(Cikeas, 4 Maret 2010)
1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.
2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.
3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.
4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.
5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.
6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.
9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Showing posts with label SBY. Show all posts
Showing posts with label SBY. Show all posts
Sunday, March 7, 2010
Saturday, December 26, 2009
Demokrat: Kaitkan SBY dengan Century Tidak Proporsional
Partai Demokrat angkat bicara mengenai berkembangnya spekulasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui keputusan bailout Bank Century. Seperti diberitakan beberapa surat kabar hari ini, sejumlah dokumen mengindikasikan bahwa Presiden SBY dilaporkan mengenai keputusan pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun. Salah satunya, catatan rapat KSSK pada 21 November 2008 yang dihadiri Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) saat itu, Marsillam Simanjuntak.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan mengenai kehadiran Marsillam dalam rapat tersebut.
"Presiden tidak mengetahui atau dilapori tentang kehadiran Kepala UKP3R tersebut. Kepala UKP3R tidak melapor atau memberitahukan Presiden, baik sebelum dan sesudah pertemuan mengenai keikutsertaan sebagai narasumber dalam setiap pertemuan KSSK," kata Anas, di Jakarta, Kamis (24/12/2009).
Ia menambahkan, kehadiran Marsilam atas undangan KSSK dalam posisi sebagai narasumber. "Bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden," ujarnya.
Keputusan yang diambil BI dan KSSK, lanjut Anas, tidak memerlukan izin atau keterlibatan Presiden. "Karena itu, tidak pada tempatnya menarik-narik dan mengkaitkan Presiden dengan kebijakan penyelamatan Bank Century. Mengaitkan SBY dengan kasus Century adalah amat tidak proporsional dan sangat tendensius," kata Anas.
Demokrat menilai, menyeret SBY dalam kasus ini, merupakan upaya politisasi yang sangat transparan. "Jangan pansus (Pansus Hak Angket Bank Century) dijadikan media politisasi," tandasnya.
(Sumber: www.bunganas.com)
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan mengenai kehadiran Marsillam dalam rapat tersebut.
"Presiden tidak mengetahui atau dilapori tentang kehadiran Kepala UKP3R tersebut. Kepala UKP3R tidak melapor atau memberitahukan Presiden, baik sebelum dan sesudah pertemuan mengenai keikutsertaan sebagai narasumber dalam setiap pertemuan KSSK," kata Anas, di Jakarta, Kamis (24/12/2009).
Ia menambahkan, kehadiran Marsilam atas undangan KSSK dalam posisi sebagai narasumber. "Bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden," ujarnya.
Keputusan yang diambil BI dan KSSK, lanjut Anas, tidak memerlukan izin atau keterlibatan Presiden. "Karena itu, tidak pada tempatnya menarik-narik dan mengkaitkan Presiden dengan kebijakan penyelamatan Bank Century. Mengaitkan SBY dengan kasus Century adalah amat tidak proporsional dan sangat tendensius," kata Anas.
Demokrat menilai, menyeret SBY dalam kasus ini, merupakan upaya politisasi yang sangat transparan. "Jangan pansus (Pansus Hak Angket Bank Century) dijadikan media politisasi," tandasnya.
(Sumber: www.bunganas.com)
Friday, May 22, 2009
Sibuk Cari Dukungan, JK Dinilai Tidak Etis
Jakarta (detik.com)- Partai Demokrat (PD) menilai cawapres Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), tidak etis karena lebih mengutamakan kepentingannya sebagai capres ketimbang posisinya melaksanakan tugas negara sebagai Wakil Presiden. JK dinilai terlalu sibuk menggalang dukungan untuk pilpres Juli nanti.
"Satu detik pun pemerintahan tidak boleh berhenti, apalagi hanya untuk kampanye, penggalangan dukungan dan keliling-keliling," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, Jumat (22/5/2009).
Menurut Anas seharusnya JK lebih mengutamakan tugas sebagai wakil mendampingi SBY. Penggalangan dukungan bisa dilakukan pada waktu yang ditetapkan KPU pada masa kampanye.
"Menomorduakan tugas sebagai pemimpin hanya untuk kampanye dan penggalangan adalah perilaku yang kurang etis," tutur pria berkacamata ini.
Anas kemudian membandingkan JK dengan capres partainya, SBY. Menurutnya hingga saat ini manuver SBY masih proporsional dan tidak mengganggu tugas sebagai Presiden.
"SBY sebagai Presiden tetap harus konsentrasi menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik," tutur mantan anggota KPU ini.
Menurutnya, SBY ingin membangun tradisi dan preseden yang baik bahwa tugas sebagai presiden harus ditempatkan di atas kepentingan sebagai calon presiden.
( van / nrl )
"Satu detik pun pemerintahan tidak boleh berhenti, apalagi hanya untuk kampanye, penggalangan dukungan dan keliling-keliling," tutur Ketua DPP PD Anas Urbaningrum, Jumat (22/5/2009).
Menurut Anas seharusnya JK lebih mengutamakan tugas sebagai wakil mendampingi SBY. Penggalangan dukungan bisa dilakukan pada waktu yang ditetapkan KPU pada masa kampanye.
"Menomorduakan tugas sebagai pemimpin hanya untuk kampanye dan penggalangan adalah perilaku yang kurang etis," tutur pria berkacamata ini.
Anas kemudian membandingkan JK dengan capres partainya, SBY. Menurutnya hingga saat ini manuver SBY masih proporsional dan tidak mengganggu tugas sebagai Presiden.
"SBY sebagai Presiden tetap harus konsentrasi menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik," tutur mantan anggota KPU ini.
Menurutnya, SBY ingin membangun tradisi dan preseden yang baik bahwa tugas sebagai presiden harus ditempatkan di atas kepentingan sebagai calon presiden.
( van / nrl )
Thursday, May 21, 2009
Anas Ingatkan Lawan Politik SBY
(matanews.com) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, gerakan dan sistem ekonomi neoliberalisme atau lebih populer dengan istilah neolib amat jelas telah dijadikan sebagai alat kampanye politik menjelang pilpres terutama untuk menyerang pihaknya.
Padahal, kata Anas, calon presiden (capres) yang Partai Demokrat usung, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, jelas-jelas menjalankan kebijakan (pembangunan ekonominya) yang berbasis ideologi Pancasila dan menjalankan amanat konstitusi.
Selain itu, Anas Urbaningrum juga menyatakan, sangat jelas bahwa selama ini kebijakan “tripple track strategy” jelas-jelas telah dijalankan Pemerintahan Yudhoyono, yakni “pro growth, pro job and pro poor”. Pada hal kata Anas, neolib tidak mengenal yang namanya subsidi, BLT, PNPN mandiri, KUR, Program Keluarga Harapan, BOB, BLT, Jamkesmas dan lain sebagainya.
“Semua kebijakan tersebut merupakan intervensi negara untuk membela kalangan miskin, demi keadilan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan itu tidak dikenal dalam neolib,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Untuk itu Anas Urbaningrum mengingatkan lawan politiknya, agar jangan sembarangan menggunakan label neolib untuk menyerang. “Sebab, labelisasi neolib atas nama kampanye politik acapkali tuna substansi dan kehilangan konteks,” katanya.
Bahkan, menurut Anas Urbaningrum, ada yang sekedar ikut-ikutan untuk gagah-gagahan dengan sampul pro-rakyat.(*z/a)
Padahal, kata Anas, calon presiden (capres) yang Partai Demokrat usung, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, jelas-jelas menjalankan kebijakan (pembangunan ekonominya) yang berbasis ideologi Pancasila dan menjalankan amanat konstitusi.
Selain itu, Anas Urbaningrum juga menyatakan, sangat jelas bahwa selama ini kebijakan “tripple track strategy” jelas-jelas telah dijalankan Pemerintahan Yudhoyono, yakni “pro growth, pro job and pro poor”. Pada hal kata Anas, neolib tidak mengenal yang namanya subsidi, BLT, PNPN mandiri, KUR, Program Keluarga Harapan, BOB, BLT, Jamkesmas dan lain sebagainya.
“Semua kebijakan tersebut merupakan intervensi negara untuk membela kalangan miskin, demi keadilan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan itu tidak dikenal dalam neolib,” ujar Anas saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Untuk itu Anas Urbaningrum mengingatkan lawan politiknya, agar jangan sembarangan menggunakan label neolib untuk menyerang. “Sebab, labelisasi neolib atas nama kampanye politik acapkali tuna substansi dan kehilangan konteks,” katanya.
Bahkan, menurut Anas Urbaningrum, ada yang sekedar ikut-ikutan untuk gagah-gagahan dengan sampul pro-rakyat.(*z/a)
Thursday, May 14, 2009
Anas: SBY Cari Pasangan yang Setia
INILAH.COM, Jakarta - Boediono hampir dipastikan akan menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009. Namun, Partai Demokrat belum secara tegas menyatakan apakah memang Boediono yang dipilih SBY. Partai berlambang tiga berlian merah putih itu hanya menyebut SBY ingin mencari pasangan yang setia.
Menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terkadang dalam memilih calon istri tidak harus didasarkan pada paras wajah yang cantik. Selain itu, tidak juga diharuskan yang paling dikenal masyarakat.
"Yang lebih penting adalah tawaddu’ (rendah hati) dan mampu bersama mengurus rumah tangga dengan baik," jelas mantan anggota KPU ini, dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (15/5).
Dengan kasih sayang, ketulusan, kesetiaan, serta kecintaan sejati itu, menurut Anas, kerapkali lahir berbanding lurus dengan tawaddu’. "Hasilnya adalah rumah tangga yang sakinah dan berfaedah bagi keluarga besar dan masyarakat. Itulah tamsil yang bisa digunakan untuk memilih pasangan capres-cawapres," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
Menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terkadang dalam memilih calon istri tidak harus didasarkan pada paras wajah yang cantik. Selain itu, tidak juga diharuskan yang paling dikenal masyarakat.
"Yang lebih penting adalah tawaddu’ (rendah hati) dan mampu bersama mengurus rumah tangga dengan baik," jelas mantan anggota KPU ini, dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (15/5).
Dengan kasih sayang, ketulusan, kesetiaan, serta kecintaan sejati itu, menurut Anas, kerapkali lahir berbanding lurus dengan tawaddu’. "Hasilnya adalah rumah tangga yang sakinah dan berfaedah bagi keluarga besar dan masyarakat. Itulah tamsil yang bisa digunakan untuk memilih pasangan capres-cawapres," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
Wednesday, May 13, 2009
PD: SBY-Amien Mengubur Salah Paham
(detik.com)Jakarta - Secara khusus SBY memberikan penjelasan kepada Amien Rais mengenai kabar dirinya telah menunjuk Boediono sebagai bakal pendampingnya menghadapi Pilpres 2009. Salah paham yang sempat terjadi antar dua tokoh politik nasional itu telah terselesaikan.
"Pokoknya ketemu, komunikasi dan mengubur kesalahpahaman. Dijernihkan dengan penjelasan dan informasi yang lengkap," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (13/5/2009).
Mantan anggota KPU ini mengaku belum mengetahui secara pasti penjalasan seperti apa yang disampaikan SBY kepada Amien. Namun dia yakin kesalahpahaman yang sempat muncul dan nyaris mengancam soliditas koalisi parpol pendukung SBY yang sedang PD bangun kini telah terselesaikan.
"Kesalahpahaman tidak baik dibiarkan agar tidak berkembang menjadi elemen destruktif," ujar dia.
Pertemuan antara SBY dengan Amien Rais berlangsung sekitar pukul 06.00 WIB di Wisma Negara, Jakarta. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antar parpol pendukung koalisi PD yang digelar menyusul reaksi negatif atas kabar penunjukan Boediono sebagai bakal cawapres SBY.
"Ini adalah tindakan yang lebih cepat, lebih mantap dan lebih menjanjikan masa depan koalisi," imbuh Anas.
( lh / nrl )
"Pokoknya ketemu, komunikasi dan mengubur kesalahpahaman. Dijernihkan dengan penjelasan dan informasi yang lengkap," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum pada detikcom, Kamis (13/5/2009).
Mantan anggota KPU ini mengaku belum mengetahui secara pasti penjalasan seperti apa yang disampaikan SBY kepada Amien. Namun dia yakin kesalahpahaman yang sempat muncul dan nyaris mengancam soliditas koalisi parpol pendukung SBY yang sedang PD bangun kini telah terselesaikan.
"Kesalahpahaman tidak baik dibiarkan agar tidak berkembang menjadi elemen destruktif," ujar dia.
Pertemuan antara SBY dengan Amien Rais berlangsung sekitar pukul 06.00 WIB di Wisma Negara, Jakarta. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antar parpol pendukung koalisi PD yang digelar menyusul reaksi negatif atas kabar penunjukan Boediono sebagai bakal cawapres SBY.
"Ini adalah tindakan yang lebih cepat, lebih mantap dan lebih menjanjikan masa depan koalisi," imbuh Anas.
( lh / nrl )
Tuesday, May 12, 2009
Boediono Penuhi 5 Kriteria Cawapres SBY
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dipastikan menjadi pilihan cawapres bagi capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, dari lima kriteria dasar cawapres yang diutarakan SBY, mantan Menko Perekonomian itu mendekati kriteria tersebut.
"Memang tidak ada yang sempurna. Dari lima hal dasar cawapres yang disampaikan Pak SBY, jatuhlah pilihan pada Pak Boediono," kata Anas, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5) pagi.
Lima kriteria cawapres yang pernah disampaikan SBY, pertama, memiliki integritas yang ditandai kepribadian dan moral yang tinggi termasuk moral politik. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara.
Ketiga, mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan, keempat, diterima oleh mayoritas rakyat, dan kelima, mampu meningkatkan kekokohan efektifitas koalisi pemerintahan.
Akan tetapi, ditambahkan Anas, bukan berarti calon-calon lain yang diajukan oleh partai mitra koalisi tidak memenuhi kriteria tersebut. "Partai Demokrat dan Pak SBY menghormati kalau ada usulan dari partai koalisi. Semua calon sama-sama baik, tapi capres perlu diberi ruang yang cukup untuk memilih mana yang terbaik," terang Anas.
Presiden dan wakil presiden, lanjutnya, harus merupakan dua tokoh yang bisa saling menerima dengan ikhlas dan memiliki tingkat kecocokan kimiawi yang tinggi sehingga bisa bekerja sama. Mengenai keluhan mitra koalisi yang tak merasa diajak berkomunikasi, Anas mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan PKB, PAN, dan PPP, tapi PKS tidak mengirimkan perwakilan partainya.
"Sudah ada pertemuan, kami menjelaskan. Mungkin selama ini karena infonya belum komprehensif sehingga ada yang tidak utuh menangkap. Wajar jika ada dinamika, dan kami yakin sudah ada titik kesepahaman," ujar Anas.
Pasangan SBY-Boediono, seperti dijadwalkan, akan mendeklarasikan pada 15 Mei mendatang di Bandung, Jawa Barat.
"Memang tidak ada yang sempurna. Dari lima hal dasar cawapres yang disampaikan Pak SBY, jatuhlah pilihan pada Pak Boediono," kata Anas, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5) pagi.
Lima kriteria cawapres yang pernah disampaikan SBY, pertama, memiliki integritas yang ditandai kepribadian dan moral yang tinggi termasuk moral politik. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara.
Ketiga, mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan, keempat, diterima oleh mayoritas rakyat, dan kelima, mampu meningkatkan kekokohan efektifitas koalisi pemerintahan.
Akan tetapi, ditambahkan Anas, bukan berarti calon-calon lain yang diajukan oleh partai mitra koalisi tidak memenuhi kriteria tersebut. "Partai Demokrat dan Pak SBY menghormati kalau ada usulan dari partai koalisi. Semua calon sama-sama baik, tapi capres perlu diberi ruang yang cukup untuk memilih mana yang terbaik," terang Anas.
Presiden dan wakil presiden, lanjutnya, harus merupakan dua tokoh yang bisa saling menerima dengan ikhlas dan memiliki tingkat kecocokan kimiawi yang tinggi sehingga bisa bekerja sama. Mengenai keluhan mitra koalisi yang tak merasa diajak berkomunikasi, Anas mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan PKB, PAN, dan PPP, tapi PKS tidak mengirimkan perwakilan partainya.
"Sudah ada pertemuan, kami menjelaskan. Mungkin selama ini karena infonya belum komprehensif sehingga ada yang tidak utuh menangkap. Wajar jika ada dinamika, dan kami yakin sudah ada titik kesepahaman," ujar Anas.
Pasangan SBY-Boediono, seperti dijadwalkan, akan mendeklarasikan pada 15 Mei mendatang di Bandung, Jawa Barat.
Soal Cawapres Hak SBY, Koalisi Hanya untuk Platform
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menegaskan pembicaraan koalisi yang dilakukan Partai Demokrat dengan mitra koalisi, sejak awal menekankan pada kecocokan platform dan agenda kerja, bukan soal cawapres.
Mengenai posisi cawapres pendamping capres SBY, Demokrat sudah menyampaikan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya kepada SBY. Hal itu disampaikan Anas, saat dimintakan tanggapan atas ungkapan kekecewaan partai yang berkoalisi, PKS, PPP, PKB dan PAN.
"Sejak awal, koalisi memang agendanya bukan bagi-bagi jatah. Pendirian Demokrat sudah disampaikan ke partai-partai, sebaiknya soal cawapres diserahkan ke capres (SBY)," kata Anas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5).
"Pembicaraan koalisi tidak diawali dengan pembicaraan cawapres dan jatah kabinet. Tapi platform dan agenda 5 tahun yang akan datang, agar partai-partai koalisi konsisten dengan platform," ujar dia menegaskan.
Kekecewaan partai-partai koalisi Demokrat, karena merasa tak diajak berkomunikasi untuk memutuskan siapa cawapres pendamping SBY, yang pilihan akhirnya jatuh pada calon non partai, Boediono. Menurut Anas, kekecewaan partai-partai, karena tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai hal tersebut. "Kami yakin, sekarang sudah ada titik kesepahaman," kata Anas.
Mengenai posisi cawapres pendamping capres SBY, Demokrat sudah menyampaikan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya kepada SBY. Hal itu disampaikan Anas, saat dimintakan tanggapan atas ungkapan kekecewaan partai yang berkoalisi, PKS, PPP, PKB dan PAN.
"Sejak awal, koalisi memang agendanya bukan bagi-bagi jatah. Pendirian Demokrat sudah disampaikan ke partai-partai, sebaiknya soal cawapres diserahkan ke capres (SBY)," kata Anas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5).
"Pembicaraan koalisi tidak diawali dengan pembicaraan cawapres dan jatah kabinet. Tapi platform dan agenda 5 tahun yang akan datang, agar partai-partai koalisi konsisten dengan platform," ujar dia menegaskan.
Kekecewaan partai-partai koalisi Demokrat, karena merasa tak diajak berkomunikasi untuk memutuskan siapa cawapres pendamping SBY, yang pilihan akhirnya jatuh pada calon non partai, Boediono. Menurut Anas, kekecewaan partai-partai, karena tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai hal tersebut. "Kami yakin, sekarang sudah ada titik kesepahaman," kata Anas.
Friday, May 8, 2009
SBY Sibuk, Deklarasi Capres-Cawapres Diundur 15 Mei
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengundur waktu deklarasi pasangan yang akan mendampingi capresnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedianya, deklarasi akan dilakukan pada 11 Mei 2009 di Bandung. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, keputusan rapat Tim 9 dengan SBY malam tadi memutuskan untuk mengundurkan deklarasi pada 15 Mei mendatang dengan lokasi yang sama.
Anas mengungkapkan, salah satu alasan pengunduran karena kesibukan dan kepadatan agenda SBY sebagai presiden. "Pertimbangan paling pokok karena jadwal kesibukan Pak SBY sebagai presiden yang cukup padat sampai tanggal 15 Mei," kata Anas, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/5).
Kesibukan SBY, Anas menjelaskan, menghadiri World Ocean Conference (WOC) di Manado yang berakhir pada 15 Mei. "Tanggal 15 siang sampai di Jakarta, malamnya langsung ke Bandung untuk deklarasi," kata Anas.
Ia membantah bahwa pengunduran waktu deklarasi karena menunggu kubu PDI Perjuangan mengumumkan siapa pasangan yang akan disandingkan dengan capresnya, Megawati Soekarnoputri. Nama cawapres SBY kemungkinan baru akan diketahui pada hari deklarasi. Anas mengatakan, partainya tidak berpretensi mengumumkan dan menyerahkan hak sepenuhnya kepada SBY, kapan menyampaikannya kepada publik.
Deklarasi yang mepet waktu terakhir pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 16 Mei membuat Demokrat mau tidak mau mendaftar pada hari terakhir. "Ya, kita mengoptimalkan waktu yang tersedia," ujar dia.
Sedianya, deklarasi akan dilakukan pada 11 Mei 2009 di Bandung. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, keputusan rapat Tim 9 dengan SBY malam tadi memutuskan untuk mengundurkan deklarasi pada 15 Mei mendatang dengan lokasi yang sama.
Anas mengungkapkan, salah satu alasan pengunduran karena kesibukan dan kepadatan agenda SBY sebagai presiden. "Pertimbangan paling pokok karena jadwal kesibukan Pak SBY sebagai presiden yang cukup padat sampai tanggal 15 Mei," kata Anas, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/5).
Kesibukan SBY, Anas menjelaskan, menghadiri World Ocean Conference (WOC) di Manado yang berakhir pada 15 Mei. "Tanggal 15 siang sampai di Jakarta, malamnya langsung ke Bandung untuk deklarasi," kata Anas.
Ia membantah bahwa pengunduran waktu deklarasi karena menunggu kubu PDI Perjuangan mengumumkan siapa pasangan yang akan disandingkan dengan capresnya, Megawati Soekarnoputri. Nama cawapres SBY kemungkinan baru akan diketahui pada hari deklarasi. Anas mengatakan, partainya tidak berpretensi mengumumkan dan menyerahkan hak sepenuhnya kepada SBY, kapan menyampaikannya kepada publik.
Deklarasi yang mepet waktu terakhir pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 16 Mei membuat Demokrat mau tidak mau mendaftar pada hari terakhir. "Ya, kita mengoptimalkan waktu yang tersedia," ujar dia.
SBY-TK Siap Ketemu
(sripoku.com) JAKARTA, SRIPO — Dua petinggi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan akan bertemu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat akan dipertemukan dengan suami Megawati, Taufik Kiemas (TK) yang tak lain Ketua Dewan Pertimbangan PDIP.
Rencana mempertemukan kedua tokoh ini dibenarkan oleh salah seorang sumber di Partai Demokrat secara khsus kepada PersdaNetwork, di Jakarta, Kamis (7/5) “Memang betul komunikasi kami dengan PDI-P terus dilakukan. Malahan, sudah diagendakan sebelumnya pertemuan antara pak SBY dengan pak Taufik Kiemas. Cuma persisnya kapan, ini yang masih dicari waktu yang tepat. Bisa hari ini bisa besok atau kapan, taktis lah,” ujarnya.
Pasca kedatangan Mensesneg Hatta Radjasa ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar No 29 Jakarta Pusat, Rabu (6/5) menimbulkan berbagai spekulasi koalisi Demokrat dengan PDIP. Kemarin beredar kabar, usai mengikuti rapat pleno di kediamannya, Taufik Kiemas langsung bergegas menemui SBY di Cikeas, Bogor Jawa Barat.
Sumber Partai Demokrat yang dikonfirmasi soal ini mengaku tidak tahu menahu. Sementara sumber di PDIP saat dikonfirmasi membenarkan kalau Taufik Kiemas ikut dalam rapat pleno. Namun ia tak tahu menahu kemana Taufik Kiemas pergi setelah pleno DPP PDIP selesai dilakukan.
Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menjawab diplomatis saat dikonfirmasi terkait rencana pertemuan antara SBY Taufiq Kiemas, Anas hanya menjawab, komunikasi politik yang dilakukan PD dengan PDIP masih terus dilakukan.
“Selama ini kami membuka komunikasi politik dengan siapapun. Dan betul, komunikasi politik tokoh-tokoh Partai Demokrat dengan PDIP tak pernah terputus. Meski, secara politik posisi kami berseberangan. Jadi, sangatlah wajar kalau komunikasi itu sekarang terus dilakukan,” kata Anas.
“PD tak pernah memandang PDIP sebagai musuh, tapi mitra, partner untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang jelas, dalam komunikasi itu selalu ada ruang untuk berbagai kemungkinan sehinga komunikasi politik itu berjalan,” Anas Urbaningrum menegaskan.
Pramono Anung dalam jumpa pers di Teuku Umar menyatakan, partainya terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain. “Tidak betul kalau kemudian dikatakan, satu-satunya hanya dengan Gerindra. Komunikasi dengan partai lain, juga dilakukan dan semuanya masih terbuka. Lobi-lobi politik intensif dilakukan secara tertutup, karena cara terbuka, ternyata tidak efisien. Tunggu saja,” katanya.
Mengenai pertemuan antara Hatta Radjasa dengan Megawati, Pramono Anung membenarkan bahwa Hatta Radjasa sempat berbincang-bincang dengan Megawati Soekarnoputri. “Yang dibicarakan lebih dari itu. Bukan hanya sekedar calon presiden dan calon wakil presiden. Berbicara sesuatu yang lebih besar, nanti pada saatnya akan disampaikan, kami janji,” kata Pram diplomatis. (persdanetwork/yat)
Rencana mempertemukan kedua tokoh ini dibenarkan oleh salah seorang sumber di Partai Demokrat secara khsus kepada PersdaNetwork, di Jakarta, Kamis (7/5) “Memang betul komunikasi kami dengan PDI-P terus dilakukan. Malahan, sudah diagendakan sebelumnya pertemuan antara pak SBY dengan pak Taufik Kiemas. Cuma persisnya kapan, ini yang masih dicari waktu yang tepat. Bisa hari ini bisa besok atau kapan, taktis lah,” ujarnya.
Pasca kedatangan Mensesneg Hatta Radjasa ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar No 29 Jakarta Pusat, Rabu (6/5) menimbulkan berbagai spekulasi koalisi Demokrat dengan PDIP. Kemarin beredar kabar, usai mengikuti rapat pleno di kediamannya, Taufik Kiemas langsung bergegas menemui SBY di Cikeas, Bogor Jawa Barat.
Sumber Partai Demokrat yang dikonfirmasi soal ini mengaku tidak tahu menahu. Sementara sumber di PDIP saat dikonfirmasi membenarkan kalau Taufik Kiemas ikut dalam rapat pleno. Namun ia tak tahu menahu kemana Taufik Kiemas pergi setelah pleno DPP PDIP selesai dilakukan.
Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menjawab diplomatis saat dikonfirmasi terkait rencana pertemuan antara SBY Taufiq Kiemas, Anas hanya menjawab, komunikasi politik yang dilakukan PD dengan PDIP masih terus dilakukan.
“Selama ini kami membuka komunikasi politik dengan siapapun. Dan betul, komunikasi politik tokoh-tokoh Partai Demokrat dengan PDIP tak pernah terputus. Meski, secara politik posisi kami berseberangan. Jadi, sangatlah wajar kalau komunikasi itu sekarang terus dilakukan,” kata Anas.
“PD tak pernah memandang PDIP sebagai musuh, tapi mitra, partner untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang jelas, dalam komunikasi itu selalu ada ruang untuk berbagai kemungkinan sehinga komunikasi politik itu berjalan,” Anas Urbaningrum menegaskan.
Pramono Anung dalam jumpa pers di Teuku Umar menyatakan, partainya terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain. “Tidak betul kalau kemudian dikatakan, satu-satunya hanya dengan Gerindra. Komunikasi dengan partai lain, juga dilakukan dan semuanya masih terbuka. Lobi-lobi politik intensif dilakukan secara tertutup, karena cara terbuka, ternyata tidak efisien. Tunggu saja,” katanya.
Mengenai pertemuan antara Hatta Radjasa dengan Megawati, Pramono Anung membenarkan bahwa Hatta Radjasa sempat berbincang-bincang dengan Megawati Soekarnoputri. “Yang dibicarakan lebih dari itu. Bukan hanya sekedar calon presiden dan calon wakil presiden. Berbicara sesuatu yang lebih besar, nanti pada saatnya akan disampaikan, kami janji,” kata Pram diplomatis. (persdanetwork/yat)
Monday, May 4, 2009
PCawapres Pasangan SBY Dideklarasikan 11 Mei
(detik.com) Jakarta - Bersamaan dengan pengumuman resmi Koalisi Pendukung SBY, Partai Demokrat (PD) sekaligus mengumumkan siapa nama cawapres pendamping SBY. Pendeklarasian sebagai pasangan capres-cawapres akan dilakukan satu hari kemudian.
"Pengumuman koalisi dan nama pasangan di Jakarta, kalau deklarasi direncanakan bukan di Jakarta. Waktunya mungkin beda sehari," ungkap Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (4/5/2009).
Menurut rencana pengumuman nama resmi Koalisi Pendukung SBY akan dilaksanakan 10 Mei 2009, satu hari setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil akhir dari penghitungan perolehan masing-masing kontestan pemilihan legislatif 2009. Itu artinya, deklarasi capres SBY dan pasangannya dilakukan esok harinya tanggal 11 Mei.
Selaku bakal capres, SBY menyatakan dirinya telah menentukan siapa tokoh yang akan dia gandeng sebagai cawapres menghadapi Pilpres 2009. Baik SBY dan elit PD masih menyimpan rapat-rapat identitas bahkan inisial nama orang yang akhirnya terpilih tersebut.
Menyusul keputusan Partai Golkar mengajukan Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres, sejumlah nama tokoh menguat sebagai bakal pasangan SBY. Tiga terpopuler adalah Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR, kader PKS), Hatta Rajasa (Mensesneg RI, kader PAN) dan Boediono (Gubernur BI, teknokrat).
( lh / nrl )
"Pengumuman koalisi dan nama pasangan di Jakarta, kalau deklarasi direncanakan bukan di Jakarta. Waktunya mungkin beda sehari," ungkap Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (4/5/2009).
Menurut rencana pengumuman nama resmi Koalisi Pendukung SBY akan dilaksanakan 10 Mei 2009, satu hari setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil akhir dari penghitungan perolehan masing-masing kontestan pemilihan legislatif 2009. Itu artinya, deklarasi capres SBY dan pasangannya dilakukan esok harinya tanggal 11 Mei.
Selaku bakal capres, SBY menyatakan dirinya telah menentukan siapa tokoh yang akan dia gandeng sebagai cawapres menghadapi Pilpres 2009. Baik SBY dan elit PD masih menyimpan rapat-rapat identitas bahkan inisial nama orang yang akhirnya terpilih tersebut.
Menyusul keputusan Partai Golkar mengajukan Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal capres, sejumlah nama tokoh menguat sebagai bakal pasangan SBY. Tiga terpopuler adalah Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR, kader PKS), Hatta Rajasa (Mensesneg RI, kader PAN) dan Boediono (Gubernur BI, teknokrat).
( lh / nrl )
Koalisi Mengusung SBY Diumumkan 10 Mei
(detik.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) pada Minggu (10/5) berencana mengumumkan koalisi partai-partai politik yang mereka bangun. Belum ditetapkan nama bagi koalisi baru itu, namun untuk sementara nama yang mereka pergunakan adalah Koalisi Mengusung SBY.
"Peserta koalisinya insya Allah 5 partai lulus PT (parliamentary threshold) dan 10 partai belum lulus PT. Persisnya diumumkan setelah KPU menetapkan hasil pileg 9 Mei. Sangat mungkin akan diumumkan bersama peserta koalisi pada 10 Mei," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (4/5/2009).
Anggota koalisi menjalin kebersamaan dalam legislatif dan eksekutif dengan semangat meraih kemenangan secara komprehensif demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Visi utamanya melanjutkan perubahan yang menjamin kontinuitas dan kemajuan nyata dengan membentuk pemerintahan yang kompeten dan ditopang mayoritas kursi di parlemen.
"Boleh saja dibilang koalisi 3 in 1: koalisi untuk pemenangan pilpres, koalisi di pemerintahan dan koalisi untuk jaminan dukungan di parlemen," jelas mantan anggota KPU ini.
Anas menegaskan tujuan Koaliasi Mengusung SBY adalah tiga hal tersebut. Bukan hendak keberadaan mengantisipasi poros Teuku Umar atau Koalisi Besar yang telah dedeklarasikan akhir pekan lalu.
"Bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar. Koalisi ini akan mengantarkan pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," pungkasnya.
( lh / nrl )
"Peserta koalisinya insya Allah 5 partai lulus PT (parliamentary threshold) dan 10 partai belum lulus PT. Persisnya diumumkan setelah KPU menetapkan hasil pileg 9 Mei. Sangat mungkin akan diumumkan bersama peserta koalisi pada 10 Mei," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui telepon, Senin (4/5/2009).
Anggota koalisi menjalin kebersamaan dalam legislatif dan eksekutif dengan semangat meraih kemenangan secara komprehensif demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Visi utamanya melanjutkan perubahan yang menjamin kontinuitas dan kemajuan nyata dengan membentuk pemerintahan yang kompeten dan ditopang mayoritas kursi di parlemen.
"Boleh saja dibilang koalisi 3 in 1: koalisi untuk pemenangan pilpres, koalisi di pemerintahan dan koalisi untuk jaminan dukungan di parlemen," jelas mantan anggota KPU ini.
Anas menegaskan tujuan Koaliasi Mengusung SBY adalah tiga hal tersebut. Bukan hendak keberadaan mengantisipasi poros Teuku Umar atau Koalisi Besar yang telah dedeklarasikan akhir pekan lalu.
"Bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar. Koalisi ini akan mengantarkan pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," pungkasnya.
( lh / nrl )
Sunday, May 3, 2009
Koalisi SBY Dinamai Three in One
INILAH.COM, Jakarta - Sudah 3 parpol yang secara resmi bergabung untuk mengusung dan mendukung capres Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat (PD) optimistis dapat kembali menang di pilpres.
"Namanya koalisi three in one untuk pemenangan pilpres, di pemerintahan dan jaminan dukungan di parlemen," kata salah Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (4/5).
Sebelumnya, parpol yang pertama kali bersatu dengan kekuatan SBY adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 'Ijab kabul' antara PD-PKB berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (13/4). Dihadiri Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar.
Setelah itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini menyatakan dukungannya usai mengelar rapat majelis syuro di Hotel Bumikarsa (26/4).
Terakhir, partai yang didirikan Amien Rais yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Usai rakernas di Yogyakarta (2/5), PAN memutuskan sikapnya untuk berkoalisi dengan PD. Selain itu, PAN juga menetapkan Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi SBY.
"Koalisi yang dibangun PD bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar, tetapi untuk 3 tujuan tersebut di atas," imbuh Anas.
Atas dukungan rakyat yang sangat terbuka, lanjut Anas, koalisi three in one mampu memenangkan pilpres Juli mendatang. Sesuai yang diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan berkompeten, serta didukung oleh mayoritas kursi di parlemen.
"Pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," pungkasnya. [bar]
"Namanya koalisi three in one untuk pemenangan pilpres, di pemerintahan dan jaminan dukungan di parlemen," kata salah Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (4/5).
Sebelumnya, parpol yang pertama kali bersatu dengan kekuatan SBY adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 'Ijab kabul' antara PD-PKB berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (13/4). Dihadiri Ketua Umum PD Hadi Utomo dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar.
Setelah itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini menyatakan dukungannya usai mengelar rapat majelis syuro di Hotel Bumikarsa (26/4).
Terakhir, partai yang didirikan Amien Rais yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Usai rakernas di Yogyakarta (2/5), PAN memutuskan sikapnya untuk berkoalisi dengan PD. Selain itu, PAN juga menetapkan Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi SBY.
"Koalisi yang dibangun PD bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar, tetapi untuk 3 tujuan tersebut di atas," imbuh Anas.
Atas dukungan rakyat yang sangat terbuka, lanjut Anas, koalisi three in one mampu memenangkan pilpres Juli mendatang. Sesuai yang diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan berkompeten, serta didukung oleh mayoritas kursi di parlemen.
"Pilpres menang, pemerintahan tenang, dan rakyat senang," pungkasnya. [bar]
Anas: PAN Strategis Dukung SBY
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat menyambut baik langkah yang diambil PAN untuk bergabung dalam koalisi. Bergabungnya partai berlambang matahari terbit itu, diprediksi kian menambah kokoh kekuatan PD di parlemen.
"Tentu kami bersyukur dan menyambut gembira atas keputusan tersebut. Kami berharap bahwa hadirnya PAN dalam koalisi mengusung kembali SBY akan memperkuat barisan pemenangan dan kekuatan dukungan di parlemen nantinya," jelas Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum, dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (3/5).
Sebagai partai papan tengah, menurut Anas, PAN merupakan partai yang sangat strategis untuk diajak berkoalisi. "PAN adalah salah satu partai yang terbilang sukses dalam pemilu legislatif 9 April silam. Karena itu kehadiran PAN sangat berarti," cetus mantan anggota KPU ini.
Mengenai usulan PAN terkait cawapres SBY, tutur Anas, PD menghormati sebagai sebuah mitra koalisi. Namun, terkait hal itu, PD menyerahkan sepenuhnya kepada SBY sebagai capres. Sebab, Ketua Dewan Pembina PD itu diyakini dapat memilih orang yang terbaik untuk mendampinginya.
"Siapa orangnya? Kita tunggu sampai KPU menetapkan hasil pemilu legislatif. Baru kemudian SBY akan memilih dan menetapkan siapa cawapres yang tepat dan terbaik untuk kepentingan bangsa," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
"Tentu kami bersyukur dan menyambut gembira atas keputusan tersebut. Kami berharap bahwa hadirnya PAN dalam koalisi mengusung kembali SBY akan memperkuat barisan pemenangan dan kekuatan dukungan di parlemen nantinya," jelas Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum, dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (3/5).
Sebagai partai papan tengah, menurut Anas, PAN merupakan partai yang sangat strategis untuk diajak berkoalisi. "PAN adalah salah satu partai yang terbilang sukses dalam pemilu legislatif 9 April silam. Karena itu kehadiran PAN sangat berarti," cetus mantan anggota KPU ini.
Mengenai usulan PAN terkait cawapres SBY, tutur Anas, PD menghormati sebagai sebuah mitra koalisi. Namun, terkait hal itu, PD menyerahkan sepenuhnya kepada SBY sebagai capres. Sebab, Ketua Dewan Pembina PD itu diyakini dapat memilih orang yang terbaik untuk mendampinginya.
"Siapa orangnya? Kita tunggu sampai KPU menetapkan hasil pemilu legislatif. Baru kemudian SBY akan memilih dan menetapkan siapa cawapres yang tepat dan terbaik untuk kepentingan bangsa," tandas mantan Ketua PB HMI ini. [jib/nuz]
Tuesday, April 28, 2009
SBY Telah Terima Amplop Nama Cawapres PKS
(detik.com) Jakarta - Nama-nama cawapres yang diusulkan PKS ke Partai Demokrat dalam amplop telah sampai ke tangan SBY. Namun nama-nama cawapres itu masih dirahasiakan.
"Insya Allah sudah diterima SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai pertemuan PKS dan Demokrat di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009)
Meski sudah diterima SBY, namun Anas mengaku belum mengetahui isi dari nama-nama yang diajukan oleh PKS melalui amplop tertutup tersebut. "Belum tahu karena tertutup," akunya.
Anas mengatakan, keputusan soal cawapres mutlak berada di tangan SBY. Kader yang lain tidak berhak mencampurinya.
"Kita kosisten dengan hasil Rapimnas kemarin bahwa soal cawapres itu wewenangnya SBY untuk memilih, sehingga tim 9 tidak bekerja menentukan cawapres lagi, tapi menentukan platform kebijakan yang menentukan kebijakan koalisi," terang Anas.
Anas menambahkan, koalisi dengan partai apapun harus berdasarkan pada platform yang sama, yakni demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan. ( mpr / sho )
"Insya Allah sudah diterima SBY," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai pertemuan PKS dan Demokrat di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2009)
Meski sudah diterima SBY, namun Anas mengaku belum mengetahui isi dari nama-nama yang diajukan oleh PKS melalui amplop tertutup tersebut. "Belum tahu karena tertutup," akunya.
Anas mengatakan, keputusan soal cawapres mutlak berada di tangan SBY. Kader yang lain tidak berhak mencampurinya.
"Kita kosisten dengan hasil Rapimnas kemarin bahwa soal cawapres itu wewenangnya SBY untuk memilih, sehingga tim 9 tidak bekerja menentukan cawapres lagi, tapi menentukan platform kebijakan yang menentukan kebijakan koalisi," terang Anas.
Anas menambahkan, koalisi dengan partai apapun harus berdasarkan pada platform yang sama, yakni demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan. ( mpr / sho )
Sunday, April 26, 2009
Sebelum 10 Mei, Demokrat Umumkan Nama Calon Wakil SBY
TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tidak mengeluarkan nama calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhyono. Rapat hanya mengumumkan Yudhoyono sebagai calon presiden serta secara resmi mengumumkan kriteria calon wakil presiden.
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
"Forum akan meminta kesediaan SBY sebagai calon presiden dan secara resmi mengajukan kritria calon wakil presiden yang akan mendampinginya," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, dalam rapat yang berlanghsung di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).
Salah satu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semua mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan, membantah. Ia mengatakan rapat menetapkan calon presiden dan lima kreteria calon wakil presiden yang diumumkan Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Hari ini belum ditetapkan pasangan itu.Kami melihat calon presiden lain juga belum menetapkan calon wapresnya,” kata dia.
Pengumuman calion pasangan Yudhoyono, kata Anas, diumumkan sebelum tenggat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran nama pasangan dibuka pada 10 sampai 16 Mei mendatang.
“Sebelum tanggal 10 sudah ada definitif pasangan calon presiden dan wapres. Walaupun kesempatannya masih tanggal 16 Mei,” katanya.
NININ DAMAYANTI
Rapimnas Partai Demokrat belum tetapkan Cawapres
(www.solopos.com) Jakarta--Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung pada Minggu hanya akan menetapkan calon presiden dan belum menetapkan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Capres Susilo Bambang Yudhoyono.
"Partai Demokrat juga akan mengajukan/menetapkan kriteria bagi bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY," kata Anas Urbaningrum kepada pers usai pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan mencari calon wapres dari parpol atau tokoh yang bukan dari parpol, Anas menegaskan, Partai Demokrat belum mementukan keputusan tentang hal itu.
Ia mengatakan, karena pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung mulai 10 Mei hingga 16 Mei 2009 maka masih banyak hal yang masih bisa dilakukan Partai Demokrat.
"Belum dipastikan apakah calon wapres itu berasal dari partai atau non partai," katanya.
Menurut dia, DPP Partai Demokrat tidak akan "memaksa" Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memikirkan apakah calon wapresnya akan berasal dari partai atau non partai.
Ketika ditanya tentang dengan siapa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, Anas mengatakan, sampai saat ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah menyatakan resmi akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Baru PKB yang sudah menyatakan secara resmi berkoalisi dengan kami. Sedangkan partai-partai lainnya masih dalam tahap dinamika internalnya," kata Anas.
Sementara itu, ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung satu hari itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada beberapa kriteria bagi calon wakil presidennya.
Kriteria itu, antara lain, tokoh yang bersangkutan memiliki kepribadian dan integritas tinggi dan kepribadian baik, memiliki kapasitas untuk membantu presiden serta mengkorodinasikan para menteri, memiliki loyalitas bukan saja kepada SBY secara pribadi tetapi juga kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dan cawapres harus diterima oleh rakyat.
Yudhoyono memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta Rapimnas untuk menambahkan kriteri-kriteia yang sudah ditetapkannya asalkan tidak saling bertentangan. Oleh: Anik Sulistyawati
"Partai Demokrat juga akan mengajukan/menetapkan kriteria bagi bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY," kata Anas Urbaningrum kepada pers usai pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu.
Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan mencari calon wapres dari parpol atau tokoh yang bukan dari parpol, Anas menegaskan, Partai Demokrat belum mementukan keputusan tentang hal itu.
Ia mengatakan, karena pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung mulai 10 Mei hingga 16 Mei 2009 maka masih banyak hal yang masih bisa dilakukan Partai Demokrat.
"Belum dipastikan apakah calon wapres itu berasal dari partai atau non partai," katanya.
Menurut dia, DPP Partai Demokrat tidak akan "memaksa" Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memikirkan apakah calon wapresnya akan berasal dari partai atau non partai.
Ketika ditanya tentang dengan siapa saja Partai Demokrat akan berkoalisi, Anas mengatakan, sampai saat ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah menyatakan resmi akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Baru PKB yang sudah menyatakan secara resmi berkoalisi dengan kami. Sedangkan partai-partai lainnya masih dalam tahap dinamika internalnya," kata Anas.
Sementara itu, ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung satu hari itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada beberapa kriteria bagi calon wakil presidennya.
Kriteria itu, antara lain, tokoh yang bersangkutan memiliki kepribadian dan integritas tinggi dan kepribadian baik, memiliki kapasitas untuk membantu presiden serta mengkorodinasikan para menteri, memiliki loyalitas bukan saja kepada SBY secara pribadi tetapi juga kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dan cawapres harus diterima oleh rakyat.
Yudhoyono memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta Rapimnas untuk menambahkan kriteri-kriteia yang sudah ditetapkannya asalkan tidak saling bertentangan. Oleh: Anik Sulistyawati
Wednesday, April 22, 2009
PD: Golkar Putuskan Sepihak
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Partai Golkar tak lagi melanjutkan pembicaraan koalisi mengejutkan Partai Demokrat. Sebab SBY meminta butir kesepakatan cawapres majemuk yang mandek, agar diendapkan dulu.
"PD tidak menduga Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi. Kami tidak menduga penghentian pembicaraan secara sepihak," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Anas memandang, PD perlu memberikan penjelasan terkait pernyataan pimpinan Golkar tersebut. Isu ini dinilai sensitif dan PD tidak ingin ada salah persepsi dari publik, kader PD dan keluarga besar Golkar.
Menurut Anas, sejak awal memang ada niat dan kehendak dari PD dan Golkar untuk membangun kerjasama di parlemen dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Pembicaraan pun dilakukan antara kedua parpol.
Pembicaraan dilakukan lebih substansif lagi melaluk perwakilan tim masing-masing. Dari Partai Golkar diwakili Muladi, Andi Mattalatta dan Soemarsono. Kemudian dari Tim 9 Koalisi PD ada Hadi Utomo, Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum.
Pada 21 April siang, Golkar mengajukan draft kesepatakan koalisi. Semua butir sudah dapat disepakati, kecuali berkaitan pasangan capres dan cawapres.
"Belum disepakatai apakah cawapres yang diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama. Belum tercapai di butir tersebut," terang Anas.
Kemunduran pembahasan membuat kedua tim sepakat untuk menyampaikan laporan tersebut ke pemberi mandat, yakni dari PD ke SBY, sementara tim Golkar kepada JK.
Malamnya Tim 9 lapor ke SBY. Menurut Anas, arahan dari SBY untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati. Selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini Golkar malah memberikan talak satu kepada PD. [ana]
"PD tidak menduga Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi. Kami tidak menduga penghentian pembicaraan secara sepihak," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Anas memandang, PD perlu memberikan penjelasan terkait pernyataan pimpinan Golkar tersebut. Isu ini dinilai sensitif dan PD tidak ingin ada salah persepsi dari publik, kader PD dan keluarga besar Golkar.
Menurut Anas, sejak awal memang ada niat dan kehendak dari PD dan Golkar untuk membangun kerjasama di parlemen dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Pembicaraan pun dilakukan antara kedua parpol.
Pembicaraan dilakukan lebih substansif lagi melaluk perwakilan tim masing-masing. Dari Partai Golkar diwakili Muladi, Andi Mattalatta dan Soemarsono. Kemudian dari Tim 9 Koalisi PD ada Hadi Utomo, Marzuki Ali dan Anas Urbaningrum.
Pada 21 April siang, Golkar mengajukan draft kesepatakan koalisi. Semua butir sudah dapat disepakati, kecuali berkaitan pasangan capres dan cawapres.
"Belum disepakatai apakah cawapres yang diajukan Golkar satu nama atau beberapa nama. Belum tercapai di butir tersebut," terang Anas.
Kemunduran pembahasan membuat kedua tim sepakat untuk menyampaikan laporan tersebut ke pemberi mandat, yakni dari PD ke SBY, sementara tim Golkar kepada JK.
Malamnya Tim 9 lapor ke SBY. Menurut Anas, arahan dari SBY untuk diendapkan dulu masalah yang belum disepakati. Selanjutnya dibicarakan kembali pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini Golkar malah memberikan talak satu kepada PD. [ana]
Sunday, April 19, 2009
SBY Ajukan 5 Kriteria Cawapres
(ujungpandangekspres.com) Jakarta, Upeks--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan ada lima syarat yang harus bisa dipenuhi oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya nanti.
Hal itu diungkapkan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan di Cikeas, Sabtu (19/4). Menurutnya, lima kriteria Cawapres diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pertama, harus memiliki integritas yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi, termasuk moral politik.
Kedua, dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Oleh karena itu, seorang wakil presiden harus memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri, segaris dengan kebijakan presiden.
Ketiga, seorang wakil presiden harus loyal kepada pemerintah. Ia harus menjalankan misi pemerintahan dan bebas dari conflict of interest dalam menjalankan misi-misinya.
Keempat, seorang wakil presiden harus diterima oleh mayoritas rakyat dan lekat di hati rakyat. ”Jangan lupa, presiden dan wakil presiden berada di dalam satu perahu. Nahkodanya presiden, wapres membantu nahkoda. Chemistry-nya harus bagus, cocok satu sama lain,” SBY menjelaskan.
Kelima, koalisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas. ”Di situ kita pikirkan besama untuk kita pikirkan bersama koalisi itu untk kebaikan dari pemerintahan,” ujar SBY. (mit)
Syarat Koalisi
Disamping itu Partai Demokrat juga mengeluarkan lima syarat bagi partai yang berniat melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu versi quick count ini.
"Yang jelas mereka adalah yang memiliki persamaan platform dan arah kebijakan yang sama," kata SBY.
Intinya, lanjut Yudhoyono saat bertemu wartawan di Cikeas, Minggu (19/4), yang nantinya berkoalisi mestilah yang mempunyai komitemen yang nyata. Pertama mempunyai agenda prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kedua menegakkan pemerintahan yang baik, ketiga menegakkan demokrasi yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat, keempat menegakkan keadilan hukum, kelima mempunyai cita-cita pembangunan, karena pembangunan di Indonesia harus berjalan adil dan merata.
Untuk melakukan koalisi dan mencari wakil presiden yang cocok, Partai Demokrat telah membentuk 'Tim 9' yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo.
Menurut Yudhoyono, tim itu bertugas mencari partai politik yang mau diajak bicara. "Tim ini bekerja siang malam dan saat ini sudah banyak partai politik yang diajak bicara," kata Yudhoyono di kediamannya.
Diantara partai yang sudah diajak komunikasi soal koalisi antara lain, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, dan sebagainya.
Ia menambahkan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik tersebut masih berjalan. "Lantas koalisi yang realnya, saya belum bisa jelaskan sekarang," tambahnya.
Sementara itu menurut Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.
"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," katanya, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4). "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.
Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7% pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7% pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.
Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.
Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.
Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009. (Int Aka)
Hal itu diungkapkan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan di Cikeas, Sabtu (19/4). Menurutnya, lima kriteria Cawapres diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pertama, harus memiliki integritas yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi, termasuk moral politik.
Kedua, dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Oleh karena itu, seorang wakil presiden harus memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri, segaris dengan kebijakan presiden.
Ketiga, seorang wakil presiden harus loyal kepada pemerintah. Ia harus menjalankan misi pemerintahan dan bebas dari conflict of interest dalam menjalankan misi-misinya.
Keempat, seorang wakil presiden harus diterima oleh mayoritas rakyat dan lekat di hati rakyat. ”Jangan lupa, presiden dan wakil presiden berada di dalam satu perahu. Nahkodanya presiden, wapres membantu nahkoda. Chemistry-nya harus bagus, cocok satu sama lain,” SBY menjelaskan.
Kelima, koalisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas. ”Di situ kita pikirkan besama untuk kita pikirkan bersama koalisi itu untk kebaikan dari pemerintahan,” ujar SBY. (mit)
Syarat Koalisi
Disamping itu Partai Demokrat juga mengeluarkan lima syarat bagi partai yang berniat melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu versi quick count ini.
"Yang jelas mereka adalah yang memiliki persamaan platform dan arah kebijakan yang sama," kata SBY.
Intinya, lanjut Yudhoyono saat bertemu wartawan di Cikeas, Minggu (19/4), yang nantinya berkoalisi mestilah yang mempunyai komitemen yang nyata. Pertama mempunyai agenda prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kedua menegakkan pemerintahan yang baik, ketiga menegakkan demokrasi yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat, keempat menegakkan keadilan hukum, kelima mempunyai cita-cita pembangunan, karena pembangunan di Indonesia harus berjalan adil dan merata.
Untuk melakukan koalisi dan mencari wakil presiden yang cocok, Partai Demokrat telah membentuk 'Tim 9' yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo.
Menurut Yudhoyono, tim itu bertugas mencari partai politik yang mau diajak bicara. "Tim ini bekerja siang malam dan saat ini sudah banyak partai politik yang diajak bicara," kata Yudhoyono di kediamannya.
Diantara partai yang sudah diajak komunikasi soal koalisi antara lain, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, dan sebagainya.
Ia menambahkan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik tersebut masih berjalan. "Lantas koalisi yang realnya, saya belum bisa jelaskan sekarang," tambahnya.
Sementara itu menurut Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.
"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," katanya, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4). "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.
Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7% pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7% pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.
Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.
Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.
Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009. (Int Aka)
Tokoh Cipayung Dampingi SBY
JAKARTA | SURYA - Desas-desus siapa yang akan menjadi menjadi cawapres presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) samar-samar mulai terlihat. Meski bisa saja berubah, namun orang lingkar dalam SBY menyebutkan kandidat kuatnya adalah tokoh sentral dari Kelompok Cipayung. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa salah satu sayap tim sukses SBY yang dikomandoi oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Prof Subur Budi Santoso dan Mayjen Jali Yusuf.
Hengky secara khusus kepada Surya, Sabtu (18/4) menjelaskan, kini, pendekatan makin mantap melalui salah satu Kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besarlah ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug pak SBY juga siapa yang akhirnya dipilih,” kata Hengky Luntungan.
Banyak sekali Kelompok Cipayung yang sampai saat ini masih eksis sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Salah satunya adalah HMI dan beberapa organisasi lain seperti GMNI, PMKRI. Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, mantan Ketua HMI, Akbar Tanjung yang paling menonjol.
Apakah benar Akbar Tanjung yang akan dijadikan cawapres SBY. Salah seorang petinggi DPP Partai Golkar, Jumat (17/4) kemarin, mengatakan DPP Golkar akan mengajukan tujuh nama cawapres kepada SBY. Akbar Tanjung, diakuinya memang salah satu nama yang disodorkan selain beberapa nama lain seperti, Ketum Golkar Jusuf Kalla, Waketum Golkar, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budisantoso, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Surya Paloh serta Aburizal Bakrie.
Hengky Luntungan kemudian menjelaskan lagi, dalam pemenangan Pilpres nanti seluruh elemen yang ada dikelompok Cipayung akan digerakkan, termasuk HMI. “Hanya segitu saja informasinya. Selebihnya, dijabarkan Andalah sebagai wartawan,” tuturnya.
Salah satu mantan tokoh HMI yang kini duduk sebagai salah satu petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat dikonfirmasi khusus soal ini menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah memang nantinya pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan ‘pernikahan’ dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas,” kata Anas.
“Yang jelas, dari awal kami memang yakin betul pak SBY memang enteng jodoh. Jadi, siapa sekarang yang ditebak-tebak sebagai pendamping pak SBY, semuanya bagus dan layak. Skenario tuhan yang akan memilihkan jodoh pak SBY pada Pilpres nanti,” kata Anas lagi. jbp/yat
�
Hengky secara khusus kepada Surya, Sabtu (18/4) menjelaskan, kini, pendekatan makin mantap melalui salah satu Kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besarlah ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug pak SBY juga siapa yang akhirnya dipilih,” kata Hengky Luntungan.
Banyak sekali Kelompok Cipayung yang sampai saat ini masih eksis sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Salah satunya adalah HMI dan beberapa organisasi lain seperti GMNI, PMKRI. Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, mantan Ketua HMI, Akbar Tanjung yang paling menonjol.
Apakah benar Akbar Tanjung yang akan dijadikan cawapres SBY. Salah seorang petinggi DPP Partai Golkar, Jumat (17/4) kemarin, mengatakan DPP Golkar akan mengajukan tujuh nama cawapres kepada SBY. Akbar Tanjung, diakuinya memang salah satu nama yang disodorkan selain beberapa nama lain seperti, Ketum Golkar Jusuf Kalla, Waketum Golkar, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budisantoso, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Surya Paloh serta Aburizal Bakrie.
Hengky Luntungan kemudian menjelaskan lagi, dalam pemenangan Pilpres nanti seluruh elemen yang ada dikelompok Cipayung akan digerakkan, termasuk HMI. “Hanya segitu saja informasinya. Selebihnya, dijabarkan Andalah sebagai wartawan,” tuturnya.
Salah satu mantan tokoh HMI yang kini duduk sebagai salah satu petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat dikonfirmasi khusus soal ini menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah memang nantinya pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.
“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan ‘pernikahan’ dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas,” kata Anas.
“Yang jelas, dari awal kami memang yakin betul pak SBY memang enteng jodoh. Jadi, siapa sekarang yang ditebak-tebak sebagai pendamping pak SBY, semuanya bagus dan layak. Skenario tuhan yang akan memilihkan jodoh pak SBY pada Pilpres nanti,” kata Anas lagi. jbp/yat
�
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
