Anas: Hasil Pileg, Modal Koalisi Kuat Demokrat

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil pemilihan legislatif. Partai Demokrat pun dipastikan menjadi pemenang dalam pemilu yang berlangsung 9 April lalu. Atas hasil tersebut Demokrat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat.

"Hasil pileg ini adalah kapital poiltik yang berharga bagi Demokrat untuk membangun koalisi kuat dan permanen dalam pilpres," kata Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat yang diterima okezone, Minggu (10/5/2009).

Anas menjelaskan, dengan kemenangan ini Demokrat meneguhkan komitmen untuk menunaikan mandat dan amanah politik yang besar serta penuh tanggung jawab.

"Jumlah suara dan kursi yang besar bukan tujuan, melainkan sarana agar Demokrat makin mampu berkiprah dan berperan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tulisnya.

Oleh karenanya, Demokrat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu, dan khususnya yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan.

"Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, kerja-kerja politik dan kampanye Demokrat tidak akan mendatangkan hasil yang memadai," tegasnya.(kem) (mbs)

Demokrat Berkoalisi dengan 15 Parpol

JAKARTA (Suara Karya): Deklarasi koalisi Partai Demokrat dengan sejumlah partai diperkirakan dilakukan hari Minggu (10/5), setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu Legislatif 2009. Sehari sesudahnya, Partai Demokrat juga akan mengumumkan nama cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/5). Menurut Anas, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan lima partai politik yang lolos aturan parliamentary threshold dan 10 parpol gurem yang tidak lolos. "Nama koalisinya besar kemungkinan koalisi parpol mengusung SBY," katanya.

Anas menambahkan, platform koalisi didasarkan pada menjalin kekuatan di lembaga legislatif dan eksekutif. "Boleh saja dibilang koalisi ini koalisi three in one. Yakni, koalisi untuk memenangkan pilpres, koalisi di pemerintahan, dan koalisi untuk mencari dukungan kekuatan di parlemen," katanya.

Dengan demikian, ia membantah koalisi ini dibangun dalam kerangka membendung kekuatan poros Teuku Umar. "Bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar. Koalisi ini akan mengantarkan pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," ungkapnya.

Sementara untuk deklarasi siapa cawapres SBY, Anas Urbaningrum menjelaskan, akan dilakukan satu hari setelah deklarasi koalisi Partai Demokrat dan sejumlah parpol.

Tentang cawapres yang akan menjadi pendamping SBY, sumber Suara Karya menyebutkan bahwa Hatta Rajasa yang diusulkan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu calon kuat, di samping Hidayat Nur Wahid (PKS). Selain itu, SBY juga masih mengantongi beberapa nama lainnya. Sumber itu juga membantah bahwa Hatta Rajasa menolak diusulkan jadi cawapres untuk mendampingi SBY.

Di tempat terpisah, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menjelaskan, PDIP akan mengumumkan siapa capres dan cawapresnya dalam satu-dua hari ini. "Tunggu saja, akan kita umumkan dalam waktu dekat," tuturnya.

Pramono menambahkan, kemungkinan masih terbuka siapa saja untuk menjadi capres dan cawapres PDIP. "Kami tetap menjalin komunikasi lebih intensif untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, kewenangan untuk memutuskan siapa capres dan cawapres diberikan kepada Megawati. "Mengenai siapa-siapanya nanti, akan ditentukan oleh Ibu Mega," katanya.

Pramono juga mengatakan bahwa pada Selasa (5/5) akan ada pertemuan antarsekjen partai yang akan berkoalisi dengan agenda menyamakan persepsi. "Intinya, akan ada langkah kejutan," katanya.

Mengenai pilpres, Pramono yakin bahwa pelaksanaannya akan berbeda dibandingkan dengan pemilihan umum anggota legislatif. Dalam pilpres, katanya, semua instrumen partai akan bekerja all out dan hal itu pula yang menjadi keyakinan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto untuk maju dalam bursa pilpres mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Tjahyo Kumolo menegaskan, PDIP hanya mengusung Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden. Kepastian ini telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP sekaligus memberi mandat kepada Megawati mencari calon wakil presiden (cawapres).

"Hanya Ibu (Megawati--Red) satu-satunya yang akan diusung. Tidak ada rencana lain di luar ketetapan rakernas," katanya.

Sebelumnya berembus kabar bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan mendukung capres alternatif yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Selanjutnya PDIP akan menyodorkan putri Megawati, Puan Maharani, sebagai cawapres.

"Saya juga mendengar kabar dan wacana itu. Namun, yang pasti, wacana itu bukan datang dari PDIP. Sampai saat ini PDIP belum pernah membahas maupun mewacanakan untuk mengambil kandidat selain Megawati, apalagi dari luar PDIP. Belum pernah itu, dari mana berita itu?" tanya Tjahyo

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyayangkan pihak-pihak yang telah menyebarkan kabar tidak benar dan berusaha memecah-belah harmonisasi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo dengan PDIP-Megawati.

"Komunikasi yang sudah terbangun belum pernah membahas capres. Jadi, kalau ada informasi seperti itu, perlu dipertanyakan apa maksudnya. Saya belum tahu," ujar Fadli Zon.

Mengusung Prabowo sebagai capres, kata Fadli Zon, wacana kuat Gerindra baik sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu legislatif maupun menjelang pemilu presiden. Tinggal sekarang upaya Gerindra mencari teman koalisi agar pengusungan Prabowo memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Pemilihan Presiden.

"Pilihan rakyat pada pilpres bukan berdasarkan partai politik, melainkan karena kekuatan figur atas ketokohannya. Kami masih yakin, Prabowo memenangkan pemilu presiden meskipun secara realistis perolehan suara partai kami jauh berada di bawah persyaratan pilpres," katanya.

Tjahyo meluruskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati telah diberi mandat menjalin komunikasi politik dengan pihak-pihak ataupun partai politik yang bersedia diajak kerja sama dan menentukan arah koalisi baik di parlemen dan pemilu presiden.

"Salah satu mandat yang telah direalisasikan seperti pembentukan koalisi besar sebagai langkah koordinasi dengan partai-partai politik. Koalisi itu bertujuan untuk menguatkan kerja sama antarpartai di lembaga legislatif," katanya.

Sementara itu, capres yang diusung Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menyimpan satu nama cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendatang.

"Pengumuman siapa orangnya pada saatnya akan diumumkan langsung oleh SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Kelautan, Herman Chaeroen.

Herman mengatakan, pemilihan cawapres merupakan hak penuh SBY. Sejak awal pun telah dimandatkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat sekaligus menjalin komunikasi dengan partai politik lain.

Menanggapi apakah nama calon yang telah dikantongi SBY masih dari kelompok koalisi Demokrat, yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau dari Partai Amanat Nasional, Herman mengatakan, "SBY telah melakukan pertimbangan yang mendalam yang dianggap bisa memperkuat koalisi dan basis di parlemen. Jadi tunggu saja siapa dia." (Feber Sianturi)

Koalisi Three In One Untuk Usung Yudhoyono

VIVAnews – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan koalisi yang digalang Partai Demokrat untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden 2009 bertujuan sebagai koalisi three in one.

Yang dimaksud Anas dengan koalisi three in one adalah koalisi untuk pemenangan pemilihan presiden, koalisi di pemerintahan dan koalisi untuk jaminan dukungan di parlemen.

“Ini adalah koalisi untuk melanjutkan perubahan yang menjamin kontinuitas dan kemajuan-kemajuan yang nyata,” kata Anas melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews, Senin 4 Mei 2009.

Anas mengatakan koalisi itu dibangun dengan semangat menang secara komprehensif, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Koalisi yang dibangun Partai Demokrat bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar (PDIP), tetapi untuk tiga tujuan itu tadi (three in one),” kata dia.

Anas berharap koalisi itu mendapat dukungan rakyat. Dengan demikian, kata dia, Partai Demokrat, mampu memenangkan pemilihan presiden, membentuk pemerintahan yang kuat dan berkompeten, dan sekaligus ditopang oleh mayoritas kursi di parlemen.

Koalisi SBY Dinamai Three in One

INILAH.COM, Jakarta - Sudah 3 parpol yang secara resmi bergabung untuk mengusung dan mendukung capres Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat (PD) optimistis dapat kembali menang di pilpres.

"Namanya koalisi three in one untuk pemenangan pilpres, di pemerintahan dan jaminan dukungan di parlemen," kata salah Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (4/5).

Sebelumnya, parpol yang pertama kali bersatu dengan kekuatan SBY adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 'Ijab kabul' antara PD-PKB berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (13/4). Dihadiri Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar.

Setelah itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini menyatakan dukungannya usai mengelar rapat majelis syuro di Hotel Bumikarsa (26/4).

Terakhir, partai yang didirikan Amien Rais yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Usai rakernas di Yogyakarta (2/5), PAN memutuskan sikapnya untuk berkoalisi dengan PD. Selain itu, PAN juga menetapkan Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi SBY.

"Koalisi yang dibangun PD bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar, tetapi untuk 3 tujuan tersebut di atas," imbuh Anas.

Atas dukungan rakyat yang sangat terbuka, lanjut Anas, koalisi three in one mampu memenangkan pilpres Juli mendatang. Sesuai yang diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan berkompeten, serta didukung oleh mayoritas kursi di parlemen.

"Pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," pungkasnya. [bar]

Koalisi 'Jumbo', Selangkah Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lima partai yang dipastikan lolos parliamentary threshold akan merealisasikan gagasan koalisinya pada Jumat (1/5) ini di Kantor DPP Partai Hanura, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kelima partai itu adalah Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, dan PPP. Satu partai lagi, PAN, kabarnya juga akan merapat. Koalisi ini, mereka sebut sebagai koalisi besar alias koalisi 'jumbo'.

Malam tadi, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, di luar partai-partai yang telah bersepakat, akan bergabung pula sejumlah partai kecil lainnya. Menurut Pramono, ada lima kesepakatan yang akan ditandatangani siang ini.

"Pembahasan terakhir mengenai bentuk kerja sama yang akan dilakukan untuk menghadapi pilpres," kata Pramono.

Sementara ini, kesepakatan yang sudah menemui titik temu adalah berkoalisi di parlemen. Maju bersama pada pilpres, belum diputuskan oleh lima partai yang sudah sibuk 'kasak-kusuk' koalisi sejak sebelum pelaksanaan pemilu legislatif itu. Koalisi ini mereka yakini bisa menandingi kubu incumbent, yaitu barisan koalisi pengusung SBY yang terdiri dari Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Kendati demikian, Pramono menekankan bahwa koalisi 'jumbo' bertujuan membangun pemerintahan yang lebih kuat.

Beberapa hari lalu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga sempat memberikan tanggapan atas koalisi kompetitor partainya ini. Anas mengatakan, realitas akan membuat partai-partai yang bergabung dalam koalisi besar akan mengalami kesulitan berkompromi.

"Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang harus dirundingkan dan dikompromikan," demikian Anas.

Koalisi besar, menurutnya, tidak serta-merta mencerminkan koalisi yang kuat. "Apalagi kadang kala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elite tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat. Karena itu, koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih," lanjut dia.

Konkretkah hal-hal yang akan disepakati partai-partai di koalisi 'jumbo' ini, atau hanya sekadar bentuk 'gertak sambal' pada lawan? Kita tunggu saja. Rencananya, para ketua umum partai yang bersepakat akan hadir, di antaranya Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan), M Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar), Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), dan Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP).

Demokrat Kaji Proposal Koalisi

(seputar-indonesia.com) JAKARTA(SI) – Partai Demokrat tengah mengkaji proposal koalisi yang diajukan partai-partai lain. Pembahasan soal pembagian kekuasaan (power sharing) dilakukan seusai pemilu presiden.

Untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan partai-partai itu, Demokrat membentuk gugus tugas. Gugus ini berupa tim kecil yang akan mengkaji proposal koalisi per bidang, yakni ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hasil kajian ini akan disampaikan Demokrat dalam pertemuan selanjutnya dengan partai-partai calon mitra koalisi.

“Kami berkoalisi atas dasar platform.Partai yang akan berkoalisi juga kan menawarkan platform, agenda kerja. Kami mendalami, melakukan sinkronisasi dengan platform awal Demokrat. Agar nyambung, tidak bertabrakan dengan platform dasar kami,kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi,” kata Ketua DPP Bidang Politik Demokrat Anas Urbaningrum seusai rapat Tim 9 Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jalan Pemuda, kemarin.

Rapat Tim 9 itu untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan PKS, PKB, dan 15 partai yang tak lolos parliamentary threshold yang sebelumnya telah menyatakan bergabung. Di antaranya PBB, PMB,PPPI,PIS,PKPI,PKPB,PDS, PKDI,PNBK,Partai Patriot,Partai Pelopor,Republikan,PPD. Rapat itu dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo.

Tiga orang anggota Tim 9, Hayono Isman, Jero Wacik, dan Andi Mallarangeng,tidak bisa hadir dalam rapat itu. Anas menyebutkan, rapat itu menghasilkan banyak keputusan, tetapi belum bisa dipublikasikan. Dalam proposal koalisi dengan PKS, lanjut Anas, tidak disebutkan halhal spesifik.Hanya saja,koalisi itu dibahas per bidang dengan pakar yang dimiliki Demokrat.

Selain agar tidak bertabrakan dengan platform Demokrat,juga agar bisa mendapatkan satu keutuhan pandangan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini menegaskan,dalam proposal koalisi yang diajukan partai-partai itu, tidak satu pun yang menyebutkan secara spesifik soal mekanisme pembagian kekuasaan (power sharing).

Menurut dia,pembahasan soal power sharing baru akan dilakukan setelah pemilu presiden (pilpres). Pembahasan power sharing, ungkap Anas,tidak masuk dalam wilayah kerja Tim 9. Domain itu sepenuhnya menjadiurusancalonpresiden (capres) dari Demokrat,yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk urusan proposal koalisi, baru proposal milik PKB yang telah selesai dibicarakan.Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, komunikasi yang dilakukan dengan PKB telah lebih mengerucut dibandingkan dengan PKS. Hanya saja, Hadi menegaskan, dalam proposal koalisi yang ditawarkan PKB juga tidak diutarakan soal pembagian kekuasaan.

“PKB sudah tanda tangan politik berkoalisi dengan kita.Pembicaraan dengan mereka juga sudah pada hal-hal yang lebih mikro.Tapi, kita belum membicarakan soal pembagian kursi atau yang lainnya. Kami terus berkomunikasi dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) soal bagaimana arah pembangunan bangsa ini ke depan,”tuturnya.

Jika koalisi dengan partai yang lolos parliamentary threshold punya konsekuensi politik yang jelas,yaitu pembagian kekuasaan, Hadi enggan memberikan keterangan soal konsekuensi politik antara Demokrat dengan partai-partai kecil.Menurut Hadi,konsekuensi politik tidak selalu membicarakan soal menteri, tetapi bisa juga kesempatan untuk turut serta membangun negara ini menjadi lebih baik.

Sampai saat ini, Demokrat telah berkoalisi dengan 15 partai kecil yang tidak lolos PT. Hadi berharap, partai-partai kecil itu bisa bergabung dan mengusung satu nama cawapres agar Tim 9 lebih mudah untuk memberikan saran kepada SBY. Pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto menyatakan, hal paling krusial yang harus dicermati Partai Demokrat dalam koalisi adalah meminimalkan perbedaan di antara peserta koalisi.

Apalagi, ideologi partai yang sejauh ini sudah memastikan diri bergabung dengan Demokrat, yakni PKS dan PKB, sangat jauh berbeda. Menurut Bima,jika kontrak politik antarpeserta koalisi tidak diperjelas, hal itu akan mengganggu kesolidan di tubuh pemerintah mendatang. (helmi firdaus/rd kandi)

Demokrat Ragukan Koalisi Besar Menang Pemilu Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak yakin koalisi besar yang sedang digagas Partai Golkar dan PDI Perjuangan mampu memenangkan pemilihan presiden. Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi padat yang didukung para pemilih.

"Kata kunci dalam pilpres bukan ukuran koalisi, tetapi lebih kepada setrum politiknya dengan rakyat pemilih," kata Anas melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Rabu (29/4).

Kemarin Partai Golkar dan PDI Perjuangan berencana menyusun koalisi besar. Koalisi ini akan terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, dan PAN. Koalisi sengaja dibentuk untuk membendung blok Yudhoyono memenangi pemilihan presiden mendatang.

Anas mengatakan siapa pun dan partai apa pun yang berkoalisi dalam pemilihan presiden harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi, termasuk jika benar akan terbentuk koalisi besar untuk berkompetisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan partai pendukungnya.

Tetapi, lanjut dia, pada kenyataannya tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Realitas juga menunjukkan koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat.

"Apalagi kadang kala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elite tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat," kata dia.

NININ DAMAYANTI

Anas: Koalisi Besar Tidak Selalu Kuat

(detik.com) Jakarta - Koalisi besar yang akan digalang kelompok Teuku Umar, jika jadi terbentuk, akan menghadapi koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat (PD) dan partai pendukungnya. Namun koalisi besar belum tentu kuat.

"Kadang kala juga ada realitas yang menunjukan bahwa koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat sambungan telepon, Rabu (29/4/2009).

Hal ini disampaikan Anas menanggapi rencana koalisi besar yang akan digalang kelompok Teuku Umar yang berisi PDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra.

Menurut Anas, kadangkala jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit tidak selalu sama dengan suara atau selera rakyat.

"Karena itu koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih," terang mantan komisioner KPU ini.

Anas mengatakan, tidak mudah untuk membangun koalisi besar. Semakin banyak partai, menurutnya semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan. Menurutnya, siapa pun dan partai apapun yang berkoalisi untuk Pilpres harus dipahami sebagai hal yang baik dan positif bagi demokrasi.

Anas menilai, kata kunci dalam pertarungan Pilpres mendatang bukan pada urusan koalisinya. "Tetapi lebih setrum politiknya," tutup mantan Ketua Umum PB HMI ini.

( Rez / iy )

Partai Demokrat Berkoalisi dengan Partai Pemenang Pemilu

KabarIndonesia - Untuk menentukan siapa bakal menjadi calon Wakil Presiden dalam mendampingi Presiden terbarunya Partai Demokrat berkoalasi dengan partai yang menangkan pemilu. Misalnya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar serta partai lainnya. Hal ini diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada HOKI di Jakarta, Senin (27/4)

Menurut Anas Urbaningrum, Partai Demokrat membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar hingga sampai 8 Juli mendatang. Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi Partai Demokrat untuk menentukan siapa Calon Wakil Presidennya (cawapres).

Untuk itulah Partai Demokrat tidak menutup pintu terhadap Partai Golkar untuk berkoalisi. Kendati walaupun Partai beringin ini telah memutuskan keluar dari rencana koalisi pimpinan demokrat, tuturnya.

"Soal koalisi tidak harus sekali jadi saja. Berkoalisi bisa bertahap, sehari, sepekan atau sebulan. Sebelum itu dan sesudah pemilihan presiden (Pilpres) pintu berkoalisi tetap terbuka untuk Partai Beringin ini," ucap Anas.

Ditegaskan Anas, pada pembicaraan awal berkoalisi, Golkar dianggap mitra utama dengan pertimbangan proporsionalitas perolehan suara terbanyak yang berada diurutan kedua setelah Partai Demokrat.

Rencananya Partai Demokrat berkeinginan mencari cawapres untuk pendapamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Golkar. "Tapi ternyata untuk satu hal ini, khususnya cawapres tidak ada titik temu. Kemudian Golkar mengajukan sendiri capresnya. Namun, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, untuk memutuskan penentuan cawapres pendamping Yudhoyono ini diserahkan kepada tim 9. Adapun partai anggota koalisi bisa mengajukan usulan kandidatnya kepada pendamping Yudhoyono. Akan tetapi siapa yang dipilih ditentukan sepenuhnya oleh Yudhoyono untuk wapresnya," cetusnya.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menambahkan, untuk calon pendamping Yudhoyono yang akan datang, selain itu harus mempunyai persyaratan yang menentukan untuk jadi cawapres, yaitu chemistry atau kecocokan dengan Yudhoyono, kemudian diperhitungkan kapabilitas, elektabilitas serta akseptabilitasnya. (*)

Koalisi Demokrat Tak Berdasarkan Ideologi

(sinarharapan.co.id) Jakarta-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koalisi yang dibangun Demokrat bukan atas dasar kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu, melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan dan parlemen.

Tim Sembilan Demokrat ditugasi menjajaki koalisi dengan parpol lain.
Yudhoyono mengatakan hal itu kepada wartawan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Dia mengatakan, Tim Sembilan diberi tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi.

Sejauh ini, sudah cukup banyak partai yang berkomunikasi dengan Demokrat, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, Tim Sembilan hanya menjajaki koalisi sehingga tidak berkaitan dengan calon wakil presiden (cawapres). “Soal cawapres, sepenuhnya hak Yudhoyono sendiri,” tutur Anas.

Anas mengatakan, Tim Sembilan bertugas melakukan pendekatan dan penjajakan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. “Tim Sembilan tugasnya hanya melakukan komunikasi dan penjajakan, dan kalau sudah bisa eksekusi untuk berkoalisi,” katanya.

Lima Kebijakan
Menurut Yudhoyono, ada lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan yang adil dan merata.
“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu, ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat- sekat ideologi. Dengan demikian, pemerintah benar-benar efektif, karena kami sepakat platform itu dikerjakan bersama,” katanya.

Soal koalisi Golkar-Demokrat, Yudhoyono mengatakan, kedua belah pihak terus melakukan pembicaraan soal format koalisi dan platformnya, yaitu di pemerintahan dan parlemen. Dia berharap, koalisi ini bisa saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan, dan bukan dilihat sebagai soal untung-rugi belaka. n

Demokrat: Ada Dua Syarat Koalisi Partai

VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan koalisi partai pada pemilihan umum harus diikat dengan kesamaan visi dan pembagian kekuasaan (power sharing) yang proporsional.

“Tanpa ikatan kesamaan haluan, koalisi hanya akan menjadi pragmatis,” kata Anas di Jakarta. “Karena hanya diikat oleh power sharing.”

Sebaliknya, kata dia, kesamaan haluan saja tidak dapat membangun koalisi yang baik, bila tidak diselesaikan dengan power sharing. Menurut Anas, mustahil terjadi koalisi tanpa power sharing. “Koalisi tanpa kesamaan haluan juga rapuh dan mudah pecah,” kata dia.

Power sharing yang adil dan proporsional, kata dia, idealnya berbasis modal politik. Modal itu adalah hasil pemilihan legislatif.

Itulah sebabnya koalisi setelah pemilu tidak dapat dinilai semata-mata sebagai kepentingan pragmatis. Anas mengatakan, itu lebih tepat dilihat sebagai finalisasi koalisi dengan ikatan power sharing yang adil dan proporsional, sehingga lebih kuat dan permanen.

Demokrat: Koalisi Telah Terjadi di Rakyat

VIVAnews - Survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.

"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," kata Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis 16 April 2009. "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.

Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7 persen pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7 pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.

Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.

Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.

Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009.

Demokrat Targetkan 70 Persen Suara dalam Koalisi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan saat ini pihaknya sedang merumuskan format koalisi yang akan dibentuk. Draf koalisi paling lambat selesai pekan depan. "Dalam waktu beberapa hari ke depan," katanya dalam diskusi "Peta Koalisi Pasca Pemilu' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/04).

Draf koalisi tersebut, kata Anas, nantinya akan jadi bahan penawaran kepada partai-partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat. Anas enggan menyebutkan apa saja isi draf tersebut. Ia hanya mengatakan koalisi yang terbentuk nantinya harus besar sehingga bisa mendukung kinerja pemerintah.

Demokrat, kata Anas, menargetkan total suara dari partai-partai yang bergabung dengan Demokrat mencapai 70 persen. "Minimal 50 persen," kata Anas. Dengan begitu, Anas melanjutkan, pemerintahan yang terbentuk akan mendapat sokongan penuh dari parlemen. "Harus menjamin mayoritas agar kinerja pemerintah efektif," kata Anas.

Anas mengatakan koalisi dengan suara 70 persen bisa terwujud jika Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan partai lainnya bergabung bersama Demokrat. "Ini koalisi terbaik," kata Anas.

Mengenai siapa pendamping Yudhoyono dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, kata Anas, hingga saat ini belum diputuskan. Pihaknya baru akan menentukan siapa pendamping Yudhoyono setelah koalisi terbentuk. "Cawapres itu kan diujung koalisi," kata Anas.

Meski begitu, kata Anas, pihaknya tetap mengkaji siapa figur yang akan diduetkan dengan Yudhoyono. Anas mengatakan bisa saja Yudhoyono kembali berduet dengan Jusuf Kalla. Hanya saja hingga kini pihaknya belum tahu persis sikap Ketua Umum Golkar tersebut. "Kami juga belum tahu Pak JK mau jadi cawapres atau presien atau mau mendorong yang lain," kata Anas.

Demokrat: Koalisi Bukan untuk Bagi-Bagi Kursi

VIVAnews - Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menegaskan bahwa rencana koalisi dengan partai lain ditujukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.

"Koalisi bukan untuk bagi-bagi kursi," ujar Anas dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 11 April 2009. Menurut dia, koalisi lebih ditujukan untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif dalam menjalankan pembangunan Indonesia.

Partai-partai atas pemilu kini cukup sibuk melakukan berbagai pertemuan untuk menjajaki koalisi. Tadi malam, Megawati, Ketua PDIP bertemu dengan Wiranto. Hari ini, Mega akan makan siang dengan Prabowo, kemudian sore hari dilanjutkan pertemuan dengan Surya Paloh, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Sedangkan, Partai Demokrat tidak mau kalah. Demokrat juga tengah menjajaki koalisi dengan sejumlah partai yang memiliki suara besar di parlemen. Mereka di antaranya adalah PKS, PAN, PKB, dan PBB. Golkar juga ditawari, namun arah partai ini masih belum jelas apakah akan ke Demokrat atau PDI-Perjuangan.

Demokrat, kata Anas, memang bersyukur dengan pencapaian suara 20 persen untuk pemilu legislatif. Namun, dia menekankan sesungguhnya ini bukan kemenangan demokrat. "Yang menang adalah aspirasi rakyat yang rasional," kata dia.

Karena itu, dia menekankan tidak ada alasan bagi Demokrat untuk congkak karena ini gambaran dari kehendak rakyat.

Demokrat Tak Akan Ajak Gerindra Masuk Koalisi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya tak akan mengajak Partai Gerakan Indonesia Raya masuk dalam koalisi. "Gerindra sudah bilang kami tidak dengan Demokrat, " katanya dalam diskusi 'Peta Koalisi Pasca Pemilu' di Warung Daun, Sabtu (11/09).

Demokrat, kata Anas, menghargai sikap Partai Gerindra yang telah menyatakan enggan berkoalisi dengan Demokrat. Karena itu, Anas melanjutkan, pihaknya hanya akan berkoalisi dengan partai yang bisa diajak bekerjasama. "Bagus kalau Golkar, PKS, PAN, dan PPP ada di dalamnya (koalisi)," kata Anas.

Saat ini Demokrat sedang menyusun draf koalisi. Draf inilah yang nanti akan ditawarkan kepada partai-partai. Anas enggan menyebutkan rumusan koalisi yang sedang dibuat. Ia hanya mengatakan koalisi harus menciptakan pemerintahan yang efektif dan kuat. "Bukan untuk bagi-bagi kursi," kata Anas.