JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Sekitar 32 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah, Senin (11/4/2010) siap mengerahkan dukungan terhadap Kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dukungan terhadap Anas ini akan dideklarasikan di Hotel Manohara, Candi Borobudur, Jawa Tengah.
"Deklarasi dukungan Ketua DPC dilakukan pukul 14.00 WIB," kata Ketua DPC Demokrat Purworejo Muhammad Abdullah kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Minggu (11/4/2010).
Menurut Abdullah, 32 dukungan DPC ini tersebar di 27 Jawa Tengah, dan 5 DPC Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dukungan Ketua DPC ini seolah mematahkan klaim pihak kandidat Andi Mallarangeng. Sebelumnya, Andi mengklaim memiliki dukungan mayoritas di Jawa Tengah. 36 suara dari Jawa Tengah itu terdiri dari satu suara pengurus daerah Jawa Tengah dan 35 cabang Partai Demokrat Jawa Tengah.
Showing posts with label PARTAI DEMOKRAT. Show all posts
Showing posts with label PARTAI DEMOKRAT. Show all posts
Saturday, April 10, 2010
Anas: Banyak Jalan Menuju Roma
Jakarta - Anas Urbaningrum calon Ketua Umum Partai Demokrat tampaknya tak ingin mengambil langkah yang sama seperti kandidat lain, Andi Mallarangeng.
Anas memiliki cara yang berbeda untuk menarik simpati para peserta kongres Partai Demokrat.
Anas yang ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, ketika ditanya apa akan melakukan hal yang sama seperti kandidat yang lain guna menarik simpati? Sambil tersenyum Anas menjawab "Banyak jalan menuju Roma," ujarnya singkat.
Ia juga merasa bersyukur ketika namanya berdasar survei berada ditingkat teratas.
Anas juga menegaskan walaupun dirinya akan bersaing dengan sesama rekannya, namun tidak akan ada istilah menang atau dikalahkan.
"Kita serahkan pada kongres, pasti para peserta kongres akan memilih yang terbaik dan yang paling cocok memimpin partai ke depan," pungkasnya. [Win/wdh]
Anas memiliki cara yang berbeda untuk menarik simpati para peserta kongres Partai Demokrat.
Anas yang ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, ketika ditanya apa akan melakukan hal yang sama seperti kandidat yang lain guna menarik simpati? Sambil tersenyum Anas menjawab "Banyak jalan menuju Roma," ujarnya singkat.
Ia juga merasa bersyukur ketika namanya berdasar survei berada ditingkat teratas.
Anas juga menegaskan walaupun dirinya akan bersaing dengan sesama rekannya, namun tidak akan ada istilah menang atau dikalahkan.
"Kita serahkan pada kongres, pasti para peserta kongres akan memilih yang terbaik dan yang paling cocok memimpin partai ke depan," pungkasnya. [Win/wdh]
Kubu Anas Waspadai Politik Uang
JAKARTA-- Persaingan menuju posisi ketua umum Partai Demokrat semakin panas. Kubu Anas Urbaningrum mulai mewaspadai adanya politik uang dalam Kongres II Partai Demokrat. Selain itu, kubu Anas juga mewaspadai adanya intimidasi terhadap peserta kongres.
''Pak Anas mengingatkan jangan sampai ada tsunamimoney politic,'' kata Juru Bicara Tim Sukses Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Jumat (9/4). Kader Partai Demokrat, kata Angelina, harus tegas menghindari praktik-praktik semacam itu.
Angelina mengingatkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya proses demokrasi di tubuh partai. ''Pak SBY sendiri mengingatkan bahwa demokrasi tercium dalam proses pemilihan ketua umum di kongres nanti,'' ujar Angelina.
Dalam kesempatan itu, Angelina mengatakan, nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY diharapkan tidak dibawa-bawa dan dijadikan komoditas dalam pencalonan. Dukungan terhadap Anas, kata Angelina, masih terbesar dibandingkan calon ketua umum lainnya.
Angelina mengatakan, hingga Jumat (9/4), DPC dan DPD Partai Demokrat yang menyatakan dukungan resmi terhadap Anas bertambah lagi 20 dari sebelumnya berjumlah 359 DPC dan DPD. ''Jumlah dukungan bertambah setelah Pak Anas menyatakan tetap maju sebagai calon ketua umum,'' katanya.
Angelina mengakui, DPC dan DPD sempat ragu untuk mendukung Anas karena adanya kabar Anas akan menerima tawaran posisi sekretaris jenderal dari salah satu calon ketua umum. Setelah Anas menyatakan tetap akan bersaing, dukungan terus mengalir.
Angelina mengatakan, basis massa dukungan bagi Anas datang dari Jateng, Jatim, dan Sulut. Dari 35 DPC di Jateng, sebanyak 27 DPC sudah konfirmasi mendukung Anas. Di Sulut, sudah ada konfirmasi 14 DPC yang mendukung Anas dari total 15 DPC. ''Dukungan itu dinyatakan dalam hitam di atas putih,'' kata Angelina.
Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, dinamika politik dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat harus benar-benar berjalan demokratis. Dengan kata lain, ketua umum yang terpilih tidak boleh merupakan pilihan satu orang tokoh di dalam partai itu.Yudi mengatakan, ketua umum Partai Demokrat jangan sampai hanya ditentukan oleh pilihan SBY. ''Ini ujian bagi Partai Demokrat menjadi partai berwibawa.''
Partai Demokrat, sesuai dengan namanya, harus demokratis dalam menentukan ketua umum. ''Ketua umum yang terpilih sebaiknya kader terbaik partai yang sudah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, bukan atas penunjukan tokoh partai. ikhsan s, ed: sadewo
''Pak Anas mengingatkan jangan sampai ada tsunamimoney politic,'' kata Juru Bicara Tim Sukses Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Jumat (9/4). Kader Partai Demokrat, kata Angelina, harus tegas menghindari praktik-praktik semacam itu.
Angelina mengingatkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya proses demokrasi di tubuh partai. ''Pak SBY sendiri mengingatkan bahwa demokrasi tercium dalam proses pemilihan ketua umum di kongres nanti,'' ujar Angelina.
Dalam kesempatan itu, Angelina mengatakan, nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY diharapkan tidak dibawa-bawa dan dijadikan komoditas dalam pencalonan. Dukungan terhadap Anas, kata Angelina, masih terbesar dibandingkan calon ketua umum lainnya.
Angelina mengatakan, hingga Jumat (9/4), DPC dan DPD Partai Demokrat yang menyatakan dukungan resmi terhadap Anas bertambah lagi 20 dari sebelumnya berjumlah 359 DPC dan DPD. ''Jumlah dukungan bertambah setelah Pak Anas menyatakan tetap maju sebagai calon ketua umum,'' katanya.
Angelina mengakui, DPC dan DPD sempat ragu untuk mendukung Anas karena adanya kabar Anas akan menerima tawaran posisi sekretaris jenderal dari salah satu calon ketua umum. Setelah Anas menyatakan tetap akan bersaing, dukungan terus mengalir.
Angelina mengatakan, basis massa dukungan bagi Anas datang dari Jateng, Jatim, dan Sulut. Dari 35 DPC di Jateng, sebanyak 27 DPC sudah konfirmasi mendukung Anas. Di Sulut, sudah ada konfirmasi 14 DPC yang mendukung Anas dari total 15 DPC. ''Dukungan itu dinyatakan dalam hitam di atas putih,'' kata Angelina.
Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, dinamika politik dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat harus benar-benar berjalan demokratis. Dengan kata lain, ketua umum yang terpilih tidak boleh merupakan pilihan satu orang tokoh di dalam partai itu.Yudi mengatakan, ketua umum Partai Demokrat jangan sampai hanya ditentukan oleh pilihan SBY. ''Ini ujian bagi Partai Demokrat menjadi partai berwibawa.''
Partai Demokrat, sesuai dengan namanya, harus demokratis dalam menentukan ketua umum. ''Ketua umum yang terpilih sebaiknya kader terbaik partai yang sudah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, bukan atas penunjukan tokoh partai. ikhsan s, ed: sadewo
Sunday, March 7, 2010
Pengarahan SBY Kepada FPD dan DPP PD
(Cikeas, 4 Maret 2010)
1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.
2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.
3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.
4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.
5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.
6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.
9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.
2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.
3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.
4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.
5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.
6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.
9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Wednesday, June 3, 2009
Wih! PD Sindir Koalisi Partai Lain
INILAH.COM, Makassar - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyindir calon presiden dari koalisi partai lain yang mengaku akan melakukan pemerintahan yang kuat. Padahal total suara koalisi mereka di DPR hanya sedikit di atas dari 20%.
"Agak susah membayangkan ada pemerintahan presidensial yang kuat, kokoh, konsentrasi, bisa bekerja, kalau dukungan di parlemennya hanya sedikit lebih tinggi dari 20%," kata Anas, dalam orasi politiknya saat pengukuhan Tim Pemenangan SBY-Boediono, di Monumen Mandala, Makassar, Rabu (3/6).
Anas kemudian membanggakan bahwa PD dan koalisinya memiliki modal politik yang kuat. Namun tidak pernah berkoar-koar membangun koalisi yang kuat seperti koalisi lain. Padahal PD dan koalisi memperolehan 56% kursi DPR.
"Meski kita tidak selalu bicara tentang koalisi yang kuat, tapi faktanya 56% kursi adalah jaminan koalisi yang kuat karena menguasai mayoritas kursi di parlemen," cetusnya.
Karena itu, ia menyatakan bahwa hanya PD bersama koalisinya yang mampu menjamin pemerintahan presidensial yang stabil dan bisa menjalankan pemerintahan dengan stabil. Partai koalisi PD itu adalah PAN, PKS, PPP, PDS, PKB, dan 32 partai kecil lainnya.
Selain memiliki kursi mayoritas di parlemen, lanjutnya koalisi partainya dengan partai lain juga memegang suara terbanyak. Meski tak pernah banyak bicara tentang modal politik yang kuat ia mengklaim memiliki 58% suara sah hasil pemilu legislatif lalu.
"Kita tidak terlalu banyak bicara tentang itu. Tapi kita membuktikan dari segi suara. Modal politik kita lebih dari 58% suara sah hasil pileg. Bukan hanya modal kursi, tapi juga modal dukungan suara rakyat mayoritas," urai mantan Ketua PB HMI ini.[nuz]
"Agak susah membayangkan ada pemerintahan presidensial yang kuat, kokoh, konsentrasi, bisa bekerja, kalau dukungan di parlemennya hanya sedikit lebih tinggi dari 20%," kata Anas, dalam orasi politiknya saat pengukuhan Tim Pemenangan SBY-Boediono, di Monumen Mandala, Makassar, Rabu (3/6).
Anas kemudian membanggakan bahwa PD dan koalisinya memiliki modal politik yang kuat. Namun tidak pernah berkoar-koar membangun koalisi yang kuat seperti koalisi lain. Padahal PD dan koalisi memperolehan 56% kursi DPR.
"Meski kita tidak selalu bicara tentang koalisi yang kuat, tapi faktanya 56% kursi adalah jaminan koalisi yang kuat karena menguasai mayoritas kursi di parlemen," cetusnya.
Karena itu, ia menyatakan bahwa hanya PD bersama koalisinya yang mampu menjamin pemerintahan presidensial yang stabil dan bisa menjalankan pemerintahan dengan stabil. Partai koalisi PD itu adalah PAN, PKS, PPP, PDS, PKB, dan 32 partai kecil lainnya.
Selain memiliki kursi mayoritas di parlemen, lanjutnya koalisi partainya dengan partai lain juga memegang suara terbanyak. Meski tak pernah banyak bicara tentang modal politik yang kuat ia mengklaim memiliki 58% suara sah hasil pemilu legislatif lalu.
"Kita tidak terlalu banyak bicara tentang itu. Tapi kita membuktikan dari segi suara. Modal politik kita lebih dari 58% suara sah hasil pileg. Bukan hanya modal kursi, tapi juga modal dukungan suara rakyat mayoritas," urai mantan Ketua PB HMI ini.[nuz]
Sunday, May 31, 2009
Hubungan Demokrat- PDIP Makin Membaik
JAKARTA (Seputar-Indonesia.com) – Kesediaan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai akan berdampak baik bagi demokrasi.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum optimistis peristiwa salaman kedua tokoh tersebut akan berlanjut pada komunikasi dan silaturahmi politik yang positif. Karena itu, Anas mengimbau kepada semua pihak menerima hasil pemilu presiden (pilpres) secara legawa, dewasa, dan penuh martabat.
”Kalau ini bisa dijalankan, maka salaman antara SBY dan Megawati akan berlanjut menjadi komunikasi dan silaturahmi politik yang sehat,wajar, dan berspirit saling menghormati,”katanya. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini berharap,kalaupun nantinya ada yang menjadi oposisi, hubungan keduanya tetap baik.Dengan demikian, bisa menjadi pendidikan politik yang positif.
”Sudah waktunya dikubur dalam-dalam tradisi dendam,ketidakdewasaan, permusuhan,putus silaturahmi,dan sejenisnya. Kita buka lembaran baru yang lebih indah,”ujar mantan Ketua Umum PB HMI ini. Sabtu (30/5) pagi, di luar dugaan, keduanya bersalaman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menganggap prosesi jabat tangan antara Mega-SBY hal yang biasa dan wajar. ”Biasa saja bertemu kemudian salaman, tidak ada sesuatu yang luar biasa,”tandasnya.
Dia menjelaskan, hubungan Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP ataupun sebagai mantan presiden dengan SBY tetap terjalin baik. Pihaknya meminta soal jabat tangan tidak perlu dibesar-besarkan. (ahmad baidowi)
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum optimistis peristiwa salaman kedua tokoh tersebut akan berlanjut pada komunikasi dan silaturahmi politik yang positif. Karena itu, Anas mengimbau kepada semua pihak menerima hasil pemilu presiden (pilpres) secara legawa, dewasa, dan penuh martabat.
”Kalau ini bisa dijalankan, maka salaman antara SBY dan Megawati akan berlanjut menjadi komunikasi dan silaturahmi politik yang sehat,wajar, dan berspirit saling menghormati,”katanya. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini berharap,kalaupun nantinya ada yang menjadi oposisi, hubungan keduanya tetap baik.Dengan demikian, bisa menjadi pendidikan politik yang positif.
”Sudah waktunya dikubur dalam-dalam tradisi dendam,ketidakdewasaan, permusuhan,putus silaturahmi,dan sejenisnya. Kita buka lembaran baru yang lebih indah,”ujar mantan Ketua Umum PB HMI ini. Sabtu (30/5) pagi, di luar dugaan, keduanya bersalaman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menganggap prosesi jabat tangan antara Mega-SBY hal yang biasa dan wajar. ”Biasa saja bertemu kemudian salaman, tidak ada sesuatu yang luar biasa,”tandasnya.
Dia menjelaskan, hubungan Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP ataupun sebagai mantan presiden dengan SBY tetap terjalin baik. Pihaknya meminta soal jabat tangan tidak perlu dibesar-besarkan. (ahmad baidowi)
Thursday, May 28, 2009
PD : Debat Capres Soal HAM Jangan Ungkit Masa Lalu
Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyambut baik rencana Komnas HAM menggelar debat capres-cawapres bertemakan HAM. Namun, PD berharap debat itu mengenai visi misi capres-cawapres bukan mengungkit masa lalu.
"Kalau ada debat dengan topik HAM sebaiknya bukan untuk mengangkat masa lalu seseorang, tetapi untuk memastikan visi tentang penegakan dan memajukan penyelenggaraan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, kepada detikcom, Jumat (29/5/2009).
Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue pada Kamis 28 Mei 2009 mengatakan, Komnas HAM berencana mengadakan dialog dengan para capres-cawapres tersebut untuk mendapatkan visi dan misi mereka mengenai penegakan HAM.
KPU
Dalam kesempatan itu, Anas mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan topik resmi debat capres-cawapres. Semua pasangan capres-cawapres diharapkan hadir mengutarakan visi misinya.
"Materi debat sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau pun ada yg menilai kurang sempurna itulah yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Mudah-mudahan semua hadir," ujar Anas.
Anas mengharapkan debat capres-cawapres membawa manfaat baik bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih memahami siapa capres pilihannya.
"Kita harapkan berjalan baik dan mampu menggeledah secara dalam visi, misi dan agenda aksi pasangan calon," kata eks anggota KPU ini.
( van / aan )
"Kalau ada debat dengan topik HAM sebaiknya bukan untuk mengangkat masa lalu seseorang, tetapi untuk memastikan visi tentang penegakan dan memajukan penyelenggaraan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, kepada detikcom, Jumat (29/5/2009).
Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue pada Kamis 28 Mei 2009 mengatakan, Komnas HAM berencana mengadakan dialog dengan para capres-cawapres tersebut untuk mendapatkan visi dan misi mereka mengenai penegakan HAM.
KPU
Dalam kesempatan itu, Anas mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan topik resmi debat capres-cawapres. Semua pasangan capres-cawapres diharapkan hadir mengutarakan visi misinya.
"Materi debat sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau pun ada yg menilai kurang sempurna itulah yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Mudah-mudahan semua hadir," ujar Anas.
Anas mengharapkan debat capres-cawapres membawa manfaat baik bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih memahami siapa capres pilihannya.
"Kita harapkan berjalan baik dan mampu menggeledah secara dalam visi, misi dan agenda aksi pasangan calon," kata eks anggota KPU ini.
( van / aan )
Wednesday, May 27, 2009
PD: Angket DPT Tak Pengaruhi Koalisi
INILAH.COM, Jakarta - Hak Angket Daftar Pemilih Tetap yang didukung FPPP, FPAN, FKB diprediksi tidak akan mengganggu koalisi yang dibangun Partai Demokrat untuk mengusung SBY-Boediono.
"Angket soal DPT tidak akan merusak koalisi karena memang salah sasaran. Tidak juga akan mempengaruhi arah koalisi ke depan. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Menurut Anas, hak angket tersebut bukan merupakan sesuatu yang elok dalam berpolitik. Karenanya, mantan Ketua PB HMI ini menilai hak angket DPR tersebut bukan persoalan serius yang harus ditanggapi dengan suatu strategi tertentu.
"Bukan saja karena tengah dan terus akan membangun koalisi, tetapi juga karena amat jelas bahwa kewenangan DPT ada pada KPU. Bukan pada pemerintah. Jadi, jelas keliru alamat," cetus mantan anggota KPU ini.
Mengenai sikap dari Fraksi Partai Golkar, lanjut dia, merupakan kejadian yang seringkali terjadi alias bukan yang pertama.
"Sejarah perbedaan sikap Fraksi Partai Golkar dengan pemerintah sudah panjang. Jadi, tidak mengagetkan. Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi, apapun juga tetap kurang elok," tandasnya. [jib/ana]
"Angket soal DPT tidak akan merusak koalisi karena memang salah sasaran. Tidak juga akan mempengaruhi arah koalisi ke depan. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Menurut Anas, hak angket tersebut bukan merupakan sesuatu yang elok dalam berpolitik. Karenanya, mantan Ketua PB HMI ini menilai hak angket DPR tersebut bukan persoalan serius yang harus ditanggapi dengan suatu strategi tertentu.
"Bukan saja karena tengah dan terus akan membangun koalisi, tetapi juga karena amat jelas bahwa kewenangan DPT ada pada KPU. Bukan pada pemerintah. Jadi, jelas keliru alamat," cetus mantan anggota KPU ini.
Mengenai sikap dari Fraksi Partai Golkar, lanjut dia, merupakan kejadian yang seringkali terjadi alias bukan yang pertama.
"Sejarah perbedaan sikap Fraksi Partai Golkar dengan pemerintah sudah panjang. Jadi, tidak mengagetkan. Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi, apapun juga tetap kurang elok," tandasnya. [jib/ana]
Anas: Hak Angket DPT Bukan Persoalan Serius
JAKARTA - Demokrat ternyata tidak terlalu menganggap lolosnya hak angket terkait daftar pemilih tetap (DPT) sebagai ancaman yang serius. Karena Demokrat tetap yakin, partai koalisi tetap solid.
"Hak angket soal DPT bukan soal yang serius," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada okezone, Rabu (27/5/2009).
Anas melanjutkan, hak angket mengenai DPT juga tidak akan merusak koalisi yang sudah dibangun oleh SBY-Boediono selama ini.
"Tidak akan mempengaruhi arah koalisi ke depan. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," tegas Anas yakin.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam rapat paripurna kemarin, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Legislatif lalu lolos untuk dijadikan hak angket. Partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat pun berkhianat dan mendukung kelolosan hak bertanya ke pemerintah tersebut. (ahm)
"Hak angket soal DPT bukan soal yang serius," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada okezone, Rabu (27/5/2009).
Anas melanjutkan, hak angket mengenai DPT juga tidak akan merusak koalisi yang sudah dibangun oleh SBY-Boediono selama ini.
"Tidak akan mempengaruhi arah koalisi ke depan. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," tegas Anas yakin.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam rapat paripurna kemarin, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Legislatif lalu lolos untuk dijadikan hak angket. Partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat pun berkhianat dan mendukung kelolosan hak bertanya ke pemerintah tersebut. (ahm)
Demokrat Sudah Kebal Soal Sikap Golkar
JAKARTA (republika.co.id) -- Ruang politik makin renggang antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Setelah terus menerus saling sindir dalam tahap-tahap awal Pemilihan Presiden, giliran dukungan Golkar pada pengesahan hak angket (menyelidiki) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2009 membuatnya makin lebar.
Sebanyak 34 anggota FPG di DPR satu suara, setuju, mendukung penggunaan hak angket DPT. Sebelum ini, Ketum DPP PG Jusuf Kalla juga beberapa kali melontarkan pernyataan partainya dirugikan oleh DPT yang acak-acakkan. Pernyataan JK terjadi ketika komunikasi politik PG dan PD untuk menentukan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono mentok.
Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam masalah angket DPT ini mengatakan tak heran dengan sikap PG yang saat ini masih menjadi 'mitra' koalisi PD sampai Oktober mendatang.''Kejadian ini bukan yang pertama. Sejarah perbedaan sikap FPG dengan pemerintah sudah panjang,'' katanya, Rabu (27/5) siang.
Ia lantas meminta masyarakat menilai beda pendapat Demokrat dan Golkar itu untuk menentukan sikap di Pilpres nanti. evy/ism
Sebanyak 34 anggota FPG di DPR satu suara, setuju, mendukung penggunaan hak angket DPT. Sebelum ini, Ketum DPP PG Jusuf Kalla juga beberapa kali melontarkan pernyataan partainya dirugikan oleh DPT yang acak-acakkan. Pernyataan JK terjadi ketika komunikasi politik PG dan PD untuk menentukan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono mentok.
Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam masalah angket DPT ini mengatakan tak heran dengan sikap PG yang saat ini masih menjadi 'mitra' koalisi PD sampai Oktober mendatang.''Kejadian ini bukan yang pertama. Sejarah perbedaan sikap FPG dengan pemerintah sudah panjang,'' katanya, Rabu (27/5) siang.
Ia lantas meminta masyarakat menilai beda pendapat Demokrat dan Golkar itu untuk menentukan sikap di Pilpres nanti. evy/ism
Anas: Tak Elok Anggota Koalisi Setuju Aggket DPT
JAKARTA (republika.co.id)-- Partai Demokrat sedikit meradang akibat sikap sejumlah fraksi partai di DPR yang mendukung penggunaan hak angket (menyelidik) masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009. ''Itu kurang elok,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pada Republika, Rabu (27/5) siang.
Ada dua hal yang membuat tensi Demokrat menaik. Pertama, Demokrat dan sejumlah parpol saat itu tengah dan akan terus membangun koalisi. Apalagi situasi menjelang Pemilihan Presiden.
Fraksi yang mendukung angket usungan PDIP itu adalah bawahan dari partai yang mendukung Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua, Anas menilai hak angket DPT salah sasaran. Sebab penanggung jawab data DPT bukanlah pemerintah melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ''Jelas hak angket keliru alamat,'' katanya.
Sidang paripurna DPR Selasa lalu mengesahkan pembentukkan panitia hak angket. Sebanyak 34 anggota Fraksi Partai Golkar setuju; 58 anggota Fraksi PDIP setuju; 11 anggota Fraksi PPP setuju; tiga orang anggota Fraksi PAN setuju; 16 orang anggota Fraksi PKB setuju; lima anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setuju; dan satu orang anggora Fraksi PDS setuju.
Sementara yang menolak adalah 43 orang anggota Fraksi Partai Demokrat; 22 orang anggota Fraksi PKS; satu orang Fraksi PKB, lima anggota Fraksi PBR, dua anggota Fraksi PDS, dan satu orang anggota Fraksi PKB abstain.
PAN-PPP-PKB masuk ke dalam gerbong koalisi dengan Partai Demokrat menjelang Pilpres ini. Meski demikian, Anas menilai 'pembelotan' ini bukanlah hal yang serius. ''Ini tidak akan merusak koalisi dan tidak mempengaruhi arah koalisi ke depan,''. Ia mengklaim koalisinya tetap kompak dan solid.
Namun tanda-tanda koalisi tak 100 persen sudah mulai nampak. Sejumlah kader parpol koalisi Demokrat terang-terangan mendukung pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto maupun Megawati-Prabowo. n evy/ism
Ada dua hal yang membuat tensi Demokrat menaik. Pertama, Demokrat dan sejumlah parpol saat itu tengah dan akan terus membangun koalisi. Apalagi situasi menjelang Pemilihan Presiden.
Fraksi yang mendukung angket usungan PDIP itu adalah bawahan dari partai yang mendukung Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua, Anas menilai hak angket DPT salah sasaran. Sebab penanggung jawab data DPT bukanlah pemerintah melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ''Jelas hak angket keliru alamat,'' katanya.
Sidang paripurna DPR Selasa lalu mengesahkan pembentukkan panitia hak angket. Sebanyak 34 anggota Fraksi Partai Golkar setuju; 58 anggota Fraksi PDIP setuju; 11 anggota Fraksi PPP setuju; tiga orang anggota Fraksi PAN setuju; 16 orang anggota Fraksi PKB setuju; lima anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setuju; dan satu orang anggora Fraksi PDS setuju.
Sementara yang menolak adalah 43 orang anggota Fraksi Partai Demokrat; 22 orang anggota Fraksi PKS; satu orang Fraksi PKB, lima anggota Fraksi PBR, dua anggota Fraksi PDS, dan satu orang anggota Fraksi PKB abstain.
PAN-PPP-PKB masuk ke dalam gerbong koalisi dengan Partai Demokrat menjelang Pilpres ini. Meski demikian, Anas menilai 'pembelotan' ini bukanlah hal yang serius. ''Ini tidak akan merusak koalisi dan tidak mempengaruhi arah koalisi ke depan,''. Ia mengklaim koalisinya tetap kompak dan solid.
Namun tanda-tanda koalisi tak 100 persen sudah mulai nampak. Sejumlah kader parpol koalisi Demokrat terang-terangan mendukung pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto maupun Megawati-Prabowo. n evy/ism
Tuesday, May 26, 2009
Anas: Golkar Serang Pemerintah, Gak Aneh
JAKARTA - Partai Demokrat merasa dikhianati oleh mitra koalisi yang dibangun pada era 2004-2009 lalu. Salah satunya oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Tapi, Demokrat tidak aneh dengan sikap Golkar tersebut.
"Kejadian seperti itu bukan yang pertama. Sejarah perbedaan sikap Golkar dengan pemerintah sudah panjang," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada okezone, Rabu (27/5/2009).
Anas pun mengatakan, Demokrat tidak kaget dengan sikap Partai Golkar tersebut. Meski menurut Anas hal tersebut dirasakan kurang elok.
"Kita serahkan kepada pendapat publik saja," terang Anas.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam rapat paripurna kemarin, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Legislatif lalu lolos untuk dijadikan hak angket. Partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat pun berkhianat dan mendukung kelolosan hak bertanya ke pemerintah tersebut. (ahm)
"Kejadian seperti itu bukan yang pertama. Sejarah perbedaan sikap Golkar dengan pemerintah sudah panjang," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada okezone, Rabu (27/5/2009).
Anas pun mengatakan, Demokrat tidak kaget dengan sikap Partai Golkar tersebut. Meski menurut Anas hal tersebut dirasakan kurang elok.
"Kita serahkan kepada pendapat publik saja," terang Anas.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam rapat paripurna kemarin, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Legislatif lalu lolos untuk dijadikan hak angket. Partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat pun berkhianat dan mendukung kelolosan hak bertanya ke pemerintah tersebut. (ahm)
PD Tidak Kaget Golkar Dukung Hak Angket
Jakarta (detik.com)- Bagi Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, langkah Partai Golkar yang mendukung hak angket pelanggaran hak pemilih tidak mengagetkan tidak mengagetkan.
"Tidak mengagetkan," kata Anas singkat ketika dihubungi wartawan, Rabu (27/5/2009).
Tentang sikap Golkar itu, Anas menilai, kejadian tersebut bukan hal yang pertama. Menurutnya, sejarah perbedaan sikap Golkar dengan pemerintah sudah panjang dan bukan hal yang baru bagi PD. Meskipun keduanya adalah bagian dari koalisi pemerintahan penyokong SBY-JK di parlemen.
"Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi juga tetap kurang elok," ujar eks anggota KPU ini.
( Rez / aan )
"Tidak mengagetkan," kata Anas singkat ketika dihubungi wartawan, Rabu (27/5/2009).
Tentang sikap Golkar itu, Anas menilai, kejadian tersebut bukan hal yang pertama. Menurutnya, sejarah perbedaan sikap Golkar dengan pemerintah sudah panjang dan bukan hal yang baru bagi PD. Meskipun keduanya adalah bagian dari koalisi pemerintahan penyokong SBY-JK di parlemen.
"Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi juga tetap kurang elok," ujar eks anggota KPU ini.
( Rez / aan )
PD: Tindakan PPP, PAN, PKB Kurang Elok
Jakarta (detik.com) - Partai Demokrat (PD) menilai dukungan PPP, PAN, dan PKB terhadap hak angket pelanggaran hak pemilih sebagai tindakan yang kurang elok. Sebagai mitra koalisi di Pilpres 2009, ketiga partai itu seharusnya tidak berbeda sikap dengan PD.
"Sebetulnya itu kurang elok. Bukan saja karena tengah dan terus akan membangun koalisi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dihubungi wartawan, Rabu (27/5/2009).
Dalam sidang paripurna di Gedung DPR pada Selasa 26 Mei 2009, PPP, PAN dan PKB mendukung pengesahan hak angket terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam memilih di Pemilu Legislatif 9 April 2009.
Meski PPP, PAN, PKB 'membelot', menurut Anas, hal itu bukan persoalan yang serius. Sebab, angket DPT tidak akan merusak koalisi lantaran dinilai salah sasaran. Hal itu juga tidak akan mempengaruhi arah koalisi ke depan.
"Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," tandasnya.
( Rez / aan )
"Sebetulnya itu kurang elok. Bukan saja karena tengah dan terus akan membangun koalisi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dihubungi wartawan, Rabu (27/5/2009).
Dalam sidang paripurna di Gedung DPR pada Selasa 26 Mei 2009, PPP, PAN dan PKB mendukung pengesahan hak angket terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam memilih di Pemilu Legislatif 9 April 2009.
Meski PPP, PAN, PKB 'membelot', menurut Anas, hal itu bukan persoalan yang serius. Sebab, angket DPT tidak akan merusak koalisi lantaran dinilai salah sasaran. Hal itu juga tidak akan mempengaruhi arah koalisi ke depan.
"Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," tandasnya.
( Rez / aan )
Monday, May 25, 2009
PD Bantah PKS Sudah Dapat Jatah Menteri
Jakarta (detik.com) - Partai Keadilan Sejahtera disebut-sebut sudah dijanjikan akan mendapat jatah sejumlah menteri di kabinet, jika pasangan SBY-Boediono menang. Hal ini dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum.
"Saya kira tidak, yang sudah dibicarakan agenda kerja pemerintahan 5 tahun akan datang," ujar Anas Purbaningrum usai launching gerakan Solidaritas Menangkan SBY-Boediono (SMS) di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Menurut Anas, pada pertemuan dengan SBY dan PKS, dibahas 10 prioritas kerja yang menjadi kontrak politik. Belum masuk pada pembagian kursi menteri.
"Belum masuk dalam urusan kabinet. Dengan partai lain juga seperti itu," katanya.
lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa untuk urusan kabinet, baru akan dibicarakan setelah pemilihan presiden pada bulan Juli nanti.
"Kalau sekarang apa yang mau disharing ? powernya saja belum dapat. Jadi bertahaplah nanti, sekarang konsentrasi pada kerja pemenangan pilpres," pungkasnya.
( fiq / rdf )
"Saya kira tidak, yang sudah dibicarakan agenda kerja pemerintahan 5 tahun akan datang," ujar Anas Purbaningrum usai launching gerakan Solidaritas Menangkan SBY-Boediono (SMS) di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Menurut Anas, pada pertemuan dengan SBY dan PKS, dibahas 10 prioritas kerja yang menjadi kontrak politik. Belum masuk pada pembagian kursi menteri.
"Belum masuk dalam urusan kabinet. Dengan partai lain juga seperti itu," katanya.
lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa untuk urusan kabinet, baru akan dibicarakan setelah pemilihan presiden pada bulan Juli nanti.
"Kalau sekarang apa yang mau disharing ? powernya saja belum dapat. Jadi bertahaplah nanti, sekarang konsentrasi pada kerja pemenangan pilpres," pungkasnya.
( fiq / rdf )
Solidaritas Menangkan SBY Dideklarasikan
VIVAnews - Ribuan masa pendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono mendeklarasikan Solidaritas Menangkan SBY (SMS). Deklarasi dilakukan di Taman Menteng, Jakarta Pusat, malam ini, Senin 25 Mei 2009.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, solidaritas ini hanya inisiatif kaum muda dan mantan-mantan aktivis yang berkomitmen mendukung SBY-Boediono. "Mereka membentuk organisaai relawan ini," kata dia di tempat deklarasi.
Anas mengatakan, Solidaritas akan menyasar kelompok khusus yang selama ini cenderung apatis. Sebab, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti dalam pemilu April lalu, setidaknya 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, solidaritas ini hanya inisiatif kaum muda dan mantan-mantan aktivis yang berkomitmen mendukung SBY-Boediono. "Mereka membentuk organisaai relawan ini," kata dia di tempat deklarasi.
Anas mengatakan, Solidaritas akan menyasar kelompok khusus yang selama ini cenderung apatis. Sebab, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti dalam pemilu April lalu, setidaknya 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Sunday, May 24, 2009
PKS Bantah Minta Tujuh Menteri Empat Duta Besar
JAKARTA--MI: Wacana yang berkembang PKS meminta tujuh kursi kabinet dan empat duta besar dibantah oleh Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring. Menurutnya, power sharing nantinya akan didasarkan pada proporsi perolehan kursi partai.
"Wah kebanyakan itu. Kalau saya, tiga atau empat (red-kursi kabinet) saja, bolehlah. Saya juga heran dari mana datangnya," jawab Tifatul ketika ditanya mengenai power sharing
antara PKS dan Demokrat di Jakarta, Minggu (24/5).
Ditegaskannya, sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai power sharing. Pembahasan kontrak politik terfokus pada manajemen koalisi dan pemenangan pilpres.
"Ada tiga bagian penting yang tercantum dalam kontrak politik tersebut," ungkap Tifatul.
Pertama, berisi perjanjian kerja sama baik di eksekutif maupun legislatif mengenai sikap kepedulian koalisi terhadap persoalan bangsa. Kedua, kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terakhir, mengenai forum komunikasi.
Forum komunikasi, jelas Tiffatul, juga dibagi tiga. Komunikasi presiden dan partai mitra koalisi, komunikasi di jajaran eksekutif, serta komunikasi di lingkup parlemen.
Namun, ia mengakui bahwa mekanisme power sharing akan didasarkan pada proporsionalitas perolehan kursi masing-masing parpol. "Itu kan wajar untuk berpartisipasi di eksekutif. Tapi, itu nanti jika koalisi ini menang dalam pilpres," tukasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan power sharing antara PKS dan Partai Demokrat, begitu juga dengan mitra lainnya. "Ini kan belum apa-apa. Kampanye saja belum, malah membicarakan menteri," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa tidak baik membicarakan dan menyepakati hal yang belum ada. "Itu sama saja dengan sistem ijon. Dan kita semua tahu bahwa hal itu tidak baik," ungkapnya. Sampai saat ini, ujar Anas, semua mitra koalisi sepakat untuk fokus pada pemenangan pilpres.
Ia mengatakan, semua mitra koalisi baru akan membahas power sharing setelah pasangan SBY-Boediono secara definitif diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2009-2014. "Saat ini, yang lebih penting adalah kerja politik, bukan persoalan bagi kursi kabinet," tegasnya. (*/OL-04)
"Wah kebanyakan itu. Kalau saya, tiga atau empat (red-kursi kabinet) saja, bolehlah. Saya juga heran dari mana datangnya," jawab Tifatul ketika ditanya mengenai power sharing
antara PKS dan Demokrat di Jakarta, Minggu (24/5).
Ditegaskannya, sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai power sharing. Pembahasan kontrak politik terfokus pada manajemen koalisi dan pemenangan pilpres.
"Ada tiga bagian penting yang tercantum dalam kontrak politik tersebut," ungkap Tifatul.
Pertama, berisi perjanjian kerja sama baik di eksekutif maupun legislatif mengenai sikap kepedulian koalisi terhadap persoalan bangsa. Kedua, kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terakhir, mengenai forum komunikasi.
Forum komunikasi, jelas Tiffatul, juga dibagi tiga. Komunikasi presiden dan partai mitra koalisi, komunikasi di jajaran eksekutif, serta komunikasi di lingkup parlemen.
Namun, ia mengakui bahwa mekanisme power sharing akan didasarkan pada proporsionalitas perolehan kursi masing-masing parpol. "Itu kan wajar untuk berpartisipasi di eksekutif. Tapi, itu nanti jika koalisi ini menang dalam pilpres," tukasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan power sharing antara PKS dan Partai Demokrat, begitu juga dengan mitra lainnya. "Ini kan belum apa-apa. Kampanye saja belum, malah membicarakan menteri," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa tidak baik membicarakan dan menyepakati hal yang belum ada. "Itu sama saja dengan sistem ijon. Dan kita semua tahu bahwa hal itu tidak baik," ungkapnya. Sampai saat ini, ujar Anas, semua mitra koalisi sepakat untuk fokus pada pemenangan pilpres.
Ia mengatakan, semua mitra koalisi baru akan membahas power sharing setelah pasangan SBY-Boediono secara definitif diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2009-2014. "Saat ini, yang lebih penting adalah kerja politik, bukan persoalan bagi kursi kabinet," tegasnya. (*/OL-04)
PD: Wajar Ada Pemilih PPP & PAN Memilih Mega-Prabowo
(detik.com) Jakarta - Pemilih PPP dan PAN hadir dalam deklarasi Mega-Prabowo. Tapi hal ini ditanggapi biasa kubu Partai Demokrat (PD). Alasannya akan lebih banyak pemilih kedua partai itu yang "mencontreng" SBY-Boediono.
"Wajar kalau ada pemilih PPP atau PAN yg akan memilih Mega-Prabowo. Inilah keindahan demokrasi yg salah satunya dipilari oleh kemandirian politik pemilih, " tutur Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Minggu (24/5/2009).
Namun demikian Anas menilai sebagian pesar pemilih PPP dan PAN akan tetap memilih SBY-Boediono sesuai kesepakatan koalisi kedua partai dengan PD
"Mayoritas akan memilih SBY- Boediono, sbgmana kebijakan partainya," tutur Anas.
Anas bahkan yakin akan banyak pemilih PDIP yang lebih memilih SBY-Boediono ketimbang Mega-Prabowo.
"Pemilih PDIP dan Gerindra pun cukup lumayan yang justru akan memilih SBY-Boediono dalam pilpres nanti," tutur Anas.
Menurut Anas, realitas politiknya mengarah adanya gejala split voting. Anas menilai pemilih partai dalam pileg tidak akan memiliki pilihan sama dalam pilpres Juli nanti.
"Kalau soal bendera berkibar, itu soal gampang, beli di Pasar Senen, lalu dipasang di lokasi, sudah beres," tegasnya. ( van / ndr )
"Wajar kalau ada pemilih PPP atau PAN yg akan memilih Mega-Prabowo. Inilah keindahan demokrasi yg salah satunya dipilari oleh kemandirian politik pemilih, " tutur Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Minggu (24/5/2009).
Namun demikian Anas menilai sebagian pesar pemilih PPP dan PAN akan tetap memilih SBY-Boediono sesuai kesepakatan koalisi kedua partai dengan PD
"Mayoritas akan memilih SBY- Boediono, sbgmana kebijakan partainya," tutur Anas.
Anas bahkan yakin akan banyak pemilih PDIP yang lebih memilih SBY-Boediono ketimbang Mega-Prabowo.
"Pemilih PDIP dan Gerindra pun cukup lumayan yang justru akan memilih SBY-Boediono dalam pilpres nanti," tutur Anas.
Menurut Anas, realitas politiknya mengarah adanya gejala split voting. Anas menilai pemilih partai dalam pileg tidak akan memiliki pilihan sama dalam pilpres Juli nanti.
"Kalau soal bendera berkibar, itu soal gampang, beli di Pasar Senen, lalu dipasang di lokasi, sudah beres," tegasnya. ( van / ndr )
Tuesday, May 19, 2009
PD: Itu Masalah Internal Parpolnya
(Detik.com) Meski PPP dan PAN resmi mendukung pasangan SBY-Boediono, tapi ada elit-nya memperkuat tim JK-Wiranto. Partai Demokrat (PD) enggan mengomentari masalah pengerahan dukungan kader yang menurutnya masalah internal dua parpol anggota koalisinya itu.
"Jika ada kader PAN dan PPP mendukung pasangan calon yang lain, itu wilayah kewenangan internal PAN dan PPP. Kami tidak dalam posisi mengomentari," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Senin (18/5/2009).
Bagi PD kebersamaan dengan PPP dan PAN sudah jelas dan tuntas ikatannya. Secara resmi dan institusional pimpinan dua parpol Islam tersebut kepada KPU resmi menyatakan mendukung dan mengusung SBY-Boediono sebagai kontestan Pilpres 2009 bersama parpol lain peserta koalisi.
"Yang penting bahwa 23 parpol sudah jelas, resmi dan institusional membangun koalisi ini," pungkas mantan anggota KPU itu.
"Jika ada kader PAN dan PPP mendukung pasangan calon yang lain, itu wilayah kewenangan internal PAN dan PPP. Kami tidak dalam posisi mengomentari," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Senin (18/5/2009).
Bagi PD kebersamaan dengan PPP dan PAN sudah jelas dan tuntas ikatannya. Secara resmi dan institusional pimpinan dua parpol Islam tersebut kepada KPU resmi menyatakan mendukung dan mengusung SBY-Boediono sebagai kontestan Pilpres 2009 bersama parpol lain peserta koalisi.
"Yang penting bahwa 23 parpol sudah jelas, resmi dan institusional membangun koalisi ini," pungkas mantan anggota KPU itu.
Thursday, May 14, 2009
Anas: Riak-riak PD-PKS Biasa
INILAH.COM, Jakarta - Nanti malam SBY akan mendeklarasikan siapa cawapresnya di Sabuga Bandung. PKS masih belum memutuskan apakah akan hadir di antara 1.000 tamu undangan. Meski begitu, Demokrat menganggap riak-riak dengan PKS sudah terselesaikan.
"Riak-riak adalah biasa dan lumrah. Justru akan menjadi semen penguat koalisi. Antara Demokrat dan PKS sudah ada kemajuan yang amat berarti. Kesepahaman sudah terbangun, tidak ada lagi kesalahpahaman. Insya Allah akan sebelum deklarasi," kata Ketua DPP Bidang Politik PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (15/5).
Anas mengatakan, kesepahaman dengan PKS sudah terjalin ketika kedua parpol bertemu. Selain itu komunikasi juga sudah terjadi mana kala 3 utusan SBY yakni Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Seskab Sudi Silalahi, dan Mensesneg Hatta Rajasa yang bertemu di Gedung Bank Mega, Tendean, Jakarta, Kamis 14 Mei.
"Ketiga tokoh politik tersebut membawa pesan dari Pak SBY untuk disampaikan kepada PKS. Jadi kemarin sudah ada pertemuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang cawapres. Alhamdulillah, kesalahapahaman bisa diakhiri," ujarnya.
Anas tak mau berkomentar seputar ancaman PKS yang tak mau teken kontrak dengan SBY dan bahkan tak menghadiri deklarasi hari ini di Bandung. Ia juga tak mau menjawab pula seputar kedekatan PKS yang sudah bertemu dengan parpol lain, seperti Golkar dan Gerindra.
"Kami yakin koalisi akan berjalan seperti rencana, karena memang dimulai dari ikatan yang kuat, yakni platform, policy directions, dan agenda kerja pemerintahan 5 tahun ke depan. Bukan dimulai dari pembicaraan tentang kursi dan jatah-jatahan," tandasnya. [ikl/ana]
"Riak-riak adalah biasa dan lumrah. Justru akan menjadi semen penguat koalisi. Antara Demokrat dan PKS sudah ada kemajuan yang amat berarti. Kesepahaman sudah terbangun, tidak ada lagi kesalahpahaman. Insya Allah akan sebelum deklarasi," kata Ketua DPP Bidang Politik PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (15/5).
Anas mengatakan, kesepahaman dengan PKS sudah terjalin ketika kedua parpol bertemu. Selain itu komunikasi juga sudah terjadi mana kala 3 utusan SBY yakni Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Seskab Sudi Silalahi, dan Mensesneg Hatta Rajasa yang bertemu di Gedung Bank Mega, Tendean, Jakarta, Kamis 14 Mei.
"Ketiga tokoh politik tersebut membawa pesan dari Pak SBY untuk disampaikan kepada PKS. Jadi kemarin sudah ada pertemuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang cawapres. Alhamdulillah, kesalahapahaman bisa diakhiri," ujarnya.
Anas tak mau berkomentar seputar ancaman PKS yang tak mau teken kontrak dengan SBY dan bahkan tak menghadiri deklarasi hari ini di Bandung. Ia juga tak mau menjawab pula seputar kedekatan PKS yang sudah bertemu dengan parpol lain, seperti Golkar dan Gerindra.
"Kami yakin koalisi akan berjalan seperti rencana, karena memang dimulai dari ikatan yang kuat, yakni platform, policy directions, dan agenda kerja pemerintahan 5 tahun ke depan. Bukan dimulai dari pembicaraan tentang kursi dan jatah-jatahan," tandasnya. [ikl/ana]
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
