rakyat dan kaum elit. Termasuk dalam konteks Pilpres,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis 16 Juli 2009.
Exit poll LSI itu dilaksanakan pada 9 April 2009 dan 8 Juli 2009 serta postelection survey 20-27 April 2009. Selain menganggap Pemilihan Umum dilaksanakan secara jujur dan adil. Mereka juga menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Anas mengatakan pandangan rakyat lebih dapat dipedomani karena mereka tidak terkait dengan kepentingan politik. Pandangan itu, kata Anas, berangkat dari realitasi yang dekat dengan masyarakat.
Pilpres yang berjalan lancar, aman tertib dan damai, bagi Anas merupakan indikator kuat tentang Pemilu yang luber dan jurdil
Selanjutnya Anas menyarankan kepada partai politik yang masih terus menyoal hasil Pilpres agar bertindak proporsional.
Anas mengapresiasi upaya partai-partai itu untuk menemukan kecurangan dan pelanggaran. Tapi, Anas berharap semua itu diproses lewat lembaga dan mekanisme yang diatur oleh UU.
“Jangan berlebih-lebihan karena tidak puas. Jangan sampai merusak kegembiraan dan kebahagiaan politik rakyat,” katanya. “Jika pro rakyat, mari dengarkan suara pandangan rakyat.”
Ajakan Anas ini agaknya ditujukan kepada tim sukses duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dan tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto untuk sama-sama menerima hasil Pilpres.
Seperti diketahui, kedua tim sukses pasangan itu getol memperkarakan hasil Pilpres. Mereka menilai ada pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan Pilpres.
PD: SBY Pilih Menteri Seperti Pilih Boediono
INILAH.COM, Jakarta - Tak berbeda jauh ketika menentukan cawapres Boediono, SBY kali ini juga akan mematok kriteria menteri yang ideal untuk mengisi kursi di kabinet. Upaya ini adalah untuk menorehkan catatan SBY di periode kedua masa kepemimpinannya.
"Cara berpikir Pak SBY memilih cawapres itu akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Jadi semangat yang kita tangkap, logika ini akan diteruskan dalam membentuk kabinet," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam dialog 'Menghitung jatah koalisi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Anas mengatakan, komposisinya seperti, apa itu otoritas presiden terpilih. Demokrat tak mendesak presiden untuk menentukan jatah dan siapa yang menempati kursi di kabinet itu.
"Kami meyakini presiden mengerti persis dapur partai. Presiden terpilih punya kesempatan untuk mengambil pembantu di kabinet dari partai manapun juga. Partai pendukung secara etika politik, pasti akan dihormati. Tetapi tidak menutup kemungkinan partai di luar partai koalisi, bila ia cakap dan berpotensi baik," paparnya.
Karena sebagai capres yang unggul, lanjut dia, SBY punya cita-cita dan komitmen yang kuat agar kabinet yang akan datang lebih efektif dan produktif dari yang sekarang. Karena periode yang kedua diharapkan menjadi catatan yang baik, buat SBY sendiri, maupun lembaga kepresidenan.
"Periode kedua adalah catatan emas untuk mencatatkan sejarah yang indah dalam perjalanan republik ini. Siapapun capresnya punya janji, itulah kontrak politik kepada rakyat. Kontrak politik itu harus ditunaikan dengan baik," ujar Anas. [ikl/sss]
"Cara berpikir Pak SBY memilih cawapres itu akan dilanjutkan dalam memilih menteri kabinet. Jadi semangat yang kita tangkap, logika ini akan diteruskan dalam membentuk kabinet," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam dialog 'Menghitung jatah koalisi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Anas mengatakan, komposisinya seperti, apa itu otoritas presiden terpilih. Demokrat tak mendesak presiden untuk menentukan jatah dan siapa yang menempati kursi di kabinet itu.
"Kami meyakini presiden mengerti persis dapur partai. Presiden terpilih punya kesempatan untuk mengambil pembantu di kabinet dari partai manapun juga. Partai pendukung secara etika politik, pasti akan dihormati. Tetapi tidak menutup kemungkinan partai di luar partai koalisi, bila ia cakap dan berpotensi baik," paparnya.
Karena sebagai capres yang unggul, lanjut dia, SBY punya cita-cita dan komitmen yang kuat agar kabinet yang akan datang lebih efektif dan produktif dari yang sekarang. Karena periode yang kedua diharapkan menjadi catatan yang baik, buat SBY sendiri, maupun lembaga kepresidenan.
"Periode kedua adalah catatan emas untuk mencatatkan sejarah yang indah dalam perjalanan republik ini. Siapapun capresnya punya janji, itulah kontrak politik kepada rakyat. Kontrak politik itu harus ditunaikan dengan baik," ujar Anas. [ikl/sss]
Anas: Kabinet SBY Kabinet Kerja
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengungkapkan, cara berpikir calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet mendatang akan sama dengan cara berpikir saat memilih calon wakil presiden.
"Salah satu semangat memilih Boediono untuk membentuk sistem presidensil yang lebih efektif dan itu akan dilanjutkan dalam menyusun kabinet mendatang," ungkapnya saat diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/7). Ikut hadir Ketua DPP PAN Toto Daryanto, Wasekjen DPP PKS Zulkiflimansyah, dan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.
Anas menjelaskan, kabinet mendatang akan tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik karena adanya komitmen SBY yang kuat agar kabinet mendatang lebih baik dari kabinet sekarang. "Kabinet adalah forum untuk bekerja bukan untuk berpolitik sendiri-sendiri," tegasnya.
Pertimbangan awal SBY, paparnya, dalam memilih seseorang dalam kabinet adalah soliditas internal, loyalitas kepada tugas, kecakapan, serta keterampilan menjalankan hal-hal teknis. "Idealnya membangun kabinet yang ahli tapi kurang realistis dengan sistem multipartai yang mewajibkan adanya koalisi," ucapnya.
Dengan modal awal koalisi besar yang terdiri dari 5 partai di parlemen dan 19 partai yang tidak lolos parlemen, tambah Anas, tidak sulit bagi SBY untuk meramu kabinet mendatang. "Partai punya banyak kader yang ahli. Namun, komposisi dan persentasenya untuk menyusun kabinet itu otoritas presiden terpilih. Demokrat pun tidak bisa mendesak presiden dalam penyusunan kabinet," ucapnya.
Namun, kata Anas, tidak menutup kemungkinan untuk presiden mengambil kader-kader terbaik untuk kabinet yang berasal dari luar koalisi mengingat banyak kader yang berkualitas. "Tidak ada halangan untuk mengambil dari luar koalisi. Tapi tergantung pada sikap partai tersebut. Walaupun berangkat dari partai, dia tetap pembantu presiden dan harus loyal kepada presiden," ujarnya.
Ekspektasi politik SBY saat ini, tambah Anas, lebih besar ketimbang pada tahun 2004 lalu sehingga dalam merealisasikan janji dapat lebih baik. "Atmosfer dalam membentuk kabinet kali ini berbeda dengan 2004. Periode kedua ini kesempatan emas untuk mencetak sejarah yang indah di republik ini," tegasnya.
"Salah satu semangat memilih Boediono untuk membentuk sistem presidensil yang lebih efektif dan itu akan dilanjutkan dalam menyusun kabinet mendatang," ungkapnya saat diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/7). Ikut hadir Ketua DPP PAN Toto Daryanto, Wasekjen DPP PKS Zulkiflimansyah, dan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.
Anas menjelaskan, kabinet mendatang akan tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik karena adanya komitmen SBY yang kuat agar kabinet mendatang lebih baik dari kabinet sekarang. "Kabinet adalah forum untuk bekerja bukan untuk berpolitik sendiri-sendiri," tegasnya.
Pertimbangan awal SBY, paparnya, dalam memilih seseorang dalam kabinet adalah soliditas internal, loyalitas kepada tugas, kecakapan, serta keterampilan menjalankan hal-hal teknis. "Idealnya membangun kabinet yang ahli tapi kurang realistis dengan sistem multipartai yang mewajibkan adanya koalisi," ucapnya.
Dengan modal awal koalisi besar yang terdiri dari 5 partai di parlemen dan 19 partai yang tidak lolos parlemen, tambah Anas, tidak sulit bagi SBY untuk meramu kabinet mendatang. "Partai punya banyak kader yang ahli. Namun, komposisi dan persentasenya untuk menyusun kabinet itu otoritas presiden terpilih. Demokrat pun tidak bisa mendesak presiden dalam penyusunan kabinet," ucapnya.
Namun, kata Anas, tidak menutup kemungkinan untuk presiden mengambil kader-kader terbaik untuk kabinet yang berasal dari luar koalisi mengingat banyak kader yang berkualitas. "Tidak ada halangan untuk mengambil dari luar koalisi. Tapi tergantung pada sikap partai tersebut. Walaupun berangkat dari partai, dia tetap pembantu presiden dan harus loyal kepada presiden," ujarnya.
Ekspektasi politik SBY saat ini, tambah Anas, lebih besar ketimbang pada tahun 2004 lalu sehingga dalam merealisasikan janji dapat lebih baik. "Atmosfer dalam membentuk kabinet kali ini berbeda dengan 2004. Periode kedua ini kesempatan emas untuk mencetak sejarah yang indah di republik ini," tegasnya.
Anas: SBY Bisa Ambil Menteri dari Partai di Luar Koalisi
(detik.com) Jakarta - Capres terpilih versi quick count Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai wewenang untuk menyusun kabinet dari partai mana pun. Kendati partai koalisi akan lebih diutamakan, bukan berarti kader partai dari luar koalisi tidak bisa diikutsertakan.
"Tentu untuk partai koalisi secara etika politik itu lebih dihormati. Tapi tidak ada halangan untuk mengambil kader yang cakap dan profesional dan mempunyai kemampuan dari partai di luar partai koalisi," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum.
Anas mengatakan itu usai diskusi 'Hitung Jatah Kursi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2009).
Meski demikian, menurut Anas pemilihan menteri partai di luar partai koalisi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan oleh kondisi partai di luar partai koalisi.
"Misalkan kalau dengan Golkar bukan semata-mata tergantung pendirian SBY. Tapi juga terganggu sikap dan pendirian Golkar, jadi minimal dari kedua belah pihak," jelas mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.
Anas menegaskan, pemilihan menteri partai di luar partai koalisi bukan untuk menambah atau mengurangi jatah partai koalisi. Namun Anas enggan membocorkan siapa calon menteri terkait sebab menunggu hasil resmi Pilpres dari KPU.
Anas juga mengingatkan agar penyusunan kabinet tidak mematikan ruang gerak oposisi. Hal ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Kebutuhan membangun pemerintah yang kuat sedikit lebih besar ketimbang membangun oposisi yang kuat," tandasnya.
( nik / nwk )
"Tentu untuk partai koalisi secara etika politik itu lebih dihormati. Tapi tidak ada halangan untuk mengambil kader yang cakap dan profesional dan mempunyai kemampuan dari partai di luar partai koalisi," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum.
Anas mengatakan itu usai diskusi 'Hitung Jatah Kursi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2009).
Meski demikian, menurut Anas pemilihan menteri partai di luar partai koalisi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan oleh kondisi partai di luar partai koalisi.
"Misalkan kalau dengan Golkar bukan semata-mata tergantung pendirian SBY. Tapi juga terganggu sikap dan pendirian Golkar, jadi minimal dari kedua belah pihak," jelas mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.
Anas menegaskan, pemilihan menteri partai di luar partai koalisi bukan untuk menambah atau mengurangi jatah partai koalisi. Namun Anas enggan membocorkan siapa calon menteri terkait sebab menunggu hasil resmi Pilpres dari KPU.
Anas juga mengingatkan agar penyusunan kabinet tidak mematikan ruang gerak oposisi. Hal ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Kebutuhan membangun pemerintah yang kuat sedikit lebih besar ketimbang membangun oposisi yang kuat," tandasnya.
( nik / nwk )
Model Memilih Boediono Diterapkan Lagi Untuk Kabinet
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, cara berfikir Susilo Bambang Yudhoyono saat memilih Boediono sebagai calon pendampingnya di pilpres akan diterapkan untuk membentuk kabinet pemerintahan mendatang.
Saat menjadi pembicara dalam diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis, Anas menjelaskan bahwa pada masa kedua pemerintahannya, SBY menginginkan terbentuknya kabinet yang lebih kuat dan efektif dalam bekerja.
"Karenanya cara berfikir SBY saat memilih cawapresnya akan dilanjutkan untuk membentuk kabinet," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas mengatakan bahwa kabinet pemerintahan mendatang akan lebih menonjolkan postur kabinet kerja dan bukan kabinet politik.
Hal tersebut, menurut dia, akan lebih menjamin adanya soliditas internal, loyalitas dan kecakapan atau keterampilan dalam melaksanakan berbagai program kerja pemerintahan.
Namun demikian, ujar Anas, untuk komposisi, jumlah dan siapa-siapa yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang menjadi otoritas presiden terpilih dengan hak prerogatifnya.
Pada bagian lain Anas mengatakan bahwa periode kedua pemerintahan SBY itu merupakan masa-masa baginya untuk mencatatkan tinta emas dalam sejarah bangsa ini.
Selain itu, harapan masyarakat terhadap pemerintahan SBY kali ini juga lebih besar ketimbang pada saat ia mendapat kesempatan memimpin bangsa ini lewat pilpres 2004 lalu.
"Karena ekspektasi publik jauh lebih besar kepada SBY pada saat ini, maka kabinet mendatang juga harus lebih kuat dan efektif dalam men-`deliver` berbagai program kerja yang menguntungkan rakyat," katanya.
Sementara fungsionaris PKS yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu, Zulkieflimansyah mengatakan bahwa partainya tidak ingin terjebak wacana terkait komposisi dan jatah menjatah kursi kabinet.
Presiden SBY, ujarnya, sudah mengatakan bahwa persoalan pembentukan kabinet baru akan dibicarakannya bersama partai-partai pendukung koalisi setelah KPU secara resmi mengumumkan pemenang pilpres.
"Karenanya berbagai wacana tentang pembentukkan kabinet pada saat ini sifatntya spekulatif dan PKS ingin menghindar dari jebakan-jebakan itu," ujarnya.
Zulkieflimansyah mengatakan pula bahwa PKS merasa cocok berkoalisi dengan SBY karena dia berkomitmen untuk memperkokoh sistem presidensil yang juga akan berjalan baik jika ditopang oleh partner oposisi yang juga kuat di DPR.
Saat menjadi pembicara dalam diskusi "Menghitung Jatah Koalisi" di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis, Anas menjelaskan bahwa pada masa kedua pemerintahannya, SBY menginginkan terbentuknya kabinet yang lebih kuat dan efektif dalam bekerja.
"Karenanya cara berfikir SBY saat memilih cawapresnya akan dilanjutkan untuk membentuk kabinet," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas mengatakan bahwa kabinet pemerintahan mendatang akan lebih menonjolkan postur kabinet kerja dan bukan kabinet politik.
Hal tersebut, menurut dia, akan lebih menjamin adanya soliditas internal, loyalitas dan kecakapan atau keterampilan dalam melaksanakan berbagai program kerja pemerintahan.
Namun demikian, ujar Anas, untuk komposisi, jumlah dan siapa-siapa yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang menjadi otoritas presiden terpilih dengan hak prerogatifnya.
Pada bagian lain Anas mengatakan bahwa periode kedua pemerintahan SBY itu merupakan masa-masa baginya untuk mencatatkan tinta emas dalam sejarah bangsa ini.
Selain itu, harapan masyarakat terhadap pemerintahan SBY kali ini juga lebih besar ketimbang pada saat ia mendapat kesempatan memimpin bangsa ini lewat pilpres 2004 lalu.
"Karena ekspektasi publik jauh lebih besar kepada SBY pada saat ini, maka kabinet mendatang juga harus lebih kuat dan efektif dalam men-`deliver` berbagai program kerja yang menguntungkan rakyat," katanya.
Sementara fungsionaris PKS yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu, Zulkieflimansyah mengatakan bahwa partainya tidak ingin terjebak wacana terkait komposisi dan jatah menjatah kursi kabinet.
Presiden SBY, ujarnya, sudah mengatakan bahwa persoalan pembentukan kabinet baru akan dibicarakannya bersama partai-partai pendukung koalisi setelah KPU secara resmi mengumumkan pemenang pilpres.
"Karenanya berbagai wacana tentang pembentukkan kabinet pada saat ini sifatntya spekulatif dan PKS ingin menghindar dari jebakan-jebakan itu," ujarnya.
Zulkieflimansyah mengatakan pula bahwa PKS merasa cocok berkoalisi dengan SBY karena dia berkomitmen untuk memperkokoh sistem presidensil yang juga akan berjalan baik jika ditopang oleh partner oposisi yang juga kuat di DPR.
Anas: SBY Bebas Pilih Menteri
(matanews.com) SBY berkomitmen kabinet mendatang lebih baik dan produktif dari kabinet sekarang. Periode kedua SBY sebagai presiden mempunyai cita-cita mencatat sejarah indah bagi SBY sendiri maupun perjalanan republik ini.
“Cara berpikir SBY dalam memilih wapres Boediono juga akan tercermin ketika membentuk formasi kabinet. Bisa disebut kabinet nanti tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik. Kabinet kerja yang mempunyai soliditas internal, loyalitas, kecakapan dan ketrampilan men-deliver program-program pemerintahan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam dalam diskusi di Gedung DPR, Kamis (16/7).
Menurut Ketua DPP PD bidang politik ini, nantinya SBY sebagai presiden terpilih bisa mengambil calon menteri dari mana pun. Secara etika partai pendukung koalisi akan dihormati, tapi tidak ada halangan mengambil kader yang profesional dari partai diluar koalisi.
“Namun hal itu tidak bisa dilakukan sepihak harus juga melihat sikap dan pendirian Partai Golkar. Bukan dalam konteks menambah atau mengurangi jatah mitra koalisi tapi bagaimana kabinet bekerja lebih baik pada periode ke dua,” ujar Anas.
Ditambahkannya, ekspektasi politik dari masyarakat kepada SBY lebih besar dalam pemilu sekarang daripada pemilu lalu. Jadi, SBY membutuhkan kabinet yang mampu men-deliver janji dan visi misi yang lebih baik. “Jadi kebutuhan membangun pemerintahan yang kuat lebih tinggi daripada membangun koalisi yang kuat supaya tidak mengganggu pemerintah,” tambah Anas.
Sementara Ketua DPP PAN Totok Daryanto menyangkut wacana susunan kabinet yang paling tahu hanya presiden terpilih. PAN tidak akan sampaikan berapa dan siapa orang yang diajukan. “Namun koalisi di kabinet dan di parlemen seharusnya sejalan. Koalisi juga tidak akan memandulkan fraksi-fraksi,” ujar Totok.
Ketua DPP Partai Golkar(PG) Priyo Budisantoso mengatakan terlalu pagi menilai PG akan masuk atau tidak ke pemerintahan karena saat ini sedang dalam menghadapi penentuan masa depannya.
“Ada dua mahzab di PG yang cepat atau lambat akan bertarung secara terbuka. Mahzab pertama memilih oposan dan yang kedua bergabung ke pemerintahan,” tutur Priyo.
Namun secara pribadi Priyo menyebut meski kemarin bertarung di pilpres, PG tidak punya penghalang psikologis unyuk duduk dalam satu meja dengan PD.
“Menurut saya, terhadap dua kutub ini, bersama-sama di pemerintahan adalah hal masuk akal dan nyaman di sana. Kami lebih dalam posisi menunggu manakala ada keinginan SBY apakah PG dibutuhkan atau tidak,” tambahnya. (*MO)
“Cara berpikir SBY dalam memilih wapres Boediono juga akan tercermin ketika membentuk formasi kabinet. Bisa disebut kabinet nanti tampil sebagai kabinet kerja bukan kabinet politik. Kabinet kerja yang mempunyai soliditas internal, loyalitas, kecakapan dan ketrampilan men-deliver program-program pemerintahan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam dalam diskusi di Gedung DPR, Kamis (16/7).
Menurut Ketua DPP PD bidang politik ini, nantinya SBY sebagai presiden terpilih bisa mengambil calon menteri dari mana pun. Secara etika partai pendukung koalisi akan dihormati, tapi tidak ada halangan mengambil kader yang profesional dari partai diluar koalisi.
“Namun hal itu tidak bisa dilakukan sepihak harus juga melihat sikap dan pendirian Partai Golkar. Bukan dalam konteks menambah atau mengurangi jatah mitra koalisi tapi bagaimana kabinet bekerja lebih baik pada periode ke dua,” ujar Anas.
Ditambahkannya, ekspektasi politik dari masyarakat kepada SBY lebih besar dalam pemilu sekarang daripada pemilu lalu. Jadi, SBY membutuhkan kabinet yang mampu men-deliver janji dan visi misi yang lebih baik. “Jadi kebutuhan membangun pemerintahan yang kuat lebih tinggi daripada membangun koalisi yang kuat supaya tidak mengganggu pemerintah,” tambah Anas.
Sementara Ketua DPP PAN Totok Daryanto menyangkut wacana susunan kabinet yang paling tahu hanya presiden terpilih. PAN tidak akan sampaikan berapa dan siapa orang yang diajukan. “Namun koalisi di kabinet dan di parlemen seharusnya sejalan. Koalisi juga tidak akan memandulkan fraksi-fraksi,” ujar Totok.
Ketua DPP Partai Golkar(PG) Priyo Budisantoso mengatakan terlalu pagi menilai PG akan masuk atau tidak ke pemerintahan karena saat ini sedang dalam menghadapi penentuan masa depannya.
“Ada dua mahzab di PG yang cepat atau lambat akan bertarung secara terbuka. Mahzab pertama memilih oposan dan yang kedua bergabung ke pemerintahan,” tutur Priyo.
Namun secara pribadi Priyo menyebut meski kemarin bertarung di pilpres, PG tidak punya penghalang psikologis unyuk duduk dalam satu meja dengan PD.
“Menurut saya, terhadap dua kutub ini, bersama-sama di pemerintahan adalah hal masuk akal dan nyaman di sana. Kami lebih dalam posisi menunggu manakala ada keinginan SBY apakah PG dibutuhkan atau tidak,” tambahnya. (*MO)
Wednesday, July 15, 2009
Kabinet Pelangi, Oposisi Mati Suri
Dinamika politik memasuki bursa komposisi kabinet. Didukung banyak partai, SBY dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi kepentingan politik di parlemen.
Sejumlah lingkaran dekat SBY, yang dihubungi Gatra di Cikeas pekan lalu, cenderung menunjukkan sinyal bakal merangkul mantan penantang. Sosok dan karakter SBY dipercaya akan menggandeng dua pesaingnya dalam pemerintahan.
Ketua Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, menyebut peluang bergabungnya Golkar dan PDI Perjuangan tergantung dua pihak. "Tergantung bagaimana Pak SBY menerjemahkan hak prerogatifnya, serta sikap Golkar dan PDI-P," kata Anas.
Bukankah mitra koalisi Demokrat yang ada sudah cukup besar? "Kalau dibilang cukup dengan modal dasar koalisi, ya, cukup. Kalau dibilang butuh menggandeng salah satu, ya, butuh," ujar Anas, diplomatis. Ia memberi batasan, PDI Perjuangan dan Golkar tidak bisa digaet sekaligus, cukup salah satu. Power sharing tidak hanya di kabinet. Bisa juga di parlemen dalam bentuk penetapan pimpinan DPR.
Sejumlah lingkaran dekat SBY, yang dihubungi Gatra di Cikeas pekan lalu, cenderung menunjukkan sinyal bakal merangkul mantan penantang. Sosok dan karakter SBY dipercaya akan menggandeng dua pesaingnya dalam pemerintahan.
Ketua Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, menyebut peluang bergabungnya Golkar dan PDI Perjuangan tergantung dua pihak. "Tergantung bagaimana Pak SBY menerjemahkan hak prerogatifnya, serta sikap Golkar dan PDI-P," kata Anas.
Bukankah mitra koalisi Demokrat yang ada sudah cukup besar? "Kalau dibilang cukup dengan modal dasar koalisi, ya, cukup. Kalau dibilang butuh menggandeng salah satu, ya, butuh," ujar Anas, diplomatis. Ia memberi batasan, PDI Perjuangan dan Golkar tidak bisa digaet sekaligus, cukup salah satu. Power sharing tidak hanya di kabinet. Bisa juga di parlemen dalam bentuk penetapan pimpinan DPR.
Tim SBY: Ada Yang Rewel Berlebihan
Jakarta (detik.com) - Tim pemenangan SBY-Boediono membantah pihaknya menekan KPU untuk menghentikan proses tabulasi Pilpres 2009. Menurut mereka justru tim salah satu pasangan kontestan lain yang nyata-nyata suka melakukan tekanan pada KPU.
Demikian bantahan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum atas isu yang menyebut perolehan suara SBY-Boediono di bawah 50 persen dalam real count KPU. Tim Mega-Prabowo menuding bahwa itu pula penyebab tabulasi KPU dihentikan.
"Silahkan dicatat tim mana yang rewel berlebihan dan suka menekan KPU. Pasti itu bukan dari SBY-Boediono," kata dia.
Anas menegaskan, pihaknya selama punya pendirian jelas untuk menghormati bahkan mendukung kemandirian KPU. Segala bentuk intervensi dan tekanan terhadap jajaran KPU tidak saja merendahkan martabat, tetapi juga tanda dari rasa tidak percaya diri.
"Tidak ada intervensi dalam kamus kami," tegas mantan anggota KPU ini.
Ketua DPP PD Andi Mallarangeng yang dihubungi secara terpisah, menyatakan sedari awal tim pemenangan SBY-Boediono punya kebijakan tidak mencampuri kewenangan KPU. Termasuk pelaksaan tabulasi dan penghitungan manual yang sedang berlangsung di seluruh KPUD propinsi dan kab/kota.
"Urusan tabulasi adalah urusan KPU. Kami tidak mau ikut campur!" tandas Mallarangeng.
( lh / lrn )
Demikian bantahan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum atas isu yang menyebut perolehan suara SBY-Boediono di bawah 50 persen dalam real count KPU. Tim Mega-Prabowo menuding bahwa itu pula penyebab tabulasi KPU dihentikan.
"Silahkan dicatat tim mana yang rewel berlebihan dan suka menekan KPU. Pasti itu bukan dari SBY-Boediono," kata dia.
Anas menegaskan, pihaknya selama punya pendirian jelas untuk menghormati bahkan mendukung kemandirian KPU. Segala bentuk intervensi dan tekanan terhadap jajaran KPU tidak saja merendahkan martabat, tetapi juga tanda dari rasa tidak percaya diri.
"Tidak ada intervensi dalam kamus kami," tegas mantan anggota KPU ini.
Ketua DPP PD Andi Mallarangeng yang dihubungi secara terpisah, menyatakan sedari awal tim pemenangan SBY-Boediono punya kebijakan tidak mencampuri kewenangan KPU. Termasuk pelaksaan tabulasi dan penghitungan manual yang sedang berlangsung di seluruh KPUD propinsi dan kab/kota.
"Urusan tabulasi adalah urusan KPU. Kami tidak mau ikut campur!" tandas Mallarangeng.
( lh / lrn )
Tuesday, July 14, 2009
Kursi Kabinet Jabatan Bagian dari Kontrak Politik
Jakarta, Kompas - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang masih menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Eddy mengemukakan, pembagian jabatan secara proporsional kepada mitra koalisi pendukung SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik yang ditandatangani di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
”Pembagian secara proporsional kepada mitra koalisi merupakan bagian dari kontrak politik. Namun, bagaimana proporsinya, terserah dan kami serahkan kepada SBY dengan kearifan dan kebijaksanaannya,” ujar Lukman sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).
Lukman menjelaskan, dalam kontrak politik yang ditandatangani PKB terdapat tiga pokok hal, yaitu mengirimkan kader terbaik; kader terbaik yang dikirim adalah yang memiliki kemampuan, kompeten, dan profesional; dan komposisi perolehan jabatannya proporsional.
”Sampai sekarang, secara formal, PKB belum mengirimkan kader ke SBY. Namun, begitu kami diminta, segara kami kirimkan. Dalam jajaran DPP PKB, setidaknya ada 10 kader yang siap kami kirim dan kemudian terserah SBY,” ujar Lukman.
Saat menjelaskan, Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto yang juga Menteri Perindustrian Fahmi Idris melintas dan berujar sambil tertawa, ”PKB minta lima jabatan menteri.” Lukman sambil tersenyum membantahnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menjelaskan, kontrak politik yang ditandatangani adalah platform dan agenda aksi, termasuk mekanisme untuk menjaga soliditas koalisi selama lima tahun.
”Tidak ada kontrak jatah kursi menteri. Urusan menteri itu kewenangan Presiden. Namun, partai-partai koalisi menaruh kepercayaan bahwa Presiden pasti memilih yang terbaik bagi rakyat,” katanya.
Dasar penentuan jabatan menteri adalah political trust dan komitmen untuk mendukung pemerintahan presidensial yang kuat, stabil, dan efektif. (INU)
”Pembagian secara proporsional kepada mitra koalisi merupakan bagian dari kontrak politik. Namun, bagaimana proporsinya, terserah dan kami serahkan kepada SBY dengan kearifan dan kebijaksanaannya,” ujar Lukman sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).
Lukman menjelaskan, dalam kontrak politik yang ditandatangani PKB terdapat tiga pokok hal, yaitu mengirimkan kader terbaik; kader terbaik yang dikirim adalah yang memiliki kemampuan, kompeten, dan profesional; dan komposisi perolehan jabatannya proporsional.
”Sampai sekarang, secara formal, PKB belum mengirimkan kader ke SBY. Namun, begitu kami diminta, segara kami kirimkan. Dalam jajaran DPP PKB, setidaknya ada 10 kader yang siap kami kirim dan kemudian terserah SBY,” ujar Lukman.
Saat menjelaskan, Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto yang juga Menteri Perindustrian Fahmi Idris melintas dan berujar sambil tertawa, ”PKB minta lima jabatan menteri.” Lukman sambil tersenyum membantahnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menjelaskan, kontrak politik yang ditandatangani adalah platform dan agenda aksi, termasuk mekanisme untuk menjaga soliditas koalisi selama lima tahun.
”Tidak ada kontrak jatah kursi menteri. Urusan menteri itu kewenangan Presiden. Namun, partai-partai koalisi menaruh kepercayaan bahwa Presiden pasti memilih yang terbaik bagi rakyat,” katanya.
Dasar penentuan jabatan menteri adalah political trust dan komitmen untuk mendukung pemerintahan presidensial yang kuat, stabil, dan efektif. (INU)
SBY Wakilkan Hatta ke Bawaslu
(matanews.com) Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) guna diminta klarifikasinya. SBY akan diwakili oleh tim ketua dan sekretaris tim kamnas, Hatta Rajadsa dan Marzukie Alie.
“Ya benar. Besok akan hadir di Bawaslu, yakni ketua dan sekretaris tim kamnas SBY-Boediono, Hatta Rajadsa dan Marzuki Alie,” ujar Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ketidak diminta konfirmasinya terkait pemanggilan SBY oleh Bawaslu, di Jakarta, Selasa (14/7).
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Wirdyaningsih, pada Rabu 15Juli besok, berencana akan memanggil capres SBY dan tim suksesnya. Pemanggilan ini terkait dengan teleconference SBY dengan beberapa kepala daerah, sehari menjelang pelaksanaan pilpres 8 Juli lalu. Sejauh ini Bawaslu telah melayangkan surat pemanggilan kepada SBY dan juga tim suksesnya.
“Surat panggilan sudah kami layangkan hari ini. Jadwal klarifikasi dari mereka kami jadwalkan besok (Rabu 15 Juli 2009),” kata di Jakarta, Selasa
Pemanggilan capres incumbent ini terkait dengan laporan tim kampanye nasional capres Mega-Prabowo yang menduga SBY telah melakukan kampanye dimasa tenang dengan melakukan telewicara dengan beberapa kelapa daerah. Kubu pasangan capres nomor urut satu menilai bahwa apa yang dilakukan SBY adalah kampanye terselubung.(*z/rob)
“Ya benar. Besok akan hadir di Bawaslu, yakni ketua dan sekretaris tim kamnas SBY-Boediono, Hatta Rajadsa dan Marzuki Alie,” ujar Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ketidak diminta konfirmasinya terkait pemanggilan SBY oleh Bawaslu, di Jakarta, Selasa (14/7).
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Wirdyaningsih, pada Rabu 15Juli besok, berencana akan memanggil capres SBY dan tim suksesnya. Pemanggilan ini terkait dengan teleconference SBY dengan beberapa kepala daerah, sehari menjelang pelaksanaan pilpres 8 Juli lalu. Sejauh ini Bawaslu telah melayangkan surat pemanggilan kepada SBY dan juga tim suksesnya.
“Surat panggilan sudah kami layangkan hari ini. Jadwal klarifikasi dari mereka kami jadwalkan besok (Rabu 15 Juli 2009),” kata di Jakarta, Selasa
Pemanggilan capres incumbent ini terkait dengan laporan tim kampanye nasional capres Mega-Prabowo yang menduga SBY telah melakukan kampanye dimasa tenang dengan melakukan telewicara dengan beberapa kelapa daerah. Kubu pasangan capres nomor urut satu menilai bahwa apa yang dilakukan SBY adalah kampanye terselubung.(*z/rob)
Mega-Pro : IFES Miliki Data Strategis Negara
Jakarta, Kompas – Data yang dikelola The International Foundation for Electoral Systems merupakan data strategis negara. Data itu, antara lain, secara rinci dan cepat mengungkapkan potret nyata dinamika politik paling dasar.
Koordinator Bidang Informasi Teknologi Mega-Prabowo, Arif Wibowo, mengingatkan hal itu, Senin (13/7), terkait adanya pelibatan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) oleh KPU dalam penghitungan suara elektronik via SMS.
”Dalam konteks kepentingan asing, tentu data itu akan menjadi data sangat berharga untuk mengambil kebijakan luar negeri terhadap Indonesia karena mereka secara detail dan konkret serta cepat memperoleh potret nyata dinamika politik paling dasar,” paparnya.
Koordinator Senior Program IFES Anhar Jamal sebelumnya pernah menyatakan bahwa pihaknya hanya membantu KPU dalam pengadaan server dan teknisi. Server itu ditempatkan di Gedung Cyber.
Soal pengiriman informasi, pertama-tama, perolehan suara dari TPS masuk ke server di Gedung Cyber. Setelah dilakukan validasi, data dikirim ke KPU untuk ditampilkan di Tabulasi Nasional. Terkait tampilan dalam Tabulasi Nasional, yang mengetahui adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Arif juga yakin bahwa potret pemilu tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri negara asing terhadap kehidupan bangsa di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.
Hati-hati menuding
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru menuding adanya intervensi asing dalam pemilu.
”Kita harus hati-hati mengatakan ada intervensi asing. Pemilu 2004 yang berjalan baik juga dibantu IFES, UNDP (The United Nations Development Programme), JICA (Japan International Cooperation Agency). Tapi, semuanya tidak mengganggu kemandirian KPU,” tegasnya.
Menurut Anas, semua keputusan KPU telah berjalan sesuai perintah konstitusi dan undang-undang. Anas juga menegaskan, pihaknya setuju bahwa semua kekurangan harus menjadi pelajaran untuk perbaikan pemilu yang akan datang.
”Tapi, kami tidak setuju dengan kerja keras untuk mencari-cari kesalahan dan kambing hitam. Apalagi kalau semua digunakan sebagai stok alasan untuk tidak menerima hasil pemilu presiden dan mendeligitimasikannya,” tambahnya.
KPU bantah
Anggota KPU, Andi Nurpati, Senin, juga membantah intervensi pihak asing.
”Independensi KPU tidak bisa diukur dari situ. Lembaga asing membuat KPU tidak independen juga tidak benar. IFES bukan satu-satunya, masih ada UNDP dan Partnership yang juga membantu untuk sosialisasi dan simulasi,” tegas Andi.
Menurut Andi, semua bantuan program yang diterima oleh KPU sudah sesuai dengan undang-undang. Ia juga mengatakan, tidak hanya KPU yang menerima bantuan program dari lembaga asing, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu.
Sebelumnya, KPU menayangkan hasil hitung cepat melalui SMS yang dilakukan oleh IFES, Hasil hitung cepat itu ditayangkan selama dua hari sejak hari pemungutan suara, 8 Juli.
Tayangan hasil hitung cepat dihentikan pada Kamis (9/7) pukul 18.40 dengan perolehan suara total sebanyak 18.904.132. Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebanyak 5.402.076 (28,57 persen), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebanyak 11.658.098 (61,66 persen), dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 1.847.958 (9,77 persen).
Meski telah ditutup, situs yang menayangkan hitung cepat oleh IFES ini masih bisa diakses. Dalam situs beralamatkan http://tnp.kpu.go.id/pilpres200907/sms/static/ itu terdapat pernyataan yang berbunyi, ”Situs ini adalah Tabulasi Nasional milik KPU dengan menggunakan teknologi SMS untuk menayangkan hasil perhitungan dari KPPS.
Sebagai catatan, hanya KPPS yang telah terdaftar yang bisa berpartisipasi. Data dasar pada situs ini adalah bersifat sementara dan BUKAN hasil perhitungan resmi, mengingat perlu dilakukan proses verifikasi lebih lanjut. Data dasar yang sementara ini tidak mewakili hasil resmi Nasional. Dengan menggunakan situs ini, Anda berarti telah menerima dan memahami pernyataan (disclaimer) ini dan setuju untuk membebaskan dan tidak menuntut tanggung jawab KPU atas penyalahgunaan, penggunaan dan/atau penyebaran data/informasi ini.” (SUT/SIE)
Koordinator Bidang Informasi Teknologi Mega-Prabowo, Arif Wibowo, mengingatkan hal itu, Senin (13/7), terkait adanya pelibatan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) oleh KPU dalam penghitungan suara elektronik via SMS.
”Dalam konteks kepentingan asing, tentu data itu akan menjadi data sangat berharga untuk mengambil kebijakan luar negeri terhadap Indonesia karena mereka secara detail dan konkret serta cepat memperoleh potret nyata dinamika politik paling dasar,” paparnya.
Koordinator Senior Program IFES Anhar Jamal sebelumnya pernah menyatakan bahwa pihaknya hanya membantu KPU dalam pengadaan server dan teknisi. Server itu ditempatkan di Gedung Cyber.
Soal pengiriman informasi, pertama-tama, perolehan suara dari TPS masuk ke server di Gedung Cyber. Setelah dilakukan validasi, data dikirim ke KPU untuk ditampilkan di Tabulasi Nasional. Terkait tampilan dalam Tabulasi Nasional, yang mengetahui adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Arif juga yakin bahwa potret pemilu tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri negara asing terhadap kehidupan bangsa di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.
Hati-hati menuding
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru menuding adanya intervensi asing dalam pemilu.
”Kita harus hati-hati mengatakan ada intervensi asing. Pemilu 2004 yang berjalan baik juga dibantu IFES, UNDP (The United Nations Development Programme), JICA (Japan International Cooperation Agency). Tapi, semuanya tidak mengganggu kemandirian KPU,” tegasnya.
Menurut Anas, semua keputusan KPU telah berjalan sesuai perintah konstitusi dan undang-undang. Anas juga menegaskan, pihaknya setuju bahwa semua kekurangan harus menjadi pelajaran untuk perbaikan pemilu yang akan datang.
”Tapi, kami tidak setuju dengan kerja keras untuk mencari-cari kesalahan dan kambing hitam. Apalagi kalau semua digunakan sebagai stok alasan untuk tidak menerima hasil pemilu presiden dan mendeligitimasikannya,” tambahnya.
KPU bantah
Anggota KPU, Andi Nurpati, Senin, juga membantah intervensi pihak asing.
”Independensi KPU tidak bisa diukur dari situ. Lembaga asing membuat KPU tidak independen juga tidak benar. IFES bukan satu-satunya, masih ada UNDP dan Partnership yang juga membantu untuk sosialisasi dan simulasi,” tegas Andi.
Menurut Andi, semua bantuan program yang diterima oleh KPU sudah sesuai dengan undang-undang. Ia juga mengatakan, tidak hanya KPU yang menerima bantuan program dari lembaga asing, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu.
Sebelumnya, KPU menayangkan hasil hitung cepat melalui SMS yang dilakukan oleh IFES, Hasil hitung cepat itu ditayangkan selama dua hari sejak hari pemungutan suara, 8 Juli.
Tayangan hasil hitung cepat dihentikan pada Kamis (9/7) pukul 18.40 dengan perolehan suara total sebanyak 18.904.132. Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebanyak 5.402.076 (28,57 persen), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebanyak 11.658.098 (61,66 persen), dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 1.847.958 (9,77 persen).
Meski telah ditutup, situs yang menayangkan hitung cepat oleh IFES ini masih bisa diakses. Dalam situs beralamatkan http://tnp.kpu.go.id/pilpres200907/sms/static/ itu terdapat pernyataan yang berbunyi, ”Situs ini adalah Tabulasi Nasional milik KPU dengan menggunakan teknologi SMS untuk menayangkan hasil perhitungan dari KPPS.
Sebagai catatan, hanya KPPS yang telah terdaftar yang bisa berpartisipasi. Data dasar pada situs ini adalah bersifat sementara dan BUKAN hasil perhitungan resmi, mengingat perlu dilakukan proses verifikasi lebih lanjut. Data dasar yang sementara ini tidak mewakili hasil resmi Nasional. Dengan menggunakan situs ini, Anda berarti telah menerima dan memahami pernyataan (disclaimer) ini dan setuju untuk membebaskan dan tidak menuntut tanggung jawab KPU atas penyalahgunaan, penggunaan dan/atau penyebaran data/informasi ini.” (SUT/SIE)
Pemerintahan 2009-2014 Kader Golkar Siap Masuk Kabinet
Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta mengemukakan, kader Golkar karena kamampuannya siap masuk kabinet. Namun, soal kabinet, Andi memahami sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
”Kasihlah kewenangan dan kepercayaan kepada presiden terpilih nanti untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Ambillah orang-orang yang kira-kira punya kemampuan, jangan karena dia anggota partai politik,” ujar Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7).
Andi mengemukakan, menurut Golkar, siapa saja asal punya kemampuan silakan diambil dan ditempatkan di kabinet oleh presiden. Untuk pemilihan anggota kabinet, Andi berharap tidak diprioritaskan karena dia berasal dari partai politik tertentu, misalnya dari Golkar.
Karena pendekatannya kemampuan, menurut Andi, untuk bergabung ke kabinet, kader Golkar tidak perlu minta izin kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam sistem presidensial, menurut Andi, tidak ada oposisi.
”Sistem pemerintahan kita presidensial, tak ada oposisi. Kalau mau ada oposisi ya jadi parlementer, ada partai pemerintah, ada nonpemerintah,” ujarnya.
Andi menambahkan, prinsip Golkar untuk pembentukan kabinet ke depan adalah memasang orang-orang yang dipercaya presiden, dipilih sendiri oleh presiden, dan punya keahlian. ”Kalau kader Golkar ada yang diambil juga, itu hendaknya bukan karena Golkarnya, tetapi karena dia dipercaya dan mampu,” ungkapnya.
Kewenangan Presiden
Soal penyusunan kabinet, Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono yang juga Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan secara diplomatis, hal itu sama sekali belum dibahas oleh Presiden Yudhoyono. Meskipun menurut sejumlah lembaga survei pasangan SBY-Boediono dinyatakan menang dalam Pilpres 2009, SBY masih menunggu hasil resmi yang dihitung dan akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum.
”Sekarang, kan, masih ada kabinet, kok bikin kabinet lagi. Soal kabinet itu nanti kewenangan Presiden lah,” ujar Hatta.
Soal kabinet ini, seusai dinyatakan menang dalam Pilpres 2009 oleh hitung cepat sejumlah lembaga survei, SBY belum berbicara apa pun. Karena mandatnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai dengan hasil Pilpres 2004 sampai 20 Oktober 2009, SBY pertama-tama akan fokus menuntaskan mandat tersebut.
Namun, untuk penyusunan kabinet, seperti sinyal awal yang ditegaskan saat memilih Boediono sebagai calon wakil presiden, SBY hendak menegakkan sistem presidensial. Urusan kabinet akan menjadi hak prerogatifnya persis seperti ketika SBY memilih Boediono yang bukan representasi satu dari 24 partai politik mitra koalisi.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengemukakan, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden terpilih mempunyai otoritas untuk menyusun formasi kabinet. ”Siapa yang diangkat menjadi menteri, dari mana berangkatnya, termasuk dari partai apa saja, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya. (INU)
”Kasihlah kewenangan dan kepercayaan kepada presiden terpilih nanti untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Ambillah orang-orang yang kira-kira punya kemampuan, jangan karena dia anggota partai politik,” ujar Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7).
Andi mengemukakan, menurut Golkar, siapa saja asal punya kemampuan silakan diambil dan ditempatkan di kabinet oleh presiden. Untuk pemilihan anggota kabinet, Andi berharap tidak diprioritaskan karena dia berasal dari partai politik tertentu, misalnya dari Golkar.
Karena pendekatannya kemampuan, menurut Andi, untuk bergabung ke kabinet, kader Golkar tidak perlu minta izin kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam sistem presidensial, menurut Andi, tidak ada oposisi.
”Sistem pemerintahan kita presidensial, tak ada oposisi. Kalau mau ada oposisi ya jadi parlementer, ada partai pemerintah, ada nonpemerintah,” ujarnya.
Andi menambahkan, prinsip Golkar untuk pembentukan kabinet ke depan adalah memasang orang-orang yang dipercaya presiden, dipilih sendiri oleh presiden, dan punya keahlian. ”Kalau kader Golkar ada yang diambil juga, itu hendaknya bukan karena Golkarnya, tetapi karena dia dipercaya dan mampu,” ungkapnya.
Kewenangan Presiden
Soal penyusunan kabinet, Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono yang juga Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengemukakan secara diplomatis, hal itu sama sekali belum dibahas oleh Presiden Yudhoyono. Meskipun menurut sejumlah lembaga survei pasangan SBY-Boediono dinyatakan menang dalam Pilpres 2009, SBY masih menunggu hasil resmi yang dihitung dan akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum.
”Sekarang, kan, masih ada kabinet, kok bikin kabinet lagi. Soal kabinet itu nanti kewenangan Presiden lah,” ujar Hatta.
Soal kabinet ini, seusai dinyatakan menang dalam Pilpres 2009 oleh hitung cepat sejumlah lembaga survei, SBY belum berbicara apa pun. Karena mandatnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai dengan hasil Pilpres 2004 sampai 20 Oktober 2009, SBY pertama-tama akan fokus menuntaskan mandat tersebut.
Namun, untuk penyusunan kabinet, seperti sinyal awal yang ditegaskan saat memilih Boediono sebagai calon wakil presiden, SBY hendak menegakkan sistem presidensial. Urusan kabinet akan menjadi hak prerogatifnya persis seperti ketika SBY memilih Boediono yang bukan representasi satu dari 24 partai politik mitra koalisi.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengemukakan, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden terpilih mempunyai otoritas untuk menyusun formasi kabinet. ”Siapa yang diangkat menjadi menteri, dari mana berangkatnya, termasuk dari partai apa saja, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya. (INU)
Sunday, July 12, 2009
PD: Partai Koalisi Jangan Mendesak
MedanBisnis - Jakarta Partai Demokrat mengingatkan partai koalisi pendukung SBY-Boediono tidak mendesak SBY dalam penentuan siapa-siapa anggota kabinetnya lima tahun ke depan. PD memberi kebebasan sepenuhnya kepada SBY untuk memilih menterinya.
“Tentang kabinet baru, itu kewenangan penuh presiden terpilih. Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru, masanya belum tiba,” ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Minggu (12/7).
Menurut Anas, masih terlalu dini membicarakan siapa-siapa kaki-tangan pemerintahan SBY-Boediono. Mengenai komposisinya, Anas tidak membatasi baik kalangan akademisi, profesional, ataupun politisi.
“Siapa saja, dari kader partai atau non-partai, komposisinya dan kapan akan ditetapkan itu hak presiden, sekarang masih terlalu dini,” ujar Anas.
Untuk saat ini, Anas mengajak semua partai peserta koalisi pendukung SBY-Boediono untuk mendukung SBY dan JK menyelesaikan sisa waktu pemerintahan 2004-2009 yang tingga beberapa bulan lagi.
“Hasil pilpres belum ditetapkan. Masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, hampir 3,5 bulan. Lebih etis mendukung SBY-JK dan kabinetnya untuk menuntaskan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Apakah berarti partai koalisi tidak bisa meminta jatah menteri? “Sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif.
Mari menghormati kewenangan presiden terpilih,” tegasnya.Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua fraksinya di DPR-RI Mahfudz Siddiq mengaku telah mengajukan 8 nama calon menteri kepada SBY. Jumlah nama itu merupakan kontrak politik antara PKS dan SBY yang diteken sebelum pilpres 2009 digelar.
PKS sebagai salah satu partai anggota koalisi juga meminta jatah menteri. Partai yang didirikan Gus Dur ini berharap mendapat jatah 3 menteri.”Kita sejak awal sudah menyatakan koalisi dengan partai Demokrat. Ini menjadi catatan penting yang layak diperhitungkan untuk dapat jatah menteri,” ujar Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini.Dikatakan Helmy, jatah 3 menteri itu merupakan sesuatu yang wajar.
Sebab PKB sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak awal.
Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani Katjasungkana juga berharap jatah menteri dari PKB lebih banyak dari periode lalu. Namun, itu semua tergantung dari presiden terpilih.
Ia lalu menyebutkan sejumlah kader PKB yang dinilai layak menjadi menteri. Di antaranya, Muhaimin Iskandar (Ketum), Lukman Edy (Sekjen), dan Helmy. (dcn)
“Tentang kabinet baru, itu kewenangan penuh presiden terpilih. Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru, masanya belum tiba,” ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Minggu (12/7).
Menurut Anas, masih terlalu dini membicarakan siapa-siapa kaki-tangan pemerintahan SBY-Boediono. Mengenai komposisinya, Anas tidak membatasi baik kalangan akademisi, profesional, ataupun politisi.
“Siapa saja, dari kader partai atau non-partai, komposisinya dan kapan akan ditetapkan itu hak presiden, sekarang masih terlalu dini,” ujar Anas.
Untuk saat ini, Anas mengajak semua partai peserta koalisi pendukung SBY-Boediono untuk mendukung SBY dan JK menyelesaikan sisa waktu pemerintahan 2004-2009 yang tingga beberapa bulan lagi.
“Hasil pilpres belum ditetapkan. Masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, hampir 3,5 bulan. Lebih etis mendukung SBY-JK dan kabinetnya untuk menuntaskan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Apakah berarti partai koalisi tidak bisa meminta jatah menteri? “Sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif.
Mari menghormati kewenangan presiden terpilih,” tegasnya.Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua fraksinya di DPR-RI Mahfudz Siddiq mengaku telah mengajukan 8 nama calon menteri kepada SBY. Jumlah nama itu merupakan kontrak politik antara PKS dan SBY yang diteken sebelum pilpres 2009 digelar.
PKS sebagai salah satu partai anggota koalisi juga meminta jatah menteri. Partai yang didirikan Gus Dur ini berharap mendapat jatah 3 menteri.”Kita sejak awal sudah menyatakan koalisi dengan partai Demokrat. Ini menjadi catatan penting yang layak diperhitungkan untuk dapat jatah menteri,” ujar Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini.Dikatakan Helmy, jatah 3 menteri itu merupakan sesuatu yang wajar.
Sebab PKB sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak awal.
Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani Katjasungkana juga berharap jatah menteri dari PKB lebih banyak dari periode lalu. Namun, itu semua tergantung dari presiden terpilih.
Ia lalu menyebutkan sejumlah kader PKB yang dinilai layak menjadi menteri. Di antaranya, Muhaimin Iskandar (Ketum), Lukman Edy (Sekjen), dan Helmy. (dcn)
Anas: Jangan Tagih SBY soal Menteri
JAKARTA - SURYA- Partai Demokrat mengingatkan partai koalisi pendukung SBY-Boediono tidak mendesak SBY dalam penentuan anggota anggota kabinetnya lima tahun ke depan. PD memberi kebebasan sepenuhnya kepada SBY untuk memilih menterinya.
“Tentang kabinet baru, itu kewenangan penuh presiden terpilih. Kurang tepat
didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru, masanya belum tiba,” ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Minggu (12/7).
Menurut Anas, masih terlalu dini membicarakan pembantu SBY-Boediono. Mengenai komposisinya, Anas tidak membatasi baik kalangan akademisi, profesional, ataupun politisi. “Siapa saja, dari kader partai atau non partai, komposisinya dan kapan akan ditetapkan itu hak presiden, sekarang masih terlalu dini,” ujar Anas.
Untuk saat ini, Anas mengajak semua partai peserta koalisi pendukung SBY-Boediono untuk mendukung SBY dan JK menyelesaikan sisa waktu pemerintahan 2004-2009 yang tinngga beberapa bulan lagi.
“Hasil pilpres belum ditetapkan. Masa tugas kabinet yang skrg juga masih cukup lama, hampir 3,5 bulan. Lebih etis mendukung SBY-JK dan kabinetnya untuk menuntaskan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Apakah berarti partai koalisi tidak bisa meminta jatah menteri? “Sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif. Mari menghormati kewenangan presiden terpilih,” tegasnya.dtc
“Tentang kabinet baru, itu kewenangan penuh presiden terpilih. Kurang tepat
didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru, masanya belum tiba,” ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Minggu (12/7).
Menurut Anas, masih terlalu dini membicarakan pembantu SBY-Boediono. Mengenai komposisinya, Anas tidak membatasi baik kalangan akademisi, profesional, ataupun politisi. “Siapa saja, dari kader partai atau non partai, komposisinya dan kapan akan ditetapkan itu hak presiden, sekarang masih terlalu dini,” ujar Anas.
Untuk saat ini, Anas mengajak semua partai peserta koalisi pendukung SBY-Boediono untuk mendukung SBY dan JK menyelesaikan sisa waktu pemerintahan 2004-2009 yang tinngga beberapa bulan lagi.
“Hasil pilpres belum ditetapkan. Masa tugas kabinet yang skrg juga masih cukup lama, hampir 3,5 bulan. Lebih etis mendukung SBY-JK dan kabinetnya untuk menuntaskan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Apakah berarti partai koalisi tidak bisa meminta jatah menteri? “Sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif. Mari menghormati kewenangan presiden terpilih,” tegasnya.dtc
Saturday, July 11, 2009
PD Prioritaskan Partai Koalisi
JAKARTA (okezone.com) - Meski sinyal merapatnya Golkar ke kubu SBY-Boediono semakin kuat, Partai Demokrat mengaku tetap akan mengutamakan partai-partai koalisi pendukung SBY-Boediono di Pilpres lalu untuk menjalankan pemerintahan mendatang. Hal ini penting untuk merawat kekuatan mayoritas di parlemen.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya yang diterima okezone, Minggu (12/7/2009). Menurut Anas, modal dasar sebanyak 56 persen kursi di DPR sudah cukup lumayan untuk menjamin dukungan yang kuat kepada pemerintah.
"Tentu saja prioritas utama kami adalah menjaga kekompakan koalisi pengusung, sehingga bisa merawat kekuatan mayoritas di parlemen," ujar mantan Anggota KPU ini.
Anas menambahkan, perihal rencana mendekatnya Partai Golkar, ia menyerahkan sepenuhnya kepada SBY, apakah akan menarik ke dalam pemerintahan atau justru membiarkannya berada di luar dan menjadi oposisi. "Juga tergantung sikap politik Golkar sendiri," kata Anas.
Sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Partai Demokrat, posisi Partai Golkar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai, pilihan posisi partai Golkar akan mempengaruhi warna politik di Senayan. Kalau Golkar merapat, dukungan parlemen kepada pemerintah tentu akan semakin kuat. "Kalaupun (Golkar) memilih belajar menjadi oposisi, modal politik koalisi sekarang sudah relatif memadai," imbuhnya.
Terhadap dinamika di Golkar, Anas mengaku menghormati urusan dalam negeri partai lain. Partai Demokrat, katanya tidak ada kepentingan untuk ikut masuk dalam urusan internal partai berlambang beringin ini. "Jangankan untuk ikut main, untuk tepuk tangan di luar lapangan pun kami tidak berminat," pungkasnya. (nov)
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya yang diterima okezone, Minggu (12/7/2009). Menurut Anas, modal dasar sebanyak 56 persen kursi di DPR sudah cukup lumayan untuk menjamin dukungan yang kuat kepada pemerintah.
"Tentu saja prioritas utama kami adalah menjaga kekompakan koalisi pengusung, sehingga bisa merawat kekuatan mayoritas di parlemen," ujar mantan Anggota KPU ini.
Anas menambahkan, perihal rencana mendekatnya Partai Golkar, ia menyerahkan sepenuhnya kepada SBY, apakah akan menarik ke dalam pemerintahan atau justru membiarkannya berada di luar dan menjadi oposisi. "Juga tergantung sikap politik Golkar sendiri," kata Anas.
Sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Partai Demokrat, posisi Partai Golkar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai, pilihan posisi partai Golkar akan mempengaruhi warna politik di Senayan. Kalau Golkar merapat, dukungan parlemen kepada pemerintah tentu akan semakin kuat. "Kalaupun (Golkar) memilih belajar menjadi oposisi, modal politik koalisi sekarang sudah relatif memadai," imbuhnya.
Terhadap dinamika di Golkar, Anas mengaku menghormati urusan dalam negeri partai lain. Partai Demokrat, katanya tidak ada kepentingan untuk ikut masuk dalam urusan internal partai berlambang beringin ini. "Jangankan untuk ikut main, untuk tepuk tangan di luar lapangan pun kami tidak berminat," pungkasnya. (nov)
PD: Susunan Kabinet Baru Terserah SBY
INILAH.COM, Jakarta - Tarik menarik jatah menteri mendatang kian kencang. Meski demikian, Partai Demokrat mengingatkan pembentukan kabinet mendatang tetap sepenuhnya di tangan SBY sebagai presiden terpilih.
"Siapa saja, dari kader partai atau nonpartai, komposisinya, dan kapan akan ditetapkan, itu hak presiden," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu (11/7). Hal tersebut dikatakan Anas menanggapi berbagai komentar tentang format dan kualifikasi personal anggota kabinet berikutnya.
Sekarang ini, menurut mantan anggota KPU itu, belum saatnya memperbincangkan perihal pembagian jatah menteri. "Terlalu dini. Masalahnya, hasil pilpres saja belum ditetapkan," katanya.
Apalagi, lanjutnya, masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, yakni hampir 3,5 bulan lagi. Karena itu, lebih baik jika sisa pemerintahan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. "Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru. Masanya belum tiba," ujarnya.
Ketika disinggung apakah Demokrat ikut mempersiapkan sejumlah tokoh menjadi menteri, Anas mengaku pihaknya tidak membahas masalah tersebut. "Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Itu sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif. Kami menghormati kewenangan presiden terpilih itu," tegas Anas. [*/ton]
"Siapa saja, dari kader partai atau nonpartai, komposisinya, dan kapan akan ditetapkan, itu hak presiden," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu (11/7). Hal tersebut dikatakan Anas menanggapi berbagai komentar tentang format dan kualifikasi personal anggota kabinet berikutnya.
Sekarang ini, menurut mantan anggota KPU itu, belum saatnya memperbincangkan perihal pembagian jatah menteri. "Terlalu dini. Masalahnya, hasil pilpres saja belum ditetapkan," katanya.
Apalagi, lanjutnya, masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, yakni hampir 3,5 bulan lagi. Karena itu, lebih baik jika sisa pemerintahan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. "Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru. Masanya belum tiba," ujarnya.
Ketika disinggung apakah Demokrat ikut mempersiapkan sejumlah tokoh menjadi menteri, Anas mengaku pihaknya tidak membahas masalah tersebut. "Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Itu sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif. Kami menghormati kewenangan presiden terpilih itu," tegas Anas. [*/ton]
Harus Lebih Banyak Profesional di Kabinet
JAKARTA (korantempo.com) -- Menanggapi permintaan jatah menteri dari partai-partai koalisi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan soal jatah menteri dalam kabinet mendatang merupakan kewenangan presiden terpilih.
"Itu kewenangan presiden terpilih. Kami yakin SBY akan menyusun formasi kabinet dengan mempertimbangkan semua faktor," ujar Anas melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin.
Beberapa faktor yang akan menjadi bahan pertimbangan, kata Anas, adalah soliditas, kecakapan, representasi, kerja sama tim, serta kecakapan lain, seperti kemampuan akademis dan personal. "Semua demi kerja-kerja pemerintahan yang makin mampu menunaikan visi, misi, dan program aksi yang sudah ditawarkan ke publik," kata Anas.
Mengenai keinginan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan tambahan jatah menteri dalam kabinet mendatang, Anas mengatakan, "Kami juga yakin bahwa PKS akan menghormati kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet."
Partai Kebangkitan Bangsa juga menyerahkan pembagian jatah kursi dalam kabinet kepada presiden terpilih. Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Abdul Kadir Karding, partainya tidak akan meminta jatah kursi kepada pasangan yang menang. "Kami serahkan sepenuhnya, karena beliaulah (SBY) yang berwenang memilih para pembantu-pembantunya," kata Karding di Semarang kemarin.
Yang terpenting, kata Karding, SBY harus memilih orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, sebagian besar kursi kabinet mendatang sebaiknya diisi oleh kalangan profesional ketimbang politikus.
Dia mengatakan pemerintahan presiden terpilih akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Namun, dia mengakui susunan kabinet yang demikian akan mendapat tekanan dari parlemen. "Tapi, kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif. Peluang direcoki Senayan tetap sama," kata Syamsuddin saat dihubungi Tempo kemarin.
Ia menambahkan, kalangan profesional harus mengisi pos-pos penting dan membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, dan pekerjaan umum. Namun, kata dia, kalangan partai biasanya juga membidik pos-pos penting itu. "Itu tergantung SBY."
SBY, kata dia, juga tak bisa mengabaikan partai-partai pendukungnya. Apalagi basis politik SBY sebenarnya masih lemah.
Pengamat politik Arbi Sanit berpendapat partai-partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang tidak lolos parliamentary threshold tak pantas mendapat jatah di kabinet. "Ya, paling tidak mereka (partai kecil) dapat dukungan ketika pilkada atau jatah di komisaris BUMN," ujar Arbi Sanit saat dihubungi kemarin.
Dalam pemilihan presiden lalu, pasangan SBY-Boediono didukung 23 partai peserta pemilu legislatif. Dari ke-23 partai tersebut, hanya PKS, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang lolos parliamentary threshold.
Menurut Arbi, kelima partai besar tersebut berhak mendapat posisi di kabinet. Komposisinya bisa dilihat dari proporsi kemenangan di pemilu legislatif. Namun, kata dia, pertimbangan utamanya tetap profesionalitas tiap calon menteri. "Demokrat boleh dapat jatah terbanyak, tapi ada nggak kandidat yang berkualitas," kata Arbi. AGOENG WIJAYA | WAHYUANA | DIANING SARI | ROFIUDDIN
"Itu kewenangan presiden terpilih. Kami yakin SBY akan menyusun formasi kabinet dengan mempertimbangkan semua faktor," ujar Anas melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin.
Beberapa faktor yang akan menjadi bahan pertimbangan, kata Anas, adalah soliditas, kecakapan, representasi, kerja sama tim, serta kecakapan lain, seperti kemampuan akademis dan personal. "Semua demi kerja-kerja pemerintahan yang makin mampu menunaikan visi, misi, dan program aksi yang sudah ditawarkan ke publik," kata Anas.
Mengenai keinginan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan tambahan jatah menteri dalam kabinet mendatang, Anas mengatakan, "Kami juga yakin bahwa PKS akan menghormati kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet."
Partai Kebangkitan Bangsa juga menyerahkan pembagian jatah kursi dalam kabinet kepada presiden terpilih. Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Abdul Kadir Karding, partainya tidak akan meminta jatah kursi kepada pasangan yang menang. "Kami serahkan sepenuhnya, karena beliaulah (SBY) yang berwenang memilih para pembantu-pembantunya," kata Karding di Semarang kemarin.
Yang terpenting, kata Karding, SBY harus memilih orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, sebagian besar kursi kabinet mendatang sebaiknya diisi oleh kalangan profesional ketimbang politikus.
Dia mengatakan pemerintahan presiden terpilih akan bekerja lebih efektif jika banyak diisi kalangan profesional. Namun, dia mengakui susunan kabinet yang demikian akan mendapat tekanan dari parlemen. "Tapi, kalau banyak diisi politikus, kabinet itu tidak akan pernah bisa efektif. Peluang direcoki Senayan tetap sama," kata Syamsuddin saat dihubungi Tempo kemarin.
Ia menambahkan, kalangan profesional harus mengisi pos-pos penting dan membutuhkan keahlian, seperti perekonomian, pertanian, dan pekerjaan umum. Namun, kata dia, kalangan partai biasanya juga membidik pos-pos penting itu. "Itu tergantung SBY."
SBY, kata dia, juga tak bisa mengabaikan partai-partai pendukungnya. Apalagi basis politik SBY sebenarnya masih lemah.
Pengamat politik Arbi Sanit berpendapat partai-partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang tidak lolos parliamentary threshold tak pantas mendapat jatah di kabinet. "Ya, paling tidak mereka (partai kecil) dapat dukungan ketika pilkada atau jatah di komisaris BUMN," ujar Arbi Sanit saat dihubungi kemarin.
Dalam pemilihan presiden lalu, pasangan SBY-Boediono didukung 23 partai peserta pemilu legislatif. Dari ke-23 partai tersebut, hanya PKS, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang lolos parliamentary threshold.
Menurut Arbi, kelima partai besar tersebut berhak mendapat posisi di kabinet. Komposisinya bisa dilihat dari proporsi kemenangan di pemilu legislatif. Namun, kata dia, pertimbangan utamanya tetap profesionalitas tiap calon menteri. "Demokrat boleh dapat jatah terbanyak, tapi ada nggak kandidat yang berkualitas," kata Arbi. AGOENG WIJAYA | WAHYUANA | DIANING SARI | ROFIUDDIN
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
