JAKARTA (RP) - Survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) yang menempatkan Anas Urbaningrum (AU) favorit sebagai ketua umum Partai Demokrat benar adanya. Salah satu ketua DPC, Tridianto memastikan dirinya telah dihubungi tenaga surveyor LP3ES untuk mencari tahu tentang calon ketua umum Demokrat.
"Benar sekali, kami telah telah diwawancarai oleh LP3ES. Saat itu saya beserta sekretaris DPC menyatakan AU (Anas Urbaingrum, red) layak untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat berikutnya,’’ kata Ketua DPC Cilacap Tridianto, kepada JPNN, di Jakarta, Sabtu (10/4).
Menurut Tridianto, dalam survei LP3ES itu sangat jelas menunjukkan elektabilitas AU jauh melebihi MA dan AM.
Terlebih lagi dukungan 30 DPC yang tergabung di forum ketua DPC PD se Jawa Tengah. ‘’Kami, dalam Forum Ketua DPC solid untuk AU. Itu yang kami nyatakan dalam survei LP3ES,’’ ungkapnya.
Dukungan ini pun, lanjut Tridianto, tidak akan berubah. Ahad (11/4) akan disampaikan secara tertulis saat deklarasi dukung AU pada di kawasan Candi Borobudur. ‘’DPC yang berada di Provinsi Jateng dan DIY akan bersama-sama melakukan deklarasi dukung AU. Itu semua bukti bahwa AU menang berdasarkan survei dan ril di lapangan,’’ imbuhnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua DPC Blitar, Jawa Timur, Heru Suharyanto. Heru menegaskan survei LP3ES benar menunjukkan realitas dukungan grass root terhadap AU. Menurut Heru, beberapa rekan-rekannya sesama pengurus DPD dan DPC di Jawa Timur menyatakan yang sama, bahwa untuk di Jawa Timur, AU unggul 95 persen.
‘’Meskipun LP3ES dalam surveinya tidak menjelaskan peta dukungan per wilayah, namun saya yakin, lembaga survei itu mempunyai data bahwa Jatim siap memenangkan AU,’’ ucapnya yakin.
Menurut Heru, dasar kecenderungan DPD dan 38 DPC di Jatim untuk memilih AU karena hubungan persaudaraan sebagai satu kampung. ‘’AU itu besar di Jatim, dia lolos ke DPR karena memiliki suara yang maksimal di dapil Jatim 6. Jadi kami juga akan siap mengantarkan beliau untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat ke depannya,’’ terangnya.
Selain itu, AU juga dianggap telah banyak membantu perkembangan Partai Demokrat di Jatim. ‘’Pak Anas itu ringan tangan membantu pendanaan kepada DPC dalam kegiatan perkembangan partai. Teman-teman sendiri menganggap Bang Anas adalah kader potensial yang dimiliki oleh Jawa Timur, setelah Pak SBY,’’ imbuhnya.
Di luar Pulau Jawa, kebenaran atas survei LP3ES juga diakui oleh Ketua DPC Demokrat Puncak Jaya, Asis Matdoan. Menurut dia, dari 30 suara di Papua, yakni 29 DPC dan 1 suara DPD, dimungkinkan besar akan mengarah pada AU. Yakni dianggap sebagai sosok kader muda Partai Demokrat yang memiliki kualitas mumpuni sebagai seorang pemimpin.
‘’Kami dari provinsi yang terjauh di wilayah timur Indonesia berharap supaya PD ke depan menjadi baik dan lebih baik lagi. Harapan itu ada di tangan AU, dan kami pernah nyatakan hal itu pada salah satu lembaga survei,’’ ujarnya.(dil/jpnn)
Showing posts with label PARTAI DEMOKRAT.. Show all posts
Showing posts with label PARTAI DEMOKRAT.. Show all posts
Sunday, April 11, 2010
Saturday, April 10, 2010
PD Kabupaten Solok : Anas Pantas Pimpin Demokrat
Solok,(ANTARA)- Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, Asrul Tanjung, mengatakan, ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Anas Urbaningrum sangat pantas memimpin Partai pemenang pemilu 2009 ini." Anas memiliki segala syarat untuk dipilih sebagai orang nomor satu di Demokrat. Saya yakin, di tangan dia, Demokrat akan semakin maju,"katanya.
Khusus untuk Sumatera Barat, wakil ketua DPRD Kabupaten Solok ini, optimis, suara untuk Anas akan bulat.
"Setidaknya, 70 persen suara daerah di Sumbar, akan diberikan kepada Anas Urbaningrum," katanya optimis.
Dalam kaca mata politik, kata Asrul, Anas pun telah mampu menunjukkan segala kelebihannya.
" Di mata seorang Anas Urbaningrum, tidak ada musuh dalam berpolitik. Inilah menurut saya yang akan menjadi kartu truf Anas Urbaningrum, "katanya mengakhiri. (*/tdy)
Khusus untuk Sumatera Barat, wakil ketua DPRD Kabupaten Solok ini, optimis, suara untuk Anas akan bulat.
"Setidaknya, 70 persen suara daerah di Sumbar, akan diberikan kepada Anas Urbaningrum," katanya optimis.
Dalam kaca mata politik, kata Asrul, Anas pun telah mampu menunjukkan segala kelebihannya.
" Di mata seorang Anas Urbaningrum, tidak ada musuh dalam berpolitik. Inilah menurut saya yang akan menjadi kartu truf Anas Urbaningrum, "katanya mengakhiri. (*/tdy)
Anas Urbaningrum SBY Guru Politik Saya
KANDIDAT ketua umum Demokrat, Anas Urbaningrum menjemput Presiden SBY di Bandara Halim Perda-nakusumah, kemarin. Presiden dan rombongan, baru pulang dari Hanoi Vietnam, untuk menghadiri KTT Asean
ke-16.
Selain Anas, sejumlah pejabat negara lainnya juga menjemput Presiden. Namun, kehadiran Anas tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi wartawan. Soalnya, tak biasanya, Anas ada dalam rombongan yang menjemput kedatangan Presiden dari kunjungan luar negeri. Apakah ini ada kaitannya dengan permohonan restu untuk maju sebagai ketum demokrat? Ketua Fraksi Demokrat
di DPR itu cuma senyum. "Tidak (minta restu)," kata bekas ketua PU I IMI ini. Kepada pers. Anas mengatakan melaporkan beberapa masalah terkait fraksinya di DPR kepada SBY. "Sebagai ketua fraksi, ada hal penting yang
saya sampaikan kepada SBY selaku ketua dewan pembina, liu urusan agenda-agenda fraksi." katanya. Rombongan Presiden tiba pukul 14.00 WIB. Saat pintu pesawat Garuda Boeing 737-800 dibuka, tampaklah Presiden didampingi sejumlah pejabat, yaitu Menko Polhukkam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Mendag Marie Elka Pangestu dau Wantimpes Hasan Wirajuda. Hadir pula anggota DPR RI Max Sopacua, anggota Fraksi Demokrat Salim Mengga dan anggota DPD Muhammad Asri Anas.
Rakyat Merdeka yang juga ikut dalam rombongan Presiden melihat, para penjemput adalah Wapres Boediono dan istri, serta sejumlah menteri. Termasuk Anas yang datang berbaju batik coklat. Setelah mendarat, SBY langsung memasuki ruang VVIP bandara dan melakukan pertemuan sekitar 30 menit secara tertutup. Anas juga ikut masuk disitu.
Kepada pers, soal pencalonannya. Anas mengatakan terus melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan beberapa pengurus di daerah. "Banyak jalan menuju Roma, silaturahim dengan teman-teman wartawan," ujarnya sambil senyum.
Tentang survei, dia menanggapi dengan ringan. "Tidak ada pihak yang dikalahkan atau mengalahkan, tetapi berkompetisi secara sehat dan hangat. Kita serahkan pada forum kongres. Para peserta kongres memilih siapa yang paling cocok memimpin partai lima ;ahun ke depan," katanya.
Kepada Rakyat Merdeka, Anas mengatakan, SBY adalah guru besar politik baginya. "Bagi saya, SBY adalah tokoh yang layak diteladani. Mencontoh SBY adalah bagian dari kebanggan kader Demokrat. Boleh dibilang bahwa SBY adalah guru-besar politik saya," kataAnas.
Dia mengatakan, sosok SBY adalah inspirator baginya untuk bergabung
dengan Demokrat, selain manifesto politik yang dirasa cocok dengan Indonesia saat ini maupun masa-masa mendatang.
"Karakter politik bersih, cerdas dan santun jelas-jelas melekat dan menyatu di dalam sikap dan perilaku SBY. Itulah yang membuat SBY patut menjadi role model bagi generasi baru politisi di Indonesia," puji Anas lagi.
Kekaguman Anas terhadap SBY diamini oleh anggota timsesnya, Saan Mustopa. Kata Saan, dalam setiap kesempatan. Anas selalu menyampaikan kepada kader Demokrat yang lain, dia ingin melaksanakan, menterjemahkan, serta menjalankan pikiran-pikiran politik SBY.
"Dalam setiap kesempatan, Anas selalu mencoba melaksanakan, menerapkan, atau mengamalkan ajaran politik Pak SBY dalam membangun Demokrat maupun membangun demokrasi di Indonesia. Bisa dibilang, SBY merupakan guru besar politiknya dia," kata Saan.
Menurut Saan, Anas adalah SBY mu-
da. "Sama dulu ketika orang mengidentikkan Cak Nur sebagai Natsir muda. Pak Anas ingin sekali melaksanakan gagasan-gagasan Pak SBY," ujar dia. Tanggapan Pihak Andi
Secara terpisah, Wakil Timses Andi Mallarangeng, I Wayan Gunarsa menyatakan, kehadiran Anas menjemput SBY adalah hal yang wajar.
"Saya pikir itu hal biasa. Bisa saja sekarang Anas, besok Andi (yang menjemput). Keduanya punya kedekatan sama. Andi menteri sedangkan Anas ketua fraksi," katanya.
Dia mengingatkan bahwa kongres adalah wadah bagi kader untuk memimpin bukan untuk perang. "Kongres ini bukan perang kader, tetapi usaha kader untuk memimpin partai," katanya.
Soal kehadiran Anas di Halim, I Wayan mempersilakan orang menafsirkan. "Karena saat ini mendekati kongres, bisa saja orang menilai itu untuk lobi. Tapi silakan tafsirkan sendiri," katanya.
okt/dhn
ke-16.
Selain Anas, sejumlah pejabat negara lainnya juga menjemput Presiden. Namun, kehadiran Anas tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi wartawan. Soalnya, tak biasanya, Anas ada dalam rombongan yang menjemput kedatangan Presiden dari kunjungan luar negeri. Apakah ini ada kaitannya dengan permohonan restu untuk maju sebagai ketum demokrat? Ketua Fraksi Demokrat
di DPR itu cuma senyum. "Tidak (minta restu)," kata bekas ketua PU I IMI ini. Kepada pers. Anas mengatakan melaporkan beberapa masalah terkait fraksinya di DPR kepada SBY. "Sebagai ketua fraksi, ada hal penting yang
saya sampaikan kepada SBY selaku ketua dewan pembina, liu urusan agenda-agenda fraksi." katanya. Rombongan Presiden tiba pukul 14.00 WIB. Saat pintu pesawat Garuda Boeing 737-800 dibuka, tampaklah Presiden didampingi sejumlah pejabat, yaitu Menko Polhukkam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Mendag Marie Elka Pangestu dau Wantimpes Hasan Wirajuda. Hadir pula anggota DPR RI Max Sopacua, anggota Fraksi Demokrat Salim Mengga dan anggota DPD Muhammad Asri Anas.
Rakyat Merdeka yang juga ikut dalam rombongan Presiden melihat, para penjemput adalah Wapres Boediono dan istri, serta sejumlah menteri. Termasuk Anas yang datang berbaju batik coklat. Setelah mendarat, SBY langsung memasuki ruang VVIP bandara dan melakukan pertemuan sekitar 30 menit secara tertutup. Anas juga ikut masuk disitu.
Kepada pers, soal pencalonannya. Anas mengatakan terus melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan beberapa pengurus di daerah. "Banyak jalan menuju Roma, silaturahim dengan teman-teman wartawan," ujarnya sambil senyum.
Tentang survei, dia menanggapi dengan ringan. "Tidak ada pihak yang dikalahkan atau mengalahkan, tetapi berkompetisi secara sehat dan hangat. Kita serahkan pada forum kongres. Para peserta kongres memilih siapa yang paling cocok memimpin partai lima ;ahun ke depan," katanya.
Kepada Rakyat Merdeka, Anas mengatakan, SBY adalah guru besar politik baginya. "Bagi saya, SBY adalah tokoh yang layak diteladani. Mencontoh SBY adalah bagian dari kebanggan kader Demokrat. Boleh dibilang bahwa SBY adalah guru-besar politik saya," kataAnas.
Dia mengatakan, sosok SBY adalah inspirator baginya untuk bergabung
dengan Demokrat, selain manifesto politik yang dirasa cocok dengan Indonesia saat ini maupun masa-masa mendatang.
"Karakter politik bersih, cerdas dan santun jelas-jelas melekat dan menyatu di dalam sikap dan perilaku SBY. Itulah yang membuat SBY patut menjadi role model bagi generasi baru politisi di Indonesia," puji Anas lagi.
Kekaguman Anas terhadap SBY diamini oleh anggota timsesnya, Saan Mustopa. Kata Saan, dalam setiap kesempatan. Anas selalu menyampaikan kepada kader Demokrat yang lain, dia ingin melaksanakan, menterjemahkan, serta menjalankan pikiran-pikiran politik SBY.
"Dalam setiap kesempatan, Anas selalu mencoba melaksanakan, menerapkan, atau mengamalkan ajaran politik Pak SBY dalam membangun Demokrat maupun membangun demokrasi di Indonesia. Bisa dibilang, SBY merupakan guru besar politiknya dia," kata Saan.
Menurut Saan, Anas adalah SBY mu-
da. "Sama dulu ketika orang mengidentikkan Cak Nur sebagai Natsir muda. Pak Anas ingin sekali melaksanakan gagasan-gagasan Pak SBY," ujar dia. Tanggapan Pihak Andi
Secara terpisah, Wakil Timses Andi Mallarangeng, I Wayan Gunarsa menyatakan, kehadiran Anas menjemput SBY adalah hal yang wajar.
"Saya pikir itu hal biasa. Bisa saja sekarang Anas, besok Andi (yang menjemput). Keduanya punya kedekatan sama. Andi menteri sedangkan Anas ketua fraksi," katanya.
Dia mengingatkan bahwa kongres adalah wadah bagi kader untuk memimpin bukan untuk perang. "Kongres ini bukan perang kader, tetapi usaha kader untuk memimpin partai," katanya.
Soal kehadiran Anas di Halim, I Wayan mempersilakan orang menafsirkan. "Karena saat ini mendekati kongres, bisa saja orang menilai itu untuk lobi. Tapi silakan tafsirkan sendiri," katanya.
okt/dhn
Thursday, June 18, 2009
SBY Santai Hadapi Debat Capres
Jakarta - Tidak ada persiapan khusus yang SBY lakukan untuk menghadapi seri pertama debat antar capres. Dalam sesi debat SBY akan tampil santai namun memberikan tanggapan secara serius.
"Jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. Memang SBY serius dalam segala hal, tetapi tidak kehilangan sikap rileks," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Tidak ada persiapan khusus, bukan berarti SBY menganggap enteng perdebatan antar capres. Melainkan lebih karena SBY sangat terbiasa terlibat aktif dalam perdebatan.
"Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini (good government) juga bukan issue yang asing bagi SBY," jelas Anas.
Menghadapi debat antar capres malam ini, SBY tidak datang sendirian. Capres yang didukung oleh 24 parpol itu mengajak para pimpinan partai koalisi dan timkamnas untuk turut mendampinginya.
Sepekan terakhir muncul kegelisahan parpol koalisi yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam kampanye SBY-Boediono. Meski para pimpinan parpol koalisi ikut dalam safari kampanye, namun mereka justru tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan massa.
( lh / ndr )
"Jangan dibayangkan seperti persiapan ujian disertasi. Memang SBY serius dalam segala hal, tetapi tidak kehilangan sikap rileks," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Tidak ada persiapan khusus, bukan berarti SBY menganggap enteng perdebatan antar capres. Melainkan lebih karena SBY sangat terbiasa terlibat aktif dalam perdebatan.
"Topik dan materi yang akan diangkat dalam debat pertama malam ini (good government) juga bukan issue yang asing bagi SBY," jelas Anas.
Menghadapi debat antar capres malam ini, SBY tidak datang sendirian. Capres yang didukung oleh 24 parpol itu mengajak para pimpinan partai koalisi dan timkamnas untuk turut mendampinginya.
Sepekan terakhir muncul kegelisahan parpol koalisi yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam kampanye SBY-Boediono. Meski para pimpinan parpol koalisi ikut dalam safari kampanye, namun mereka justru tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan massa.
( lh / ndr )
Wednesday, June 10, 2009
Anas: Soetanto Bukan Tim Sukses SBY-Boediono
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum membantah bahwa mantan Kepala Polri Soetanto bukanlah bagian dari tim sukses pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono.
"Soetanto dipastikan bukan anggota tim kampanye," tutur Anas sebelum acara Deklarasi Pemilu Damai Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Bumikarsa Bidakara, Rabu (10/6).
Tanggapan ini disampaikan Anas menyusul munculnya kabar bahwa ada dua orang anggota tim sukses SBY-Boediono yang merupakan pejabat BUMN. Salah satunya Soetanto yang kini menjabat sebagai Komisaris Pertamina.
Lantas, apakah Soetanto bisa dikatakan sebagai simpatisan SBY-Boediono? "Setahu saya, Soetanto itu teman Pak SBY. Teman kan harus bersimpati dengan temannya," tegas Anas.
Anas juga membantah tak ada satupun anggota tim sukses SBY-Boediono yang menjabat sebagai pejabat BUMN.
"Soetanto dipastikan bukan anggota tim kampanye," tutur Anas sebelum acara Deklarasi Pemilu Damai Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Bumikarsa Bidakara, Rabu (10/6).
Tanggapan ini disampaikan Anas menyusul munculnya kabar bahwa ada dua orang anggota tim sukses SBY-Boediono yang merupakan pejabat BUMN. Salah satunya Soetanto yang kini menjabat sebagai Komisaris Pertamina.
Lantas, apakah Soetanto bisa dikatakan sebagai simpatisan SBY-Boediono? "Setahu saya, Soetanto itu teman Pak SBY. Teman kan harus bersimpati dengan temannya," tegas Anas.
Anas juga membantah tak ada satupun anggota tim sukses SBY-Boediono yang menjabat sebagai pejabat BUMN.
Tuesday, June 2, 2009
SBY Siap Serang Basis Mega-Kalla
JAKARTA, SRIPO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan cuti lima hari selama musim kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung 2 Juni-4 Juli 2008. Ditambah hari libur Sabtu dan Minggu, maka calon presiden (capres) yang diusung koalisi 24 partai politik ini akan berkampanye selama 12 hari.
Rencananya, SBY akan siap �menyerang� dan berkampanye di berbagai daerah yang sebagian besar adalah basis massa PDIP (bersama Partai Gerindra mengusung Megawati Soekarnoputri-Prabowo sebagai capres/cawapres) dan Golkar (bersama Partai Hanura mengusung Jusuf Kalla/Wiranto sebagai capres/cawapres).
Juru bicara tim kampanye SBY-Boediono yakni Rizal Malarangeng dalam jumpa pers di kantor Bravo Media Center (BMC), Selasa (2/6) menjelaskan, daftar cuti SBY ini sudah diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam satu pekan, SBY hanya cuti satu hari pada hari kerja. Terkadang hari Jumat, Senin, Selasa atau Kamis.
Dengan skema cuti dan jadwal kampanye yang telah disusun tersebut, kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Lantaran, cuti SBY tidak bersamaan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla. �Tanggal cuti Pak SBY 4, 12, 16, .22 dan 29 Juni,� tegas Rizal Malarangeng. Berdasarkan jadwal tur kampanye SBY, tercatat ada lima track perjalanan SBY ke berbagai daerah.
Track pertama yakni kampanye Merauke-Kendari-Malang pada tanggal 12-14 Juni 2009. Track kedua yakni Lampung pada 16 Juni 2009. Track ketiga Pekanbaru-Medan-Padang pada 20-22 Juni 2009. Track keempat yakni Denpasar-Balikpapan-Solo pada 27-29 Juni 2009. Dan terakhir, SBY akan menutup kampanye dengan memusatkan di Gelora Bung Karno pada 4 Juli 2009. Daerah-daerah yang dikunjungi SBY yang kini dikuasai Megawati Soekarnoputri adalah Denpasar, Solo, Lampung, Merauke.
Di Lampung, kemarin, Megawati hadir dalam pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung yang diusung PDIP yakni Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said. Di Solo, putri Megawati yakni Puan Maharani pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 memperoleh suara terbanyak mengalahkan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang diusung PKS. Serangan ke pendukung Partai Golkar terjadi di Kendari (Sultra), Pekanbaru (Riau) dan Balikpapan (Kaltim). Gubernur Sulawaesi Tenggara Nur Alam, beberapa waktu lalu bersama Gubernur se-Sulawesi kecuali Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, secara tegas memberikan dukungan untuk JK-Wiranto. Di Kalimantan Timur, SBY akan bertarung melawan pengaruh dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek yang memenangkan Pilkada Kaltim 2009.
Meskipun Partai Golkar tidak mendukung pencalonan Awang saat maju dalam Pilkada 2008 lalu, namun Awang tetap setia dengan Golkar. Satu-satunya tempat yang bakal aman dari gempuran lawan, yakni Malang. Di wilayah propinsi Jawa Timur tersebut, SBY bisa nyaman karena Gubernur-Wakil Gubernur Sukarwo dan Syaifullah Yusuf didukung Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, pihaknya tidak khawatir dengan banyaknya Gubernur, Bupati/Walikota yang akan berkampanye yang nota bene bukan berasal dari partai pendukung SBY-Boediono.
Menurut Anas, para kepala daerah yang notabene diusung partia politik, sah melakukan kampanye bagi pemenangan capres-cawapres pada Pilpres kali ini. Namun Anas mengingatkan, jangan sampai tugas pemenangan dalam Pilpres kali ini mengalahkan tugas utama mereka sebagai kepala daerah. �Pejabat politik yang melakukan tugas pemenangan, tidak boleh mengutamakan tugas pemenangan diatas tugas pokok sebagai pejabat publik. Cuti untuk kampanye tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan,� tegas Anas.
Ketua tim kampanye SBY-Boediono Hatta Radjasa mengatakan, dalam kampanye nanti, SBY-Boediono maupun tim kampanye, akan mengedepankan etika, martabat dan moralitas dalam berpolitik. �Kami mengajak tim-tim kampanye capres-cawapres lain untuk bersama kita mengedepankan dialog. Meskipun nanti ada perdebatan, harusnya perdebatan sesuai dengan ketentuan. Sekeras apapun perdebatan, kita harus ke depankan moral, martabat dan asas kepatutan,� tegasnya. Hatta juga mengajak tim kampanye capres-cawapres lain untuk tidak menggunakan kampanye yang tidak bermoral serta mengarah kepada fitnah dan ketidakbenaran. (persda network/yls)
Rencananya, SBY akan siap �menyerang� dan berkampanye di berbagai daerah yang sebagian besar adalah basis massa PDIP (bersama Partai Gerindra mengusung Megawati Soekarnoputri-Prabowo sebagai capres/cawapres) dan Golkar (bersama Partai Hanura mengusung Jusuf Kalla/Wiranto sebagai capres/cawapres).
Juru bicara tim kampanye SBY-Boediono yakni Rizal Malarangeng dalam jumpa pers di kantor Bravo Media Center (BMC), Selasa (2/6) menjelaskan, daftar cuti SBY ini sudah diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam satu pekan, SBY hanya cuti satu hari pada hari kerja. Terkadang hari Jumat, Senin, Selasa atau Kamis.
Dengan skema cuti dan jadwal kampanye yang telah disusun tersebut, kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Lantaran, cuti SBY tidak bersamaan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla. �Tanggal cuti Pak SBY 4, 12, 16, .22 dan 29 Juni,� tegas Rizal Malarangeng. Berdasarkan jadwal tur kampanye SBY, tercatat ada lima track perjalanan SBY ke berbagai daerah.
Track pertama yakni kampanye Merauke-Kendari-Malang pada tanggal 12-14 Juni 2009. Track kedua yakni Lampung pada 16 Juni 2009. Track ketiga Pekanbaru-Medan-Padang pada 20-22 Juni 2009. Track keempat yakni Denpasar-Balikpapan-Solo pada 27-29 Juni 2009. Dan terakhir, SBY akan menutup kampanye dengan memusatkan di Gelora Bung Karno pada 4 Juli 2009. Daerah-daerah yang dikunjungi SBY yang kini dikuasai Megawati Soekarnoputri adalah Denpasar, Solo, Lampung, Merauke.
Di Lampung, kemarin, Megawati hadir dalam pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung yang diusung PDIP yakni Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said. Di Solo, putri Megawati yakni Puan Maharani pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 memperoleh suara terbanyak mengalahkan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang diusung PKS. Serangan ke pendukung Partai Golkar terjadi di Kendari (Sultra), Pekanbaru (Riau) dan Balikpapan (Kaltim). Gubernur Sulawaesi Tenggara Nur Alam, beberapa waktu lalu bersama Gubernur se-Sulawesi kecuali Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, secara tegas memberikan dukungan untuk JK-Wiranto. Di Kalimantan Timur, SBY akan bertarung melawan pengaruh dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek yang memenangkan Pilkada Kaltim 2009.
Meskipun Partai Golkar tidak mendukung pencalonan Awang saat maju dalam Pilkada 2008 lalu, namun Awang tetap setia dengan Golkar. Satu-satunya tempat yang bakal aman dari gempuran lawan, yakni Malang. Di wilayah propinsi Jawa Timur tersebut, SBY bisa nyaman karena Gubernur-Wakil Gubernur Sukarwo dan Syaifullah Yusuf didukung Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, pihaknya tidak khawatir dengan banyaknya Gubernur, Bupati/Walikota yang akan berkampanye yang nota bene bukan berasal dari partai pendukung SBY-Boediono.
Menurut Anas, para kepala daerah yang notabene diusung partia politik, sah melakukan kampanye bagi pemenangan capres-cawapres pada Pilpres kali ini. Namun Anas mengingatkan, jangan sampai tugas pemenangan dalam Pilpres kali ini mengalahkan tugas utama mereka sebagai kepala daerah. �Pejabat politik yang melakukan tugas pemenangan, tidak boleh mengutamakan tugas pemenangan diatas tugas pokok sebagai pejabat publik. Cuti untuk kampanye tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan,� tegas Anas.
Ketua tim kampanye SBY-Boediono Hatta Radjasa mengatakan, dalam kampanye nanti, SBY-Boediono maupun tim kampanye, akan mengedepankan etika, martabat dan moralitas dalam berpolitik. �Kami mengajak tim-tim kampanye capres-cawapres lain untuk bersama kita mengedepankan dialog. Meskipun nanti ada perdebatan, harusnya perdebatan sesuai dengan ketentuan. Sekeras apapun perdebatan, kita harus ke depankan moral, martabat dan asas kepatutan,� tegasnya. Hatta juga mengajak tim kampanye capres-cawapres lain untuk tidak menggunakan kampanye yang tidak bermoral serta mengarah kepada fitnah dan ketidakbenaran. (persda network/yls)
Anas Tepis Rumor Koalisi SBY Pecah Kongsi
Jakarta (wartaone.com)- Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menepis rumor koalisi parpol pendukung pasangan SBY-Boediono pecah kongsi akibat ketidaksesuaian dalam pembagian jatah kursi di kabinet.
"Konsentrasi partai koalisi, konsentrasi SBY-Boediono sebagai capres, konsentrasi Boediono sebagai cawapres, konsentrasi tim sukses pasangan ini adalah pada pemenangan pilpres, belum pernah dibahas posisi di kabinet, apalagi kalau dirumorkan sudah kavling-kavling untuk partai A, partai B," ujar Anas di Bravo Media Center, Jakarta, Selasa (2/6).
Menurut mantan anggota KPU itu, rumor pecahnya kongsi koalisi SBY-Boediono tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami memegang etika politik dan konsisten membangun kabinet presidensil bahwa urusan kabinet adalah kewenangan presiden terpilih," kata Anas sambil menegaskan perbincangan jatah kursi kabinet akan dibicarakan setelah pilpres. (lik/zik)
"Konsentrasi partai koalisi, konsentrasi SBY-Boediono sebagai capres, konsentrasi Boediono sebagai cawapres, konsentrasi tim sukses pasangan ini adalah pada pemenangan pilpres, belum pernah dibahas posisi di kabinet, apalagi kalau dirumorkan sudah kavling-kavling untuk partai A, partai B," ujar Anas di Bravo Media Center, Jakarta, Selasa (2/6).
Menurut mantan anggota KPU itu, rumor pecahnya kongsi koalisi SBY-Boediono tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami memegang etika politik dan konsisten membangun kabinet presidensil bahwa urusan kabinet adalah kewenangan presiden terpilih," kata Anas sambil menegaskan perbincangan jatah kursi kabinet akan dibicarakan setelah pilpres. (lik/zik)
Monday, June 1, 2009
SBY-Boediono Tak Selalu Berpasangan
Jakarta (detik.com) - Hanya ada satu kali kampanye terbuka dalam agenda pasangan SBY-Boediono untuk Pilpres 2009. Kegiatan tersebut merupakan penutup rangkaian kampanye dialogis dalam ruang tertutup yang digelar sebelumnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
"Kampanye terbuka dan satu-satu di Gelora Bung Karno 4 Juli 2009," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Senin (1/6/2009).
Selama masa kampanye Pilpres 2009 yang berlangsung selama 40 hari, SBY-Boediono tidak selalu tampil berpasangan di setiap daerah. Di dalam jadwal yang telah disusun, ada pembagian waktu dan daerah untuk safari kampanye baik yang dijalankan oleh SBY maupun Boediono lakukan nanti.
"Ada yang berdua, ada pula yang sendiri-sendiri," ujar mantan anggota KPU ini.
Sedangkan untuk tema kampanye sama-sama berangkat dari agenda kerja SBY-Boediono 2009-2014. Yakni pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.
( lh / iy )
"Kampanye terbuka dan satu-satu di Gelora Bung Karno 4 Juli 2009," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Senin (1/6/2009).
Selama masa kampanye Pilpres 2009 yang berlangsung selama 40 hari, SBY-Boediono tidak selalu tampil berpasangan di setiap daerah. Di dalam jadwal yang telah disusun, ada pembagian waktu dan daerah untuk safari kampanye baik yang dijalankan oleh SBY maupun Boediono lakukan nanti.
"Ada yang berdua, ada pula yang sendiri-sendiri," ujar mantan anggota KPU ini.
Sedangkan untuk tema kampanye sama-sama berangkat dari agenda kerja SBY-Boediono 2009-2014. Yakni pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.
( lh / iy )
Program Sosial Bukan Untuk Kampanye Pilpres
JAKARTA(republika.co.id) -- Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta lawan politik Partai Demokrat dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono tidak mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program sosial jelang Pemilihan Presiden 2009.
Program itu seperti pemberian gaji ke-13, bantuan langsung tunai, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, maupun Dana Bantuan Operasional.
Lawan politik SBY-Boediono menggulirkan wacana agar program-program ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Pilpres.
Menurut Anas, program pemerintah tidak terkait pilpres. Sebab rancangan, penetapan, dan teknis program sudah berjalan selama beberapa tahun. ''Itu bukan diadakan untuk pilpres,'' katanya, Senin (1/6) siang.
Ia merasa heran dengan sikap menentang program sosial itu. ''Aneh bin ajaib kalau ada yang meminta dihentikan dengan alasan pilres,''.
Mantan Ketum PB HMI ini mempertanyakan motif dibalik wacana menunda program. ''Bagaimana mereka mau menyatakan komitmen pada kesejahteraan rakyat, tapi meminta program ini berhenti?''. - evy/ahi
Program itu seperti pemberian gaji ke-13, bantuan langsung tunai, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, maupun Dana Bantuan Operasional.
Lawan politik SBY-Boediono menggulirkan wacana agar program-program ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Pilpres.
Menurut Anas, program pemerintah tidak terkait pilpres. Sebab rancangan, penetapan, dan teknis program sudah berjalan selama beberapa tahun. ''Itu bukan diadakan untuk pilpres,'' katanya, Senin (1/6) siang.
Ia merasa heran dengan sikap menentang program sosial itu. ''Aneh bin ajaib kalau ada yang meminta dihentikan dengan alasan pilres,''.
Mantan Ketum PB HMI ini mempertanyakan motif dibalik wacana menunda program. ''Bagaimana mereka mau menyatakan komitmen pada kesejahteraan rakyat, tapi meminta program ini berhenti?''. - evy/ahi
PD: SBY Tidak Intervensi DPT Pilpres
Jakarta (detik.com) - Partai Demokrat (PD) menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan PD dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres), seperti apa yang dikeluhkan banyak pihak. PD berharap semua pihak menerima DPT Pilpres sebagai data yang valid.
"Soal DPT sudah jelas, perbaikan DPT pilpres juga amat terang telah dilakukan KPU, sejumput pun tidak ada intervensi dari SBY dan PD," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, dalam pesan singkatnya, Senin (1/6/2009).
Kemudian Anas menyampaikan keinginan partainya mengajak semua parpol peserta pemilu untuk menghormati DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU.
"Selain kami tidak berselera intervensi dan mengajak semua pihak menghormati kemandirian KPU," tutur Anas.
Anas kemudian menyampaikan cara berpolitik partainya menjelang Pilpres. PD tidak akan main kasar dalam menghadapi Pilpres Juli nanti.
"Kami menjalankan politik bersih dan tidak main kayu, kami ingin menang terhormat dan bermartabat. Jika DPT terus dikait-kaitkan denga SBY dan PD, itu adalah penyiapan stok alasan untuk menghindar dari komitmen siap menang dan siap kalah," tegasnya.
( van / nwk )
"Soal DPT sudah jelas, perbaikan DPT pilpres juga amat terang telah dilakukan KPU, sejumput pun tidak ada intervensi dari SBY dan PD," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, dalam pesan singkatnya, Senin (1/6/2009).
Kemudian Anas menyampaikan keinginan partainya mengajak semua parpol peserta pemilu untuk menghormati DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU.
"Selain kami tidak berselera intervensi dan mengajak semua pihak menghormati kemandirian KPU," tutur Anas.
Anas kemudian menyampaikan cara berpolitik partainya menjelang Pilpres. PD tidak akan main kasar dalam menghadapi Pilpres Juli nanti.
"Kami menjalankan politik bersih dan tidak main kayu, kami ingin menang terhormat dan bermartabat. Jika DPT terus dikait-kaitkan denga SBY dan PD, itu adalah penyiapan stok alasan untuk menghindar dari komitmen siap menang dan siap kalah," tegasnya.
( van / nwk )
Sunday, May 31, 2009
Adu Panas Komentar Tim Sukses
(mediaindonesia.com ) Bukan cuma para kandidat yang saling menyindir dan berusaha menjatuhkan lawannya. Tim sukses pun ikutikutan saling menyerang.
”Tentunya hal-hal seperti ini harus segera dihentikan karena pembicaraan mereka (tim sukses) itu membodohi rakyat.”presiden (cawapres) Prabowo Subianto sebagai ‘tukang culik’. B Pendapatnya bukan personal.
Ruhut ialah anggota tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan cawapres Boediono.
Mendengar komentar itu, Permadi tidak terima. Anggota tim sukses Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto itu pun membalas. Boediono disebutnya sebagai antek kaum neoliberal.
Suasana panas itu pun segera menuai komentar. Pakar politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan tim sukses pasangan capres telah gagal dalam melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Aksi saling sindir dan saling serang yang dipertontonkan itu, menurut Arbi, merupakan suatu bentuk upaya pembodohan publik.
“Tentunya hal seperti ini harus segera dihentikan karena pembicaraan mereka (tim sukses) itu membodohi rakyat,” ujar EBERAPAwaktu lalu dalam sebuah diskusi, Ruhut Sitompul menyebut calon wakil Arbi di Jakarta, kemarin.
Evaluasi internal Seolah ingin segera meredam panasnya saling sahut komentar, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan, “Kami akan melakukan evaluasi internal agar konsentrasi kerja tim pemenangan tidak terganggu. Kampanye harus dikembalikan ke rel yang benar yakni bertanding dengan program,” katanya.
Dia sepakat, kompetisi harus dilakukan secara benar dan santun sehingga aksi saling serang harus segera dihentikan.
“Kita sama-sama saling bertanding untuk menawarkan yang terbaik bagi rakyat, bukan masalah pribadi,” ujarnya.
Dari kubu Partai Demokrat, Ketua DPP Anas Urbaningrum menegaskan aksi saling sindir dan saling serang, apa pun alasannya, sangat tidak bijak dilakukan. “Pasangan capres dan cawapres berikut tim sukses seharusnya memberikan teladan yang baik melalui kompetisi kampanye yang sehat,” kata Anas.
Dia berharap agar pasangan calon beserta tim kampanye masing-masing ikut mendorong kampanye yang mengang kat isu-isu substantif, terutama fokus pada program kerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.
“Ini kan harus dari semua pihak. Kalau tidak, nanti akan muncul hal seperti ini lagi.
Saya kira itu sesuatu yang kurang produktif dan faedahnya kurang,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut Anas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat akan merespons semua isu secara lebih terukur, lebih tepat, dan lebih fokus. Pihaknya juga akan selalu mengevaluasi apakah setiap pemberitaan di media dan debat yang diselenggarakan masih segaris dengan kampanye cerdas dan santun.
“Mekanismenya, yang disebut pernyataan resmi adalah yang dilakukan di tempat resmi dan oleh tim yang resmi.
Di luar itu, diposisikan bukan sebagai pernyataan resmi.” Di sisi lain, juru bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, Yuddy Chrisnandi, menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan terjebak dalam konsep kampanye saling serang wacana. “Black campaign tidak ada dalam kamus kami. Karena kami ingin masyarakat memahami program dengan baik dan santun, tanpa harus merendahkan kandidat lain,” cetusnya.
Tim pemenangan JK-Wiranto, lanjutnya, tidak akan pernah menanggapi tudingan yang bersifat personal, serta persoalan yang mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
(AO/DM/*/P-3) mayapuspita @mediaindonesia.com
”Tentunya hal-hal seperti ini harus segera dihentikan karena pembicaraan mereka (tim sukses) itu membodohi rakyat.”presiden (cawapres) Prabowo Subianto sebagai ‘tukang culik’. B Pendapatnya bukan personal.
Ruhut ialah anggota tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan cawapres Boediono.
Mendengar komentar itu, Permadi tidak terima. Anggota tim sukses Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto itu pun membalas. Boediono disebutnya sebagai antek kaum neoliberal.
Suasana panas itu pun segera menuai komentar. Pakar politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan tim sukses pasangan capres telah gagal dalam melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Aksi saling sindir dan saling serang yang dipertontonkan itu, menurut Arbi, merupakan suatu bentuk upaya pembodohan publik.
“Tentunya hal seperti ini harus segera dihentikan karena pembicaraan mereka (tim sukses) itu membodohi rakyat,” ujar EBERAPAwaktu lalu dalam sebuah diskusi, Ruhut Sitompul menyebut calon wakil Arbi di Jakarta, kemarin.
Evaluasi internal Seolah ingin segera meredam panasnya saling sahut komentar, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan, “Kami akan melakukan evaluasi internal agar konsentrasi kerja tim pemenangan tidak terganggu. Kampanye harus dikembalikan ke rel yang benar yakni bertanding dengan program,” katanya.
Dia sepakat, kompetisi harus dilakukan secara benar dan santun sehingga aksi saling serang harus segera dihentikan.
“Kita sama-sama saling bertanding untuk menawarkan yang terbaik bagi rakyat, bukan masalah pribadi,” ujarnya.
Dari kubu Partai Demokrat, Ketua DPP Anas Urbaningrum menegaskan aksi saling sindir dan saling serang, apa pun alasannya, sangat tidak bijak dilakukan. “Pasangan capres dan cawapres berikut tim sukses seharusnya memberikan teladan yang baik melalui kompetisi kampanye yang sehat,” kata Anas.
Dia berharap agar pasangan calon beserta tim kampanye masing-masing ikut mendorong kampanye yang mengang kat isu-isu substantif, terutama fokus pada program kerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.
“Ini kan harus dari semua pihak. Kalau tidak, nanti akan muncul hal seperti ini lagi.
Saya kira itu sesuatu yang kurang produktif dan faedahnya kurang,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut Anas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat akan merespons semua isu secara lebih terukur, lebih tepat, dan lebih fokus. Pihaknya juga akan selalu mengevaluasi apakah setiap pemberitaan di media dan debat yang diselenggarakan masih segaris dengan kampanye cerdas dan santun.
“Mekanismenya, yang disebut pernyataan resmi adalah yang dilakukan di tempat resmi dan oleh tim yang resmi.
Di luar itu, diposisikan bukan sebagai pernyataan resmi.” Di sisi lain, juru bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, Yuddy Chrisnandi, menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan terjebak dalam konsep kampanye saling serang wacana. “Black campaign tidak ada dalam kamus kami. Karena kami ingin masyarakat memahami program dengan baik dan santun, tanpa harus merendahkan kandidat lain,” cetusnya.
Tim pemenangan JK-Wiranto, lanjutnya, tidak akan pernah menanggapi tudingan yang bersifat personal, serta persoalan yang mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
(AO/DM/*/P-3) mayapuspita @mediaindonesia.com
PD: Jilbab Bisa Jadi Bumerang JK
INILAH.COM, Jakarta - Penggunaan jilbab yang dikenakan Mufidah Kalla dan Rugaiya Wiranto menjadi 'jualan' pasangan JK-Wiranto. Demokrat menilai, penggunaan simbol keagamaan itu hanya akan menjadi bumerang bagi JK bila terus dieksploitasi.
"Mengeksploitir jilbab, secara psikologis menunjukkan rendahnya religiusitas. Karena jilbab itu penutup aurat lahir, sementara agama lebih menekankan menutup aurat batin. Kalau itu terus dilakukan secara masif maka itu akan jadi hambar dan jadi bumerang bagi JK," ujar Waketum PD Achmad Mubarok kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (1/6).
Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini mengatakan, bagi orang awam dan jangka pendek, politisasi jilbab bisa meriah dan menarik perhatian masyarakat pemilih. Tetapi pada akhirnya nurani masyarakat akan lebih tertarik kepada substansi aurat batin ketimbang simbol-simbol Islam yang dieksploitasi untuk kepentingan politik.
"Pada era reformasi pernah terjadi politisasi umat Islam. Segala sesuatu ukurannya untuk umat Islam. Tetapi ketika didirikan partai-partai umat Islam, pada Pemilu 1999 tak satupun partai Islam yang dapat kursi mewakili umat Islam. Jadi, kesantunan dan kesederhaan lebih menyentuh hati masyarakat termasuk masyarakat Islam dibanding memblow up politicking jilbab," terangnya.
Isu Jilbab Loro yang digunakan JK-Wiranto memang cukup menohok kubu SBY-Boediono. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengimbau para kandidat Pilpres 2009 untuk tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Menurutnya, agama apapun konteksnya termasuk yang terkait dengan simbolnya, syariatnya harus ditempatkan pada posisi yang terhormat. [mut/ana]
"Mengeksploitir jilbab, secara psikologis menunjukkan rendahnya religiusitas. Karena jilbab itu penutup aurat lahir, sementara agama lebih menekankan menutup aurat batin. Kalau itu terus dilakukan secara masif maka itu akan jadi hambar dan jadi bumerang bagi JK," ujar Waketum PD Achmad Mubarok kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (1/6).
Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini mengatakan, bagi orang awam dan jangka pendek, politisasi jilbab bisa meriah dan menarik perhatian masyarakat pemilih. Tetapi pada akhirnya nurani masyarakat akan lebih tertarik kepada substansi aurat batin ketimbang simbol-simbol Islam yang dieksploitasi untuk kepentingan politik.
"Pada era reformasi pernah terjadi politisasi umat Islam. Segala sesuatu ukurannya untuk umat Islam. Tetapi ketika didirikan partai-partai umat Islam, pada Pemilu 1999 tak satupun partai Islam yang dapat kursi mewakili umat Islam. Jadi, kesantunan dan kesederhaan lebih menyentuh hati masyarakat termasuk masyarakat Islam dibanding memblow up politicking jilbab," terangnya.
Isu Jilbab Loro yang digunakan JK-Wiranto memang cukup menohok kubu SBY-Boediono. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengimbau para kandidat Pilpres 2009 untuk tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Menurutnya, agama apapun konteksnya termasuk yang terkait dengan simbolnya, syariatnya harus ditempatkan pada posisi yang terhormat. [mut/ana]
DPR Tak Bisa Diharapkan
Jakarta, Kompas - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak dapat lagi diharapkan hasilnya. Dengan demikian, DPR perlu segera mengembalikan mandat penyelesaian peraturan itu ke Presiden.
Presiden kemudian diminta untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
”Jika Presiden Yudhoyono masih ingin menyelamatkan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi janji kampanyenya pada Pemilu 2004, yaitu akan memberantas korupsi, perppu yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan itu sudah harus keluar pada September 2009,” kata Febri Diansyah dari Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemberantasan Korupsi, Minggu (31/5) di Jakarta.
Hilangnya harapan atas pembahasan RUU Tipikor di DPR, lanjut Febri, muncul karena waktu efektif mereka untuk membahas peraturan itu tinggal 2,5 bulan. Hal itu karena masa sidang DPR hanya pada Juni hingga 3 Juli dan kemudian pada pertengahan Agustus sampai 20 September. Masa sidang itu pun juga dikhawatirkan tidak akan sepenuhnya efektif karena bersamaan dengan pemilihan umum presiden.
Pada saat yang sama, ujar Febri, juga tak terlihat dukungan dari partai politik yang wakilnya ada di DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor. Ini terlihat dari belum adanya pimpinan parpol yang memerintahkan wakilnya di DPR, untuk serius membahas RUU Tipikor.
”Jika sampai September pembahasan RUU Tipikor belum selesai, itu berarti DPR gagal menyelesaikan pembahasan peraturan itu sehingga perppu layak dikeluarkan meski batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi hingga 19 Desember 2009. Hal itu karena hampir tidak mungkin DPR 2009-2014 dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sampai Desember 2009 karena mereka baru efektif bekerja mungkin pada awal 2010,” tutur Febri.
Dengan keluarnya perppu pada September, pemerintah dan Mahkamah Agung memiliki waktu tiga bulan untuk menata keberadaan Pengadilan Tipikor, sesuai dengan isi perppu.
Demokrat merespons
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, salah satu agenda aksi yang diusung Presiden Yudhoyono adalah membangun pemerintahan yang baik melalui pemberantasan korupsi. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi garis politik partai-partai pendukung di parlemen, terutama Partai Demokrat.
”Karena itu, Partai Demokrat akan mendukung, mendorong, dan berjuang agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR,” kata Anas, Minggu. Demokrat adalah pemenang kursi mayoritas DPR 2009-2014, memperoleh 150 kursi.
Anas yang terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI menambahkan, yang dibutuhkan adalah UU Tipikor yang lengkap, kuat, tajam, dan menjamin sinergi dengan kerja-kerja lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian.
Dihubungi terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyampaikan, kejaksaan berharap tidak ada diskriminasi pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana korupsi di depan pengadilan, baik yang disidik penyidik Polri, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, lanjut Marwan, sekiranya UU Pengadilan Tipikor tak selesai dibahas, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jalan keluar bahwa perkara korupsi yang disidik KPK dapat diperiksa dan diadili di pengadilan umum. Jadi tidak ada persoalan yang membuat resah. (NWO/IDR
Presiden kemudian diminta untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
”Jika Presiden Yudhoyono masih ingin menyelamatkan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi janji kampanyenya pada Pemilu 2004, yaitu akan memberantas korupsi, perppu yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan itu sudah harus keluar pada September 2009,” kata Febri Diansyah dari Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemberantasan Korupsi, Minggu (31/5) di Jakarta.
Hilangnya harapan atas pembahasan RUU Tipikor di DPR, lanjut Febri, muncul karena waktu efektif mereka untuk membahas peraturan itu tinggal 2,5 bulan. Hal itu karena masa sidang DPR hanya pada Juni hingga 3 Juli dan kemudian pada pertengahan Agustus sampai 20 September. Masa sidang itu pun juga dikhawatirkan tidak akan sepenuhnya efektif karena bersamaan dengan pemilihan umum presiden.
Pada saat yang sama, ujar Febri, juga tak terlihat dukungan dari partai politik yang wakilnya ada di DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor. Ini terlihat dari belum adanya pimpinan parpol yang memerintahkan wakilnya di DPR, untuk serius membahas RUU Tipikor.
”Jika sampai September pembahasan RUU Tipikor belum selesai, itu berarti DPR gagal menyelesaikan pembahasan peraturan itu sehingga perppu layak dikeluarkan meski batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi hingga 19 Desember 2009. Hal itu karena hampir tidak mungkin DPR 2009-2014 dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sampai Desember 2009 karena mereka baru efektif bekerja mungkin pada awal 2010,” tutur Febri.
Dengan keluarnya perppu pada September, pemerintah dan Mahkamah Agung memiliki waktu tiga bulan untuk menata keberadaan Pengadilan Tipikor, sesuai dengan isi perppu.
Demokrat merespons
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, salah satu agenda aksi yang diusung Presiden Yudhoyono adalah membangun pemerintahan yang baik melalui pemberantasan korupsi. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi garis politik partai-partai pendukung di parlemen, terutama Partai Demokrat.
”Karena itu, Partai Demokrat akan mendukung, mendorong, dan berjuang agar UU Pengadilan Tipikor bisa dituntaskan oleh DPR,” kata Anas, Minggu. Demokrat adalah pemenang kursi mayoritas DPR 2009-2014, memperoleh 150 kursi.
Anas yang terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI menambahkan, yang dibutuhkan adalah UU Tipikor yang lengkap, kuat, tajam, dan menjamin sinergi dengan kerja-kerja lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian.
Dihubungi terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyampaikan, kejaksaan berharap tidak ada diskriminasi pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana korupsi di depan pengadilan, baik yang disidik penyidik Polri, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, lanjut Marwan, sekiranya UU Pengadilan Tipikor tak selesai dibahas, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jalan keluar bahwa perkara korupsi yang disidik KPK dapat diperiksa dan diadili di pengadilan umum. Jadi tidak ada persoalan yang membuat resah. (NWO/IDR
Tafsir Salaman Mega-SBY, Demokrat dan PDIP Berbeda
TEMPO Interaktif, Jakarta: Jabat tangan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri ditafsirkan bergam oleh pendukung masing-masing. Tafsir kubu Partai Demokrat, pengusung SBY sebagai calon presiden, menganggap salaman itu pintu masuk komunikasi keduanya.
"Meski hanya salaman, tetapi peristiwa tadi mempunyai makna simbolik yang mendalam," kata Anas Urbaningrum, salah satu petinggi Demokrat yang juga tim kampanye pasangan SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang.
Mega-SBY hampir lima tahun berseteru. Selama putus komunikasi, berbagai upaya rujuk ditempuh, namun gagal. Begitu renggangnya hubungan keduanya, ketika SBY dilantik menjadi presiden pada 2004, Megawati tidak datang. Terakhir, upaya SBY mendekati Mega dengan mengutus Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara. "Kurir" Hatta Rajasa pun gagal mempertemukan keduanya.
Sabtu (30/5) pagi, diluar dugaan, keduanya bersalaman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Jakarta. Bahkan keduanya bertatap muka ketika mengikuti undian nomor pencalonan presiden dan wakil presiden. Jabatan tanpa diiringi kata-kata itu berlangsung dua kali.
Salaman pertama SBY yang lebih dulu menghampiri Megawati dan menyorongkan tangannya. Salaman kedua giliran Megawati yang menyalami SBY. "Sejak lima tahun silam, baru tadi terjadi pertemuan dan salaman, meskipun SBY sudah lama berinisiatif," ungkap Anas.
Ia mengatakan, jabat tangan ini akan membuka pintu komunikasi dan silahturahim antara keduanya. Menurut Anas, rakyat berharap kedua tokoh politik tersebut tetap akur dan menjalin komunikasi meski salah satu pihak menjadi oposisi. "Saya kira akan menjadi pintu pembuka bagi komunikasi dan silaturrahim selanjutnya," katanya.
Tafsir berbeda diutarakan Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli. Menurut dia, prosesi jabat tangan antara Mega-SBY hal yang biasa dan wajar. "Biasa saja bertemu kemudian salam, tidak ada sesuatu yang luar biasa," kata Firman.
Firman menjelaskan, hubungan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ataupun sebagai mantan presiden dengan SBY tetap terjalin baik. "Tidak ada yang spesial." Kedatangan Mega dan Prabowo ke KPU, kata dia, atas undingan untuk mendapatkan nomor pencalonan presiden dan wakil presiden. "Calon wajib hadir, undang undang mengatakan demikian," kata dia.
Menurut dia, soal jabat tangan tidak perlu dibesar-besarkan. "Yang peting bagi kami persiapan kampanye dan pemenangan pilpres," katanya. "Soal salaman itu diluar subtantif." Ditanya apakah jabat tangan menjadi titik awal mencairnya hubungan Mega-SBY? "Tafsirkan saja sendiri," kata Firman.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Mega-Prabowo mendapat nomor 1, pasangan SBY-Boediono nomor 2, dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto nomor 3.
EKO ARI WIBOWO|NININ DAMAYANTI
"Meski hanya salaman, tetapi peristiwa tadi mempunyai makna simbolik yang mendalam," kata Anas Urbaningrum, salah satu petinggi Demokrat yang juga tim kampanye pasangan SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang.
Mega-SBY hampir lima tahun berseteru. Selama putus komunikasi, berbagai upaya rujuk ditempuh, namun gagal. Begitu renggangnya hubungan keduanya, ketika SBY dilantik menjadi presiden pada 2004, Megawati tidak datang. Terakhir, upaya SBY mendekati Mega dengan mengutus Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara. "Kurir" Hatta Rajasa pun gagal mempertemukan keduanya.
Sabtu (30/5) pagi, diluar dugaan, keduanya bersalaman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Jakarta. Bahkan keduanya bertatap muka ketika mengikuti undian nomor pencalonan presiden dan wakil presiden. Jabatan tanpa diiringi kata-kata itu berlangsung dua kali.
Salaman pertama SBY yang lebih dulu menghampiri Megawati dan menyorongkan tangannya. Salaman kedua giliran Megawati yang menyalami SBY. "Sejak lima tahun silam, baru tadi terjadi pertemuan dan salaman, meskipun SBY sudah lama berinisiatif," ungkap Anas.
Ia mengatakan, jabat tangan ini akan membuka pintu komunikasi dan silahturahim antara keduanya. Menurut Anas, rakyat berharap kedua tokoh politik tersebut tetap akur dan menjalin komunikasi meski salah satu pihak menjadi oposisi. "Saya kira akan menjadi pintu pembuka bagi komunikasi dan silaturrahim selanjutnya," katanya.
Tafsir berbeda diutarakan Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli. Menurut dia, prosesi jabat tangan antara Mega-SBY hal yang biasa dan wajar. "Biasa saja bertemu kemudian salam, tidak ada sesuatu yang luar biasa," kata Firman.
Firman menjelaskan, hubungan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ataupun sebagai mantan presiden dengan SBY tetap terjalin baik. "Tidak ada yang spesial." Kedatangan Mega dan Prabowo ke KPU, kata dia, atas undingan untuk mendapatkan nomor pencalonan presiden dan wakil presiden. "Calon wajib hadir, undang undang mengatakan demikian," kata dia.
Menurut dia, soal jabat tangan tidak perlu dibesar-besarkan. "Yang peting bagi kami persiapan kampanye dan pemenangan pilpres," katanya. "Soal salaman itu diluar subtantif." Ditanya apakah jabat tangan menjadi titik awal mencairnya hubungan Mega-SBY? "Tafsirkan saja sendiri," kata Firman.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Mega-Prabowo mendapat nomor 1, pasangan SBY-Boediono nomor 2, dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto nomor 3.
EKO ARI WIBOWO|NININ DAMAYANTI
Sehari Kampanye di 11 Provinsi
(fajar.co.id) JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2009. Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto mendapatkan nomor urut satu, sementara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono mendapatkan nomor urut dua.
Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto mendapatkan nomor urut terakhir, atau nomor urut tiga.
Dengan penetapan itu, tahapan yang telah menunggu para pasangan calon adalah masa kampanye. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, masa kampanye akan dibuka pada 2 Juni.
Kampanye pada 2 Juni tersebut adalah masa kampanye terbatas. "Dalam arti, belum diperbolehkan untuk kampanye terbuka atau dalam bentuk rapat umum," kata Hafiz di gedung KPU, Jakarta, Sabtu 30 Mei.
Kampanye yang dimaksud Hafiz tersebut meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Selain itu, pasangan calon juga sudah diperbolehkan untuk melakukan penyebaran tanda gambar pasangan calon di berbagai media dan kepada umum. Ketentuan itu sesuai dengan pasal 38 Undang Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008.
Hafiz menyatakan, gong kampanye terbuka akan dimulai pada 11 Juni. Masing-masing pasangan calon dalam satu hari dijadwalkan akan berkampanye di sebelas provinsi. KPU sendiri sudah menetapkan jadwal kampanye yang juga telah ditandatangani perwakilan tim kampanye pasangan calon. "Kampanye terbuka itu sampai 4 Juli," terangnya.
Berdasarkan jadwal yang dirilis KPU, 33 provinsi di Indonesia dibagi rata untuk tiga pasangan calon. Masing-masing pasangan calon memiliki wilayah kampanye tersendiri setiap harinya. Jika berganti hari, setiap pasangan calon bertukar lokasi kampanye.
Sebagai contoh, jadwal kampanye di hari pertama atau 11 Juni. Di pulau Jawa, pasangan Mega-Prabowo akan berkampanye pertama kali di Jawa Barat dan Jawa Timur. Pasangan SBY-Boediono dijadwalkan berkampanye di Jawa Tengah dan Banten. Sementara, pasangan JK-Wiranto, untuk kampanye perdana di Jawa dijadwalkan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Hafiz kembali mengingatkan, sebelum memasuki masa kampanye, setiap pasangan calon yang sudah ditetapkan dilarang untuk memasang atribut kampanye. Sebelumnya, saat masih berstatus bakal calon, KPU tidak bisa menjerat secara hukum aksi curi start kampanye.
Kini, karena statusnya sudah sebagai peserta Pilpres, dilarang untuk memasang alat peraga dalam bentuk apapun sebelum masuk masa kampanye.
Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, tim kampanye nasional SBY-Boediono sudah mendapatkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU. Sejumlah persiapan tengah dilakukan tim kampanye nasional, terkait provinsi mana yang bakal dikunjungi sesuai jadwal kampanye KPU.
Anas menyatakan, presiden SBY dipastikan akan mengambil satu hari cuti setiap pekannya untuk ikut berkampanye. Jadwal yang kemungkinan besar diambil adalah cuti setiap hari Jumat. Jadwal itu sama seperti hari cuti yang diambil SBY saat kampanye Pemilu Legislatif. "Kalau Pak Boed (Boediono, red) kan nggak perlu cuti. Tinggal jadwal (cuti) pak SBY yang disusun," kata Anas.
Pertemuan SBY-Mega
Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres kemarin, berlangsung di ruang sidang gedung KPU, Jakarta. Di balik prosesi itu, ternyata momen yang ditunggu adalah pertemuan capres yang juga incumbent Presiden SBY dengan Megawati.
Sebagaimana diketahui, dua sosok itu selama ini kerap berseteru. Megawati suka melontarkan kritik kepada kinerja pemerintah. Tak tinggal diam, SBY juga dalam sejumlah kesempatan langsung menanggapi kritikan tersebut.
Pasangan SBY-Boediono sendiri adalah pasangan capres dan cawapres yang tiba paling awal di ruang sidang gedung KPU. SBY yang mengenakan batik warna cokelat tiba bersama Boediono pada pukul 08.48. SBY dan Boediono duduk di meja sebelah kanan menghadap meja para anggota KPU.
Kedatangan SBY-Boediono juga didampingi sejumlah petinggi parpol koalisi dan tim kampanye nasional mereka. Tampak, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Dari Demokrat, tampak Ketua Umum Hadi Utomo, Ketua DPP Bidang Politik Anas Urbaningrum, serta putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono.
Dua menit kemudian, giliran pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto tiba di gedung KPU. Pasangan itu datang lengkap dengan anggota tim kampanyenya. SBY yang melihat kedatangan JK-Wiranto, lantas beranjak dari tempat duduknya untuk menyalami pasangan tersebut, disusul Boediono. JK-Wiranto sendiri juga mengenakan busana serba batik. Mereka ditempatkan untuk duduk di sebelah kiri.
Tinggal pasangan Megawati dan Prabowo yang belum datang. Keduanya baru tampak di ruang sidang gedung KPU sekitar pukul 09.08, terlambat dari jadwal yang disampaikan KPU. Megawati tiba dengan mengenakan busana khasnya, baju warna merah. Demikian halnya dengan Prabowo dengan baju serba putihnya.
Mengetahui kedatangan Mega, SBY dan Boediono langsung beranjak menghampiri. Namun, Megawati terkesan pura-pura tidak tahu. Dia hanya melambai-lambaikan tangan ke arah para fotografer, dan memunggungi SBY.
Prabowo yang melihat SBY, langsung menghampiri. Keduanya langsung saling hormat terlebih dahulu dan kemudian berjabat tangan. Megawati sendiri, baru berjabat tangan dengan SBY setelah Prabowo. Itupun hanya sesaat, tanpa basa-basi apapun.
Prosesi pengambilan nomor urut kemarin berlangsung cepat. Terlebih dahulu, anggota KPU Samsulbahri dan Andi Nurpati menunjukkan kotak kaca yang sudah tertutup kain hitam. Kotak kaca itu berisi tiga gulungan surat berisi nomor urut. Setelah gulungan itu ditunjukkan, kotak kaca itu ditutup kembali dengan kain yang sama.
Barulah masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk mengambil. Cara mengambil gulungan itu adalah dengan acak sambil ditutup kain tersebut. Sesuai nomor urut pendaftaran, pasangan JK Win adalah yang mengambil pertama kali, disusul dengan Mega Prabowo dan terakhir SBY Boediono.
Setelah masing-masing pasangan calon mendapatkan gulungan, barulah kotak itu dibuka. Ternyata, Mega Prabowo mendapat nomor urut satu, disusul SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Uniknya, pasangan JK-Wiranto ternyata sudah menyiapkan poster yang bertuliskan tiga. Nomor tiga lengkap dengan logo gambar JK-Wiranto itu diacung-acungkan.
Lantas, apa komentar tim kampanye atas perolehan nomor urut calon itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, nomor pasangan calon itu sejatinya hanyalah identitas peserta Pilpres. Yang menentukan nantinya adalah persepsi pemilih terhadap kualitas calon. "Yang dilihat nanti calonnya, bukan nomornya," ujarnya.
Namun, jika dikaitkan dengan calon, Anas menilai nomor dua adalah inspirasi numerik. Artinya, nomor itu cocok dengan slogan "lanjutkan" yang selama ini diusung pasangan SBY-Boediono. "Itu menandakan proses lanjutan pemerintahan dari periode pertama ke periode kedua," ujarnya berharap.
Sementara, tim kampanye Mega-Prabowo menilai angka satu memiliki arti kemenangan. Wakil Ketua Umum partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menyatakan, nomor satu adalah tanda bahwa Mega Prabowo akan muncul sebagai capres nomor satu. "Itu yang kami harapkan dan doakan selaku pendukung Mega Prabowo," kata Fadli.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebut nomor tiga adalah sosok presiden yang bakal dipilih untuk Pilpres nanti. "Kita kan selama ini pernah punya presiden yang nomor satu (Megawati), nomor dua (SBY) yang sekarang. Nah nomor tiga (Jusuf Kalla) ini yang masa depan," kata Priyo. (bay/dra)
Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto mendapatkan nomor urut terakhir, atau nomor urut tiga.
Dengan penetapan itu, tahapan yang telah menunggu para pasangan calon adalah masa kampanye. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, masa kampanye akan dibuka pada 2 Juni.
Kampanye pada 2 Juni tersebut adalah masa kampanye terbatas. "Dalam arti, belum diperbolehkan untuk kampanye terbuka atau dalam bentuk rapat umum," kata Hafiz di gedung KPU, Jakarta, Sabtu 30 Mei.
Kampanye yang dimaksud Hafiz tersebut meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Selain itu, pasangan calon juga sudah diperbolehkan untuk melakukan penyebaran tanda gambar pasangan calon di berbagai media dan kepada umum. Ketentuan itu sesuai dengan pasal 38 Undang Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008.
Hafiz menyatakan, gong kampanye terbuka akan dimulai pada 11 Juni. Masing-masing pasangan calon dalam satu hari dijadwalkan akan berkampanye di sebelas provinsi. KPU sendiri sudah menetapkan jadwal kampanye yang juga telah ditandatangani perwakilan tim kampanye pasangan calon. "Kampanye terbuka itu sampai 4 Juli," terangnya.
Berdasarkan jadwal yang dirilis KPU, 33 provinsi di Indonesia dibagi rata untuk tiga pasangan calon. Masing-masing pasangan calon memiliki wilayah kampanye tersendiri setiap harinya. Jika berganti hari, setiap pasangan calon bertukar lokasi kampanye.
Sebagai contoh, jadwal kampanye di hari pertama atau 11 Juni. Di pulau Jawa, pasangan Mega-Prabowo akan berkampanye pertama kali di Jawa Barat dan Jawa Timur. Pasangan SBY-Boediono dijadwalkan berkampanye di Jawa Tengah dan Banten. Sementara, pasangan JK-Wiranto, untuk kampanye perdana di Jawa dijadwalkan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Hafiz kembali mengingatkan, sebelum memasuki masa kampanye, setiap pasangan calon yang sudah ditetapkan dilarang untuk memasang atribut kampanye. Sebelumnya, saat masih berstatus bakal calon, KPU tidak bisa menjerat secara hukum aksi curi start kampanye.
Kini, karena statusnya sudah sebagai peserta Pilpres, dilarang untuk memasang alat peraga dalam bentuk apapun sebelum masuk masa kampanye.
Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, tim kampanye nasional SBY-Boediono sudah mendapatkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU. Sejumlah persiapan tengah dilakukan tim kampanye nasional, terkait provinsi mana yang bakal dikunjungi sesuai jadwal kampanye KPU.
Anas menyatakan, presiden SBY dipastikan akan mengambil satu hari cuti setiap pekannya untuk ikut berkampanye. Jadwal yang kemungkinan besar diambil adalah cuti setiap hari Jumat. Jadwal itu sama seperti hari cuti yang diambil SBY saat kampanye Pemilu Legislatif. "Kalau Pak Boed (Boediono, red) kan nggak perlu cuti. Tinggal jadwal (cuti) pak SBY yang disusun," kata Anas.
Pertemuan SBY-Mega
Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres kemarin, berlangsung di ruang sidang gedung KPU, Jakarta. Di balik prosesi itu, ternyata momen yang ditunggu adalah pertemuan capres yang juga incumbent Presiden SBY dengan Megawati.
Sebagaimana diketahui, dua sosok itu selama ini kerap berseteru. Megawati suka melontarkan kritik kepada kinerja pemerintah. Tak tinggal diam, SBY juga dalam sejumlah kesempatan langsung menanggapi kritikan tersebut.
Pasangan SBY-Boediono sendiri adalah pasangan capres dan cawapres yang tiba paling awal di ruang sidang gedung KPU. SBY yang mengenakan batik warna cokelat tiba bersama Boediono pada pukul 08.48. SBY dan Boediono duduk di meja sebelah kanan menghadap meja para anggota KPU.
Kedatangan SBY-Boediono juga didampingi sejumlah petinggi parpol koalisi dan tim kampanye nasional mereka. Tampak, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Dari Demokrat, tampak Ketua Umum Hadi Utomo, Ketua DPP Bidang Politik Anas Urbaningrum, serta putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono.
Dua menit kemudian, giliran pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto tiba di gedung KPU. Pasangan itu datang lengkap dengan anggota tim kampanyenya. SBY yang melihat kedatangan JK-Wiranto, lantas beranjak dari tempat duduknya untuk menyalami pasangan tersebut, disusul Boediono. JK-Wiranto sendiri juga mengenakan busana serba batik. Mereka ditempatkan untuk duduk di sebelah kiri.
Tinggal pasangan Megawati dan Prabowo yang belum datang. Keduanya baru tampak di ruang sidang gedung KPU sekitar pukul 09.08, terlambat dari jadwal yang disampaikan KPU. Megawati tiba dengan mengenakan busana khasnya, baju warna merah. Demikian halnya dengan Prabowo dengan baju serba putihnya.
Mengetahui kedatangan Mega, SBY dan Boediono langsung beranjak menghampiri. Namun, Megawati terkesan pura-pura tidak tahu. Dia hanya melambai-lambaikan tangan ke arah para fotografer, dan memunggungi SBY.
Prabowo yang melihat SBY, langsung menghampiri. Keduanya langsung saling hormat terlebih dahulu dan kemudian berjabat tangan. Megawati sendiri, baru berjabat tangan dengan SBY setelah Prabowo. Itupun hanya sesaat, tanpa basa-basi apapun.
Prosesi pengambilan nomor urut kemarin berlangsung cepat. Terlebih dahulu, anggota KPU Samsulbahri dan Andi Nurpati menunjukkan kotak kaca yang sudah tertutup kain hitam. Kotak kaca itu berisi tiga gulungan surat berisi nomor urut. Setelah gulungan itu ditunjukkan, kotak kaca itu ditutup kembali dengan kain yang sama.
Barulah masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk mengambil. Cara mengambil gulungan itu adalah dengan acak sambil ditutup kain tersebut. Sesuai nomor urut pendaftaran, pasangan JK Win adalah yang mengambil pertama kali, disusul dengan Mega Prabowo dan terakhir SBY Boediono.
Setelah masing-masing pasangan calon mendapatkan gulungan, barulah kotak itu dibuka. Ternyata, Mega Prabowo mendapat nomor urut satu, disusul SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Uniknya, pasangan JK-Wiranto ternyata sudah menyiapkan poster yang bertuliskan tiga. Nomor tiga lengkap dengan logo gambar JK-Wiranto itu diacung-acungkan.
Lantas, apa komentar tim kampanye atas perolehan nomor urut calon itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, nomor pasangan calon itu sejatinya hanyalah identitas peserta Pilpres. Yang menentukan nantinya adalah persepsi pemilih terhadap kualitas calon. "Yang dilihat nanti calonnya, bukan nomornya," ujarnya.
Namun, jika dikaitkan dengan calon, Anas menilai nomor dua adalah inspirasi numerik. Artinya, nomor itu cocok dengan slogan "lanjutkan" yang selama ini diusung pasangan SBY-Boediono. "Itu menandakan proses lanjutan pemerintahan dari periode pertama ke periode kedua," ujarnya berharap.
Sementara, tim kampanye Mega-Prabowo menilai angka satu memiliki arti kemenangan. Wakil Ketua Umum partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menyatakan, nomor satu adalah tanda bahwa Mega Prabowo akan muncul sebagai capres nomor satu. "Itu yang kami harapkan dan doakan selaku pendukung Mega Prabowo," kata Fadli.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebut nomor tiga adalah sosok presiden yang bakal dipilih untuk Pilpres nanti. "Kita kan selama ini pernah punya presiden yang nomor satu (Megawati), nomor dua (SBY) yang sekarang. Nah nomor tiga (Jusuf Kalla) ini yang masa depan," kata Priyo. (bay/dra)
Saturday, May 30, 2009
Yudhoyono dan Boediono Tak Selalu Kampanye Bersama
TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah pengundian nomor urut, para calon presiden dan wakil presiden menyatakan siap berkampanye. Ketua Bidang Politik Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono telah mengatur jadwal keduanya untuk berkampanye. “Sudah ada jadwal yang rapi mulai dari pekan pertama sampai keempat,” kata Anas usai acara pengundian nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut Anas, Yudhoyono dan Boediono tak selalu kampanye berbarengan. Tim sukses telah mengatur pembagian daerah Yudhoyono dan Boediono. “Diatur berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Yudhoyono, kata Anas, akan mengajukan cuti. Menurut dia, cuti Yudhoyono kebanyakan diajukan untuk hari Jumat. “Kalau Boediono kan sudah mundur sehingga tak perlu cuti,” katanya. Setelah deklarasi pasangan itu, Boediono mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengatakan Mega-Prabowo juga akan segera berkampanye. “Nanti kami atur jadwalnya. Terutama di daerah yang padat penduduk,” katanya.
Kampanye berlangsung mulai 2 Juni hingga 4 Juli. Kampanye akan dibuka dengan deklarasi kampanye damai saat 2 Juni. Sedangkan kampanye terbuka dimulai 11 Juni hingga 4 Juli. Antara 2-12 Juni, para calon boleh berkampanye dengan pertemuan terbatas atau tatap muka. Tapi, para calon tak boleh berkampanye rapat umum yang bersifat mengerahkan massa. Setelah kampanye selesai, berlaku masa tenang, yaitu 5-7 Juli. Sehari kemudian, pemungutan suara dilaksanakan.
Komisi Pemilihan juga telah menyiapkan lima kali debat, terdiri dari tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat wakil presiden. Debat pertama akan dimulai untuk para calon presiden pada 18 Juni.
Anas membantah Yudhoyono-Boediono tak mau mengikuti debat tersebut. Menurut Anas, debat terbuka itu mampu memberi gambaran ke masyarakat soal kapasitas calon yang bertarung dalam pemilihan presiden. “Kami termasuk kalangan yang mendukung kampanye dengan cara debat,” katanya.
PRAMONO
Menurut Anas, Yudhoyono dan Boediono tak selalu kampanye berbarengan. Tim sukses telah mengatur pembagian daerah Yudhoyono dan Boediono. “Diatur berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Yudhoyono, kata Anas, akan mengajukan cuti. Menurut dia, cuti Yudhoyono kebanyakan diajukan untuk hari Jumat. “Kalau Boediono kan sudah mundur sehingga tak perlu cuti,” katanya. Setelah deklarasi pasangan itu, Boediono mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengatakan Mega-Prabowo juga akan segera berkampanye. “Nanti kami atur jadwalnya. Terutama di daerah yang padat penduduk,” katanya.
Kampanye berlangsung mulai 2 Juni hingga 4 Juli. Kampanye akan dibuka dengan deklarasi kampanye damai saat 2 Juni. Sedangkan kampanye terbuka dimulai 11 Juni hingga 4 Juli. Antara 2-12 Juni, para calon boleh berkampanye dengan pertemuan terbatas atau tatap muka. Tapi, para calon tak boleh berkampanye rapat umum yang bersifat mengerahkan massa. Setelah kampanye selesai, berlaku masa tenang, yaitu 5-7 Juli. Sehari kemudian, pemungutan suara dilaksanakan.
Komisi Pemilihan juga telah menyiapkan lima kali debat, terdiri dari tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat wakil presiden. Debat pertama akan dimulai untuk para calon presiden pada 18 Juni.
Anas membantah Yudhoyono-Boediono tak mau mengikuti debat tersebut. Menurut Anas, debat terbuka itu mampu memberi gambaran ke masyarakat soal kapasitas calon yang bertarung dalam pemilihan presiden. “Kami termasuk kalangan yang mendukung kampanye dengan cara debat,” katanya.
PRAMONO
PD : Mudah-Mudahan Ini Awal yang Baik
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) bersuka ria melihat SBY bersalaman dengan Megawati. PD berharap tali silaturahmi antar keduanya dapat terjalin baik dalam pertemuan selanjutnya.
"Alhamdulilah Ibu Mega Menyambut Uluran Tangan SBY, mudah-mudahan ini jadi awal baik," tutur Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum.
Hal ini disampaikan Anas seuisai pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2009, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2009).
Menurut Anas, SBY sudah ingin bertemu mega sejak dulu. Namun demikian Megawati tidak kunjung meluangkan waktu untuk bertemu dengan Presiden RI ini.
"Alhamdulilah SBY punya inisiatif mendatangi Ibu Mega, itu adalah refleksi keinginan SBY yang lama untuk bertemu dengan Ibu Mega," tutur Anas.
Anas berharap pertemuan kali ini dapat membawa manfaat diantara keduanya dan tali silaturahmi dapat terus dijalin.
"Mudah-mudahan di waktu yang akan datang Ibu Mega mau menyambut uluran tangan SBY," ungkap Anas.
( van / djo )
"Alhamdulilah Ibu Mega Menyambut Uluran Tangan SBY, mudah-mudahan ini jadi awal baik," tutur Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum.
Hal ini disampaikan Anas seuisai pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2009, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2009).
Menurut Anas, SBY sudah ingin bertemu mega sejak dulu. Namun demikian Megawati tidak kunjung meluangkan waktu untuk bertemu dengan Presiden RI ini.
"Alhamdulilah SBY punya inisiatif mendatangi Ibu Mega, itu adalah refleksi keinginan SBY yang lama untuk bertemu dengan Ibu Mega," tutur Anas.
Anas berharap pertemuan kali ini dapat membawa manfaat diantara keduanya dan tali silaturahmi dapat terus dijalin.
"Mudah-mudahan di waktu yang akan datang Ibu Mega mau menyambut uluran tangan SBY," ungkap Anas.
( van / djo )
PD: Nomor 2 Nyambung dengan Lanjutkan
INILAH.COM, Jakarta - Penetapan nomor urut telah selesai dan pasangan SBY-Boediono telah mendapatkan nomor urut 2. Nomor urut 2 ini dinilai Demokrat sangat mudah disambungkan dengan lanjutkan.
"Sekali lagi kalau nomor urut tidak ada yang khusus, semua baik. Tapi sekali lagi kalau nomor 2 ini sangat mudah disambungkan dengan kata-kata lanjutkan, lanjutkan untuk tahap 2," kata Ketua DPP PD Anas Urmaningrum usai pengundian nomor urut di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut dia, nomor 2 ini akan disosialisasikan keseluruh jajaran partai dan jajaran partai pendukung. Sejak hari ini sampai 4 Juni 2009 Demokrat dan partai pendukung akan fokus pada pemenangan.
"Yang akan datang itu akan optimal betul dalam proses pemenangan, sehingga pada 8 Juli betul-betul sejarah yang baik bagi pasangan SBY-Boediono untuk mendapatkan mandat dari rakyat," ujarnya.
Anas yakin rakyat tidak akan memilih berdasarkan nomor urut saja. Tapi rakyat akan memilih berdasarkan pengetahuannya masing-masing pasangan calon.
"Jadi kami optimis berapapun nomor urutnya Insya Allah rakyat akan percaya kepada SBY-Boediono," pungkasnya. [win/ana]
"Sekali lagi kalau nomor urut tidak ada yang khusus, semua baik. Tapi sekali lagi kalau nomor 2 ini sangat mudah disambungkan dengan kata-kata lanjutkan, lanjutkan untuk tahap 2," kata Ketua DPP PD Anas Urmaningrum usai pengundian nomor urut di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut dia, nomor 2 ini akan disosialisasikan keseluruh jajaran partai dan jajaran partai pendukung. Sejak hari ini sampai 4 Juni 2009 Demokrat dan partai pendukung akan fokus pada pemenangan.
"Yang akan datang itu akan optimal betul dalam proses pemenangan, sehingga pada 8 Juli betul-betul sejarah yang baik bagi pasangan SBY-Boediono untuk mendapatkan mandat dari rakyat," ujarnya.
Anas yakin rakyat tidak akan memilih berdasarkan nomor urut saja. Tapi rakyat akan memilih berdasarkan pengetahuannya masing-masing pasangan calon.
"Jadi kami optimis berapapun nomor urutnya Insya Allah rakyat akan percaya kepada SBY-Boediono," pungkasnya. [win/ana]
PD: Debat HAM Hanya Visi Misi
JAKARTA (Dtc/Lampost): Partai Demokrat menyambut baik rencana Komnas HAM menggelar debat capres-cawapres bertemakan HAM. Namun, partai pemenang pemilu legislatif itu berharap debat hanya tentang visi misi bukan mengungkit masa lalu.
"Kalau ada debat dengan topik HAM sebaiknya bukan untuk mengangkat masa lalu seseorang, melainkan untuk memastikan visi tentang penegakan dan memajukan penyelenggaraan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Jumat (29-5).
Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue pada Kamis, 28 Mei 2009, mengatakan Komnas HAM berencana mengadakan dialog dengan para capres-cawapres. Debat bertemakan visi dan misi mereka mengenai penegakan HAM.
Untuk itu Anas mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan topik resmi debat capres-cawapres. Semua pasangan capres-cawapres diharapkan hadir mengutarakan visi misinya.
"Materi debat sudah ditetapkan KPU. Kalau pun ada yang menilai kurang sempurna, itulah yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Mudah-mudahan semua hadir," ujar Anas.
Anas mengharapkan debat capres-cawapres membawa manfaat baik bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih memahami siapa capres pilihannya.
"Kita harapkan berjalan baik dan mampu menggeledah secara dalam visi, misi dan agenda aksi pasangan calon," kata eks anggota KPU ini.
Formalitas
Sementara itu, pengamat berpandangan debat capres-cawapres yang diadakan KPU sekadar formalitas dan penuh rasa sopan santun. Sebab itu, KPU diharapkan juga membuka kemungkinan debat di ruang publik lain, misalnya di universitas.
"Artinya begini, di samping yang wajib, KPU juga buka kemungkinan para capres melakukan debat dengan difasilitasi, misalnya, di perguruan tinggi, seperti lazimnya di negara-negara modern," kata Koordinator Pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, Kamis (28-5).
Debat di luar kewajiban UU itu, lanjut Jeirry, tetap pada prinsip-prinsip yang sama dengan debat KPU. Hal itu untuk menghindari supaya tidak ada kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Jeirry mengatakan usulannya tersebut berdasar pada debat KPU yang dinilai tidak akan memuaskan keingintahuan pemilih terhadap kualitas ide dan sikap para kandidat.
Tema Normatif
Jeirry menyayangkan tema yang dimunculkan dalam debat itu sangat umum dan normatif, tidak menyangkut hal-hal yang bersifat aktual.
"Isu-isu misalnya kasus Ambalat itu harusnya diangkat. Ini kasus aktual dan sangat serius. Nah kalau kita mau contoh negara-negara seperti Amerika, mereka mengangkat tema soal penjara Guantanamo, Timur Tengah, itu lebih konkret," kata dia.
Kemudian Jeirry yakin debat yang akan dimulai pada 18 Juni itu sengaja dirancang untuk menyelamatkan para calon. Hal itu terlihat dari isu-isu tertentu yang tidak diakomodasi sebagai materi debat, padahal sangat erat kaitannya dengan ketiga pasangan capres-cawapres.
"Apa itu? Yakni tidak ada isu tentang HAM. Ini saya kira ini didesain untuk menyelamatkan calon-calon. Ini saya yakin merupakan kesepakatan dengan para tim sukses dan KPU telah terlibat pengamanan calon itu," tegasnya.
Masih menurut mantan Koordinator Jaringan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu, metodologi debat KPU kurang tepat. Moderator tidak diberi kesempatan bertanya, sedangkan moderator juga dapat berperan memperdalam permasalahan.
"Menurut saya, debat ini hanya akan menjadi bagaimana calon memperlihatkan citranya. Ini soal penampilan dan pencitraan, bukan pandalaman substansi. Bukan mengukur kemampuan untuk bagaimana calon memahami persoalan bangsa dan memberi sikap terhadap itu," cetusnya. n K-3.
"Kalau ada debat dengan topik HAM sebaiknya bukan untuk mengangkat masa lalu seseorang, melainkan untuk memastikan visi tentang penegakan dan memajukan penyelenggaraan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Jumat (29-5).
Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue pada Kamis, 28 Mei 2009, mengatakan Komnas HAM berencana mengadakan dialog dengan para capres-cawapres. Debat bertemakan visi dan misi mereka mengenai penegakan HAM.
Untuk itu Anas mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan topik resmi debat capres-cawapres. Semua pasangan capres-cawapres diharapkan hadir mengutarakan visi misinya.
"Materi debat sudah ditetapkan KPU. Kalau pun ada yang menilai kurang sempurna, itulah yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Mudah-mudahan semua hadir," ujar Anas.
Anas mengharapkan debat capres-cawapres membawa manfaat baik bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih memahami siapa capres pilihannya.
"Kita harapkan berjalan baik dan mampu menggeledah secara dalam visi, misi dan agenda aksi pasangan calon," kata eks anggota KPU ini.
Formalitas
Sementara itu, pengamat berpandangan debat capres-cawapres yang diadakan KPU sekadar formalitas dan penuh rasa sopan santun. Sebab itu, KPU diharapkan juga membuka kemungkinan debat di ruang publik lain, misalnya di universitas.
"Artinya begini, di samping yang wajib, KPU juga buka kemungkinan para capres melakukan debat dengan difasilitasi, misalnya, di perguruan tinggi, seperti lazimnya di negara-negara modern," kata Koordinator Pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, Kamis (28-5).
Debat di luar kewajiban UU itu, lanjut Jeirry, tetap pada prinsip-prinsip yang sama dengan debat KPU. Hal itu untuk menghindari supaya tidak ada kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Jeirry mengatakan usulannya tersebut berdasar pada debat KPU yang dinilai tidak akan memuaskan keingintahuan pemilih terhadap kualitas ide dan sikap para kandidat.
Tema Normatif
Jeirry menyayangkan tema yang dimunculkan dalam debat itu sangat umum dan normatif, tidak menyangkut hal-hal yang bersifat aktual.
"Isu-isu misalnya kasus Ambalat itu harusnya diangkat. Ini kasus aktual dan sangat serius. Nah kalau kita mau contoh negara-negara seperti Amerika, mereka mengangkat tema soal penjara Guantanamo, Timur Tengah, itu lebih konkret," kata dia.
Kemudian Jeirry yakin debat yang akan dimulai pada 18 Juni itu sengaja dirancang untuk menyelamatkan para calon. Hal itu terlihat dari isu-isu tertentu yang tidak diakomodasi sebagai materi debat, padahal sangat erat kaitannya dengan ketiga pasangan capres-cawapres.
"Apa itu? Yakni tidak ada isu tentang HAM. Ini saya kira ini didesain untuk menyelamatkan calon-calon. Ini saya yakin merupakan kesepakatan dengan para tim sukses dan KPU telah terlibat pengamanan calon itu," tegasnya.
Masih menurut mantan Koordinator Jaringan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu, metodologi debat KPU kurang tepat. Moderator tidak diberi kesempatan bertanya, sedangkan moderator juga dapat berperan memperdalam permasalahan.
"Menurut saya, debat ini hanya akan menjadi bagaimana calon memperlihatkan citranya. Ini soal penampilan dan pencitraan, bukan pandalaman substansi. Bukan mengukur kemampuan untuk bagaimana calon memahami persoalan bangsa dan memberi sikap terhadap itu," cetusnya. n K-3.
Anas: Artinya Lanjutkan dari Periode 1 ke 2
VIVAnews - Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak mempermasalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendapatkan nomor urut dua. Semua nomor dinilainya baik.
"Kami tentu lebih bersyukur mendapat nomor dua ini, karena itu bisa menjadi inspirasi numerik. Inspirasi numerik maksudnya, nomor dua itu simbol dan cocok dengan kata-kata lanjutkan. Berarti lanjutkan dari periode pertama ke periode kedua ha ha ha," kata Anas di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 30 Mei 2009.
Terlepas dari itu, kata dia, semua nomor baik. Karena ia menilai rakyat memilih bukan berdasarkan nomor, tapi berdasarkan siapa yang menjadi pasangan calon.
Sebelumnya pasangan ini, kata Anas, tidak memiliki ekspektasi khusus untuk mendapatkan nomor berapa. "Semua nomor itu pada dasarnya baik. Nomor dua ini lebih memudahkan identifikasi dengan pasangan lain, dan cocok dengan kata-kata lanjutkan," kata dia.
Dalam proses pengundian di KPU pagi tadi pasangan Megawati-Prabowo mendapatkan nomor urut satu, SBY-Boediono nomor urut dua, dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan nomor urut tiga.
"Kami tentu lebih bersyukur mendapat nomor dua ini, karena itu bisa menjadi inspirasi numerik. Inspirasi numerik maksudnya, nomor dua itu simbol dan cocok dengan kata-kata lanjutkan. Berarti lanjutkan dari periode pertama ke periode kedua ha ha ha," kata Anas di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 30 Mei 2009.
Terlepas dari itu, kata dia, semua nomor baik. Karena ia menilai rakyat memilih bukan berdasarkan nomor, tapi berdasarkan siapa yang menjadi pasangan calon.
Sebelumnya pasangan ini, kata Anas, tidak memiliki ekspektasi khusus untuk mendapatkan nomor berapa. "Semua nomor itu pada dasarnya baik. Nomor dua ini lebih memudahkan identifikasi dengan pasangan lain, dan cocok dengan kata-kata lanjutkan," kata dia.
Dalam proses pengundian di KPU pagi tadi pasangan Megawati-Prabowo mendapatkan nomor urut satu, SBY-Boediono nomor urut dua, dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan nomor urut tiga.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
