JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada semua pihak tidak menggunakan kekerasan gaya orde baru. Terhadap kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, Anas meminta agar Polri segera mengungkap pelakunya.
"Tradisi lama teror dan kekerasan pada aktivis harus dikubur. Ini perlu kesigapan aparat untuk segera menyelesaikannya agar tidak jadi teka-teki dan menyebarkan rumor," kata Anas di Jakarta, Minggu (11/7) malam.
Anas menilai perhatian Presiden SBY yang mengunjungi Tama di rumah sakit merupakan bentuk komitmen atas upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap aktivis.
"Perhatian presiden itu simbol beliau bukan saja berkomitmen besar pada pemberantasan korupsi tapi juga agar para aktivis mendapat perlindungan. Itu harus jadi catatan penting," imbuhya.
Meski mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa Tama, namun Anas menilai belum perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap aktivis. "Kalau begitu nanti ada undang-undang perlindungan politisi dan yang khusus lainnya. Yang penting setiap aktivis bisa berekspresi," tegasnya.
Wednesday, July 14, 2010
Anas minta tradisi teror aktivis dikubur
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada semua pihak tidak menggunakan kekerasan gaya orde baru. Terhadap kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, Anas meminta agar Polri segera mengungkap pelakunya. | |
"Perhatian presiden itu simbol beliau bukan saja berkomitmen besar pada pemberantasan korupsi tapi juga agar para aktivis mendapat perlindungan. Itu harus jadi catatan penting," imbuhya. | |
Monday, July 5, 2010
Anas: Pemilu 2014 Idealnya Diikuti 5-7 Partai Politik
TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, pemilu 2014 idealnya hanya diikuti hanya 5-7 partai saja. Ia menilai ide penyederhanaan partai politik menjadi dua sangat mustahil dilakukan di Indonesia. Sebab pluralisme politik di Indonesia juga hatus disalurkan melalui partai politik. “Idealnya 5 partai politik. Kalau hanya dua saja, itu mustahil. Bahkan sampai kiamat juga agak susah,” kata Anas, Minggu (4/7) malam.
Mengenai ide Amien Rais yang menyarankan sebaiknya pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik yang nasionalis religius dan religius nasionalis, ia menyatakan, gagasan itu sangat idealis. Tetapi untuk 2014, tidak realistis. Kalau di Indonesia ada 5 sampai 7 partai yang kuat, kata Ans, itu sudah cukup sederhana.
Ia menambahkan, ada dilema antara pengaturan yang relatif ketat menuju penyederhanaan dengan ide kebebasan berserikat. Kalau ide penyederhanaan partai terlalu keras, itu juga akan dikritik keras. Kalau sistem kepartaian berkembang dengan selera pasar, maka efektivitas sistem pemerintah presidensiil dapat tantangan yang serius.
Menurut Anas, harus dicari ramuan formula yang pas untuk penyederhanaan kepartaian sebagai salah satu landasan pemerintahan presidensiil yang stabil. “Logika pasar harus dipakai, logika pasal juga harus dipakai. Ramuan itu harus dicari setiap lima tahun untuk menjadi payung penyelenggaraan pemilu untuk pengaturan partai politik dan pemilihan presiden,” kata Anas.
Soal konfederasi partai politik yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Anas mengatakan, itu merupakan ide internal PAN untuk mengantisipasi pemilu 2014. Tetapi ide itu tidak realistis jika konfederasi partai politik dengan menggandeng partai yang sudah lolos parliamentary threshold (PT).
Jika partai yang yang sudah lolos kemudian menggandeng partai kecil, itu bisa dimungkinkan. “Kalau pemilu kemarin batasannya 2,5 persen, mendatang mungkin PT nya dinaikkan menjadi 4-5 persen,” kata dia.
MUH SYAIFULLAH
Mengenai ide Amien Rais yang menyarankan sebaiknya pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik yang nasionalis religius dan religius nasionalis, ia menyatakan, gagasan itu sangat idealis. Tetapi untuk 2014, tidak realistis. Kalau di Indonesia ada 5 sampai 7 partai yang kuat, kata Ans, itu sudah cukup sederhana.
Ia menambahkan, ada dilema antara pengaturan yang relatif ketat menuju penyederhanaan dengan ide kebebasan berserikat. Kalau ide penyederhanaan partai terlalu keras, itu juga akan dikritik keras. Kalau sistem kepartaian berkembang dengan selera pasar, maka efektivitas sistem pemerintah presidensiil dapat tantangan yang serius.
Menurut Anas, harus dicari ramuan formula yang pas untuk penyederhanaan kepartaian sebagai salah satu landasan pemerintahan presidensiil yang stabil. “Logika pasar harus dipakai, logika pasal juga harus dipakai. Ramuan itu harus dicari setiap lima tahun untuk menjadi payung penyelenggaraan pemilu untuk pengaturan partai politik dan pemilihan presiden,” kata Anas.
Soal konfederasi partai politik yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Anas mengatakan, itu merupakan ide internal PAN untuk mengantisipasi pemilu 2014. Tetapi ide itu tidak realistis jika konfederasi partai politik dengan menggandeng partai yang sudah lolos parliamentary threshold (PT).
Jika partai yang yang sudah lolos kemudian menggandeng partai kecil, itu bisa dimungkinkan. “Kalau pemilu kemarin batasannya 2,5 persen, mendatang mungkin PT nya dinaikkan menjadi 4-5 persen,” kata dia.
MUH SYAIFULLAH
Saturday, July 3, 2010
Demokrat tak khawatir pendekatan Golkar ke partai kecil dan ormas
Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku partainya tidak khawatir dengan langkah Golkar yang berusaha mendekati partai kecil dan ormas partai tertentu seperti Parmusi dan PP Muhammadiyah.
"Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Demokrat? Sebagai langkah dan usaha politik, apa yang dilakukan Golkar sah-sah saja,"ujar Anas usai menghadiri pembukaan Muktamar dan Milad Muhammadiyah ke-64 di Yogyakarta, Sabtu (3/7).
Mantan Ketua PB HMI itu menegaskan, Demokrat masih belum memprioritaskan diri untuk menarik ormas atau partai kecil untuk bergabung. Prioritas partai ini adalah melakukan konsolidasi internal sesuai Kongres II lalu. Konsolidasi internal ini dilakukan bersamaan dengan membangun komunikasi politik yang baik, tepat, dan intensif dengan masyarakat.
"Komunikasi ini terus kami bangun agar kami tahu apa hal-hal penting bagi mereka dan bagaimana cara kami memperjuangkan hal-hal penting itu. Itu semua agar rakyat makin nyaman berhubungan dengan kita," paparnya.
Dengan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, Demokrat tidak takut bahwa langkah Golkar itu akan membuat Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2014 nanti. "Suara atau kemenangan politik itu kan ditentukan oleh selera politik rakyat," jelas Anas.
Seperti diketahui, partai Golkar mulai mendekati partai-partai kecil dan sejumlah ormas dari partai tertentu. Sebut saja PP Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Bintang Reformasi (PBR).
Bergabungnya PBR ke Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena tinggal memutuskan format yang tepat untuk penggabungan itu.
(haz)
"Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Demokrat? Sebagai langkah dan usaha politik, apa yang dilakukan Golkar sah-sah saja,"ujar Anas usai menghadiri pembukaan Muktamar dan Milad Muhammadiyah ke-64 di Yogyakarta, Sabtu (3/7).
Mantan Ketua PB HMI itu menegaskan, Demokrat masih belum memprioritaskan diri untuk menarik ormas atau partai kecil untuk bergabung. Prioritas partai ini adalah melakukan konsolidasi internal sesuai Kongres II lalu. Konsolidasi internal ini dilakukan bersamaan dengan membangun komunikasi politik yang baik, tepat, dan intensif dengan masyarakat.
"Komunikasi ini terus kami bangun agar kami tahu apa hal-hal penting bagi mereka dan bagaimana cara kami memperjuangkan hal-hal penting itu. Itu semua agar rakyat makin nyaman berhubungan dengan kita," paparnya.
Dengan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, Demokrat tidak takut bahwa langkah Golkar itu akan membuat Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2014 nanti. "Suara atau kemenangan politik itu kan ditentukan oleh selera politik rakyat," jelas Anas.
Seperti diketahui, partai Golkar mulai mendekati partai-partai kecil dan sejumlah ormas dari partai tertentu. Sebut saja PP Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Bintang Reformasi (PBR).
Bergabungnya PBR ke Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena tinggal memutuskan format yang tepat untuk penggabungan itu.
(haz)
Anas: Butuh Sinergi Antar Parpol
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas urbaningrum mengemukakan bahwa spirit yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memiliki kesamaan dengan SBY.
“Yang disampaikan Pak Din dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono spiritnya sama, yakni bagaimana melanjutkan kerja-kerja Muhammadiyah sebagai kekuatan pembaharuan di Indonesia.
Jadi, bukan pemikiran dan tradisi keagamaan saja, melainkan juga pencerahan kebudayaan dalam rangka membangun tradisi berpikir yang maju dan modern,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.
Dia mengatakan partai tidak bisa bekerja sendiri karena yang sehari-hari berkomunikasi dengan umatnya adalah ormas. “Jadi, ke depan saya kira harus ada pola sinergi dan kerja sama antara parpol, ormas dan pemerintah sehingga makin efektif,” katanya.(*a/z)
“Yang disampaikan Pak Din dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono spiritnya sama, yakni bagaimana melanjutkan kerja-kerja Muhammadiyah sebagai kekuatan pembaharuan di Indonesia.
Jadi, bukan pemikiran dan tradisi keagamaan saja, melainkan juga pencerahan kebudayaan dalam rangka membangun tradisi berpikir yang maju dan modern,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.
Dia mengatakan partai tidak bisa bekerja sendiri karena yang sehari-hari berkomunikasi dengan umatnya adalah ormas. “Jadi, ke depan saya kira harus ada pola sinergi dan kerja sama antara parpol, ormas dan pemerintah sehingga makin efektif,” katanya.(*a/z)
Demokrat tak khawatir pendekatan Golkar ke partai kecil dan ormas
Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku partainya tidak khawatir dengan langkah Golkar yang berusaha mendekati partai kecil dan ormas partai tertentu seperti Parmusi dan PP Muhammadiyah.
"Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Demokrat? Sebagai langkah dan usaha politik, apa yang dilakukan Golkar sah-sah saja,"ujar Anas usai menghadiri pembukaan Muktamar dan Milad Muhammadiyah ke-64 di Yogyakarta, Sabtu (3/7).
Mantan Ketua PB HMI itu menegaskan, Demokrat masih belum memprioritaskan diri untuk menarik ormas atau partai kecil untuk bergabung. Prioritas partai ini adalah melakukan konsolidasi internal sesuai Kongres II lalu. Konsolidasi internal ini dilakukan bersamaan dengan membangun komunikasi politik yang baik, tepat, dan intensif dengan masyarakat.
"Komunikasi ini terus kami bangun agar kami tahu apa hal-hal penting bagi mereka dan bagaimana cara kami memperjuangkan hal-hal penting itu. Itu semua agar rakyat makin nyaman berhubungan dengan kita," paparnya.
Dengan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, Demokrat tidak takut bahwa langkah Golkar itu akan membuat Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2014 nanti. "Suara atau kemenangan politik itu kan ditentukan oleh selera politik rakyat," jelas Anas.
Seperti diketahui, partai Golkar mulai mendekati partai-partai kecil dan sejumlah ormas dari partai tertentu. Sebut saja PP Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Bintang Reformasi (PBR).
Bergabungnya PBR ke Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena tinggal memutuskan format yang tepat untuk penggabungan itu.
(haz)
Tuesday, June 22, 2010
Beri Deadline Mundur Hari Ini, Anas Minta Nurpati Tidak Ngantor di KPU
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi tenggat waktu sampai hari ini kepada Andi Nurpati untuk segera mengundurkan diri dari KPU. Ia meminta Nurpati tidak terlalu memusingkan soal Surat Keputusan (SK) pengunduran diri yang belum dikeluarkan KPU.
"Sebenarnya nggak perlu pakai SK seperti itu, sebab kemarin kan sudah diumumkan secara resmi. Kita kan tidak main-main dalam membuat pengumuman," kata Anas melalui sambungan telepon, Rabu (23/6/2010).
Namun demikian, kata Anas, SK itu tetap perlu diberikan kemudian sebagai bukti administrasi. "Kalau masalah administrasi di sana (KPU), tentu itu di luar otoritas Bu Nurpati," kata Anas.
Anas juga meminta Nurpati tidak mengantor lagi di KPU karena sudah nonaktif di lembaga penyelenggara pemilu itu. "Jangan ngantor lagi di KPU, kalau sudah tidak aktif di KPU. Kalau sudah tidak aktif, jangan mengerjakan tugas dan terlibat dalam pekerjaan KPU," pinta Anas.
(lrn/anw)
"Sebenarnya nggak perlu pakai SK seperti itu, sebab kemarin kan sudah diumumkan secara resmi. Kita kan tidak main-main dalam membuat pengumuman," kata Anas melalui sambungan telepon, Rabu (23/6/2010).
Namun demikian, kata Anas, SK itu tetap perlu diberikan kemudian sebagai bukti administrasi. "Kalau masalah administrasi di sana (KPU), tentu itu di luar otoritas Bu Nurpati," kata Anas.
Anas juga meminta Nurpati tidak mengantor lagi di KPU karena sudah nonaktif di lembaga penyelenggara pemilu itu. "Jangan ngantor lagi di KPU, kalau sudah tidak aktif di KPU. Kalau sudah tidak aktif, jangan mengerjakan tugas dan terlibat dalam pekerjaan KPU," pinta Anas.
(lrn/anw)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
