SBY - Boediono Targetkan 60 Persen Suara di Kampung Kalla

TEMPO Interaktif, Makassar: Setelah partai Demokrat berhasil mencapai perolehan suara yang cukup signifikan pada pemilu legislatif kemarin jika dibandingkan dengan pemilu 2004 lalu, baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan. Target perolehan suara yang dipasang tim SBY di kampung JK pada Pilpres mendatang juga cukup tinggi yakni diatas 60 persen.

Target perolehan suara memenangkan SBY di kampung JK ini diungkapkan dalam acara deklarasi dan pelantikan tim kampanye SBY-Boediono provinsi Sulsel, di kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Makassar, Rabu (3/6) sore, yang dihadiri oleh ratusan pendukung SBY-Boediono baik dari perwakilan 24 partai pendukung dan non partai. ”Kita menargetkan disini harus diatas 60 persen,” kata Djafar Hafsah, koordinator wilayah pemenangan SBY-Boediono di Sulsel, yang juga caleg terpilih DPR RI Partai Demokrat (PD) dapil II Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut Djafar, target ini sangat wajar, jika dihitung dengan perolehan suara Demokrat pada pemilu legislatif yang lalu ditambah dengan pemilih yang belum menentukan pilihannya, jadi target 60-70 persen sangat wajar.

Untuk mencapai ini, maka partai Demokrat akan menurunkan caleg-calegnya terutama mereka yang terpilih, termasuk relawan baik dari unsur partai maupun non partai untuk bekerja keras dan mensosialisasikan pasangan SBY-Boediono.

Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang menghadiri acara deklarasi ini sekaligus melantikn tim kampanye SBY-Boediono di daerah ini, mengatakan peluang untuk meraih target suara ini masih cukup besar, meski ini adalah kampung halaman JK sebagai salah satu saingan SBY dalam Pilpres mendatang.

Menurutnya, ada peluang yang harus dilihat dimana pemilih yang memilih partai A belum tentu memilih capres yang didukung partai A tersebut, ”Makanya kami optimis dan kami yakin pemilih masih memilih SBY,” katanya.

Anas menambahkan bahwa Indonesia saat ini adalah pasca kesukuan, pasca kekerabatan, dimana masyarakat akan lebih memilih mereka yang sudah membuktikan kerja kerasnya. Dan selama lima tahun ini SBY sebagai Presiden, sudah bekerja untuk rakyat dan tidak diskriminatif.

Saat ditanya soal pembangunan di kawasan timur Indonesia, jika SBY terpilih kembali, Anas menjawab bahwa jika SBY terpilih maka ia akan menjadi presiden dari Sabang sampai Marauke. Dan pihaknya juga telah memiliki program untuk memprioritaskan dan ada strategi khusus untuk menumbuhkan daerah-daerah yang tertinggal. Dimana kementerian yang khusus mengurusi masalah ini akan ditingkatkan otoritas dan anggarannya.

IRMAWATI

PD: Jilbab Bisa Jadi Bumerang JK

INILAH.COM, Jakarta - Penggunaan jilbab yang dikenakan Mufidah Kalla dan Rugaiya Wiranto menjadi 'jualan' pasangan JK-Wiranto. Demokrat menilai, penggunaan simbol keagamaan itu hanya akan menjadi bumerang bagi JK bila terus dieksploitasi.

"Mengeksploitir jilbab, secara psikologis menunjukkan rendahnya religiusitas. Karena jilbab itu penutup aurat lahir, sementara agama lebih menekankan menutup aurat batin. Kalau itu terus dilakukan secara masif maka itu akan jadi hambar dan jadi bumerang bagi JK," ujar Waketum PD Achmad Mubarok kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (1/6).

Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini mengatakan, bagi orang awam dan jangka pendek, politisasi jilbab bisa meriah dan menarik perhatian masyarakat pemilih. Tetapi pada akhirnya nurani masyarakat akan lebih tertarik kepada substansi aurat batin ketimbang simbol-simbol Islam yang dieksploitasi untuk kepentingan politik.

"Pada era reformasi pernah terjadi politisasi umat Islam. Segala sesuatu ukurannya untuk umat Islam. Tetapi ketika didirikan partai-partai umat Islam, pada Pemilu 1999 tak satupun partai Islam yang dapat kursi mewakili umat Islam. Jadi, kesantunan dan kesederhaan lebih menyentuh hati masyarakat termasuk masyarakat Islam dibanding memblow up politicking jilbab," terangnya.

Isu Jilbab Loro yang digunakan JK-Wiranto memang cukup menohok kubu SBY-Boediono. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengimbau para kandidat Pilpres 2009 untuk tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Menurutnya, agama apapun konteksnya termasuk yang terkait dengan simbolnya, syariatnya harus ditempatkan pada posisi yang terhormat. [mut/ana]

Sibuk Cari Dukungan, JK Dinilai Tidak Etis

Jakarta (detik.com)- Partai Demokrat (PD) menilai cawapres Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), tidak etis karena lebih mengutamakan kepentingannya sebagai capres ketimbang posisinya melaksanakan tugas negara sebagai Wakil Presiden. JK dinilai terlalu sibuk menggalang dukungan untuk pilpres Juli nanti.

"Satu detik pun pemerintahan tidak boleh berhenti, apalagi hanya untuk kampanye, penggalangan dukungan dan keliling-keliling," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, Jumat (22/5/2009).

Menurut Anas seharusnya JK lebih mengutamakan tugas sebagai wakil mendampingi SBY. Penggalangan dukungan bisa dilakukan pada waktu yang ditetapkan KPU pada masa kampanye.

"Menomorduakan tugas sebagai pemimpin hanya untuk kampanye dan penggalangan adalah perilaku yang kurang etis," tutur pria berkacamata ini.

Anas kemudian membandingkan JK dengan capres partainya, SBY. Menurutnya hingga saat ini manuver SBY masih proporsional dan tidak mengganggu tugas sebagai Presiden.

"SBY sebagai Presiden tetap harus konsentrasi menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik," tutur mantan anggota KPU ini.

Menurutnya, SBY ingin membangun tradisi dan preseden yang baik bahwa tugas sebagai presiden harus ditempatkan di atas kepentingan sebagai calon presiden.

( van / nrl )

Demokrat: Selamat untuk JK-Wiranto!

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengucapkan selamat atas dideklarasikannya pasangan capres-cawapres JK-Wiranto, Jumat (1/5) malam ini. Ucapan selamat itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dimintakan tanggapan oleh Kompas.com.

"Kami ucapkan selamat kepada pasangan JK-Wiranto. Selamat telah menjadi pasangan calon yang pertama kali dideklarasikan. Mari kita berkompetisi dengan demokratis, ksatria, dan bermartabat," kata Anas.

Pendeklarasian ini menurutnya juga merupakan bantahan nyata akan spekulasi calon tunggal. Partai Demokrat sendiri masih berkonsentrasi untuk melanjutkan pembangunan koalisi.

"Soal cawapres, kami memegang teguh keputusan rapimnas bahwa cawapres diserahkan sepenuhnya kepada SBY sebagai capres. Kami tidak mendesak SBY untuk segera memilih dan mengumumkan. Tidak ada urgensi untuk terburu-buru," kata Anas.

ING

PD Tunggu Cawapres Mega dan JK

INILAH.COM, Jakarta - Strategi menunggu ternyata diterapkan Partai Demokrat. Rapimnas II yang digelar di arena PRJ, Jakarta tidak akan menyebut nama cawapres pendamping SBY, tapi hanya akan menetapkan kriteria-kriteria cawapres. Sebab, Demokrat menunggu capres lain untuk mengajukan cawapresnya duluan.

"Memang ada gunanya kalau kita tahu cawapres dari capres yang lain duluan. Tapi itu bukan strategi atau skenario Demokrat, hanya kebetulan saja," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).

Menurut Anas, dalam Rapimnas ini akan dibahas kriteria tambahan untuk cawapres selaian dari lima kriteria yang telah diungkapkan SBY. "Kriteria tambahan itu sudah ada tinggal dimatangkan saja. Yang jelas tidak bertabrakan dengan lima kriteria dari Pak SBY. Kita hanya menambah saja," jelasnya.

Soal cawapres SBY berasal dari parpol atau non parpol, Anas mengungkapkan, juga akan dibahas dalam Rapimnas ini. "Awalnya kami wajar dan proporsional kalau wapres itu dari Golkar, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden maka akan berlaku skenario B melakukan koalisi lain," ungkapnya.

Untuk itulah, sambungnya, apakah cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih salah satunya," imbuhnya. [mut/dil]

PD: Golkar Putuskan Sepihak

INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Partai Golkar tak lagi melanjutkan pembicaraan koalisi mengejutkan Partai Demokrat. Sebab SBY meminta butir kesepakatan cawapres majemuk yang mandek, agar diendapkan dulu.

"PD tidak menduga Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi. Kami tidak menduga penghentian pembicaraan secara sepihak," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).

Anas memandang, PD perlu memberikan penjelasan terkait pernyataan pimpinan Golkar tersebut. Isu ini dinilai sensitif dan PD tidak ingin ada salah persepsi dari publik, kader PD dan keluarga besar Golkar.

Menurut Anas, sejak awal memang ada niat dan kehendak dari PD dan Golkar untuk membangun kerjasama di parlemen dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Pembicaraan pun dilakukan antara kedua parpol.

Pembicaraan dilakukan lebih substansif lagi melaluk perwakilan tim masing-masing. Dari Partai Golkar diwakili Muladi, Andi Mattalatta dan Soemarsono. Kemudian dari Tim 9 Koalisi PD ada Hadi Utomo, Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum.

Pada 21 April siang, Golkar mengajukan draft kesepatakan koalisi. Semua butir sudah dapat disepakati, kecuali berkaitan pasangan capres dan cawapres.

"Belum disepakatai apakah cawapres yang diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama. Belum tercapai di butir tersebut," terang Anas.

Kemunduran pembahasan membuat kedua tim sepakat untuk menyampaikan laporan tersebut ke pemberi mandat, yakni dari PD ke SBY, sementara tim Golkar kepada JK.

Malamnya Tim 9 lapor ke SBY. Menurut Anas, arahan dari SBY untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati. Selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini Golkar malah memberikan talak satu kepada PD. [ana]

Anas: SBY Sangat Siap untuk Berdebat

VIVANEWS.COM JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat siap berdebat saat ini juga. Bahkan, kata dia, SBY juga siap membalikkan semua pernyataan yang menyerang kebijakan pemerintah.

"Jika debat capres dilaksanakan sekarang pun SBY sudah siap tampil," ujar Anas yang dihubungi Republika, Selasa (24/3). Ia mengatakan bahwa tim debat capres yang akan menyokong SBY akan dibentuk setelah pemilihan legislatif nanti.

Menanggapi kritikan-kritikan yang keluar dari beberapa capres rival yang mengkritik SBY, Anas mengatakan bahwa SBY juga sudah siap melawan mereka. "Memang banyak yang mengkritik kebijakan ekonomi SBY, tetapi beliau juga sudah mengerti bagaimana menangkal kritikan-kritikan tersebut," katanya.

Sementara ditanya bagaimana jika melawan JK yang notabene mendapat bagian mengurus ekonomi di pemerintahannya, Anas mengungkapkan bahwa tidak ada kebijakan apa pun yang tidak diketahui SBY.

"SBY sangat mengerti persis dan sangat dalam mengenai kebijakan apa pun, termasuk kebijakan ekonomi, sehingga ia akan sangat bisa menyampaikannya kepada publik," ujarnya. - nan/ahi

Megawati Ketemu JK, PD Ngaku Tidak Ditinggalkan

(detik.com Jakarta - Partai Demokrat (PD) mengaku tidak keder (takut) dengan rencana pertemuan Jusuf Kalla (JK) dan Megawati. PD juga mengaku tidak kuatir akan ditinggalkan atau berjalan sendirian dalam Pilpres 2009 mendatang.

"Kita anggap pertemuan Ibu Mega dan Pak JK ini adalah pertemuan silaturahim. Ketika ada pertemuan dua pemimpin, ya tergantung kokinya mengelola agenda. Jadi jangan mentang-mentang pertemuan dua parpol, PD akan ditinggalkan, tidak juga. Kita juga lakukan hal yang sama," kata salah satu Ketua DPP PD Max Soupacua.

Hal itu dia utarakan dalam jumpa pers didampingi Sekjen DPP PD Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum di Bravo Media Center (BMC) di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (11/3/2009).

Namun lanjut Max, pertemuan dan komunikasi politik PD dengan parpol dan sejumlah tokoh lainnya sering dilakukan, hanya saja tidak terpublikasikan. Sebab, PD sebagai partai pendukung pemerintah terdepan harus defend (bertahan), biar masyarakat yang menilainya.

Sementara itu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menambahkan, PD memang akan melakukan koalisi dengan parpol lainnya. "Tapi itu setelah ada hasil pemilu legislatif. Kita yakin tidak ada kesulitan untuk membangun komunikasi politik dengan yang lainya," ungkapnya.

Menurut Anas, koalisi akan dilakukan untuk kepentingan Pilpres, sehingga tidak ingin terburu-buru dilakukan. "Tidak ada koalisi tanpa power sharing. Kita harus melihat dasarnya dulu, yaitu hasil pemilu legislatif. Jadi kami tidak ingin terburu-buru untuk itu," pungkasnya. ( zal / sho )

Pertemuan Kalla-Mega Dinilai Redam Konflik Pemerintah dan Oposisi

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrat menanggapi positif rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meski pertemuan dua tokoh politik itu bisa memecah koalisi Golkar dengan Demokrat.

"Minimal akan menekan kemungkinan konflik pemerintah dan oposisi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat dihubungi Tempo, Rabu (11/3).

Anas mengatakan rencana pertemuan antara Kalla dan Megawati adalah hal yang baik. Partai Demokrat, kata dia, tidak mengetahui apakah target pertemuan itu membicarakan soal koalisi kedua partai. Tapi itu adalah hak Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

"Kami yakin Golkar masih konsisten menjalankan peran sebagai bagian dari partai pemerintah," katanya.

Terkait pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera, menurut Anas, pertemuan itu akan memperkuat komunikasi politik yang selama ini sudah terjalin baik. Selain itu, pertemuan tersebut akan memperdalam rasa persahabatan dan semangat kerja sama yang sudah berjalan.

"Kalau baterai makin cocok dan setrumnya makin kuat, kami nilai akan memudahkan pembicaraan koalisi nanti setelah pemilu legislatif," katanya.

NININ DAMAYANTI

Iklan Golkar Tak Akan Turunkan Popularitas SBY

(pemilu.okezone.com) JAKARTA - Iklan terbaru Partai Golkar dengan slogan serta janji baru, diyakini tidak akan menurunkan popularitas Susilo Bambang yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat di mata rakyat.

"Kami justru ingin mendoakan semoga iklan tersebut bisa menaikkan nilai Golkar dan JK. SBY dan PD insya Allah angka dan nilainya tetap tinggi jika diikuti kenaikan angka JK," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (10/3/2009).

Menurut mantan Ketua Umum PB HMI ini, iklan baru Partai Golkar, hanya salah satu usaha politik Partai Beringin dan tidak perlu dipersoalkan.

"Kami menghormati JK sebagai Wapres dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Golkar. Namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan. Semua kecap kan nomor satu," katanya.

Partai demokrat, kata Anas, tidak memiliki masalah terhadap iklan Partai Golkar. "Bukan saja karena Golkar adalah saudara tua, tetapi juga karena penilai sesungguhnya adalah rakyat," pungkasnya. (ded)

Peluang Koalisi Golkar-Demokrat Tertutup ?

(pemilu.okezone.com) JAKARTA - Potensi Partai Golkar pecah kongsi dengan Partai Demokrat pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 semakin besar. Perbedaan sikap politik antara kedua partai tersebut semakin jelas.

Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, melihat situasi politik terakhir pintu koalisi kedua parpol semakin tertutup. Menurut dia, peluang kedua parpol untuk bersama kembali memang ada, namun sangat kecil.

"Saya pribadi berpendapat peluang itu sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi persamaan, sudah sangat jelas perbedaan karakter antara kita. Pendapat saya ini berdasarkan fakta-fakta dan dinamika politik yang terjadi belakangan ini," kata Burhanuddin Napitupulu di Jakarta, Senin (9/3/2009).

Burnap, sapaan akrab Burhanuddin menjelaskan, kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres bukan kebetulan. Kesediaan JK tersebut sudah melalui proses politik yang panjang. Terlebih ada desakan dari 33 Ketua DPD I sebagai pemegang saham partai.

"Desakan 33 DPD I hanya salah satu penyebab. Masih ada pemicu lainnya yang membuat kami semakin bersemangat," ujar Burnap tanpa menyebut pemicu lainnya yang dimaksud.

Politisi yang pernah dipecat dari Golkar oleh Akbar Tandjung ini menambahkan, dalam berbagai kesempatan sikap politik kedua parpol jauh berbeda. Bahkan, Golkar berani menampilkan iklan-iklan baru sebagai tandingan iklan Demokrat.

Sinyal perpisahan Golkar dan Demokrat ini terlihat dari pernyataan JK yang mengklaim bisa lebih baik dan lebih cepat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, JK bersama Golkar telah menjajaki komunikasi politik dengan parpol lain seperti PPP dan PKS.Dalam waktu dekat Kalla bakal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

"Kalau pintunya masih terbuka, saya pikir sikap politik Pak JK tak sejauh ini," ungkapnya.

Seperti diberitakan, pasca kesiapan JK maju sebagai capres, hubungannya dengan SBY tampak kian renggang. Dalam berbagai kesempatan kedua tokoh tersebut terlibat rivalitas. Bahkan, dalam waktu bersamaan mereka merebut simpati masyarakat di sejumlah daerah yang berbeda.

Bagaimana tanggapan Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengaku belum tahu dengan keputusan Golkar. Pihaknya juga meragukan pernyataan Burnap tersebut merupakan statemen resmi Golkar.

"Kami belum tahu apakah statemen Bang Burnap resmi dari Golkar," ujar Anas.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini mengaku selalu membuka pintu kelanjutan koalisi dengan Golkar dan partai-partai lain di dalam pemerintahan.

Menurut Anas, kalau sama-sama terbuka pintunya, tentu ada peluang berkoalisi. Bahkan, pihaknya memastikan lebih suka berkoalisi Dengan golkar, ketimbang jalan sendiri-sendiri.

"Namun demikian, Demokrat dalam posisi menghormati keputusan dan garis politik Golkar. Keputusannya apa? hanya Golkar yang tahu. Kita tunggu saja sampai selesai pemilu legislatif," terang mantan Ketua Umum PB HMI ini. (ded)

Elite Golkar Temui SBY

(sumeks.co.id) JAKARTA - Partai Golkar rupanya masih tidak “tega” untuk benar-benar lepas dari Partai Demokrat. Sejumlah pejabat teras partai berlambang beringin itu dikabarkan menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas upaya meredam perpecahan duet SBY-JK di pemilu presiden (pilpres). Sebab, duet SBY-JK masih dianggap ideal dan memiliki elektabilitas lebih tinggi.Internal partai warisan Orde Baru itu memang terbelah dalam dua sikap.

Ada yang mendukung JK menjadi capres, ada yang masih ingin mempertahankan duet SBY-JK. Karena itu, pertemuan antara pejabat teras Golkar dengan SBY itu disinyalir untuk merawat hubungan dengan SBY.Informasi yang diterima Indo.Pos (grup koran ini) menyebutkan, beberapa pejabat yang menemui SBY antara lain adalah Muladi dan Priyo Budi Santoso. Keduanya menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi, Priyo Budi mengakui pertemuan itu. Namun, dia menampik anggapan bahwa itu dilakukan untuk meredam perpecahan duet SBY-JK. Apalagi untuk tetap mengusung duet tersebut di pilpres mendatang.“Itu pertemuan biasa. Kita kan biasa melakukan pertemuan itu untuk konsolidasi biasa lah,” kata caleg dapil Jatim I itu saat dihubungi via telepon, kemarin.

Priyo Budi menegaskan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Sebab, Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini masih partner dalam pemerintahan. “Lagipula, semua kan masih belum pasti. Komunikasi kan juga masih harus dijalin,” katanya.

Sementara itu, Burhanudin Napitulu, ketua DPP Partai Golkar lainnya, mengakui internal partainya memang masih ada yang ngefans duet SBY-JK. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila ada pejabat Partai Golkar yang menemui SBY. “Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.

Burhanudin juga tidak menampik anggapan bahwa, duet SBY-JK masih jadi pertimbangan partainya. Namun, itu hanya sebatas alternatif terakhir apabila JK benar-benar tidak memungkinkan untuk maju sendiri.

“Lagipula, Partai Golkar dan Partai Demokrat kan sudah lama bekerja sama. Kalau beberapa masih ada yang menginginkan kerja sama itu sah-sah saja,” katanya.

Sumber di internal Golkar menyebutkan, Partai Golkar tidak mau berada di salah satu pihak antara PDIP dan Partai Demokrat. Mereka masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua partai itu.

“Ini bukan agar dua partai itu rekat kembali. Ini hanya agar kepentingan kami di dua partai itu masih jalan,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan itu.
Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sama sekali tidak terkejut mendengar kabar pertemuan Muladi dengan SBY. Menurut Akbar, memang ada sejumlah pentolan Golkar yang masih menghendaki JK tetap bergandengan dengan SBY.

Selain Muladi, ungkap dia, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dan Burhanudin Napitupulu. “Jadi, bisa dimengerti mengapa Muladi ketemu SBY. Tampaknya mereka mencoba terus melakukan pendekatan,” kata mantan ketua DPR periode 1999-2004 itu.

Dia menegaskan, suara ketiganya tidak merepresentasikan suara internal beringin yang sesungguhnya. Yakni, menghendaki Kalla meneruskan langkahnya sebagai capres. “Yang saya tahu, jajaran Dewan Penasihat Partai Golkar menghendaki Pak JK tetap maju,” tegasnya.

Akbar sendiri secara terus terang meragukan duet SBY-JK masih bisa dipertahankan. Apalagi, pasca-Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Ketua Umum Partai Golkar itu tampak kian aktif bermanuver dengan membuka pintu koalisi ke parpol-parpol Islam, seperti PKS dan PPP.

“Pak JK juga terlihat semakin penuh percaya diri dengan menyebut saya lebih baik atau saya lebih cepat. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, apa masih mungkin bisa kembali lagi,” ujarnya.Kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai 16 Maret juga akan mendorong SBY dan Jusuf Kalla lebih terbuka menyampaikan pesan-pesan politiknya. “Pak JK tidak mungkin nadanya turun. Dia pasti akan konsisten menegaskan kalau Golkar menang, insyaallah dia menjadi capresnya,” tandas Akbar.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, faktanya memang ada kelompok di Partai Golkar yang berpikiran duet SBY-JK sebaiknya terus berlanjut pada pilpres 2009. “Di Demokrat saya kira juga ada yang berpikiran begitu. Bagaimanapun, pikirannya macam-macam, sama seperti Golkar jugalah,” katanya.
Namun, imbuh dia, pendirian Partai Demokrat sudah fix. Persoalan capres dan cawapres baru dibahas dan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Ini juga sama dengan jalan pikiran Partai Golkar. “Tapi, kalau ada aspirasi atau ikhtiar seperti itu, kami menghargainya,” tandasnya.(aga/pri)

Kondusifkan Hubungan, Golkar dan PPP Teken Prakoalisi

(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.

Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.

Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.

Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.

Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.

Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.

Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.

Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.

Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.

Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.

Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.

Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.

Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.

PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.

Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.

"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)

Anas : 'Silahkan Saja'

KETUA DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum menilai rencana pertemuan JK dengan Megawati itu adalah hal yang biasa, lumrah dilakukan partai politik manapun, termasuk Golkar dan PDI Perjuangan.

“Menurut kami, pertemuan antar partai dan pimpinan partai adalah hal yang biasa saja, wajar. Kami sama sekali tidak akan mempersoalkan kalau benar akan ada pertemuan.

Bukankah dulu sudah ada pertemuan besar di Palembang dan Medan antara Golkar dan PDI Perjuangan. Kalau sekarang mau bertemu lagi, silahkan saja,” kata Anas Urbaningrum, Jumat (6/3).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, saat ini Ketua Umum DPP Partai Golkar sedang dikelilingi oleh kubu Surya Paloh yang bermanuver, mendorong agar mencalonkan sebagai calon presiden.

Arbi menilai, bisa saja Jusuf Kalla akan berubah pikiran dan akan tetap berpasangan dengan SBY pada Pilpres mendatang.

“Sekarang ini, di Golkar banyak kubu. Ada yang menginginkan Jusuf Kalla maju sebagai capres, ada yang ingin Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY lagi, dan ada pula yang lebih memilih Sri Sultan untuk diusung sebagai capres.

Dan apa yang akan terjadi nanti, tentunya bisa berubah. Yang jelas, bisa saja Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY,” kata Arbi Sanit. (Persda Network/yat)

Iklan PD Diprotes: Partai Demokrat Balas Kritik Agung Laksono

(Dikrim dari www.BungAnas.com)

Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.

"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.

Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.

"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.

Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.

"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.

Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.

"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)