Anas: Pilih Cawapres Ibarat Memilih Calon Istri

(okezone.com) JAKARTA - Ketelitian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memilih calon wakil presiden, dinilai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum, sama seperti ketelitian dalam memilih calon istri.

Menurut dia, dalam memilih calon isteri terkadang tidak perlu terlalu cantik dan tidak perlu amat populer. "Yang lebih penting adalah tawaddlu dan mampu bersama mengurus rumah tangga dengan baik," kata Anas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/5/2009).

Menurut Anas, dengan kasih sayang, ketulusan, kesetiaan, serta kecintaan sejati, seringkali muncul bersamaan dengan ketawadluan.

Dengan figur yang tawadlu ini pula, lanjut mantan Ketua Umum PB HMI ini, akan menghasilkan rumah tangga yang sakinah dan berfaedah bagi keluarga besar dan masyarakat secara umum.

"Itulah tamsil yang bisa digunakan untuk memilih pasangan capres-cawapres," tutupnya.

(ded)

Soal Cawapres Hak SBY, Koalisi Hanya untuk Platform

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menegaskan pembicaraan koalisi yang dilakukan Partai Demokrat dengan mitra koalisi, sejak awal menekankan pada kecocokan platform dan agenda kerja, bukan soal cawapres.

Mengenai posisi cawapres pendamping capres SBY, Demokrat sudah menyampaikan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya kepada SBY. Hal itu disampaikan Anas, saat dimintakan tanggapan atas ungkapan kekecewaan partai yang berkoalisi, PKS, PPP, PKB dan PAN.

"Sejak awal, koalisi memang agendanya bukan bagi-bagi jatah. Pendirian Demokrat sudah disampaikan ke partai-partai, sebaiknya soal cawapres diserahkan ke capres (SBY)," kata Anas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5).

"Pembicaraan koalisi tidak diawali dengan pembicaraan cawapres dan jatah kabinet. Tapi platform dan agenda 5 tahun yang akan datang, agar partai-partai koalisi konsisten dengan platform," ujar dia menegaskan.

Kekecewaan partai-partai koalisi Demokrat, karena merasa tak diajak berkomunikasi untuk memutuskan siapa cawapres pendamping SBY, yang pilihan akhirnya jatuh pada calon non partai, Boediono. Menurut Anas, kekecewaan partai-partai, karena tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai hal tersebut. "Kami yakin, sekarang sudah ada titik kesepahaman," kata Anas.

Pengumuman Cawapres SBY setelah Hasil Pileg KPU Kelar

(mediaindonesia.com) JAKARTA--MI: Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menerangkan, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Susilo Bambang Yudhoyono akan diumumkan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan secara resmi hasil pemilu legistlatif (pileg), 9 Mei 2009.

"Kita tunggu sampai KPU menetapkan hasil pileg. Ini untuk kepentingan bangsa secara etis dan juga untuk menjamin kepastian soal persentasi suara dan kursi dukungan," ujar Anas di Jakarta, Minggu (3/5). Ia menambahkan, tidak ada urgensi untuk terburu-buru dalam menetapkan cawapres karena yang lebih dipentingkan adalah ketepatan dan kemantapan.

Mengenai kriteria cawapres, sambungnya, tidak ada perbedaan dari apa yang telah dipaparkan SBY kepada publik beberapa waktu lalu, "Yakni, integritas personal dan moralitas politik, kapasitas dan kapabilitas, loyalitas dan kecocokan kimiawi, akseptabilitas sosial dan politik, serta kontributif terhadap kekokohan dan efektifitas koalisi," tuturnya.

Anas menambahkan, PD akan menerima siapapun cawapres yang akan dipilih SBY, sesuai dengan Rapimnas yang memberi mandat penuh kepada SBY. "Konsekuensinya jelas, siapapun yang dipilih oleh SBY sepenuhnya akan kami dukung," tandasnya.

Lalu, Partai Demokrat menghormati usulan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rapimnas lalu. Namun demikian, PD tetap menyerahkan urusan cawapres sepenuhnya kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami bersyukur dan menyambut dengan sukacita keputusan PAN berkoalisi dengan Demokrat. Kami berharap hadirnya PAN dalam koalisi akan memperkuat barisan pemenangan dan kekuatan dukungan di parlemen nantinya. Soal cawapres, kami menghormati usulan PAN, PD menyerahkan sepenuhnya urusan cawapres kepada SBY. Kami percaya SBY akan memilih yang tepat dan terbaik dari sejumlah nama yang semuanya baik dan mampu," ungkap Anas. (NJ/OL-04)

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

PD: JK-Wiranto Duet, SBY Santai

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat menyambut baik duet JK-Wiranto yang merupakan pasangan pertama yang dideklarasikan. Namun, duet itu tidak membuat SBY terburu-buru mencari cawapresnya.

"Kami memegang teguh keputusan rapimnas, Bahwa cawapres SBY diserahkan sepenuhnya kepada SBY sebagai capres. Kami tidak mendesak SBY untuk segera memilih dan mengumumkan. Jadi, tidak ada urgensi untuk terburu-buru. Yang penting tidak telat mendaftar di KPU," jelas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (2/5).

Dituturkan dia, Partai Demokrat mengucapkan selamat atas duet tersebut. Duet itu sekaligus membantah secara politik bahwa kekhawatiran calon tunggal dalam pilpres mendatang.

"Mari kita ciptakan iklim berkompetisi secara demokratis, ksatria dan bermartabat," imbuh mantan anggota KPU ini.

Ia mengatakan, saat ini Partai Demokrat masih fokus membangun koalisi dengan parpol-parpol lainnya. Sebab, setelah PKB sepakat sementara PKS dalam tahap finalisasi, PD yakin bahwa PPP dan PAN juga ikut bergabung dalam koalisi..

"Kami optimis akan bisa menambah partner koalisi lagi, yakni PAN dan PPP. Kami harapkan PAN akan jelas pada 2 Mei ini, Sedangkan PPP akan menyusul kemudian," imbuh mantan Ketua PB HMI ini. [jib]

SBY Telah Terima Amplop Nama Cawapres PKS

(detik.com) Jakarta - Nama-nama cawapres yang diusulkan PKS ke Partai Demokrat dalam amplop telah sampai ke tangan SBY. Namun nama-nama cawapres itu masih dirahasiakan.

"Insya Allah sudah diterima SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai pertemuan PKS dan Demokrat di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009)

Meski sudah diterima SBY, namun Anas mengaku belum mengetahui isi dari nama-nama yang diajukan oleh PKS melalui amplop tertutup tersebut. "Belum tahu karena tertutup," akunya.

Anas mengatakan, keputusan soal cawapres mutlak berada di tangan SBY. Kader yang lain tidak berhak mencampurinya.

"Kita kosisten dengan hasil Rapimnas kemarin bahwa soal cawapres itu wewenangnya SBY untuk memilih, sehingga tim 9 tidak bekerja menentukan cawapres lagi, tapi menentukan platform kebijakan yang menentukan kebijakan koalisi," terang Anas.

Anas menambahkan, koalisi dengan partai apapun harus berdasarkan pada platform yang sama, yakni demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan. ( mpr / sho )

Usulan Nama Cawapres SBY Masih Ditunggu PD

Liputan6.com, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tidak menyebut nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari PD, Susilo Bambang Yudhoyono. Penggodokan cawapres dilakukan oleh Tim Sembilan yang dibentuk partai ini. Namun, hingga kini Tim Sembilan belum menerima usulan dari parpol yang ingin mengajukan nama cawapres mereka.

Menurut Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum Tim Sembilan masih menunggu datangnya usulan-usulan tentang nama cawapres pendamping SBY itu secara resmi. "Calon cawapres itu bisa dari parpol yang sudah menyatakan bersedia berkoalisi atau parpol yang tengah melakukan pembicaraan," ujar Anas.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

PD Minta PKS Ajukan Proposal Cawapres

INILAH.COM, Jakarta - Perlakuan Partai Demokrat soal cawapres antara Golkar dan PKS ternyata berbeda. Bila dengan Golkar cukup bernegosiasi, kalau PKS harus ajukan proposal terlebih dahulu.

"Kalau Golkar memang awalnya menjadi prioritas utama, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden jadi terbuka untuk koalisi lain. Kalau PKS mau harus ajukan proposal," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum seusai Rapimnas PD di Arena PRJ, Jakarta, Minggu (26/4).

Menurut Anas, Tim 9 koalis PD tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan PKS terkait hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan mengajukan nama-nama cawapres untuk SBY.

"Tapi kalau PKS sudah secara resmi parpolnya berkoalisi dengan kita maka itu lebih biak. Soal cawapres nanti kami serahkan sepenuhnya kepada SBY," katanya.

Hasil Rapimnas PD memang memandatkan SBY sebagai capres untuk menetapkan cawapres yang akan mendampinginya. "Ini juga merupakan pesan agar bila bicara capres-cawapres sebaiknya parpol sahabat yang

akan tergabung dalam koalisi juga mempercayakan penuh kepada SBY untuk menetukan pilihannya demi kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.

Setelah Golkar menyatakan mengusung capres sendiri, sambung Anas, apakah nantinya cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari

parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih cawapresnya," imbuhnya. [mut/dil]

Rapimnas Partai Demokrat belum tetapkan Cawapres

(www.solopos.com) Jakarta--Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung pada Minggu hanya akan menetapkan calon presiden dan belum menetapkan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Capres Susilo Bambang Yudhoyono.

"Partai Demokrat juga akan mengajukan/menetapkan kriteria bagi bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY," kata Anas Urbaningrum kepada pers usai pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.

Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan mencari calon wapres dari parpol atau tokoh yang bukan dari parpol, Anas menegaskan, Partai Demokrat belum mementukan keputusan tentang hal itu.

Ia mengatakan, karena pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung mulai 10 Mei hingga 16 Mei 2009 maka masih banyak hal yang masih bisa dilakukan Partai Demokrat.

"Belum dipastikan apakah calon wapres itu berasal dari partai atau non partai," katanya.

Menurut dia, DPP Partai Demokrat tidak akan "memaksa" Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memikirkan apakah calon wapresnya akan berasal dari partai atau non partai.

Ketika ditanya tentang dengan siapa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, Anas mengatakan, sampai saat ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah menyatakan resmi akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Baru PKB yang sudah menyatakan secara resmi berkoalisi dengan kami. Sedangkan partai-partai lainnya masih dalam tahap dinamika internalnya," kata Anas.

Sementara itu, ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung satu hari itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada beberapa kriteria bagi calon wakil presidennya.

Kriteria itu, antara lain, tokoh yang bersangkutan memiliki kepribadian dan integritas tinggi dan kepribadian baik, memiliki kapasitas untuk membantu presiden serta mengkorodinasikan para menteri, memiliki loyalitas bukan saja kepada SBY secara pribadi tetapi juga kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dan cawapres harus diterima oleh rakyat.

Yudhoyono memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta Rapimnas untuk menambahkan kriteri-kriteia yang sudah ditetapkannya asalkan tidak saling bertentangan. Oleh: Anik Sulistyawati

Cari Cawapres yang Mengamankan DPR

(jawapos.com) JAKARTA - Tokoh parpol dan nonparpol masih berpeluang untuk menjadi cawapres pendamping SBY. Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan, pasca keputusan Partai Golkar mengajukan capres sendiri, bursa calon pendamping SBY kembali cair.

Menurut dia, keputusan Golkar itu telah membuat kecenderungan calon yang akan dipilih SBY ikut berubah. "Semua kini jadi serbamungkin karena konstalasinya juga jadi cair," ujar Anas di Jakarta kemarin (25/4).

Hingga saat ini, lanjut dia, SBY juga belum menentukan tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Termasuk, latar belakang calon, apakah dari tokoh parpol ataupun nonparpol. "Kami serahkan saja sepenuhnya kepada beliau sebagai capres dan kami yakin SBY akan memilih yang terbaik bagi bangsa," jelas mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Meski demikian, Anas menambahkan bahwa penentuan cawapres tentu akan sulit dipisahkan dari cita-cita membentuk format koalisi yang kuat di parlemen. Sudah seharusnya koalisi parpol yang mulai dibangun untuk pilpres nanti harus bisa menjamin dukungan mayoritas di dewan secara konsisten.

"Presiden sudah pasti tidak bercita-cita mendapatkan goyangan dan gangguan dari parlemen," ujarnya.

Setelah pernyataan kesiapan Golkar mengajukan capres sendiri, nama sejumlah tokoh memang kembali menguat dalam bursa cawapres pendamping SBY. Di antaranya, Mensesneg Hatta Radjasa, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Akbar Tandjung. Di barisan tokoh nonparpol, Menkeu Sri Mulyani termasuk yang paling sering disebut.

Namun, pengamat politik Bima Arya menyatakan, peluang teknokrat untuk mendampingi SBY sangat kecil. Presiden ke-6 RI itu akan lebih memilih tokoh parpol untuk sekadar mencari posisi aman. "Termasuk, wacana memilih kader internal juga tidak akan dilakukan. Sebab, itu sama saja mau mencari musuh," katanya.

Siapa yang paling berpeluang? Bima menilai, Hatta Radjasa memiliki kans terkuat. Pengalaman selama lima tahun mendampingi SBY sebagai menteri menjadi chemistry tersendiri bagi politikus PAN itu. "Tinggal persoalannya bagaimana melobi PKS supaya oke," tandasnya. (dyn/tof)

Demokrat Belum Tentukan Cawapres SBY

JAKARTA - Setelah batalnya koalisi dengan Partai Golkar, Partai Demokrat hingga kini belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

"Belum ada. Kami belum sampai sana. Cawapres akan dibahas kemudian," kata Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi okezone, Jumat (24/4/2009).

Saat disebutkan beberapa nama cawapres yang telah beredar, seperti Akbar Tanjung, Hidayat Nurwahid, ataupun Hatta Rajasa, tak mau dikomentari oleh Anas. Begitupun saat ditanyakan, di antara tiga nama tersebut yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan SBY, Anas tidak bisa menyebutkan.

Menurutnya, hingga saat ini SBY belum menentukan siapa yang akan menjadi pendamping. "Kami serahkan ke Pak SBY," terangnya.

Namun Anas memastikan, nama cawapres yang bakal menjadi pendamping SBY akan diumumkan sebelum pendaftaran capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres ditutup, yakni 10 Mei mendatang. (hri)

SBY Minta Tunda Bahas Cawapres, Bukan Deadlock

(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) sebenarnya bermaksud menunda dulu pembahasan masalah cawapres dalam pembicaraan koalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Penundaan itu atas petunjuk Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati tersebut untuk selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.

Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009).

Arahan itu disampaikan SBY setelah delegasi negosiasi PD, Tim 9 melaporkan hasil pembicaraan dengan Tim 3 Golkar pada Selasa 21 April siang harinya.

Tak Marah

Sementara Ketua umum PD Hadi Utomo menyatakan SBY tak marah atas sikap dan pernyataan Golkar Rabu siang ini. "Tidak, tidak sama sekali," ujar Hadi.

Dia menambahkan bahwa Demokrat juga melakukan penjajakan dengan partai nasionalis lain selain Golkar, seperti Partai Pelopor dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Senada dengan Hadi, Ketua DPP PD Ruhut Sitompul juga mengatakan SBY tak marah sama sekali atas sikap Golkar. "Tidak, Bapak nggak marah. Bapak bicara secara santun dan nggak marah sama sekali," jelasnya.

Bagaimana bila PD bersaing dengan Golkar? "Siap-siap saja," jawab pengacara ini. ( nwk / gah )

Cawapres SBY Ditentukan pada 26 April

(gatra.com) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan, calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres mendatang baru akan ditentukan pada Rapimnas Partai Demokrat tanggal 25-26 April 2009.

"Rapimnas tersebut kemungkinan akan sekaligus menetapkan pula pasangan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai cawapres yang diduetkan dalam pilpres mendatang," ujarnya, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jum`at (17/4).

Anas menjelaskan, sebenarnya agenda Rapimnas Demokrat itu adalah meresmikan calon presiden dari Partai Demokrat, namun jika dinamika dan perkembangan politik cukup memungkinkan, maka Rapimnas tersebut juga akan sekaligus menetapkan pula cawapres pasangan Yudhoyono.

Lebih lanjut Anas mengatakan, untuk pencalonan presiden itu, partainya tetap berkeinginan menjaling koalisi dengan partai lainnya.

Koalisi yang akan dibangun itu, antara lain, mampu memberikan dukungan stabilitas bagi roda pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif. "Karenanya koalisi yang dibangun mesti diikat dalam kontrak politik dan pihak yang terlibat dalam koalisi ini bersifat institusi," ujarnya.

Ditegaskannya pula, kontrak politik ini akan menjadi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai politik anggota koalisi. "Koalisi sebagai sarana untuk membangun pemerintahan yang kuat dan untuk menjalankan kepentingan rakyat. Intinya koalisi harus bervisi," tegasnya.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Fachry Hamzah menilai koalisi partai politik 2004 telah gagal mengelola parlemen secara baik. Diharapkannya, para pembantu presiden mulai dari wakil presiden dan menteri-menteri tidak ada lagi yang membuat manuver sendiri-sendiri. [EL, Ant]

Demokrat Tak Pilih Calon Wapres Teknokrat

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati banyak disebut sebagai salah satu tokoh yang layak dipasangkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang.

Namun, Partai Demokrat tampaknya lebih memilih calon wapres dari kalangan partai politik, bukan teknokrat atau nonpartai.

Sinyalemen itu ditunjukkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan DPR, Jumat (17/4).

Menurut Anas, sempat ada pemikiran Partai Demokrat mencalonkan wapres dari kalangan teknokrat. Namun, dalam konteks realitas politik seperti sekarang ini, yaitu multipartai dan tidak ada partai yang menang secara meyakinkan, pemikiran itu tidak realistis. ”Kalau Partai Demokrat menang 35 persen, itu realistis,” ujarnya.

Partai mana yang akan digandeng Partai Demokrat, Anas belum memastikannya. Anas hanya memberi isyarat, apabila di Pilpres 2004 kekuatan koalisi pada putaran pertama hanya 11 persen dan putaran kedua hanya 18 persen, pada Pemilu Presiden 2009 putaran pertama minimal sudah mendapatkan simple majority, lebih dari 50 persen.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan dalam kesempatan terpisah menegaskan, partai yang kemungkinan lolos parliamentary threshold (PT) dan sudah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

SBY-JK gagal

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai koalisi SBY-JK gagal dalam empat hal. Pertama, gagal mengelola parlemen secara baik. Kedua, gagal dalam membangun hubungan yang harmonis antara presiden dan wakil presiden. Ketiga, gagal dalam membangun kekompakan kabinet. Keempat, gagal dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Fahri, pernyataan Kalla dalam kampanye-kampanye yang mengatakan, dirinya bisa menjadi pemimpin yang lebih cepat dan baik, secara tak langsung mengatakan Yudhoyono lambat. ”Kalau ini diteruskan, kami tidak bisa ikut,” kata Fahri. (SUT)

Demokrat Tunggu Penetapan Cawapres Golkar

(kendaripos.co.id)
Jakarta, KP Secara resmi Partai Golkar memang belum bersikap. Apakah akan mengajukan Capres sendiri atau mengajukan Cawapres. Tetapi, sudah bisa dipastikan partai beringin itu hanya akan menelorkan Cawapres dan akan digelar pada Rapimnasus, Kamis (23/04).
Priyo Budi Santoso mengungkapkan di dalam tubuh Golkar sendiri muncul beragam pendapat. Ada yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan presiden sendiri dengan berkoalisi dengan partai lain.
"Jadi saya tegaskan itu bukan faksi, hanya perbedaan pendapat. Tetapi mainstrem utamanya menginginkan Cawapres dan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI pada diskusi di press room, kemarin.
Menurut Priyo, keinginan Golkar bergabung dengan Demokrat karena berkeinginan membangun pemerintahan yang kuat jika disokong parlemen. "Seorang presiden dapat menjalankan programnya kalau mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Makanya kami akan berkoalisi dengan Demokrat," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya masih membuka pintu koalisi bagi partai manapun. "Kami tidak pernah menjadikan partai lain sebagai musuh dan kami menghormati PDIP dan Gerinda yang sudah punya pilihan," ujarnya.
Meski sudah dipastikan Demokrat akan mencapreskan ketua pembinanya, SBY, namun secara resmi akan diumumkan dua hari setelah Golkar menelorkan nama Cawapres. Anas berharap pada peresmian Capres itu, sudah ada nama Cawapres yang diduetkan dari Demokrat. "Kami harapkan itu sudah terjadi tanggal 25-26 karena Golkar digelar tanggal 23 April," katanya. (awa)

Anas: Berharap Tetapkan Cawapres Juga

VIVAnews - Demokrat akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional pada 25 dan 26 April 2009. Salah satu agendanya adalah meresmikan calon presiden Partai Demokrat.

"Kalau memungkinkan, sekalian meresmikan capres-cawapres," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 17 April 2009.

Tapi, sambungnya penetapan itu tergantung pada dinamika politik dari calon partai peserta koalisi. "Semoga saja prosesnya bisa lebih cepat."

Menurut Anas, peta politik dalam pencalonan capres dan cawapres akan jelas setelah PDI Perjuangan menentukan capres dan cawapresnya pada 23 April mendatang. "Akan terlihat siapa saja yang akan berkompetisi di Pemilihan Presiden nanti," kata dia.

Selain itu, Anas menilai koalisi yang baik adalah koalisi yang diikat dengan kontrak politik. Dengan demikian, koalisi itu bersifat institusional antarpartai, bukan antarpribadi. "Ikatan atau kontrak politik itu sekaligus menjadi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai peserta koalisi," jelasnya.

Demokrat Umumkan Capres/Cawapres 25 atau 26 April

(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) akan dideklarasikan antara 25-26 April 2009. Dia membantah sudah ada pembahasan mengenai syarat teknis calon pendamping SBY.

''Tanggal 25 atau 26 (April 2009) kami harapkan sudah bisa umumkan dua-duanya (capres dan cawapres Partai Demokrat),'' kata Anas, Kamis (16/4). Kalaupun hal itu belum bisa, ujar dia, minimal partainya akan secara resmi mendeklarasikan capres yang mereka usung untuk Pemilu Presiden 2009.

''Syarat-syarat cawapres belum dibahas,'' kata Anas menepis kabar partainya menolak cawapres yang masih menjadi ketua umum Partai, Kamis (16/4). Menurut dia, Tim 9 yang dibentuk partainya pun bukan bertugas merumuskan syarat cawapres.

Anas tidak menutupi bahwa ada keinginan kuat untuk menggandeng Partai Golkar dalam koalisi mereka. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan SBY-JK terjadi banyak riak. ''Koalisi bukan untuk kepentingan partai tapi untuk bangsa,'' ujarnya.

Tidak akan ada pemerintahan yang berjalan efektif, ujar Anas, kalau tidak ada jaminan stabilitas. Stabilitas itu, kata dia, salah satu syaratnya adalah dukungan kuat tak hanya dari koalisi di eksekutif tapi juga kekuatan legislatif. ''Membangun koalisi itu bukan untuk koalisi itu sendiri, tapi untuk efektifitas Pemerintahan,'' tegas Anas.

Kalau koalisi hanya mengandalkan pendekatan elite politik, ujar Anas, maka bisa dipastikan komunikasi politik justru akan semakin berjarak. ''Tidak boleh membuat koalisi hanya berdasarkan egosentrik elite. Harus berdasarkan kepentingan rakyat.''

Jika Partai Golkar bersedia bergabung dalam koalisi Partai Demokrat, kata Anas, pendekatannya bukan lagi bersifat pribadi. ''Tapi ini koalisi institusional,'' ujar dia.

Kalaupun ada kesepakatan cawapres SBY berasal dari Partai Golkar, ujar Anas, maka siapa orangnya merupakan keputusan internal Partai Golkar. ''(Kami) tidak campur tangan. Itu internal partai (mereka),'' kata dia. - ann/ahi

Tak Ada Capres Berangkat dengan Rasa 'Aman'

(republika.co.id) JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pemilih mandiri akan mendominasi Pemilu Presiden. Menurut dia hal ini tergambar dari data //exit poll// Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilansir Kamis (16/4).

''Koalisi di elite partai politik tidak paralel dengan koalisi mandiri di tingkat pemilih,'' ujar Anas, Kamis (16/4). Data exit poll LSI, ujar dia, memperlihatkan siapa calon Presiden (capres) dari seorang pemilih tidak selalu berasal dari partai politik yang dia dukung pada pemilu legislatif.

Anas mengutip data Partai Hanura sebagai contoh. Meski Ketua Umum partai itu - Wiranto - masuk dalam enam nama pilihan yang disodorkan dalam survei LSI tersebut, ternyata responden pemilih partai ini di pemilu legislatif tidak memilih Wiranto sebagai capresnya. ''Pemilih Hanura ternyata lebih banyak memilih SBY dan Megawati. (Seolah) Hanura disediakan untuk pemilih SBY dan Megawati,'' ujar dia.

Gambaran semacam itu, ujar Anas, memperlihatkan sikap pemilih mandiri yang rasional. ''Split voting seperti itu menggambarkan pemilih baru yang rasional sebagai aset penting dalam demokrasi kita,'' kata dia. Dengan keberadaan pemilih berkarakter semacam ini, menurut dia tak ada satu pun partai dan pasangan capres yang berangkat dengan rasa aman dalam Pemilu Presiden mendatang. ann/kpo

Anas: Ide Cawapres Teknokrat Baik, Tapi Belum Saatnya.

(detik.com) Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah SBY telah menetapkan Sri Mulyani sebagai pendampingnya. Sampai saat ini belum ada satu nama pun yang ditetapkan sebagai pendamping SBY secara definitif.

"Belum ada cawapres yang definitif. Mekanisme politik koalisi sedang bekerja. Ide cawapres dari teknokrat adalah baik adanya. Tetapi realitas politik belum ramah dengan gagasan tersebut," kata Anas kepada detikcom, Rabu (15/4/2009).

Menurut Anas, jika PD mampu meraup 35 persen suara nasional, bukan tidak mungkin partai berlambang mercy ini akan mengusung Sri Mulyani. Namun fakta bahwa hasil quick count dan real count KPU yang berhenti pada kisaran 20 persen membuat PD harus tetap menggandeng parpol lain.

"Jika perolehan PD mencapai 35 persen, kami akan sangat mempertimbangkan jalan pikiran tersebut. Pada sisi lain, faktanya adalah bahwa orang partai juga tidak selalu tuna kemampuan teknokratis," papar mantan anggota KPU ini.

Kapan SBY akan mengumumkan calon pendampingnya yang akan digandeng dalam Pilpres 2009 nanti? "Kita berikan saja waktu yang cukup kepada SBY untuk memilih pasangan terbaik yang juga didukung oleh partai-partai koalisi yang kuat dan mayoritas di parlemen," jawabnya.

Sebelumnya diberitakan SBY disebut-sebut makin mantap memilih Sri Mulyani sebagai cawapresnya. Pilihan SBY ini didasarkan pada kemampuan perempuan cantik yang enerjik dan cerdas ini dalam menyelesaikan krisis global yang juga melanda Indonesia.

Selain itu, background Sri Mulyani yang nonpartisan dan jaringan internasional yang kuat juga menjadi pertimbangan SBY.
( yid / nrl )

Pilih Cawapres,SBY Istikharah

JAKARTA(SI) – Kemenangan Partai Demokrat Pemilu 2009,tidak membuat langkah politik Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) makin longgar.

Banyaknya tawaran calon wakil presiden (cawapres) yang datang dari calon koalisi partai politik sebagai power sharing,membuat Presiden SBY harus salat istikharah (minta petunjuk untuk menentukan pilihan) agar calon pendampingnya tepat.Dalam hitungan jam setelah pengumuman hasil quick count sejumlah lembaga survei dengan mengunggulkan Partai Demokrat, pihak parpol mulai mendekat dan menawarkan jagonya untuk jadi cawapres SBY.

Petinggi Golkar, termasuk Jusuf Kalla (JK),yang sebelumnya berencana maju sebagai calon presiden, telah bertamu ke Cikeas,kediaman pribadi SBY untuk dicalonkan kembali sebagai cawapres. PKB pun telah membuat gentlemen agreement tengah malam kemarin di Hotel Nikko untukbergabung. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS),yang sebelumnya menyatakan bakal masuk koalisi, belum menentukan sikap jelas. Ada sebagian menolak,dengan catatan jika SBY kembali berpasangan dengan Kalla.Sebagian lainnya mendukung tetap masuk koalisi.

“Pak SBY benar-benar mempertimbangkan semua itu. Beliau ingin langkah dan keputusan yang diambil, apakah dalam menentukan arah koalisi atau pun menentukan siapa calon wakil presidennya, adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara,”ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perbincangan santai dengan SI di coffee shop Hotel Intercontinental, Jakarta,kemarin. Anas mengaku, sampai saat ini SBY belum mau membicarakan siapa cawapres yang dia ke-hendaki. “Sampai sekarang,Pak SBY belum pernah menyebutkan nama cawapres.

Dia masih menimbang-nimbang,” tutur mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini. Begitu berhati-hatinya agar mendapatkan cawapres yang tepat, kata Anas,SBY tak pernah alpa mendirikan salat istikharah.“Pak SBY salat istikharahuntuk mendapatkan petunjuk dan kemantapan dalam menentukan cawapres,” ungkapnya. Menurut Anas, berdasarkan ajaran Islam, salat istikharah dilakukan untuk mendapatkan petunjuk dan kemantapan memutuskan pilihan.

Itu dilakukan jika harus menetapkan satu pilihan di antara beberapa alternatif yang sama baiknya, atau sama jeleknya. Saat ini muncul banyak wacana yang memunculkan tokoh paling tepat untuk mendampingi SBY. Dari kubu Golkar, setidaknya ada semangat untuk menyandingkan kembali SBY dengan Kalla, sebagian lagi dengan Akbar Tandjung. Bahkan, nama Ketua DPR Agung Laksono masuk sebagai alternatif cawapres SBY yang akan diputuskan melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus Partai Golkar mendatang.

Di luar Golkar,muncul nama mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid,yang juga Ketua MPR. Dalam pandangan Anas, apa yang dilakukan oleh SBY dengan salat istikharah untuk menentukan cawapresnya adalah sebuah ikhtiar (usaha). Ikhtiar tersebut lebih berdimensi religius. Di lain sisi, ikhtiar itu dilakukan dengan dimensi politik, seperti komunikasi politik, menentukan kriteria calon dengan segala perhitungan dan konsekuensi politiknya, dan cara lainnya tentu saja sudah dilakukan.

“Kita kan memang diwajibkan untuk berikhtiar,” kata Anas yang juga mantan Ketua PB HMI ini. Anas ditemani Ruhut Sitompul, pengacara kondang yang kini maju jadi caleg Partai Demokrat untuk dapil Sumatera Utara I. Mereka berdua bersama dengan Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Sekjen Marzuki Alie serta petinggi partai lainnya baru saja melakukan komunikasi politik dengan para petinggi Partai Bulan Bintang (PBB).

Mereka bertemu Ketua Umum PBB MS Kaban dan jajarannya dengan target persamaan persepsi soal koalisi pemerintahan jika SBY kembali terpilih sebagai presiden mendatang. Agenda komunikasi politik Demokrat dengan berbagai pihak akan makin padat, setidaknya sampai SBY telah memutuskan siapa cawapresnya. Hari ini para petinggi Demokrat akan bertemu lagi dengan petinggi partai di sebuah hotel berbintang lima.

Pertemuan itu juga akan dilakukan sambil bersantap siang. Anas menegaskan, untuk urusan koalisi ini,Demokrat ingin membentuk koalisi yang mampu membangun pemerintahan yang kuat serta mendapatkan kecukupan dukungan di parlemen. Ini belajar dari waktu lalu, di mana pemerintah disandera oleh parlemen. PD menargetkan paling sedikit, koalisi itu memiliki 51% dukungan di parlemen.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengungkapkan, hingga saat ini partainya belum bisa menentukan arah koalisi. Menurut Suryadarma, keputusan untuk berkoalisi akan disampaikan setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang akan berlangsung pekan depan. “Rapimnas insya Allah seminggu lagi atau 10 hari lagi,”ungkap Suryadarma di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.

Dia mengaku hingga saat ini belum bisa memutuskan apakah saat ini PPP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat atau dengan PDI Perjuangan.“No commentdululah, belum diputuskan,”ucapnya. Berbeda dengan Suryadarma, Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah mengatakan, sebagai kader PPP dan Ketua Parmusi, dia lebih cenderung memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Sebab, pihaknya sudah memprediksikan bahwa partainya tetap akan mendukung SBY sebagai presiden mendatang.“Saya kandari dulu ke Demokrat. Saya sudah memprediksi itu di dalam politik,” tandasnya. (helmi firdaus/rarasati syarief)

Anas: PD Belum Bahas Cawapres SBY

INILAH.COM, Jakarta - Parpol berlomba-lomba mendekati Partai Demokrat agar bisa menjadi pendamping SBY di Pilpres 2009. Menurut Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, parpolnya masih membahas koalisi untuk memperkuat pemerintahan mendatang.

"Barusan rapat DPP Partai Demokrat antara lain mematangkan draft format koalisi yang kuat dan menjamin stabilitas serta efektifitas pemerintahan," terang Anas di Jakarta, Senin (13/4).

Dalam rapat yang digelar di DPP PD, Jl Pemuda, PD membahas persiapan Rapimnas untuk penetapan dan peresmian calon presiden. Kedua terkait koalisi untuk pemerintahan mendatang makin baku, permanen dan konsisten.

PD, lanjut Anas, bercita-cita koalisi yang akan datang itu makin produktif bekerja untuk memajukan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ketiga yang muncul dari rapat itu, menurut Anas Urbaningrum, memang menyangkut soal figur cawapres.

"Tetapi, sekali lagi perlu saya tegaskan, kami belum membahas figur cawapres. Bukan saja hal tersebut adalah salah satu ujung dari koalisi, tetapi juga harus mendapatkan resepsi politik dari calon presiden," terangnya.

Yang pasti, lanjut Anas Urbaningrum, pihaknya ingin pemerintahan presidensial makin menemukan bentuknya secara mantap. [*/ana]