PD: Insya Allah Tuntas Sebelum Deklarasi

(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) yakin salah paham Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap keputusan SBY memilih Boediono tuntas sebelum malam deklarasi. Besar harapan PKS tetap menjalin kebersamaan dalam koalisi parpol yang PD bangun untuk mendukung periode kedua pemerintahan SBY.

"Insya Allah akan tuntas besok, sebelum deklarasi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Kamis (14/5/2009).

Pernyataannya ini menanggapi rencana pertemuan antara elit PKS dengan SBY. Rencananya pertemuan itu akan berlangsung esok siang setibanya SBY di Jakarta dari kunjungan kerja tiga hari ke Manado selaku Presiden RI.

Pertemuan itu sendiri merupakan hasil pembicaraan antara tim utusan khusus SBY dengan para petinggi PKS malam ini. Utusan SBY adalah Ketua Umum PD Hadi Utomo plus dua orang kepercayaan SBY, Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi. Sedangkan dari PKS ada Tiffatul Sembiring (Ketum DPP PKS), Anis Matta (Sekjen DPP PKS), dan Mahfud Siddiq (Ketua F-PKS DPR-RI).

"Karena itu antara PD dan PKS sudah ada kemajuan yang amat berarti. Kepahaman sudah terbangun," tambah Anas.

Secara tidak langsung kesepahaman itu berarti SBY tidak akan surut dari pilihannya terhadap Boediono dan PKS dapat menerimanya. Seiring waktu Boediono pun akan dapat diterima semua pihak. Ini tersirat dari tamsil mengenai rumah tangga yang Anas tuturkan.

"Memilih 'calon istri' kadang tidak harus terlalu cantik atau amat populer. Yang penting adalah 'tawaddlu' (rendah hati) dan mampu bersama mengurus rumah tangga dengan baik. Kasih sayang, ketulusan, kesetiaan serta kecintaan sejati sering kali muncul bersamaan dengan ketawaddluan. Hasilnya adalah rumah tangga sakinah yang berfaedah bagi keluarga besar dan masyarakat," papar mantan anggota KPU ini.

( lh / sho )

Tunda Umumkan Cawapres,Demokrat Bantah Kompromi

(seputar-indonesia.com) JAKARTA (SI) – Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah penundaan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) partainya sebagai kompromi dengan menunggu sikap politik Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait rencana koalisi kedua partai.

Menurut Anas,penundaan pengumuman cawapres tidak ada kaitannya dengan sikap politik Mega atau PDIP. “Penyesuaian jadwal deklarasi bukan fasilitas kesabaran khusus Demokrat untuk menunggu PDIP,” ungkap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini kepada Seputar Indonesiadi Jakarta kemarin.

Menurut dia, pengunduran jadwal itu murni karena kepadatan jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalankan tugas negara.Pada Sabtu (9/4) malam SBY harus menghadiri peringatan Waisak di Magelang. Setelah itu SBY harus segera bertolak ke Manado untuk menghadiri acara WOC (World Ocean Conference). SBY akan berada di Manado selama tiga hari. Semula pendeklarasian pasangan capres dan cawapres Partai Demokrat akan dilakukan 11 Mei besok.

Namun rencana tersebut ditunda hingga 15 Mei mendatang. Pendeklarasian tetap akan dilakukan di Bandung, tetapi belum dipastikan tempatnya, apakah tetap di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB) atau ke lokasi lain. Sikap Mega menjadi penting bagi SBY, karena Demokrat-PDIP kini tengah berkomunikasi intens untuk penjajakan koalisi.

Salah satu bagian kesepakatan koalisi itu adalah cawapres SBY harus mendapatkan restu atau dikenal sebagai orang yang dekat dengan Mega dan PDIP. Meski memundurkan jadwal pendeklarasian, Anas yakin pendaftaranpasangancapres- cawapres Demokrat tak melewati batas pendaftaran ke KPU yang hanya berselang sehari dari deklarasi. Persyaratan administrasi kini sudah mulai dipenuhi oleh SBY, sehingga semua pasti akan tepat sesuai waktunya.

“Kami mulai mempersiapkan persyaratan administratif pasangan capres dan cawapres yang jenisnya cukup banyak. SBY dan Demokrat ingin mengoptimalkan fasilitas waktu pendaftaran yang telah diatur oleh KPU. Daripada buru-buru akan lebih baik bila mematangkan semua persiapan dengan tuntas,”katanya. (helmi firdaus)

PD Tanggapi JK Nyapres dengan 2 Hal

INILAH.COM, Jakarta – Keputusan Rapat Pimpinan Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar yang mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden membuat terputusnya koalisi partai beringin itu dengan Partai Demokrat. Atas keputusan tersebut, PD menyampaikan dua hal.

Keputusan ini, menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi peluang semakin kecil untuk menduetkan kembali SBY-JK. Padahal, masih banyak pihak internal di kedua partai yang sebenarnya masih ingin keduanya tidak bercerai.

"Tentang hasil Rapimnassus Golkar itu, jelasnya kami dari Demokrat menanggapinya dengan mengajukan dua hal. Pertama, PD dalam posisi menghormati keputusan Rapimnas Khusus PG itu," kata Anas, di Jakarta, Kamis (23/4) malam.

Hal itu, menurutnya, sepenuhnya merupakan keputusan internal Golkar dan PD tidak bisa melakukan campur tangan. "Kedua, PD mengajak PG untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan mendorong perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi makin stabil," ucap mantan anggota KPU ini.

Selain itu, lanjut Anas, pihaknya mengajak Golkar terus mendorong suatu proses demokrasi. Termasuk melalui pilpres yang produktif bagi kesejahteraan rakyat. [*/nuz]

SBY Minta Tunda Bahas Cawapres, Bukan Deadlock

(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) sebenarnya bermaksud menunda dulu pembahasan masalah cawapres dalam pembicaraan koalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Penundaan itu atas petunjuk Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati tersebut untuk selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya," ujar Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum.

Hal itu disampaikan Anas dalam jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2009).

Arahan itu disampaikan SBY setelah delegasi negosiasi PD, Tim 9 melaporkan hasil pembicaraan dengan Tim 3 Golkar pada Selasa 21 April siang harinya.

Tak Marah

Sementara Ketua umum PD Hadi Utomo menyatakan SBY tak marah atas sikap dan pernyataan Golkar Rabu siang ini. "Tidak, tidak sama sekali," ujar Hadi.

Dia menambahkan bahwa Demokrat juga melakukan penjajakan dengan partai nasionalis lain selain Golkar, seperti Partai Pelopor dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Senada dengan Hadi, Ketua DPP PD Ruhut Sitompul juga mengatakan SBY tak marah sama sekali atas sikap Golkar. "Tidak, Bapak nggak marah. Bapak bicara secara santun dan nggak marah sama sekali," jelasnya.

Bagaimana bila PD bersaing dengan Golkar? "Siap-siap saja," jawab pengacara ini. ( nwk / gah )

Koalisi Demokrat Tak Berdasarkan Ideologi

(sinarharapan.co.id) Jakarta-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koalisi yang dibangun Demokrat bukan atas dasar kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu, melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan dan parlemen.

Tim Sembilan Demokrat ditugasi menjajaki koalisi dengan parpol lain.
Yudhoyono mengatakan hal itu kepada wartawan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Dia mengatakan, Tim Sembilan diberi tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi.

Sejauh ini, sudah cukup banyak partai yang berkomunikasi dengan Demokrat, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, Tim Sembilan hanya menjajaki koalisi sehingga tidak berkaitan dengan calon wakil presiden (cawapres). “Soal cawapres, sepenuhnya hak Yudhoyono sendiri,” tutur Anas.

Anas mengatakan, Tim Sembilan bertugas melakukan pendekatan dan penjajakan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. “Tim Sembilan tugasnya hanya melakukan komunikasi dan penjajakan, dan kalau sudah bisa eksekusi untuk berkoalisi,” katanya.

Lima Kebijakan
Menurut Yudhoyono, ada lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan yang adil dan merata.
“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu, ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat- sekat ideologi. Dengan demikian, pemerintah benar-benar efektif, karena kami sepakat platform itu dikerjakan bersama,” katanya.

Soal koalisi Golkar-Demokrat, Yudhoyono mengatakan, kedua belah pihak terus melakukan pembicaraan soal format koalisi dan platformnya, yaitu di pemerintahan dan parlemen. Dia berharap, koalisi ini bisa saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan, dan bukan dilihat sebagai soal untung-rugi belaka. n

Demokrat-PKS Akhirnya Koalisi

(okezone.com) JAKARTA - Setelah tarik ulur beberapa kali, wacana koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya terwujud.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (21/4/2009).

"Jalan menuju koalisi Partai Demokrat dengan PKS makin dekat, titi-titik untuk membangun kerja sama makin banyak," ujar Anas.

Lebih lanjut Anas menambahkan, Demokrat jujga tetap menghormati mekanisme internal di PKS. "Karena itu, kami tentu menunggu keputusan institutional dari PKS," ujarnya.

Anas menambahkan, setelah PKB secara jelas menyatakan berkoalisi dengan Demokrat, beberapa partai politik peserta Pemilu 2009 juga berkoalisi dengan Demokrat.

"Kami berharap PKS dan beberapa partai yang lain juga setuju berkoalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat, efektif dan berkompeten mengurus kepentingan rakyat," pungkasnya.

Partai Demokrat Tutup Pintu Koalisi bagi PDIP

(suarakarya-online.com) JAKARTA (Suara Karya): Partai Demokrat sudah menutup pintu koalisi bagi PDIP dan Partai Gerindra. Pasalnya, PDIP maupun Gerindra telah berbulat tekad mengusung capres dari kader partai mereka sendiri.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan, format koalisi untuk menghadapi pilpres, termasuk posisi cawapres yang diusung Partai Golkar, baru diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar yang digelar pada 23 April mendatang.

Anas menuturkan, PDIP sudah jauh-jauh hari menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres sekaligus menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Karena itu, bagi Partai Demokrat, tidak cukup beralasan membuka pintu koalisi bagi PDIP.

Demikian pula terhadap Gerindra. "Ya, biarlah kedua parpol itu saja yang nanti berkoalisi di parlemen. Koalisi (di parlemen) itu sangat dibutuhkan sebagai kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Anas.

Menurut Anas, koalisi yang dibangun dalam pemerintahan mendatang jangan sampai menutup ruang bagi oposisi. Dia menjelaskan, demokrasi yang baik harus tetap memberikan ruang bagi oposisi.

Anas menekankan, agar pemerintahan dapat berjalan efektif, koalisi yang kuat di parlemen juga amat dibutuhkan. "Hal itulah yang kini menjadi pertimbangan Partai Demokrat dalam menentukan langkah koalisi yang akan dibangun pascapemilu legislatif," ujarnya.

Partai Demokrat, kata Anas, dalam mencari mitra koalisi hanya akan melakukan pendekatan dengan parpol yang secara institusi belum memiliki capres serta belum menyatakan penolakan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, usai memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat, menuturkan, format koalisi Partai Golkar dalam rangka menghadapi pilpres, termasuk penetapan cawapres yang diusung, baru dibahas dalam Rapimnasus Partai Golkar, 28 April mendatang.

Rapat pengurus pleno itu sendiri diikuti hampir seluruh pimpinan DPP Partai Golkar. Antara lain, Sekjen Sumarsono dan seluruh ketua DPP seperti, Theo L Sambuaga, Syamsul Muarif, GBPH Joyokusumo, Burhanuddin Napitupulu, Tadjuddin Noer Said, dan juga Priyo Budi Santoso.

Menurut Jusuf Kalla, dalam rapimnasus nanti disepakati berbagai hal teknis dan sikap Partai Golkar dalam menghadapi pilpres. "Tentang format koalisi, tentang calon wakil presiden, dan tentang tata caranya," ujarnya.

Di tempat sama, Sumarsono mengatakan, rapat pengurus pleno kemarin sudah menyepakati bahwa Partai Golkar hanya akan mengusung cawapres dalam pilpres mendatang. "Tapi sekali lagi, (soal itu baru) diputuskan nanti di rapimnasus," ujarnya.

Meski begitu, soal nama cawapres yang akan diusung belum disepakati dalam rapat pengurus pleno. Nanti soal nama ditetapkan sesuai mekanisme, apakah cukup satu atau lebih," ujarnya.

Soal koalisi, Sumarsono mengakui dibahas juga dalam rapat pengurus pleno. "Namun, soal itu juga baru akan diputuskan dalam rapimnasus. Ini (rapat pengurus pleno) hanya evaluasi bersama ketua-ketua DPP, mengapa hasil suara kita melorot. Dengan demikian, dibicarakan apakah kita berkoalisi; apakah mengusung capres ataukah cawapres," katanya.

Sumarsono menjelaskan, rapimnasus adalah amanat rapimnas keempat yang digelar di Jakarta, Oktober 2008. "Nanti dalam rapimnasus yang diundang hanya DPP, ketua dan sekretaris DPD I, organisasi pendiri, juga dewan penasihat," katanya.

Soal DPD tingkat II tidak diundang ke rapimnasus, Sumarsono beralasan bahwa itu sudah diatur AD/ART Partai Golkar. "Di AD/ART dinyatakan demikian (DPD II tidak diundang ke rapimnasus) karena (mereka) sudah diwakili DPD I," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan ada kendala teknis untuk menyertai DPD II dalam rapimnasus. Kendala itu berkaitan dengan proses penghitungan suara yang belum selesai dilakukan KPU, terutama di daerah-daerah. "Sangat penting bagi mereka untuk mengawal (proses penghitungan suara) itu," kata Yorrys.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setuju apabila Jusuf Kalla (JK) kembali bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau saya pribadi tak ada masalah," katanya.

Namun, Surya mengatakan, secara organisasi hal itu belum diputuskan. Keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung menjadi kandidat cawapres dilakukan dalam rapimnasus.

Kendati mendukung SBY-JK, Surya mengatakan bahwa jika pada perkembangannya nanti ternyata mayoritas DPD I Partai Golkar menjagokan kandidat lain, maka dia juga akan mengikutinya. "Sepanjang itu memang tetap bisa menjaga soliditas di partai," katanya. (M Kardeni)

Anas: Ide Cawapres Teknokrat Baik, Tapi Belum Saatnya.

(detik.com) Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah SBY telah menetapkan Sri Mulyani sebagai pendampingnya. Sampai saat ini belum ada satu nama pun yang ditetapkan sebagai pendamping SBY secara definitif.

"Belum ada cawapres yang definitif. Mekanisme politik koalisi sedang bekerja. Ide cawapres dari teknokrat adalah baik adanya. Tetapi realitas politik belum ramah dengan gagasan tersebut," kata Anas kepada detikcom, Rabu (15/4/2009).

Menurut Anas, jika PD mampu meraup 35 persen suara nasional, bukan tidak mungkin partai berlambang mercy ini akan mengusung Sri Mulyani. Namun fakta bahwa hasil quick count dan real count KPU yang berhenti pada kisaran 20 persen membuat PD harus tetap menggandeng parpol lain.

"Jika perolehan PD mencapai 35 persen, kami akan sangat mempertimbangkan jalan pikiran tersebut. Pada sisi lain, faktanya adalah bahwa orang partai juga tidak selalu tuna kemampuan teknokratis," papar mantan anggota KPU ini.

Kapan SBY akan mengumumkan calon pendampingnya yang akan digandeng dalam Pilpres 2009 nanti? "Kita berikan saja waktu yang cukup kepada SBY untuk memilih pasangan terbaik yang juga didukung oleh partai-partai koalisi yang kuat dan mayoritas di parlemen," jawabnya.

Sebelumnya diberitakan SBY disebut-sebut makin mantap memilih Sri Mulyani sebagai cawapresnya. Pilihan SBY ini didasarkan pada kemampuan perempuan cantik yang enerjik dan cerdas ini dalam menyelesaikan krisis global yang juga melanda Indonesia.

Selain itu, background Sri Mulyani yang nonpartisan dan jaringan internasional yang kuat juga menjadi pertimbangan SBY.
( yid / nrl )

Partai Demokrat Belum Bahas Gertakan PKS

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrat belum membahas dalam rapat internal partai soal rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut dukungan, jika Yudhoyono dipasangkan kembali dengan Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden.

“Soal itu kami belum bahas. Itu nanti,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali, saat dihubungi Tempo, Selasa (14/3). “Dan soal itu, kami nggak perlu mengomentari lebih jauh,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Otonomi Daerah, Anas Urbaningrum, mengatakan, sikap PKS dengan menggunakan istilah mengancam akan menarik dukungan kurang tepat. Sebab menurutnya, koalisi dibangun atas dasar saling percaya dan saling dapat menerima visi dan misi serta program, bukan dengan gertakan. Karenanya, usul atau apa pun pandangannya adalah hal yang baik dan wajar.

“Tetapi kalau mengancam tentu kurang tepat. Kami yakin PKS adalah partai sahabat yang memegang etika politik. PKS bukan partai pengancam,” kata dia kepada Tempo semalam.

Ia menegaskan, sejauh ini, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono belum menetapkan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Ia menambahkan Yudhoyono akan mempertimbangklan yang terbaik bagi kepentingan bangsa.

“Pemerintahan yang berkompeten, dipercaya dan diterima rakyat, didukung oleh koalisi yang solid dan mayoritas adalah kebutuhan primer bagi masa depan bangsa,” tegasnya.

Demokrat Tuntut Loyalitas Peserta Koalisi

Jakarta (Sinar Harapan) – Partai Demokrat mengajukan format koalisi, yang mengharuskan adanya loyalitas politik dari partai peserta koalisi dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah. Tujuannya membangun demokrasi yang efektif sehingga pemerintah bisa menjalankan program tanpa terhambat penolakan dari partai peserta koalisi.
“Dalam bahasa rakyatnya, kami ingin koalisi itu bisa bikin menang, bikin tenang, dan bikin rakyat senang. Kuat di dalam pemenangan, tenang karena adanya dukungan kuat sehingga bisa menciptakan jaminan stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah, dan bikin rakyat senang karena hasil kerja pemerintah bisa langsung dirasakan rakyat,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi SH di Jakarta, Selasa (14/4).

Anas mengatakan, loyalitas politik mutlak dibutuhkan agar tidak ada lagi partai politik (parpol) peserta koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi. Dengan adanya dukungan yang konsisten, hal itu bisa memaksimalkan kerja pemerintahan secara efektif.

Partai Demokrat, lanjut Anas, juga menginginkan format koalisi yang bisa merangkul sebanyak mungkin partai yang mendukung Yudhoyono, agar bisa menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Keinginan menggalang kekuatan mayoritas, kata Anas, bukan untuk menghambat demokrasi, tapi untuk menciptakan demokrasi yang produktif. Hal itu juga dinilai Anas tidak akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen.

Menanggapi keinginan politik PKS agar Demokrat menolak rujuk dengan Jusuf Kalla
dan Golkar, Anas mengatakan, semua calon peserta koalisi juga harus mulai menghormati sesama calon koalisi lainnya. Lebih jauh, Anas juga mengimbau kepada calon peserta koalisi untuk menghormati pilihan cawapres yang akan dipilih Yudhoyono sebagai pendampingnya.

Dia mengakui, merapatnya Golkar ke Demokrat justru akan makin memperkuat kekuataan yang sudah ada.

PKS Tolak Golkar
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah menilai, merapatnya Golkar ke Demokrat hanya akan mengulang kembali catatan kegagalan koalisi di masa lalu. PKS, kata Fachri, akan bersiap mempertimbangkan opsi lain, termasuk berpisah dengan Demokrat jika Golkar dan Kalla diterima sebagai bagian peserta koalisi.

Kalla sudah keluar dari koalisi, tapi tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa dia mau jadi wapres lagi. “Artinya, dasar koalisi sudah berubah jadi pragmatis, kami tidak mau kalau dasarnya pragmatisme kekuasaan. Cuma bagi-bagi kursi,” kata Fachri.
Sebaliknya, Fachri menyatakan PKS siap mendukung total kebijakan pemerintah yang dibawa ke parlemen jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi sebagai presiden tanpa menggandeng Kalla sebagai wapres. Loyalitas itu, katanya, tidak bertentangan dengan fungsi kontrol parlemen, sebab fungsi itu bisa dijalani kelompok oposisi.

Menurutnya, harus ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan fraksi pro-pemerintah. Sebab, jelasnya, kekuatan utama koalisi justru terletak pada kemampuan mengelola kekuatan pro pemerintah di parlemen agar bisa mendukung total setiap kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu kontroversial.

Wakil Sekjen PKB Helmi Faishal Zaini menyatakan, PKB siap mendukung segala kebijakan pemerintah jika berkoalisi dengan Demokrat. Namun sebelum melangkah lebih jauh, koalisi harus terlebih dahulu mengedepankan komitmen untuk memenangkan Yudhoyono sebagai presiden.

“PKB dan demokrat sudah punya kesepahaman dalam satu tujuan yang sama, yaitu memenangkan Yudhoyono,” kata Helmi.

Menanggapi rencana rujuk Yudhoyono-Kalla, Helmi mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi posisi politik PKB dalam peta koalisi nanti. Sebab PKB pada dasarnya juga mendukung kembali diduetkannya Yudhoyono-Kalla.

Hanya saja, Helmi menyatakan memang perlu ada sejumlah perbaikan dalam hal kinerja dan komitmen membangun pemerintahan jika Yudhoyono kembali berpasangan dengan Kalla.

Format Koalisi
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas mengatakan, format koalisi Partai Demokrat sedang dipersiapkan.

Saat ini, Demokrat tengah melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan sejumlah partai, demikian pula dengan komunikasi melalui telepon.

Mengenai pernyataan PKS yang akan menarik dukungan jika Yudhoyono kembali dipasangkan dengan Kalla, Andi menjawab, lebih baik antara kedua belah partai bertemu langsung untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan tidak hanya mengomentari pernyataan yang dimuat media.

“Kalau kami kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi. Kalau lewat koran kan kami nggak tahu maksudnya apa, nggak jelas maksudnya. Lebih baik kami berpikir positif, lalu nanti ada pertemuan-pertemuan, dalam pertemuan itu kami bicarakan dengan baik semua pemikiran yang ada. Kalau sudah bertemu, ya ada titik temunya,” katanya.

Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, saat ini internal Partai Golkar mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan.
Saat ditanya apakah Yudhoyono masih menjadi yang terbaik untuk Golkar, Aburizal yang menjabat sebagai Menko Kesra ini menjawab diplomatis bahwa ini bisa dilihat dari pencapaian yang bersangkutan.

Syarat Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattallatta menyatakan, partainya menerapkan empat syarat dalam menjalin koalisi dengan parpol lain. Pertama, yang mau berkoalisi itu harus mempunyai chemistry sama. Kalaupun tidak, minimal bukan air dengan minyak.

Kedua, koalisi itu menangnya adalah calon yang diusung. Dengan kata lain, parpol tersebut harus punya suara.

Ketiga, koalisi itu memungkinkan lancarnya roda pemerintahan, karena partai-partai yang berkoalisi mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengelola negara secara profesional.

“Keempat, koalisi itu melahirkan sinergi yang positif antara pemerintah dan DPR. Artinya, partai itu mempunyai orang di DPR,” ungkap Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/4).


(wishnugroho akbar/dina sasti damayanti)

Partai Demokrat Makin Pede Hadapi Pileg dan Pilpres

(berita8.com) Menanggapi hasil survey yang dikeluarkan oleh lima lembaga survei beberapa waktu lalu, Partai Demokrat semakin optimis akan mendulang suara optimal pada Pileg dan Pilpres nanti.

"Kita yakin pada pemilu 9 April mendatang akan mendapat posisi makin baik dan kita semakin yakin kalau target suara 20% akan tercapai," ujar Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, saat konfrensi pers di Bravo Media Center Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Menurut Anas, dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei tersebut, makin jelas diketahui kalau rakyat menerima kinerja kepemimpinan dan pemerintah.

"Hasil ini merupakan buah dari konsolidasi yang dilakukan kami sejak tiga tahun lalu ke tingkat-tingkat bawah", terangnya.

Sekadar diketahui Partai Demokrat diunggulkan oleh lima lembaga survei yakni LSI, LRI, SSS, LSN, Puskapol UI. (Dng)