JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan dari Partai Golkar melalui Ketua Pelaksana Harian Bappilu, Burhanuddin Napitupulu—biasa disapa Burnap—yang menyatakan partainya merasa direndahkan di pemerintahan, ditanggapi biasa bagi kubu Partai Demokrat. Melalui juru bicaranya yang tak lain Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah urusan internal yang tak patut dicampuri. Partai Demokrat, kata Anas, tetap menganggap Partai Golkar sebagai sahabat dan tidak akan kesepian meski akhirnya nanti, benar-benar ditinggalkan oleh Partai Golkar.
"Dan tidak benar kalau dikatakan Partai Demokrat tidak mau melakukan komunikasi politik dengan yang lain. Faktanya, memang melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh partai politik lain, akan tetapi lebih banyak yang tidak dipublikasikan. Komunikasi politik belum konkret, ya memang. Konkretivisasi koalisi itu baru relevan setelah pemilu legislatif," kata Anas Urbaningrum saat melakukan jumpa pers di Bravo Media Center (BMC), Rabu (11/3).
Sebelumnya, saat menggelar jumpa pers bersama dengan PDI Perjuangan, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Burhanuddin Napitupulu kemudian mempersilakan kepada Partai Demokat untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. Ia mengaku tidak tahu-menahu apakah Presiden SBY saat ini kecewa dengan sikap Partai Golkar sekarang ini.
"Saya enggak tahu apa SBY akan kecewa atau tidak. Tapi kan, Demokrat bisa saja membuka komunikasi dengan partai lain. Dalam penelitian internal yang kami lakukan,selama kurun waktu empat tahun hingga sekarang ini, kerja sama Golkar dan Demokrat selama ini baik-baik saja. Akan tetapi belum maksimal. Golkar merasa jarang dilibatkan untuk membicarakan arah kebijakan terlebih dahulu. Seakan-akan tidak ada peranan Golkar selama ini dan itulah yang kemudian ditangkap oleh DPD-DPD selama ini," tegas Burnap.
Anas kemudian menegaskan kembali, Partai Demokrat tidak mungkin akan berjalan sendirian tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. "Kami yakin tidak akan jalan sendirian dan tidak akan sendirian. Kami yakin, akan banyak partai yang bisa diajak bicara, membangun koalisi politik yang lebih kuat dan efektif untuk Pilpres mendatang. Golkar partai besar, partai berpengalaman. Karena itu, kami hormati Partai Golkar pendiriannya akan seperti apa. Itu urusan dalam negeri Partai Golkar, kami tidak boleh masuk ke sana," ujar Anas.
"Kami tidak tahu kenapa Partai Golkar kecewa dengan Partai Demokrat. Bagi kami, tidak tersedia alasan yang kuat bagi Partai Golkar menyatakan kecewa kepada kami, Partai Demokrat. Sesama partai pemerintahan, semuanya berkontribusi dan semuanya mengambil manfaat politik. Lihat saja, kampanye Partai Golkar dan Partai Demokrat, sama saja isunya. Ini harus kita akui," tegas Anas Urbaningrum.
"Dan kami tidak merasa terganggu dengan cara kampanye yang dilakukannya (Golkar), sesuatu yang wajar. Bahkan, kami tidak pernah terganggu ketika Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengadakan pertemuan di Medan, di Palembang sebelumnya. Golkar kan partai senior, jadi bidang pergaulannya luas. Bergaul dengan kalangan yang lebih luas, ya wajar. Termasuk bergaul dengan oposisi. Kalau Pak JK mau bertemu dengan Ibu Megawati, itu wajar saja. Hal yang biasa dan tidak ada hobi marah-marah di Partai Demokrat," lanjut Anas lagi.
Sumber : Persda Network
Showing posts with label Partai Golkar. Show all posts
Showing posts with label Partai Golkar. Show all posts
Wednesday, March 11, 2009
Pertemuan Kalla-Mega Dinilai Redam Konflik Pemerintah dan Oposisi
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrat menanggapi positif rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meski pertemuan dua tokoh politik itu bisa memecah koalisi Golkar dengan Demokrat.
"Minimal akan menekan kemungkinan konflik pemerintah dan oposisi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat dihubungi Tempo, Rabu (11/3).
Anas mengatakan rencana pertemuan antara Kalla dan Megawati adalah hal yang baik. Partai Demokrat, kata dia, tidak mengetahui apakah target pertemuan itu membicarakan soal koalisi kedua partai. Tapi itu adalah hak Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
"Kami yakin Golkar masih konsisten menjalankan peran sebagai bagian dari partai pemerintah," katanya.
Terkait pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera, menurut Anas, pertemuan itu akan memperkuat komunikasi politik yang selama ini sudah terjalin baik. Selain itu, pertemuan tersebut akan memperdalam rasa persahabatan dan semangat kerja sama yang sudah berjalan.
"Kalau baterai makin cocok dan setrumnya makin kuat, kami nilai akan memudahkan pembicaraan koalisi nanti setelah pemilu legislatif," katanya.
NININ DAMAYANTI
"Minimal akan menekan kemungkinan konflik pemerintah dan oposisi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat dihubungi Tempo, Rabu (11/3).
Anas mengatakan rencana pertemuan antara Kalla dan Megawati adalah hal yang baik. Partai Demokrat, kata dia, tidak mengetahui apakah target pertemuan itu membicarakan soal koalisi kedua partai. Tapi itu adalah hak Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
"Kami yakin Golkar masih konsisten menjalankan peran sebagai bagian dari partai pemerintah," katanya.
Terkait pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera, menurut Anas, pertemuan itu akan memperkuat komunikasi politik yang selama ini sudah terjalin baik. Selain itu, pertemuan tersebut akan memperdalam rasa persahabatan dan semangat kerja sama yang sudah berjalan.
"Kalau baterai makin cocok dan setrumnya makin kuat, kami nilai akan memudahkan pembicaraan koalisi nanti setelah pemilu legislatif," katanya.
NININ DAMAYANTI
Monday, March 9, 2009
Peluang Koalisi Golkar-Demokrat Tertutup ?
(pemilu.okezone.com) JAKARTA - Potensi Partai Golkar pecah kongsi dengan Partai Demokrat pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 semakin besar. Perbedaan sikap politik antara kedua partai tersebut semakin jelas.
Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, melihat situasi politik terakhir pintu koalisi kedua parpol semakin tertutup. Menurut dia, peluang kedua parpol untuk bersama kembali memang ada, namun sangat kecil.
"Saya pribadi berpendapat peluang itu sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi persamaan, sudah sangat jelas perbedaan karakter antara kita. Pendapat saya ini berdasarkan fakta-fakta dan dinamika politik yang terjadi belakangan ini," kata Burhanuddin Napitupulu di Jakarta, Senin (9/3/2009).
Burnap, sapaan akrab Burhanuddin menjelaskan, kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres bukan kebetulan. Kesediaan JK tersebut sudah melalui proses politik yang panjang. Terlebih ada desakan dari 33 Ketua DPD I sebagai pemegang saham partai.
"Desakan 33 DPD I hanya salah satu penyebab. Masih ada pemicu lainnya yang membuat kami semakin bersemangat," ujar Burnap tanpa menyebut pemicu lainnya yang dimaksud.
Politisi yang pernah dipecat dari Golkar oleh Akbar Tandjung ini menambahkan, dalam berbagai kesempatan sikap politik kedua parpol jauh berbeda. Bahkan, Golkar berani menampilkan iklan-iklan baru sebagai tandingan iklan Demokrat.
Sinyal perpisahan Golkar dan Demokrat ini terlihat dari pernyataan JK yang mengklaim bisa lebih baik dan lebih cepat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, JK bersama Golkar telah menjajaki komunikasi politik dengan parpol lain seperti PPP dan PKS.Dalam waktu dekat Kalla bakal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
"Kalau pintunya masih terbuka, saya pikir sikap politik Pak JK tak sejauh ini," ungkapnya.
Seperti diberitakan, pasca kesiapan JK maju sebagai capres, hubungannya dengan SBY tampak kian renggang. Dalam berbagai kesempatan kedua tokoh tersebut terlibat rivalitas. Bahkan, dalam waktu bersamaan mereka merebut simpati masyarakat di sejumlah daerah yang berbeda.
Bagaimana tanggapan Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengaku belum tahu dengan keputusan Golkar. Pihaknya juga meragukan pernyataan Burnap tersebut merupakan statemen resmi Golkar.
"Kami belum tahu apakah statemen Bang Burnap resmi dari Golkar," ujar Anas.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini mengaku selalu membuka pintu kelanjutan koalisi dengan Golkar dan partai-partai lain di dalam pemerintahan.
Menurut Anas, kalau sama-sama terbuka pintunya, tentu ada peluang berkoalisi. Bahkan, pihaknya memastikan lebih suka berkoalisi Dengan golkar, ketimbang jalan sendiri-sendiri.
"Namun demikian, Demokrat dalam posisi menghormati keputusan dan garis politik Golkar. Keputusannya apa? hanya Golkar yang tahu. Kita tunggu saja sampai selesai pemilu legislatif," terang mantan Ketua Umum PB HMI ini. (ded)
Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, melihat situasi politik terakhir pintu koalisi kedua parpol semakin tertutup. Menurut dia, peluang kedua parpol untuk bersama kembali memang ada, namun sangat kecil.
"Saya pribadi berpendapat peluang itu sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi persamaan, sudah sangat jelas perbedaan karakter antara kita. Pendapat saya ini berdasarkan fakta-fakta dan dinamika politik yang terjadi belakangan ini," kata Burhanuddin Napitupulu di Jakarta, Senin (9/3/2009).
Burnap, sapaan akrab Burhanuddin menjelaskan, kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres bukan kebetulan. Kesediaan JK tersebut sudah melalui proses politik yang panjang. Terlebih ada desakan dari 33 Ketua DPD I sebagai pemegang saham partai.
"Desakan 33 DPD I hanya salah satu penyebab. Masih ada pemicu lainnya yang membuat kami semakin bersemangat," ujar Burnap tanpa menyebut pemicu lainnya yang dimaksud.
Politisi yang pernah dipecat dari Golkar oleh Akbar Tandjung ini menambahkan, dalam berbagai kesempatan sikap politik kedua parpol jauh berbeda. Bahkan, Golkar berani menampilkan iklan-iklan baru sebagai tandingan iklan Demokrat.
Sinyal perpisahan Golkar dan Demokrat ini terlihat dari pernyataan JK yang mengklaim bisa lebih baik dan lebih cepat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, JK bersama Golkar telah menjajaki komunikasi politik dengan parpol lain seperti PPP dan PKS.Dalam waktu dekat Kalla bakal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
"Kalau pintunya masih terbuka, saya pikir sikap politik Pak JK tak sejauh ini," ungkapnya.
Seperti diberitakan, pasca kesiapan JK maju sebagai capres, hubungannya dengan SBY tampak kian renggang. Dalam berbagai kesempatan kedua tokoh tersebut terlibat rivalitas. Bahkan, dalam waktu bersamaan mereka merebut simpati masyarakat di sejumlah daerah yang berbeda.
Bagaimana tanggapan Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengaku belum tahu dengan keputusan Golkar. Pihaknya juga meragukan pernyataan Burnap tersebut merupakan statemen resmi Golkar.
"Kami belum tahu apakah statemen Bang Burnap resmi dari Golkar," ujar Anas.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini mengaku selalu membuka pintu kelanjutan koalisi dengan Golkar dan partai-partai lain di dalam pemerintahan.
Menurut Anas, kalau sama-sama terbuka pintunya, tentu ada peluang berkoalisi. Bahkan, pihaknya memastikan lebih suka berkoalisi Dengan golkar, ketimbang jalan sendiri-sendiri.
"Namun demikian, Demokrat dalam posisi menghormati keputusan dan garis politik Golkar. Keputusannya apa? hanya Golkar yang tahu. Kita tunggu saja sampai selesai pemilu legislatif," terang mantan Ketua Umum PB HMI ini. (ded)
Saturday, March 7, 2009
Kondusifkan Hubungan, Golkar dan PPP Teken Prakoalisi
(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.
Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.
Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.
Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.
Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.
Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.
Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.
Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.
Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.
Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.
Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.
Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.
Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.
PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.
Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.
Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.
"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)
Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.
Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.
Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.
Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.
Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.
Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.
Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.
Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.
Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.
Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.
Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.
Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.
PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.
Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.
Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.
"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
