(jawapos.com) JAKARTA - Skenario kubu Cikeas untuk mengumumkan cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 11 Mei akhirnya ditunda. Pendamping capres incumbent dari Partai Demokrat itu bakal diketahui publik pada 15 Mei. Itu sehari menjelang ditutupnya pendaftaran pasangan capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Abdillah Toha menilai, penundaan pengumuman cawapres tersebut bertendensi politis. Langkah SBY itu, kata dia, sudah bisa ditebak. Targetnya agar PAN tidak punya waktu yang cukup untuk bergabung dengan kubu capres lain, misalnya Prabowo Subianto, bila cawapres untuk SBY tidak sesuai dengan keputusan Rakernas PAN di Jogjakarta 19 April lalu.
''SBY benar-benar menganggap Prabowo sebagai lawan yang ditakuti dan harus digagalkan maju sebagai capres dengan segala cara,'' kata Abdillah di Jakarta kemarin (9/5). Awalnya, Rakernas PAN memutuskan untuk menyodorkan nama Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY. Sebelumnya, Abdillah mengatakan, apabila keputusan SBY tidak sejalan dengan hasil rakernas, kewenangan penentuan arah koalisi pilpres harus dikembalikan lagi kepada Soetrisno Bachir (SB) selaku ketua umum DPP PAN.
Faktanya, SB memang cenderung menginginkan PAN tidak buru-buru memastikan arah koalisi. Apalagi, sampai menyebut secara terbuka nama cawapres yang diajukan. SB yang masih puasa bicara disebut-sebut sangat kecewa dengan hasil rakernas. Bahkan, dia belum menandatangani hasil rekernas tersebut hingga sekarang.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah spekulasi pengunduran waktu pengumuman cawapres untuk SBY bertendensi politis. ''Dijamin seratus persen tidak ada hubungannya,'' katanya kemarin.
Menurut dia, SBY tengah disibukkan tugas-tugas kenegaraan. Salah satu di antarnya adalah Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference -WOC) yang digelar di Manado, 11-15 Mei. ''Sepulang dari sana, 15 Mei siang, deklarasi akan dilaksanakan 15 Mei malam. Tempatnya tetap di Bandung,'' ujarnya.
Waktu yang tersedia menjelang 15 Mei, imbuh Anas, bisa dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan koalisi. ''Partai-partai peserta koalisi perlu mendetailkan kesepakatan, keterlibatan dalam pemenangan, dan pascapilpres,'' kata mantan Ketum PB HMI itu.
Dengan nada bercanda, Anas mengatakan, SBY dan Demokrat hanya ingin mengoptimalkan fasilitas waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres yang telah diatur KPU, yakni mulai 11-16 Mei. ''Daripada buru-buru, lebih baik mematangkan semua persiapan dengan tuntas. Toh, tak lari gunung dikejar,'' katanya.
Dia juga menegaskan, perubahan jadwal itu bukan sebagai waktu tambahan bagi Demokrat untuk melobi PDIP agar masuk ke lingkaran koalisi seperti ramai diisukan.
Ruhut Sitompul, salah seorang anggota Tim 9 Demokrat menambahkan, pengunduran waktu tersebut hanya bersifat teknis. Dia juga mengelak jika SBY masih kebingungan mencari pasangan cawapres. ''Sudah tinggal beberapa nama yang tersaring, ya sekitar tiga lah,'' ujarnya. Namun, dia belum bersedia mengungkap siapa saja tiga nama itu. Mereka berlatar belakan tokoh parpol dan nonparpol yang tersaring di antara 19 nama. (pri/dyn/agm)
Showing posts with label capres. Show all posts
Showing posts with label capres. Show all posts
Sunday, May 10, 2009
Saturday, April 18, 2009
Capres PD Dikukuhkan 25-26 April
(jurnalbogor.com) Jakarta - Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009. “Agenda utama Rapimnas penetapan capres Partai Demokrat,” kata ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat kemarin.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Thursday, April 16, 2009
Demokrat Umumkan Capres/Cawapres 25 atau 26 April
(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) akan dideklarasikan antara 25-26 April 2009. Dia membantah sudah ada pembahasan mengenai syarat teknis calon pendamping SBY.
''Tanggal 25 atau 26 (April 2009) kami harapkan sudah bisa umumkan dua-duanya (capres dan cawapres Partai Demokrat),'' kata Anas, Kamis (16/4). Kalaupun hal itu belum bisa, ujar dia, minimal partainya akan secara resmi mendeklarasikan capres yang mereka usung untuk Pemilu Presiden 2009.
''Syarat-syarat cawapres belum dibahas,'' kata Anas menepis kabar partainya menolak cawapres yang masih menjadi ketua umum Partai, Kamis (16/4). Menurut dia, Tim 9 yang dibentuk partainya pun bukan bertugas merumuskan syarat cawapres.
Anas tidak menutupi bahwa ada keinginan kuat untuk menggandeng Partai Golkar dalam koalisi mereka. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan SBY-JK terjadi banyak riak. ''Koalisi bukan untuk kepentingan partai tapi untuk bangsa,'' ujarnya.
Tidak akan ada pemerintahan yang berjalan efektif, ujar Anas, kalau tidak ada jaminan stabilitas. Stabilitas itu, kata dia, salah satu syaratnya adalah dukungan kuat tak hanya dari koalisi di eksekutif tapi juga kekuatan legislatif. ''Membangun koalisi itu bukan untuk koalisi itu sendiri, tapi untuk efektifitas Pemerintahan,'' tegas Anas.
Kalau koalisi hanya mengandalkan pendekatan elite politik, ujar Anas, maka bisa dipastikan komunikasi politik justru akan semakin berjarak. ''Tidak boleh membuat koalisi hanya berdasarkan egosentrik elite. Harus berdasarkan kepentingan rakyat.''
Jika Partai Golkar bersedia bergabung dalam koalisi Partai Demokrat, kata Anas, pendekatannya bukan lagi bersifat pribadi. ''Tapi ini koalisi institusional,'' ujar dia.
Kalaupun ada kesepakatan cawapres SBY berasal dari Partai Golkar, ujar Anas, maka siapa orangnya merupakan keputusan internal Partai Golkar. ''(Kami) tidak campur tangan. Itu internal partai (mereka),'' kata dia. - ann/ahi
''Tanggal 25 atau 26 (April 2009) kami harapkan sudah bisa umumkan dua-duanya (capres dan cawapres Partai Demokrat),'' kata Anas, Kamis (16/4). Kalaupun hal itu belum bisa, ujar dia, minimal partainya akan secara resmi mendeklarasikan capres yang mereka usung untuk Pemilu Presiden 2009.
''Syarat-syarat cawapres belum dibahas,'' kata Anas menepis kabar partainya menolak cawapres yang masih menjadi ketua umum Partai, Kamis (16/4). Menurut dia, Tim 9 yang dibentuk partainya pun bukan bertugas merumuskan syarat cawapres.
Anas tidak menutupi bahwa ada keinginan kuat untuk menggandeng Partai Golkar dalam koalisi mereka. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan SBY-JK terjadi banyak riak. ''Koalisi bukan untuk kepentingan partai tapi untuk bangsa,'' ujarnya.
Tidak akan ada pemerintahan yang berjalan efektif, ujar Anas, kalau tidak ada jaminan stabilitas. Stabilitas itu, kata dia, salah satu syaratnya adalah dukungan kuat tak hanya dari koalisi di eksekutif tapi juga kekuatan legislatif. ''Membangun koalisi itu bukan untuk koalisi itu sendiri, tapi untuk efektifitas Pemerintahan,'' tegas Anas.
Kalau koalisi hanya mengandalkan pendekatan elite politik, ujar Anas, maka bisa dipastikan komunikasi politik justru akan semakin berjarak. ''Tidak boleh membuat koalisi hanya berdasarkan egosentrik elite. Harus berdasarkan kepentingan rakyat.''
Jika Partai Golkar bersedia bergabung dalam koalisi Partai Demokrat, kata Anas, pendekatannya bukan lagi bersifat pribadi. ''Tapi ini koalisi institusional,'' ujar dia.
Kalaupun ada kesepakatan cawapres SBY berasal dari Partai Golkar, ujar Anas, maka siapa orangnya merupakan keputusan internal Partai Golkar. ''(Kami) tidak campur tangan. Itu internal partai (mereka),'' kata dia. - ann/ahi
Tuesday, March 24, 2009
Demokrat Dukung Calon Presiden Diuji Debat
VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setuju usulan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih di pemilihan presiden 2009 diuji dengan metode debat publik.
“Dengan debat, pemilih akan terbantu untuk mendapatkan kejelasan tentang visi, misi dan program para calon presiden,” kata Anas melalui layanan pesan singkat yang diterima VIVAnews, Rabu 25 Maret 2009.
Selain itu, metode debat juga akan menunjukkan kepada publik tentang perbedaan yang dimiliki masing-masing kandidat. Menurut Anas, hal itu penting untuk menjadi referensi politik sebelum menjatuhkan pilihan di pemilihan nanti.
Kendati metode debat dianggap efektif mujarap untuk sosialisasi, Anas tetap berharap kampanye yang dilakukan secara terbuka tetap diperbolehkan.
“Apakah calon presiden akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing,” kata dia. “Yang penting jangan juga dilarang.”
Usulan metode debat ini sebelumnya dikemukakan Partai Persatuan Pembangunan. "Debat publik sangat diperlukan agar rakyat dapat mengetahui kemampuan calon pemimpin nasional," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz.
“Dengan debat, pemilih akan terbantu untuk mendapatkan kejelasan tentang visi, misi dan program para calon presiden,” kata Anas melalui layanan pesan singkat yang diterima VIVAnews, Rabu 25 Maret 2009.
Selain itu, metode debat juga akan menunjukkan kepada publik tentang perbedaan yang dimiliki masing-masing kandidat. Menurut Anas, hal itu penting untuk menjadi referensi politik sebelum menjatuhkan pilihan di pemilihan nanti.
Kendati metode debat dianggap efektif mujarap untuk sosialisasi, Anas tetap berharap kampanye yang dilakukan secara terbuka tetap diperbolehkan.
“Apakah calon presiden akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing,” kata dia. “Yang penting jangan juga dilarang.”
Usulan metode debat ini sebelumnya dikemukakan Partai Persatuan Pembangunan. "Debat publik sangat diperlukan agar rakyat dapat mengetahui kemampuan calon pemimpin nasional," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
