Thursday, September 2, 2010

Anas: Bicara Pemakzulan SBY, Try Salah Musim

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan munculnya pernyataan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang menyarankan supaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilengserkan sebelum msa jabatannya berakhir. Pernyataan itu dinilai Anas merupakan kemunduran.

"Para senior seharusnya berpikir konstruktif, arif dan bijak. Pengalamannya di masa lampau diorientasikan untuk perbaikan-perbaikan kehidupan kebangsaan ke depan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Sabtu, 28 Agustus 2010.

Anas menilai dorongan pemakzulan itu tidak tepat. Selain itu, juga tidak memiliki urgensi dan argumentasi yang mapan.

"Bicara pemakzulan sekarang ini salah musim. Apalagi kalau dikaitkan dengan mimpi untuk kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen. Sungguh kemunduran yang nyata," kata Anas.

Anas berpandangan bangsa ini harus berpikir ke depan dengan terus-menerus melakukan perbaikan, bukan justru berupaya kembali ke masa lalu yang terbukti sudah pernah gagal.

Usai bertemu Ketua MPR Taufiq Kiemas pada Rabu, 25 Agustus lalu, Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno menyatakan risau karena melihat ada banyak pejabat yang memperkaya diri dan terjadinya kesenjangan sosial yang luar biasa. Untuk itu ia minta supaya MPR mendesak Presiden agar kembali ke UUD 1945 versi sebelum diamandemen.

"Jika tidak dilaksanakan, maka Presiden bisa dipanggil sampai dua kali. Dan jika juga tidak dilaksanakan, maka MPR bisa bersepakat untuk menggelar Sidang Istimewa MPR RI untuk melengserkan presiden," kata Try yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri. (kd)

Jika Golkar Interpelasi, Ibarat Bertanya pada Diri Sendiri

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi. Sebab, interpelasi untuk menjelaskan masalah sesungguhnya. Pernyataan pria yang biasa dipanggil Ical tersebut dianggap mengganggu logika politik.

"Partai koalisi pemerintah lazimnya tidak bertanya kepada pemerintah. Itu sama dengan bertanya pada dirinya sendiri. Apalagi Ketua Partai Golkar adalah Ketua Harian Setgab," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (1/9/2010) dini hari.


Anas menjelaskan, jika ada partai koalisi pemerintah yang mengajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya: adakah udang di balik batu? "Soal hubungan Indonesia-Malaysia, meminta penjelasan Menko Polhukam dan Menlu di DPR adalah jalan terbaik," imbuh mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.

Jika masih ada yang kurang dari penjelasan Menlu dan Menko Polhukam, sambung Anas, bisa diperdalam kembali. Selebihnya adalah mendorong percepatan solusi substantif dan mendasar, yakni segera menuntaskan perundingan batas laut Indonesia-Malaysia.

"berjiran (bertetangga) memang harus jelas batas teritorialnya," katanya.

Oleh karena itu, Anas merasa ragu jika Golkar akan mengajukan interpelasi. Bukan saja karena Golkar adalah partai koalisi pemerintah, tetapi juga karena Golkar tidak akan mau merusak rasionalitas politiknya.

"Bertanya pada diri sendiri agak mengganggu logika politik," sindir Anas.

(anw/anw)

Anas: Bicara Pemakzulan SBY, Try Salah Musim

Anas: Bicara Pemakzulan SBY, Try Salah Musim VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan munculnya pernyataan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang menyarankan supaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilengserkan sebelum msa jabatannya berakhir. Pernyataan itu dinilai Anas merupakan kemunduran. "Para senior seharusnya berpikir konstruktif, arif dan bijak. Pengalamannya di masa lampau diorientasikan untuk perbaikan-perbaikan kehidupan kebangsaan ke depan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Sabtu, 28 Agustus 2010. Anas menilai dorongan pemakzulan itu tidak tepat. Selain itu, juga tidak memiliki urgensi dan argumentasi yang mapan. "Bicara pemakzulan sekarang ini salah musim. Apalagi kalau dikaitkan dengan mimpi untuk kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen. Sungguh kemunduran yang nyata," kata Anas. Anas berpandangan bangsa ini harus berpikir ke depan dengan terus-menerus melakukan perbaikan, bukan justru berupaya kembali ke masa lalu yang terbukti sudah pernah gagal. Usai bertemu Ketua MPR Taufiq Kiemas pada Rabu, 25 Agustus lalu, Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno menyatakan risau karena melihat ada banyak pejabat yang memperkaya diri dan terjadinya kesenjangan sosial yang luar biasa. Untuk itu ia minta supaya MPR mendesak Presiden agar kembali ke UUD 1945 versi sebelum diamandemen. "Jika tidak dilaksanakan, maka Presiden bisa dipanggil sampai dua kali. Dan jika juga tidak dilaksanakan, maka MPR bisa bersepakat untuk menggelar Sidang Istimewa MPR RI untuk melengserkan presiden," kata Try yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri. (kd)

Jika Golkar Interpelasi, Ibarat Bertanya pada Diri Sendiri

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi. Sebab, interpelasi untuk menjelaskan masalah sesungguhnya. Pernyataan pria yang biasa dipanggil Ical tersebut dianggap mengganggu logika politik.

"Partai koalisi pemerintah lazimnya tidak bertanya kepada pemerintah. Itu sama dengan bertanya pada dirinya sendiri. Apalagi Ketua Partai Golkar adalah Ketua Harian Setgab," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (1/9/2010) dini hari.


Anas menjelaskan, jika ada partai koalisi pemerintah yang mengajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya: adakah udang di balik batu? "Soal hubungan Indonesia-Malaysia, meminta penjelasan Menko Polhukam dan Menlu di DPR adalah jalan terbaik," imbuh mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.

Jika masih ada yang kurang dari penjelasan Menlu dan Menko Polhukam, sambung Anas, bisa diperdalam kembali. Selebihnya adalah mendorong percepatan solusi substantif dan mendasar, yakni segera menuntaskan perundingan batas laut Indonesia-Malaysia.

"berjiran (bertetangga) memang harus jelas batas teritorialnya," katanya.

Oleh karena itu, Anas merasa ragu jika Golkar akan mengajukan interpelasi. Bukan saja karena Golkar adalah partai koalisi pemerintah, tetapi juga karena Golkar tidak akan mau merusak rasionalitas politiknya.

"Bertanya pada diri sendiri agak mengganggu logika politik," sindir Anas.

(anw/anw)