JAKARTA - Pendapat calon wakil presiden Boediono mengenai privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak ditutup bukanlah bermaksud mengobral aset milik negara.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ditutupnya privatisasi BUMN bukan dalam pengertian semangat menjual. "Harus sangat-sangat selektif dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional, bukan obral atau bukan model menjual BUMN karena punya kepentingan tertentu," terangnya kepada okezone, Senin (22/6/2009).
Menurutnya, pendapat yang dilontarkan Boediono tidak lantas dia adalah seorang Neoliberalis. "Saya kira tidak demikian," tukasnya.
Boediono yang pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi hanya menjalankan kebijakan pemerintah. Lagipula, kata Anas, jika terpilih pada pemilihan umum presiden mendatang, maka apa yang akan ditindaklanjuti oleh Boediono merupakan kebijakan pemerintah dan bukan orang per orang.
"Ideologinya dalam kondisi tertentu adalah untuk kepentingan ekonomi nasional dan tidak merugikan kepentingan nasional kita. Cara menjalankannya adalah sudah barang tentu dengan persetujuan," pungkasnya.
Showing posts with label ANAS URBANINGRUM.. Show all posts
Showing posts with label ANAS URBANINGRUM.. Show all posts
Sunday, June 21, 2009
Monday, May 25, 2009
Solidaritas Menangkan SBY Dideklarasikan
VIVAnews - Ribuan masa pendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono mendeklarasikan Solidaritas Menangkan SBY (SMS). Deklarasi dilakukan di Taman Menteng, Jakarta Pusat, malam ini, Senin 25 Mei 2009.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, solidaritas ini hanya inisiatif kaum muda dan mantan-mantan aktivis yang berkomitmen mendukung SBY-Boediono. "Mereka membentuk organisaai relawan ini," kata dia di tempat deklarasi.
Anas mengatakan, Solidaritas akan menyasar kelompok khusus yang selama ini cenderung apatis. Sebab, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti dalam pemilu April lalu, setidaknya 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, solidaritas ini hanya inisiatif kaum muda dan mantan-mantan aktivis yang berkomitmen mendukung SBY-Boediono. "Mereka membentuk organisaai relawan ini," kata dia di tempat deklarasi.
Anas mengatakan, Solidaritas akan menyasar kelompok khusus yang selama ini cenderung apatis. Sebab, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti dalam pemilu April lalu, setidaknya 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Thursday, May 21, 2009
PD: Neolib Tak Kenal BLT
INILAH.COM, Jakarta - Neoliberalisme menjadi isu sandungan untuk pasangan SBY dan Boediono. Namun menurut Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, neolib tidak mengenal BLT.
Anas menilai isu neoliberalisme dijadikan alat kampanye saingan SBY-Boediono. Padahal, bela Anas, SBY mengusung pembangunan ekonomi berbasis ideologi Pancasila.
Sangat jelas, lanjut Anas, selama ini kebijakan 'tripple track strategy' dijalankan Pemerintahan Yudhoyono, yakni pro growth, pro job and pro poor.
"Kan neolib tidak akan mengenal subsidi, BLT, PNPM Mandiri, KUR, Program Keluarga Harapan, BOS, Raskin, Jamkesmas dan sebagainya," terang Anas di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia meyakini, semua kebijakan tersebut merupakan intervensi negara untuk membela kalangan miskin, demi keadilan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Anas Urbaningrum juga mengingatkan para lawan politiknya, agar jangan sembarangan menggunakan label neolib untuk menyerang.
"Sebab, labelisasi neolib atas nama kampanye politik acapkali tuna substansi dan kehilangan konteks," tegasnya. Bahkan, menurut Anas, ada yang sekadar ikut-ikutan untuk gagah-gagahan dengan sampul pro-rakyat. [*/ana]
Anas menilai isu neoliberalisme dijadikan alat kampanye saingan SBY-Boediono. Padahal, bela Anas, SBY mengusung pembangunan ekonomi berbasis ideologi Pancasila.
Sangat jelas, lanjut Anas, selama ini kebijakan 'tripple track strategy' dijalankan Pemerintahan Yudhoyono, yakni pro growth, pro job and pro poor.
"Kan neolib tidak akan mengenal subsidi, BLT, PNPM Mandiri, KUR, Program Keluarga Harapan, BOS, Raskin, Jamkesmas dan sebagainya," terang Anas di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia meyakini, semua kebijakan tersebut merupakan intervensi negara untuk membela kalangan miskin, demi keadilan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Anas Urbaningrum juga mengingatkan para lawan politiknya, agar jangan sembarangan menggunakan label neolib untuk menyerang.
"Sebab, labelisasi neolib atas nama kampanye politik acapkali tuna substansi dan kehilangan konteks," tegasnya. Bahkan, menurut Anas, ada yang sekadar ikut-ikutan untuk gagah-gagahan dengan sampul pro-rakyat. [*/ana]
Tuesday, May 12, 2009
Demokrat: Kesalahpahaman Telah Berakhir
VIVAnews – Partai Demokrat optimis koalisi yang digalang Partai Demokrat untuk mendukung calon presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono akan sukses karena kesalahpahaman soal siapa calon wakil presiden sudah berakhir.
“Kemarin sudah ada pertemuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang cawapres, alhamdulillah kesalahpahaman bisa diakhiri,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Rabu 13 Mei 2009.
Kesalahpahaman yang dimaksud Anas adalah reaksi sejumlah partai, seperti PKS terhadap nama Boediono, Gubernur Bank Indonesia, yang disebut-sebut akan mendampingi Yudhoyono. Bocornya nama Boediono yang berasal dari non partai itu sempat mengundang ketegangan karena PKS sebagai pendukung Partai Demokrat merasa tidak dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden.
Anas mengatakan setelah ketegangan dapat diredam, partai-partai pendukung Partai Demokrat melanjutkan ikatan yang kuat berdasarkan platform, agenda kerja, dan arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. “Bukan dimulai dari pembicaraan tentang jatah kursi.”
Hanya saja Anas tidak menjelaskan apakah pertemuan dengan partai pendukung telah menyepakati nama calon wakil presiden.
Anas menilai reaksi kritis seperti yang ditunjukkan PKS baru-baru ini akan menjadi modal untuk penguat koalisi. “Riak riak adalah biasa dan lumrah dan justru menjadi semen penguat bagi koalisi,” kata dia.
“Kemarin sudah ada pertemuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang cawapres, alhamdulillah kesalahpahaman bisa diakhiri,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Rabu 13 Mei 2009.
Kesalahpahaman yang dimaksud Anas adalah reaksi sejumlah partai, seperti PKS terhadap nama Boediono, Gubernur Bank Indonesia, yang disebut-sebut akan mendampingi Yudhoyono. Bocornya nama Boediono yang berasal dari non partai itu sempat mengundang ketegangan karena PKS sebagai pendukung Partai Demokrat merasa tidak dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden.
Anas mengatakan setelah ketegangan dapat diredam, partai-partai pendukung Partai Demokrat melanjutkan ikatan yang kuat berdasarkan platform, agenda kerja, dan arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. “Bukan dimulai dari pembicaraan tentang jatah kursi.”
Hanya saja Anas tidak menjelaskan apakah pertemuan dengan partai pendukung telah menyepakati nama calon wakil presiden.
Anas menilai reaksi kritis seperti yang ditunjukkan PKS baru-baru ini akan menjadi modal untuk penguat koalisi. “Riak riak adalah biasa dan lumrah dan justru menjadi semen penguat bagi koalisi,” kata dia.
Tuesday, April 28, 2009
PD Anggap Biasa Koalisi Golkar Cs
INILAH.COM, Jakarta - Koalisi besar saat ini tengah dibicarakan oleh Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra. Partai Demokrat menganggap koalisi tersebut hal biasa, sama seperti koalisi yang tengah dibentuk Demokrat.
"Soal apakah akan ada koalisi PDIP, Golkar dan yang lain itu sesuatu yang normal, wajar. PD juga ingin membangun koalisi yang kuat untuk menyanggah pemerintahan yang akan datang dan dapat berkerja efektif," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Kolisi yang ingin dibentik Demokrat, lanjut Anas, adalah dengan parpol yang bisa menerima platfom dan arah kebijakan yang ditawarkan oleh PD. Seperti yang dilakukan dengan PKS, termasuk dengan PBB dan PKB.
Khusus dengan PKS, menurut Ans, titik-titik temu semakin banyak. Dan dia berharap akan berlanjut pada titik kesepakatann final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakti kami nanti akan berkoalisi," ucapnya.
Mengenai upaya pendekatan dengan PPP dan PAN, saat ini Demokrat masih terus melakukan penjajakan. "PPP kan sudah memandatkan kepada ketua umumnya, PAN menunggu tanggal 2 Mei. Jadi kami sabar menunggu, waktunya masih agak panjang," ujar Anas. [ana]
"Soal apakah akan ada koalisi PDIP, Golkar dan yang lain itu sesuatu yang normal, wajar. PD juga ingin membangun koalisi yang kuat untuk menyanggah pemerintahan yang akan datang dan dapat berkerja efektif," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai bertemu dengan Tim 5 PKS di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Selasa (28/4).
Kolisi yang ingin dibentik Demokrat, lanjut Anas, adalah dengan parpol yang bisa menerima platfom dan arah kebijakan yang ditawarkan oleh PD. Seperti yang dilakukan dengan PKS, termasuk dengan PBB dan PKB.
Khusus dengan PKS, menurut Ans, titik-titik temu semakin banyak. Dan dia berharap akan berlanjut pada titik kesepakatann final.
"Untuk selanjutnya secara resmi kalau disepakti kami nanti akan berkoalisi," ucapnya.
Mengenai upaya pendekatan dengan PPP dan PAN, saat ini Demokrat masih terus melakukan penjajakan. "PPP kan sudah memandatkan kepada ketua umumnya, PAN menunggu tanggal 2 Mei. Jadi kami sabar menunggu, waktunya masih agak panjang," ujar Anas. [ana]
Sunday, April 26, 2009
Demokrat: Status PKS Masih Proposal
VIVAnews - Partai Demokrat secara resmi baru menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja memutuskan berkoalisi dengan Demokrat. Demokrat pun menanggapi putusan PKS ini.
"Partai mitra bisa usulkan cawapres, statusnya proposal," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 26 April 2009.
Menurut Anas, partai mitra koalisi yang mengusulkan calon pendamping Yudhoyono statusnya proposal. Dengan kata lain, bisa diterima atau ditolak. Sebab, pendirian Demokrat jelas yakni menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas menegaskan, Demokrat memandang secara proporsional calon presiden baik dari partai yang perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga. "Awalnya proporsionalitas memandang hasil Pemilu Legislatif penting," kata Anas.
Tetapi setelah setelah Golkar memutuskan mengusung calon presiden, Demokrat menjalankan strategi baru. Sementara itu Ketua DPP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya telah memberi mandat sepenuhnya pada Yudhoyono.
Sebab, pemerintahan koalisi harus didukung adanya pemerintahan efektif, kompak, dan kuat. "Salah satu penentunya chemistry hubungan capres-cawapres," kata Andi.
"Partai mitra bisa usulkan cawapres, statusnya proposal," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 26 April 2009.
Menurut Anas, partai mitra koalisi yang mengusulkan calon pendamping Yudhoyono statusnya proposal. Dengan kata lain, bisa diterima atau ditolak. Sebab, pendirian Demokrat jelas yakni menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas menegaskan, Demokrat memandang secara proporsional calon presiden baik dari partai yang perolehan suara legislatif nomor dua atau nomor tiga. "Awalnya proporsionalitas memandang hasil Pemilu Legislatif penting," kata Anas.
Tetapi setelah setelah Golkar memutuskan mengusung calon presiden, Demokrat menjalankan strategi baru. Sementara itu Ketua DPP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya telah memberi mandat sepenuhnya pada Yudhoyono.
Sebab, pemerintahan koalisi harus didukung adanya pemerintahan efektif, kompak, dan kuat. "Salah satu penentunya chemistry hubungan capres-cawapres," kata Andi.
Sebelum 10 Mei, Demokrat Umumkan Nama Calon Wakil SBY
TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tidak mengeluarkan nama calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhyono. Rapat hanya mengumumkan Yudhoyono sebagai calon presiden serta secara resmi mengumumkan kriteria calon wakil presiden.
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
Demokrat Tambahkan Kriteria Cawapres
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Anas Urbaningrum mengatakan 19 nama calonwapres yang masuk ke Yudhoyono merupakan usulan pasar. Sebab, usulan nama itu langsung masuk ke Yudhoyono.
"Kalau usulan resmi belum ada," kata Anas saat jumpa pers usai pembukaan rapimnas di Hall D PRJ Kemayoran, Minggu, 26 April 2009. Karena bukan usulan resmi ke partai, Anas menyebut usulan itu sebagai usulan pasar.
Dia menegaskan dalam rapat pimpinan kali ini, Demokrat belum menentukan nama calon wakil. Akan tetapi, sebatas menambah kriteria calon wakil. "Rapimnas tidak menyebut cawapres, tapi menambahkan kriteria.
Memilih terbaik dari yang baik-baik," kata Anas. Namun, dia menolak menyebut lebih detil tambahan kriteria itu. "Saya tidak berani mendahului, nanti ada waktunya," kata pria berkacamata itu.
Awalnya, kata Anas, Demokrat berkomitmen memilih calon wakil Yudhoyono dari Partai Golkar. Pertimbangannya Golkar menempati posisi dua dan perolehan suaranya signifikan. "Kan wajar dan proporsional," katanya.
Namun, hasil rapimnasus Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, menetapkan Jusuf Kalla sebagai presiden. "Dalam rapimnasus Golkar kemarin mengusulkan calon sendiri tentu berlaku skenario B," ujar mantan Ketua PB HMI itu.
Pasca itu, kata dia, apakah calon wakil dari parpol atau non parpol cair kembali. Kesempatan menjadi sama antara tokoh partai atau non partai. "Yang penting tepat," katanya.
"Kalau usulan resmi belum ada," kata Anas saat jumpa pers usai pembukaan rapimnas di Hall D PRJ Kemayoran, Minggu, 26 April 2009. Karena bukan usulan resmi ke partai, Anas menyebut usulan itu sebagai usulan pasar.
Dia menegaskan dalam rapat pimpinan kali ini, Demokrat belum menentukan nama calon wakil. Akan tetapi, sebatas menambah kriteria calon wakil. "Rapimnas tidak menyebut cawapres, tapi menambahkan kriteria.
Memilih terbaik dari yang baik-baik," kata Anas. Namun, dia menolak menyebut lebih detil tambahan kriteria itu. "Saya tidak berani mendahului, nanti ada waktunya," kata pria berkacamata itu.
Awalnya, kata Anas, Demokrat berkomitmen memilih calon wakil Yudhoyono dari Partai Golkar. Pertimbangannya Golkar menempati posisi dua dan perolehan suaranya signifikan. "Kan wajar dan proporsional," katanya.
Namun, hasil rapimnasus Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, menetapkan Jusuf Kalla sebagai presiden. "Dalam rapimnasus Golkar kemarin mengusulkan calon sendiri tentu berlaku skenario B," ujar mantan Ketua PB HMI itu.
Pasca itu, kata dia, apakah calon wakil dari parpol atau non parpol cair kembali. Kesempatan menjadi sama antara tokoh partai atau non partai. "Yang penting tepat," katanya.
Wednesday, April 22, 2009
Golkar Ajukan 1 Nama, SBY Minta Lebih
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) sudah memastikan bahwa posisi bakal cawapres adalah untuk Partai Golkar. Hanya saja SBY ingin agar DPP Golkar mengajukan lebih dari satu orang kadernya untuk Pilpres 2009.
Masalahnya dalam draft kesepakatan koalisi yang Golkar ajukan, disebutkan bahwa akan mengajukan satu nama bakal cawapres. Belum tercapainya kesepakatan atas butir itulah yang kemudian dijadikan alasan DPP Golkar menceraikan PD.
Demikian papar Ketua Bidang Politik PD Anas Urbaningrum di pendopo kediaman Ketua Dewan Pembina PD Susilo B. Yudhoyono di Cikeas, Kab Bogor, Rabu (22/4/2009).
"Kami meminta lebih dari satu nama agar capres punya kesempatan menentukan pilihan terbaik sesuai kriterianya demi pemerintahan yang efektif," ujar dia.
Anas yang juga merupakan bagian tim PD untuk menyusun koalisi, mengaku belum mengetahui alasan Golkar yang hanya ingin mencalonkan satu orang kadernya sebagai bakal pasangan SBY dalam Pilpres 2009. Sejak pertemuan terakhir antar tim negosiasi Selasa malam (21/4), disepakati bahwa butir tersebut akan diendapkan terlebih dahulu.
Lalu butir apa saja dari usulan Golkar yang PD terima?
"Kami sudah sepakati tentang format koalisi yang menjamin stablitas dan efektifitas tidak cuma di pemerintahan tapi juga parlemen. Jadi masih pada prinsip dasar, belum jauh sampai ke jumlah menteri
misalnya," jawab mantan anggota KPU ini.
( lh / mad )
Masalahnya dalam draft kesepakatan koalisi yang Golkar ajukan, disebutkan bahwa akan mengajukan satu nama bakal cawapres. Belum tercapainya kesepakatan atas butir itulah yang kemudian dijadikan alasan DPP Golkar menceraikan PD.
Demikian papar Ketua Bidang Politik PD Anas Urbaningrum di pendopo kediaman Ketua Dewan Pembina PD Susilo B. Yudhoyono di Cikeas, Kab Bogor, Rabu (22/4/2009).
"Kami meminta lebih dari satu nama agar capres punya kesempatan menentukan pilihan terbaik sesuai kriterianya demi pemerintahan yang efektif," ujar dia.
Anas yang juga merupakan bagian tim PD untuk menyusun koalisi, mengaku belum mengetahui alasan Golkar yang hanya ingin mencalonkan satu orang kadernya sebagai bakal pasangan SBY dalam Pilpres 2009. Sejak pertemuan terakhir antar tim negosiasi Selasa malam (21/4), disepakati bahwa butir tersebut akan diendapkan terlebih dahulu.
Lalu butir apa saja dari usulan Golkar yang PD terima?
"Kami sudah sepakati tentang format koalisi yang menjamin stablitas dan efektifitas tidak cuma di pemerintahan tapi juga parlemen. Jadi masih pada prinsip dasar, belum jauh sampai ke jumlah menteri
misalnya," jawab mantan anggota KPU ini.
( lh / mad )
Anas Urbaningrum: Satu Butir Belum Disepakati
Liputan6.com, Bogor: Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar memutuskan tak akan berkoalisi dengan Demokrat. "Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu secara sepihak," kata Anas Urbaningrum, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4).
Anas membantah jika Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi. Demokrat menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar. "Itu adalah hak politik Partai Golkar. Meski disayangkan itu disampaikan secara sepihak," ucap Anas. Ke depan, tambah Anas, Demokrat tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Golkar maupun partai-partai demi kepentingan bangsa dan negara.
Anas mengungkapkan, Demokrat telah melakukan pembicaraan dengan Golkar. Pada intinya, seluruh draf tawaran kesepakatan yang diajukan Golkar sudah dapat diterima. Tetapi, ada satu butir kesepakatan yang belum dapat disepakati. "Apakah cawapres yang akan diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama," ucap Anas.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)
Anas membantah jika Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi. Demokrat menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar. "Itu adalah hak politik Partai Golkar. Meski disayangkan itu disampaikan secara sepihak," ucap Anas. Ke depan, tambah Anas, Demokrat tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Golkar maupun partai-partai demi kepentingan bangsa dan negara.
Anas mengungkapkan, Demokrat telah melakukan pembicaraan dengan Golkar. Pada intinya, seluruh draf tawaran kesepakatan yang diajukan Golkar sudah dapat diterima. Tetapi, ada satu butir kesepakatan yang belum dapat disepakati. "Apakah cawapres yang akan diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama," ucap Anas.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)
Demokrat Sesalkan Pernyataan Golkar
BOGOR, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyayangkan sikap Partai Golkar yang menghentikan pembicaraan tentang koalisi secara sepihak dan menyiarkan berita tersebut ke media massa.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
PD Tampik Semena-mena Atas Golkar
INILAH.COM, Bogor - Partai Demokrat rupanya tidak menduga DPP Partai Golkar memutuskan 'tali kasih'. Namun PD juga tidak terima jika kesan yang muncul adalah Partai Demokrat telah bertindak semena-mena terhadap Golkar.
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
Demokrat Hormati Keputusan Cerai Golkar
(detik.com) Jakarta - Partai Golkar menjatuhkan kata cerai pada Partai Demokrat (PD). Sikap itu pun tidak dipersoalkan kubu PD. Partai yang mencapreskan SBY ini tidak akan melarang sebab menghormati keputusan Golkar.
"Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, sebetulnya PD sudah membuka diri dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar. "Komunikasi, pendekatan, penjajakan telah berlangsung. Tetapi belum semua hal bisa disepakati,' jelasnya.
Namun, Demokrat bagaimanapun tetap membuka pintu kepada Golkar bila suatu hari berubah pikiran.
"Sebagai saudara muda Demokrat terbuka untuk merumuskan kerjasama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," tutupnya.
( ndr / iy )
"Jika Golkar sudah memutuskan jalan sendiri, tentu kami tidak punya hak untuk melarang. Kami menghormati keputusan itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/4/2009).
Menurut Anas, sebetulnya PD sudah membuka diri dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar. "Komunikasi, pendekatan, penjajakan telah berlangsung. Tetapi belum semua hal bisa disepakati,' jelasnya.
Namun, Demokrat bagaimanapun tetap membuka pintu kepada Golkar bila suatu hari berubah pikiran.
"Sebagai saudara muda Demokrat terbuka untuk merumuskan kerjasama yang kontekstual dengan Golkar sebagai saudara tua," tutupnya.
( ndr / iy )
Tuesday, April 21, 2009
Demokrat-PKS Akhirnya Koalisi
(okezone.com) JAKARTA - Setelah tarik ulur beberapa kali, wacana koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya terwujud.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (21/4/2009).
"Jalan menuju koalisi Partai Demokrat dengan PKS makin dekat, titi-titik untuk membangun kerja sama makin banyak," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas menambahkan, Demokrat jujga tetap menghormati mekanisme internal di PKS. "Karena itu, kami tentu menunggu keputusan institutional dari PKS," ujarnya.
Anas menambahkan, setelah PKB secara jelas menyatakan berkoalisi dengan Demokrat, beberapa partai politik peserta Pemilu 2009 juga berkoalisi dengan Demokrat.
"Kami berharap PKS dan beberapa partai yang lain juga setuju berkoalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif dan berkompeten mengurus kepentingan rakyat," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (21/4/2009).
"Jalan menuju koalisi Partai Demokrat dengan PKS makin dekat, titi-titik untuk membangun kerja sama makin banyak," ujar Anas.
Lebih lanjut Anas menambahkan, Demokrat jujga tetap menghormati mekanisme internal di PKS. "Karena itu, kami tentu menunggu keputusan institutional dari PKS," ujarnya.
Anas menambahkan, setelah PKB secara jelas menyatakan berkoalisi dengan Demokrat, beberapa partai politik peserta Pemilu 2009 juga berkoalisi dengan Demokrat.
"Kami berharap PKS dan beberapa partai yang lain juga setuju berkoalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif dan berkompeten mengurus kepentingan rakyat," pungkasnya.
Saturday, April 18, 2009
Capres PD Dikukuhkan 25-26 April
(jurnalbogor.com) Jakarta - Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009. “Agenda utama Rapimnas penetapan capres Partai Demokrat,” kata ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat kemarin.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Friday, April 17, 2009
Pemilih Demokrat Paling Loyal
(sumeks.co.id) JAKARTA - Di antara parpol yang telah mendeklarasikan capresnya, Partai Demokrat, tampaknya, paling sukses memagari pemilih untuk tidak mencontreng capres lain di luar SBY saat pilpres nanti.
Hasil exit poll Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani pada 9 April lalu memperlihatkan temuan bahwa persentase split voters di partai berlambang bintang Mercy itu sangat kecil. "Sebanyak 86,3 persen pemilih Demokrat berencana memilih SBY," kata Direktur Riset LSI Kuskrido Ambardi di kantornya, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (16/4).
Split voters, jelas dia, merupakan kecenderungan inkonsistensi pilihan parpol dan capresnya. Jadi, seorang pemilih mencontreng caleg dari parpol A saat pemilu legislatif. Tapi, capres yang dipilih sewaktu pilpres justru berasal dari partai lain.
Setelah Demokrat dan SBY, tingkat soliditas dukungan selanjutnya dipegang PDIP dan Megawati. Sebanyak 64,9 persen pemilih PDIP dalam pemilu legislatif lalu berencana memilih Megawati di pilpres nanti. "Loyalitas ?banteng? ternyata masih kalah dengan pemilih SBY," cetus Kuskrido.
Setelah itu, menyusul Gerindra dengan Prabowo (55 persen), Golkar dengan Jusuf Kalla (22 persen), dan Partai Hanura dengan Wiranto (9 persen). "Perlu diperhatikan angka ini dari seratus persen pemilih masing-masing partai, bukan dari seratus persen pemilih dalam pemilu," kata Kuskrido mengingatkan.
Yang juga menarik, mayoritas pemilih Golkar (45,1 persen), PKS (65,7 persen), PAN (46,4 persen), PKB (55,3 persen), PPP (53,7 persen), dan Hanura (38,5 persen), justru berencana memilih SBY. Bahkan, dari pemilih PDIP (19,1 persen) dan Gerindra (19,7 persen) juga akan memilih SBY.
"Ceroboh sekali kalau menghitung kekuatan capres hanya dari kekuatan parpol. Sebab, ternyata ada dunia elite dan dunia massa. Jadi, sewaktu elite parpol berkoalisi, pilihan massa tidak harus serta merta sama dengan pilihan elitenya itu," ungkapnya.
Dia menjelaskan, exit poll dilakukan tepat di hari pemungutan suara pemilu legislatif 9 April lalu. Respondennya pemilih yang datang ke TPS (tempat pemungutan suara) untuk memberikan hak suara. Ada 2.100 TPS yang dipilih secara random dan proporsional dari seluruh provinsi.
"Di setiap TPS diambil dua pemilih yang keluar dari TPS sebagai respoden yang diwawancarai," katanya. Tak peduli apa pun jenis kelaminnya, responden pertama dipilih warga yang keluar dari TPS pukul 08.00 waktu setempat. Responden kedua yang keluar dari TPS pukul 10.00.
"Jadi, total respondennya 4.200 orang," kata Kuskrido. Adapun margin of error (MOE) exit poll ini adalah plus-minus 1,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Exit poll LSI juga meneguhkan kecenderungan semakin sulitnya SBY dikejar penantang lain, seperti Megawati, Prabowo, dan Wiranto. Tak terkecuali, Jusuf Kalla kalau masih nekat maju sebagai capres.
Sewaktu LSI mengajukan 27 alternatif capres yang namanya pernah muncul di media, SBY langsung menyodok di urutan teratas dengan 49,6 persen. Selanjutnya, disusul Megawati (14,1 persen), Prabowo (5,6 persen), Jusuf Kalla (4 persen), Hidayat Nurwahid (2 persen), Wiranto (1,6 persen), dan Sultan (0,2 persen).
"Ini enam nama teratas," kata Kuskrido. Sewaktu LSI menyodorkan enam nama yang kebetulan sama dengan enam nama teratas dari 27 nama itu, SBY masih tertinggi dengan 53 persen. Menyusul Megawati (16,5 persen), Prabowo (9,8 persen), Jusuf Kalla (5,5 persen), Sultan (3 persen), Sultan (3 persen), dan Wiranto (2,2 persen).
Bahkan, sewaktu diadu tiga nama, SBY tetap tak terkalahkan dengan 59,8 persen. Sementara, Megawati mendapat 18,9 persen dan Jusuf Kalla sebesar 7,7 persen. "Sekalipun muncul tiga pasangan, tetap ada peluang pilpres selesai satu putaran," kata Kuskrido.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai temuan LSI itu sejalan dengan realitas split voters yang berkembang dalam pilkada dan pemilu legislatif. Ada calon kepala daerah dari parpol besar, ujar dia, kalah dari calon lain yang didukung parpol kecil. Begitu juga, dalam pemilu legislatif. Perolehan suara parpol di level DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbeda-beda.
"Dalam pilpres pun, ketokohan seseorang lebih menentukan ketimbang dia berangkat dari parpol mana," ujar mantan Ketum PB HMI itu. Karena itu, menurut Anas, koalisi di tingkat elite bisa jadi tidak paralel dengan "koalisi pemilih".
"Tapi, inilah kemandirian pemilih yang semakin rasional. Tidak ada lagi parpol atau capres yang berangkat dengan rasa aman," tandasnya. (pri/mk)
Hasil exit poll Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani pada 9 April lalu memperlihatkan temuan bahwa persentase split voters di partai berlambang bintang Mercy itu sangat kecil. "Sebanyak 86,3 persen pemilih Demokrat berencana memilih SBY," kata Direktur Riset LSI Kuskrido Ambardi di kantornya, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (16/4).
Split voters, jelas dia, merupakan kecenderungan inkonsistensi pilihan parpol dan capresnya. Jadi, seorang pemilih mencontreng caleg dari parpol A saat pemilu legislatif. Tapi, capres yang dipilih sewaktu pilpres justru berasal dari partai lain.
Setelah Demokrat dan SBY, tingkat soliditas dukungan selanjutnya dipegang PDIP dan Megawati. Sebanyak 64,9 persen pemilih PDIP dalam pemilu legislatif lalu berencana memilih Megawati di pilpres nanti. "Loyalitas ?banteng? ternyata masih kalah dengan pemilih SBY," cetus Kuskrido.
Setelah itu, menyusul Gerindra dengan Prabowo (55 persen), Golkar dengan Jusuf Kalla (22 persen), dan Partai Hanura dengan Wiranto (9 persen). "Perlu diperhatikan angka ini dari seratus persen pemilih masing-masing partai, bukan dari seratus persen pemilih dalam pemilu," kata Kuskrido mengingatkan.
Yang juga menarik, mayoritas pemilih Golkar (45,1 persen), PKS (65,7 persen), PAN (46,4 persen), PKB (55,3 persen), PPP (53,7 persen), dan Hanura (38,5 persen), justru berencana memilih SBY. Bahkan, dari pemilih PDIP (19,1 persen) dan Gerindra (19,7 persen) juga akan memilih SBY.
"Ceroboh sekali kalau menghitung kekuatan capres hanya dari kekuatan parpol. Sebab, ternyata ada dunia elite dan dunia massa. Jadi, sewaktu elite parpol berkoalisi, pilihan massa tidak harus serta merta sama dengan pilihan elitenya itu," ungkapnya.
Dia menjelaskan, exit poll dilakukan tepat di hari pemungutan suara pemilu legislatif 9 April lalu. Respondennya pemilih yang datang ke TPS (tempat pemungutan suara) untuk memberikan hak suara. Ada 2.100 TPS yang dipilih secara random dan proporsional dari seluruh provinsi.
"Di setiap TPS diambil dua pemilih yang keluar dari TPS sebagai respoden yang diwawancarai," katanya. Tak peduli apa pun jenis kelaminnya, responden pertama dipilih warga yang keluar dari TPS pukul 08.00 waktu setempat. Responden kedua yang keluar dari TPS pukul 10.00.
"Jadi, total respondennya 4.200 orang," kata Kuskrido. Adapun margin of error (MOE) exit poll ini adalah plus-minus 1,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Exit poll LSI juga meneguhkan kecenderungan semakin sulitnya SBY dikejar penantang lain, seperti Megawati, Prabowo, dan Wiranto. Tak terkecuali, Jusuf Kalla kalau masih nekat maju sebagai capres.
Sewaktu LSI mengajukan 27 alternatif capres yang namanya pernah muncul di media, SBY langsung menyodok di urutan teratas dengan 49,6 persen. Selanjutnya, disusul Megawati (14,1 persen), Prabowo (5,6 persen), Jusuf Kalla (4 persen), Hidayat Nurwahid (2 persen), Wiranto (1,6 persen), dan Sultan (0,2 persen).
"Ini enam nama teratas," kata Kuskrido. Sewaktu LSI menyodorkan enam nama yang kebetulan sama dengan enam nama teratas dari 27 nama itu, SBY masih tertinggi dengan 53 persen. Menyusul Megawati (16,5 persen), Prabowo (9,8 persen), Jusuf Kalla (5,5 persen), Sultan (3 persen), Sultan (3 persen), dan Wiranto (2,2 persen).
Bahkan, sewaktu diadu tiga nama, SBY tetap tak terkalahkan dengan 59,8 persen. Sementara, Megawati mendapat 18,9 persen dan Jusuf Kalla sebesar 7,7 persen. "Sekalipun muncul tiga pasangan, tetap ada peluang pilpres selesai satu putaran," kata Kuskrido.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai temuan LSI itu sejalan dengan realitas split voters yang berkembang dalam pilkada dan pemilu legislatif. Ada calon kepala daerah dari parpol besar, ujar dia, kalah dari calon lain yang didukung parpol kecil. Begitu juga, dalam pemilu legislatif. Perolehan suara parpol di level DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbeda-beda.
"Dalam pilpres pun, ketokohan seseorang lebih menentukan ketimbang dia berangkat dari parpol mana," ujar mantan Ketum PB HMI itu. Karena itu, menurut Anas, koalisi di tingkat elite bisa jadi tidak paralel dengan "koalisi pemilih".
"Tapi, inilah kemandirian pemilih yang semakin rasional. Tidak ada lagi parpol atau capres yang berangkat dengan rasa aman," tandasnya. (pri/mk)
Wednesday, April 15, 2009
Demokrat Kumpulkan Partai Gurem
JAKARTA, KOMPAS.com - Sepertinya Partai Demokrat tidak mau kalah dengan sejumlah partai yang sudah sibuk safari politik. Partai pengusung presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, secara diam-diam mengumpulkan sejumlah partai kecil di Hotel Nikko Jakarta, Rabu (15/4) siang.
Sejumlah partai yang hadir diantaranya Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Republikan. Namun hingga pukul 14.00 Wib, yang sudah datang hanya pengurus Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat ditemui enggan memberikan penjelasan. Sambil meninggalkan wartawan yang mencegatnya, mantan Ketua Umum PB HMI ini mengatakan yang berhak memberikan keterangan hanya ketua umum partai Demokrat saja. "Kesepakatan tadi, hanya pak ketua saja yang bisa memberikan keterangan. Tapi hanya pertemuan biasa saja," katanya singkat.
Termasuk saat ditanya materi yang dibicarakan, dia enggan mengatakan. Dengan santai, dia mengatakan hanya silaturahmi dengan sejumlah pengurus partai saja.
Sementara itu, ketua fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, pertemuan tersebut untuk melakukan pendekatan saja menjelang persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. "Perkenalan dengan siapapun boleh saja kan, tidak masalah. Namanya saja perkenalan," cetusnya saat menjawab pertanyaan kenapa partai kecil yang diajak koalisi.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejumlah partai kecil tersebut mendukung dan ingin melanjutkan lagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden mendatang.
Terkait calon wakil presiden yang bakal mendapingi SBY, menurutnya keberadaan Jusuf Kalla masih memiliki peluang untuk kembali bersanding dengan putra Pacitan tersebut. "Pak JK masih layak kok. Tapi kita saat ini belum membahas masalah itu, kita hanya fokus melakukan komunikasi dan pendekatan saja," tandasnya.
Anas pun menambahkan, hubungan antara SBY dengan Jusuf Kalla baik-baik saja. Sehingga tidak perlu lagi ada upaya untuk merukunkan kembali kedua pimpinan tersebut. "Selama ini dia baik-baik saja kok antara pak SBY dan pak JK. Jadi tidak perlu lagi repot-repot dirukunkan," cetusnya.
Sejumlah partai yang hadir diantaranya Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Republikan. Namun hingga pukul 14.00 Wib, yang sudah datang hanya pengurus Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat ditemui enggan memberikan penjelasan. Sambil meninggalkan wartawan yang mencegatnya, mantan Ketua Umum PB HMI ini mengatakan yang berhak memberikan keterangan hanya ketua umum partai Demokrat saja. "Kesepakatan tadi, hanya pak ketua saja yang bisa memberikan keterangan. Tapi hanya pertemuan biasa saja," katanya singkat.
Termasuk saat ditanya materi yang dibicarakan, dia enggan mengatakan. Dengan santai, dia mengatakan hanya silaturahmi dengan sejumlah pengurus partai saja.
Sementara itu, ketua fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, pertemuan tersebut untuk melakukan pendekatan saja menjelang persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. "Perkenalan dengan siapapun boleh saja kan, tidak masalah. Namanya saja perkenalan," cetusnya saat menjawab pertanyaan kenapa partai kecil yang diajak koalisi.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejumlah partai kecil tersebut mendukung dan ingin melanjutkan lagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden mendatang.
Terkait calon wakil presiden yang bakal mendapingi SBY, menurutnya keberadaan Jusuf Kalla masih memiliki peluang untuk kembali bersanding dengan putra Pacitan tersebut. "Pak JK masih layak kok. Tapi kita saat ini belum membahas masalah itu, kita hanya fokus melakukan komunikasi dan pendekatan saja," tandasnya.
Anas pun menambahkan, hubungan antara SBY dengan Jusuf Kalla baik-baik saja. Sehingga tidak perlu lagi ada upaya untuk merukunkan kembali kedua pimpinan tersebut. "Selama ini dia baik-baik saja kok antara pak SBY dan pak JK. Jadi tidak perlu lagi repot-repot dirukunkan," cetusnya.
Monday, April 13, 2009
Demokrat Belum Bahas Pendamping Yudhoyono
VIVAnews – Siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, maju ke pemilihan presiden sampai sekarang belum terang. Rapat tertutup para petinggi partai itu, siang ini, Senin 13 April 2009, juga tidak menyinggung nama kandidat.
“Kami belum membahas figur calon wakil presiden. Bukan saja hal itu salah satu ujung dari koalisi, tetapi juga harus mendapatkan resepsi politik dari capres,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews.
Partai Demokrat terkesan sangat berhati-hati memutuskan calon pendamping. Anas mengatakan, Partai Demokrat menginginkan wakil Yudhoyono nanti betul-betul seorang yang memiliki komitmen bekerjasama sampai pemerintahan berakhir.
“Kami ingin pemerintahan presidensial makin menemukan bentuknya yang mantap,” kata dia.
“Kami belum membahas figur calon wakil presiden. Bukan saja hal itu salah satu ujung dari koalisi, tetapi juga harus mendapatkan resepsi politik dari capres,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews.
Partai Demokrat terkesan sangat berhati-hati memutuskan calon pendamping. Anas mengatakan, Partai Demokrat menginginkan wakil Yudhoyono nanti betul-betul seorang yang memiliki komitmen bekerjasama sampai pemerintahan berakhir.
“Kami ingin pemerintahan presidensial makin menemukan bentuknya yang mantap,” kata dia.
Yudhoyono Segera Ditetapkan Jadi Capres 2009
VIVAnews – Para petinggi Partai Demokrat, siang ini, Senin 13 April 2009, melakukan rapat tertutup di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Ada dua persoalan penting yang mereka bahas.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melalui pesang singkat yang diterima VIVAnews, mengatakan agenda pertama yang dibahas adalah persiapan Rapat Pimpinan Nasional untuk penetapan dan peresmian calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diusung kembali di pemilihan presiden 2009.
Kedua, membahas pematangan draft format koalisi yang kuat, menjamin stabilitas dan efektifitas pemerintahan.
“Kami ingin koalisi yang makin baku, permanen dan konsisten,” kata Anas Urbaningrum. “Kami bercita-cita koalisi yang makin produktif bekerja untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Partai Demokrat adalah partai yang meraih suara paling tinggi dalam penghitungan suara pemilu yang sekarang sedang berjalan. Partai yang baru ikut dua kali pemilu ini mengungguli partai kawakan seperti Partai Golkar dan PDIP.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melalui pesang singkat yang diterima VIVAnews, mengatakan agenda pertama yang dibahas adalah persiapan Rapat Pimpinan Nasional untuk penetapan dan peresmian calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diusung kembali di pemilihan presiden 2009.
Kedua, membahas pematangan draft format koalisi yang kuat, menjamin stabilitas dan efektifitas pemerintahan.
“Kami ingin koalisi yang makin baku, permanen dan konsisten,” kata Anas Urbaningrum. “Kami bercita-cita koalisi yang makin produktif bekerja untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Partai Demokrat adalah partai yang meraih suara paling tinggi dalam penghitungan suara pemilu yang sekarang sedang berjalan. Partai yang baru ikut dua kali pemilu ini mengungguli partai kawakan seperti Partai Golkar dan PDIP.
Friday, April 3, 2009
Anas: Pertemuan SBY & Mega, Tinggal Tunggu Sinyal Mega
(detik.com) Surabaya - Pertemuan SBY dan Megawati masih dirancang. Tapi kubu Partai Demokrat mengaku sudah siap, dan hanya tinggal menunggu kesiapan pihak PDIP.
"Pak SBY sejak tahun alif sudah siap, tinggal menyesuaikan dengan waktu dan kesempatan Megawati," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai kampanye Demokrat di Stadion 10 November, Surabaya, Jatim, Jumat (3/4/2009).
Menurutnya, sejauh ini komunikasi politik telah dilakukan antara Sekjen PD Marzuki Alie dan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas.
"Tingga menunggu waktu, Demokrat sudah oke dari awal.Kami pecinta silaturahim," jelasnya.
Memang menurutnya kesibukan kampanye Megawati, kemungkinan menjadi kendala. Namun tetap diupayakan agar pertemuan bisa terwujud. "Agendanya silaturahim dulu," tutupnya.
"Pak SBY sejak tahun alif sudah siap, tinggal menyesuaikan dengan waktu dan kesempatan Megawati," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai kampanye Demokrat di Stadion 10 November, Surabaya, Jatim, Jumat (3/4/2009).
Menurutnya, sejauh ini komunikasi politik telah dilakukan antara Sekjen PD Marzuki Alie dan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas.
"Tingga menunggu waktu, Demokrat sudah oke dari awal.Kami pecinta silaturahim," jelasnya.
Memang menurutnya kesibukan kampanye Megawati, kemungkinan menjadi kendala. Namun tetap diupayakan agar pertemuan bisa terwujud. "Agendanya silaturahim dulu," tutupnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
