(tvone.co.id) Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan, calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pilpres mendatang baru akan ditentukan pada Rapimnas Partai Demokrat tanggal 25-26 April mendatang.
"Rapimnas tersebut kemungkinan akan sekaligus menetapkan pula pasangan SBY sebagai cawapres yang diduetkan dalam pilpres mendatang," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara dialektika demokrasi bertema "Koalisi; Siapa Dekati, Siapa Jadi" di ruang wartawan DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, sebenarnya agenda Rapimnas Demokrat itu adalah meresmikan calon presiden dari Partai Demokrat, namun jika dinamika dan perkembangan politik cukup memungkinkan, maka Rapimnas tersebut juga akan sekaligus menetapkan pula cawapres pasangan SBY.
Lebih lanjut Anas mengatakan bahwa untuk pencalonan presiden itu, partainya tetap berkeinginan menjaling koalisi dengan partai lainnya.
Koalisi yang akan dibangun itu, antara lain, mampu memberikan dukungan stabilitas bagi roda pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif.
"Karenanya koalisi yang dibangun mesti diikat dalam kontrak politik dan pihak yang terlibat dalam koalisi ini bersifat institusi," ujarnya.
Ditegaskannya pula bahwa kontrak politik ini akan menjadi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai politik anggota koalisi.
"Koalisi sebagai sarana untuk membangun pemerintahan yang kuat dan untuk menjalankan kepentingan rakyat. Intinya koalisi harus bervisi," tegasnya.
Sementara itu Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fachry Hamzah menilai koalisi partai politik 2004 telah gagal mengelola parlemen secara baik.
Ia berharap para pembantu presiden mulai dari wakil presiden dan menteri-menteri tidak ada lagi yang membuat manuver sendiri-sendiri.(ANT)
Showing posts with label Susilo Bambang Yudhoyono.. Show all posts
Showing posts with label Susilo Bambang Yudhoyono.. Show all posts
Friday, April 17, 2009
Wednesday, April 15, 2009
Demokrat Tuntut Loyalitas Peserta Koalisi
Jakarta (Sinar Harapan) – Partai Demokrat mengajukan format koalisi, yang mengharuskan adanya loyalitas politik dari partai peserta koalisi dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah. Tujuannya membangun demokrasi yang efektif sehingga pemerintah bisa menjalankan program tanpa terhambat penolakan dari partai peserta koalisi.
“Dalam bahasa rakyatnya, kami ingin koalisi itu bisa bikin menang, bikin tenang, dan bikin rakyat senang. Kuat di dalam pemenangan, tenang karena adanya dukungan kuat sehingga bisa menciptakan jaminan stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah, dan bikin rakyat senang karena hasil kerja pemerintah bisa langsung dirasakan rakyat,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi SH di Jakarta, Selasa (14/4).
Anas mengatakan, loyalitas politik mutlak dibutuhkan agar tidak ada lagi partai politik (parpol) peserta koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi. Dengan adanya dukungan yang konsisten, hal itu bisa memaksimalkan kerja pemerintahan secara efektif.
Partai Demokrat, lanjut Anas, juga menginginkan format koalisi yang bisa merangkul sebanyak mungkin partai yang mendukung Yudhoyono, agar bisa menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Keinginan menggalang kekuatan mayoritas, kata Anas, bukan untuk menghambat demokrasi, tapi untuk menciptakan demokrasi yang produktif. Hal itu juga dinilai Anas tidak akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen.
Menanggapi keinginan politik PKS agar Demokrat menolak rujuk dengan Jusuf Kalla
dan Golkar, Anas mengatakan, semua calon peserta koalisi juga harus mulai menghormati sesama calon koalisi lainnya. Lebih jauh, Anas juga mengimbau kepada calon peserta koalisi untuk menghormati pilihan cawapres yang akan dipilih Yudhoyono sebagai pendampingnya.
Dia mengakui, merapatnya Golkar ke Demokrat justru akan makin memperkuat kekuataan yang sudah ada.
PKS Tolak Golkar
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah menilai, merapatnya Golkar ke Demokrat hanya akan mengulang kembali catatan kegagalan koalisi di masa lalu. PKS, kata Fachri, akan bersiap mempertimbangkan opsi lain, termasuk berpisah dengan Demokrat jika Golkar dan Kalla diterima sebagai bagian peserta koalisi.
Kalla sudah keluar dari koalisi, tapi tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa dia mau jadi wapres lagi. “Artinya, dasar koalisi sudah berubah jadi pragmatis, kami tidak mau kalau dasarnya pragmatisme kekuasaan. Cuma bagi-bagi kursi,” kata Fachri.
Sebaliknya, Fachri menyatakan PKS siap mendukung total kebijakan pemerintah yang dibawa ke parlemen jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi sebagai presiden tanpa menggandeng Kalla sebagai wapres. Loyalitas itu, katanya, tidak bertentangan dengan fungsi kontrol parlemen, sebab fungsi itu bisa dijalani kelompok oposisi.
Menurutnya, harus ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan fraksi pro-pemerintah. Sebab, jelasnya, kekuatan utama koalisi justru terletak pada kemampuan mengelola kekuatan pro pemerintah di parlemen agar bisa mendukung total setiap kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu kontroversial.
Wakil Sekjen PKB Helmi Faishal Zaini menyatakan, PKB siap mendukung segala kebijakan pemerintah jika berkoalisi dengan Demokrat. Namun sebelum melangkah lebih jauh, koalisi harus terlebih dahulu mengedepankan komitmen untuk memenangkan Yudhoyono sebagai presiden.
“PKB dan demokrat sudah punya kesepahaman dalam satu tujuan yang sama, yaitu memenangkan Yudhoyono,” kata Helmi.
Menanggapi rencana rujuk Yudhoyono-Kalla, Helmi mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi posisi politik PKB dalam peta koalisi nanti. Sebab PKB pada dasarnya juga mendukung kembali diduetkannya Yudhoyono-Kalla.
Hanya saja, Helmi menyatakan memang perlu ada sejumlah perbaikan dalam hal kinerja dan komitmen membangun pemerintahan jika Yudhoyono kembali berpasangan dengan Kalla.
Format Koalisi
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas mengatakan, format koalisi Partai Demokrat sedang dipersiapkan.
Saat ini, Demokrat tengah melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan sejumlah partai, demikian pula dengan komunikasi melalui telepon.
Mengenai pernyataan PKS yang akan menarik dukungan jika Yudhoyono kembali dipasangkan dengan Kalla, Andi menjawab, lebih baik antara kedua belah partai bertemu langsung untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan tidak hanya mengomentari pernyataan yang dimuat media.
“Kalau kami kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi. Kalau lewat koran kan kami nggak tahu maksudnya apa, nggak jelas maksudnya. Lebih baik kami berpikir positif, lalu nanti ada pertemuan-pertemuan, dalam pertemuan itu kami bicarakan dengan baik semua pemikiran yang ada. Kalau sudah bertemu, ya ada titik temunya,” katanya.
Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, saat ini internal Partai Golkar mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan.
Saat ditanya apakah Yudhoyono masih menjadi yang terbaik untuk Golkar, Aburizal yang menjabat sebagai Menko Kesra ini menjawab diplomatis bahwa ini bisa dilihat dari pencapaian yang bersangkutan.
Syarat Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattallatta menyatakan, partainya menerapkan empat syarat dalam menjalin koalisi dengan parpol lain. Pertama, yang mau berkoalisi itu harus mempunyai chemistry sama. Kalaupun tidak, minimal bukan air dengan minyak.
Kedua, koalisi itu menangnya adalah calon yang diusung. Dengan kata lain, parpol tersebut harus punya suara.
Ketiga, koalisi itu memungkinkan lancarnya roda pemerintahan, karena partai-partai yang berkoalisi mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengelola negara secara profesional.
“Keempat, koalisi itu melahirkan sinergi yang positif antara pemerintah dan DPR. Artinya, partai itu mempunyai orang di DPR,” ungkap Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/4).
(wishnugroho akbar/dina sasti damayanti)
“Dalam bahasa rakyatnya, kami ingin koalisi itu bisa bikin menang, bikin tenang, dan bikin rakyat senang. Kuat di dalam pemenangan, tenang karena adanya dukungan kuat sehingga bisa menciptakan jaminan stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah, dan bikin rakyat senang karena hasil kerja pemerintah bisa langsung dirasakan rakyat,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi SH di Jakarta, Selasa (14/4).
Anas mengatakan, loyalitas politik mutlak dibutuhkan agar tidak ada lagi partai politik (parpol) peserta koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi. Dengan adanya dukungan yang konsisten, hal itu bisa memaksimalkan kerja pemerintahan secara efektif.
Partai Demokrat, lanjut Anas, juga menginginkan format koalisi yang bisa merangkul sebanyak mungkin partai yang mendukung Yudhoyono, agar bisa menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Keinginan menggalang kekuatan mayoritas, kata Anas, bukan untuk menghambat demokrasi, tapi untuk menciptakan demokrasi yang produktif. Hal itu juga dinilai Anas tidak akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen.
Menanggapi keinginan politik PKS agar Demokrat menolak rujuk dengan Jusuf Kalla
dan Golkar, Anas mengatakan, semua calon peserta koalisi juga harus mulai menghormati sesama calon koalisi lainnya. Lebih jauh, Anas juga mengimbau kepada calon peserta koalisi untuk menghormati pilihan cawapres yang akan dipilih Yudhoyono sebagai pendampingnya.
Dia mengakui, merapatnya Golkar ke Demokrat justru akan makin memperkuat kekuataan yang sudah ada.
PKS Tolak Golkar
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah menilai, merapatnya Golkar ke Demokrat hanya akan mengulang kembali catatan kegagalan koalisi di masa lalu. PKS, kata Fachri, akan bersiap mempertimbangkan opsi lain, termasuk berpisah dengan Demokrat jika Golkar dan Kalla diterima sebagai bagian peserta koalisi.
Kalla sudah keluar dari koalisi, tapi tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa dia mau jadi wapres lagi. “Artinya, dasar koalisi sudah berubah jadi pragmatis, kami tidak mau kalau dasarnya pragmatisme kekuasaan. Cuma bagi-bagi kursi,” kata Fachri.
Sebaliknya, Fachri menyatakan PKS siap mendukung total kebijakan pemerintah yang dibawa ke parlemen jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi sebagai presiden tanpa menggandeng Kalla sebagai wapres. Loyalitas itu, katanya, tidak bertentangan dengan fungsi kontrol parlemen, sebab fungsi itu bisa dijalani kelompok oposisi.
Menurutnya, harus ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan fraksi pro-pemerintah. Sebab, jelasnya, kekuatan utama koalisi justru terletak pada kemampuan mengelola kekuatan pro pemerintah di parlemen agar bisa mendukung total setiap kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu kontroversial.
Wakil Sekjen PKB Helmi Faishal Zaini menyatakan, PKB siap mendukung segala kebijakan pemerintah jika berkoalisi dengan Demokrat. Namun sebelum melangkah lebih jauh, koalisi harus terlebih dahulu mengedepankan komitmen untuk memenangkan Yudhoyono sebagai presiden.
“PKB dan demokrat sudah punya kesepahaman dalam satu tujuan yang sama, yaitu memenangkan Yudhoyono,” kata Helmi.
Menanggapi rencana rujuk Yudhoyono-Kalla, Helmi mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi posisi politik PKB dalam peta koalisi nanti. Sebab PKB pada dasarnya juga mendukung kembali diduetkannya Yudhoyono-Kalla.
Hanya saja, Helmi menyatakan memang perlu ada sejumlah perbaikan dalam hal kinerja dan komitmen membangun pemerintahan jika Yudhoyono kembali berpasangan dengan Kalla.
Format Koalisi
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas mengatakan, format koalisi Partai Demokrat sedang dipersiapkan.
Saat ini, Demokrat tengah melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan sejumlah partai, demikian pula dengan komunikasi melalui telepon.
Mengenai pernyataan PKS yang akan menarik dukungan jika Yudhoyono kembali dipasangkan dengan Kalla, Andi menjawab, lebih baik antara kedua belah partai bertemu langsung untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan tidak hanya mengomentari pernyataan yang dimuat media.
“Kalau kami kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi. Kalau lewat koran kan kami nggak tahu maksudnya apa, nggak jelas maksudnya. Lebih baik kami berpikir positif, lalu nanti ada pertemuan-pertemuan, dalam pertemuan itu kami bicarakan dengan baik semua pemikiran yang ada. Kalau sudah bertemu, ya ada titik temunya,” katanya.
Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, saat ini internal Partai Golkar mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan.
Saat ditanya apakah Yudhoyono masih menjadi yang terbaik untuk Golkar, Aburizal yang menjabat sebagai Menko Kesra ini menjawab diplomatis bahwa ini bisa dilihat dari pencapaian yang bersangkutan.
Syarat Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattallatta menyatakan, partainya menerapkan empat syarat dalam menjalin koalisi dengan parpol lain. Pertama, yang mau berkoalisi itu harus mempunyai chemistry sama. Kalaupun tidak, minimal bukan air dengan minyak.
Kedua, koalisi itu menangnya adalah calon yang diusung. Dengan kata lain, parpol tersebut harus punya suara.
Ketiga, koalisi itu memungkinkan lancarnya roda pemerintahan, karena partai-partai yang berkoalisi mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengelola negara secara profesional.
“Keempat, koalisi itu melahirkan sinergi yang positif antara pemerintah dan DPR. Artinya, partai itu mempunyai orang di DPR,” ungkap Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/4).
(wishnugroho akbar/dina sasti damayanti)
Friday, April 3, 2009
Usai London, SBY Orasi di Surabaya
(republika.co.id) JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memfokuskan kampanyenya di Jawa Timur, hanya di Surabaya. Sedianya, kampanye di Jatim yang menghadirkan Juru Kampanye Nasional, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga digelar di Bangkalan, Madura.
''Kampanyenya dipusatkan jadi satu di Tambaksari, Surabaya. Bangkalan itu amat dekat dengan Surabaya,'' kata Ketua DPP PD Bidang Politik, Anas Urbaningrum ketika dihubungi saat tiba di Surabaya, Jatim, Jum'at (03/4) pagi.
Diakuinya, berdasarkan jadwal dalam rangkaian kampanye yang menghadirkan Jurkamnas SBY di Jatim, ada dua daerah yang direncanakan. Kedua daerah itu adalah Bangkalan dan Surabaya. Namun, kini difokuskan ke satu tempat, Surabaya.
''Kita lihat lagi daerahnya, soalnya SBY baru tiba di Surabaya baru pukul 12.00WIB dan langsung ke Tambaksari. Jadi, tak ke Bangkalan,'' sambung Anas.
Pemusatan kampanye di Tambaksari dilakukan karena SBY baru bisa tiba di Surabaya, tepatnya di Indonesia pada Jum'at, tengah hari. Soalnya, SBY baru pulang dari kunjungan kerjanya sebagai Presiden RI ke London, Inggris.
Di London, SBY menghadiri KTT G20 dan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara sahabat. Dari London, Presiden bertolak Indonesia dan ke Surabaya. Setiba di Surabaya, SBY dan Ani Yudhoyono kemudian mengenakan atribut PD untuk mengisi orasi di Stadion Tambaksari. ''SBY berkampanye di Tambaksari pukul 14.00 WIB,'' sambung Anas.
Dalam kampanyenya itu, SBY didampingi jajaran DPP PD dan para calon legislatif (caleg) daerah pemilihan Jatim. Putra SBY, Edhi Baskoro (Ibas) juga merupakan Caleg DPR-RI asal Dapil Jatim 7. Dia mewakili lima daerah, yaitu Pacitan, Ponorogo, Tenggalek, Magetan, dan Ngawi.wed/taq
''Kampanyenya dipusatkan jadi satu di Tambaksari, Surabaya. Bangkalan itu amat dekat dengan Surabaya,'' kata Ketua DPP PD Bidang Politik, Anas Urbaningrum ketika dihubungi saat tiba di Surabaya, Jatim, Jum'at (03/4) pagi.
Diakuinya, berdasarkan jadwal dalam rangkaian kampanye yang menghadirkan Jurkamnas SBY di Jatim, ada dua daerah yang direncanakan. Kedua daerah itu adalah Bangkalan dan Surabaya. Namun, kini difokuskan ke satu tempat, Surabaya.
''Kita lihat lagi daerahnya, soalnya SBY baru tiba di Surabaya baru pukul 12.00WIB dan langsung ke Tambaksari. Jadi, tak ke Bangkalan,'' sambung Anas.
Pemusatan kampanye di Tambaksari dilakukan karena SBY baru bisa tiba di Surabaya, tepatnya di Indonesia pada Jum'at, tengah hari. Soalnya, SBY baru pulang dari kunjungan kerjanya sebagai Presiden RI ke London, Inggris.
Di London, SBY menghadiri KTT G20 dan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara sahabat. Dari London, Presiden bertolak Indonesia dan ke Surabaya. Setiba di Surabaya, SBY dan Ani Yudhoyono kemudian mengenakan atribut PD untuk mengisi orasi di Stadion Tambaksari. ''SBY berkampanye di Tambaksari pukul 14.00 WIB,'' sambung Anas.
Dalam kampanyenya itu, SBY didampingi jajaran DPP PD dan para calon legislatif (caleg) daerah pemilihan Jatim. Putra SBY, Edhi Baskoro (Ibas) juga merupakan Caleg DPR-RI asal Dapil Jatim 7. Dia mewakili lima daerah, yaitu Pacitan, Ponorogo, Tenggalek, Magetan, dan Ngawi.wed/taq
Thursday, March 26, 2009
Pertemuan Intensif Di Cikeas
(republika.co.id) JAKARTA - Sinyal-sinyal Partai Demokrat (DPD) mempererat hubungan dengan partai-partai politik (parpol) dalam koalisi pemerintah terus menguat menjelang pemilu legislatif (pilleg). Ini terlihat dari penguatan komunikasi PD dengan beberapa parpol dalam pekan ini, yaitu dengan PKS, dan kini dengan PKB.
Ketua PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menegaskan soal pendirian PD soal komunikasi intensif di pekan ini. Menurutnya, pertemuan intensif itu adalah lanjutan dari silaturahmi dengan beberapa parpol yang digelar dua pekan sebelumnya.
''Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses,'' katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3).
Soal penggalangan koalisi baru dengan cara PD berkomunikasi intensif begitu, Anas hanya mengatakan, ''Soal koalisi baru akan dibahas setelah pelaksanaan pileg.''
Kendati begitu, dia menambahkan, dari pertemuan periode kedua dengan parpol-parpol di koalisi pemerintahan, akan ada pendalaman lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. ''Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah pileg, sangat mungkin makin intensif.''
Dikatakannya, pertemuan komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa parpol guna menghadapi pilleg dilakukan PD dalam dua pekan yang lalu. Jajaran DPP PD, yaitu Ketua Umu Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali, Anas, dan Ketua Fraksi PD di DPR Sjarifuddin Hasan bertandang ke kantor-kantor DPP parpol, antara lain PPP, PKB, PKS, PAN, dan PKPI.
Di pekan ini, PD melakukan pertemuan lanjutan. Pertemuan itu berlangsung antara Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran DPP PD dengan jajaran penasehat, majelis syuro, dan ketua umum beberapa parpol di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
''Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD (SBY) dengan mereka. Pertemuan itu sudah lama direncanakan,'' kata Anas mengomentari pertemuan SBY dengan Ketua Umum PKB di Cikeas, Kamis siang.
Pertemuan ini adalah silaturahmi antara kedua partai politik yang sekarang tengah bekerja sama di dalam pemerintahan. Anas menambahkan, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.
Pendapat serupa juga disampaikan Anas saat pertemuan silaturahmi SBY dengan Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Nasution, beberapa hari yang lalu. Demikian juga komentarnya soal pertemuan SBY dengan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir yang berlangsung Rabu (25/3) malam.
''Pertemuan dengan nada dan substansi yang mirip-mirip juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam,'' katanya.
Hanya, soal PAN ini, Anas mengatakan, ada substansi yang berbeda. ''Agak beda sedikit, karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah. Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung.'' wed/pur
Ketua PD Bidang Politik Anas Urbaningrum menegaskan soal pendirian PD soal komunikasi intensif di pekan ini. Menurutnya, pertemuan intensif itu adalah lanjutan dari silaturahmi dengan beberapa parpol yang digelar dua pekan sebelumnya.
''Yang dibahas adalah masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, termasuk isu-isu mutakhir. Komitmennya adalah agar pemerintahan berjalan sampai selesai dan pemilu berjalan dengan sukses,'' katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3).
Soal penggalangan koalisi baru dengan cara PD berkomunikasi intensif begitu, Anas hanya mengatakan, ''Soal koalisi baru akan dibahas setelah pelaksanaan pileg.''
Kendati begitu, dia menambahkan, dari pertemuan periode kedua dengan parpol-parpol di koalisi pemerintahan, akan ada pendalaman lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. ''Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan, sebagaimana pernah berlangsung pertemuan dua pekan silam. Setelah pileg, sangat mungkin makin intensif.''
Dikatakannya, pertemuan komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa parpol guna menghadapi pilleg dilakukan PD dalam dua pekan yang lalu. Jajaran DPP PD, yaitu Ketua Umu Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali, Anas, dan Ketua Fraksi PD di DPR Sjarifuddin Hasan bertandang ke kantor-kantor DPP parpol, antara lain PPP, PKB, PKS, PAN, dan PKPI.
Di pekan ini, PD melakukan pertemuan lanjutan. Pertemuan itu berlangsung antara Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran DPP PD dengan jajaran penasehat, majelis syuro, dan ketua umum beberapa parpol di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
''Pertemuan itu adalah silaturrahim antara Ketua Wanbin PD (SBY) dengan mereka. Pertemuan itu sudah lama direncanakan,'' kata Anas mengomentari pertemuan SBY dengan Ketua Umum PKB di Cikeas, Kamis siang.
Pertemuan ini adalah silaturahmi antara kedua partai politik yang sekarang tengah bekerja sama di dalam pemerintahan. Anas menambahkan, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan PD dan PKB dua pekan silam.
Pendapat serupa juga disampaikan Anas saat pertemuan silaturahmi SBY dengan Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Nasution, beberapa hari yang lalu. Demikian juga komentarnya soal pertemuan SBY dengan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir yang berlangsung Rabu (25/3) malam.
''Pertemuan dengan nada dan substansi yang mirip-mirip juga berlangsung antara SBY dan SB, tadi malam,'' katanya.
Hanya, soal PAN ini, Anas mengatakan, ada substansi yang berbeda. ''Agak beda sedikit, karena PAN mengambil jalan sebagai mitra kritis Pemerintah. Namun demikian, sekarang setrumnya terasa makin nyambung.'' wed/pur
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
