INILAH.COM, Jakarta - Pasca perpisahan dengan Partai Demokrat, Partai Golkar mencoba membangun koalisi besar dengan PDIP serta beberapa parpol lainnya. Namun, bangunan koalisi itu disangsikan dapat kokoh terbentuk alias rapuh.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, pihaknya menyambut baik koalisi yang dibangun menjelang pemilu presiden. Sebab, hal tersebut sangat baik dan positif bagi perkembangan demokrasi. Termasuk koalisi besar Partai Golkar-PDIP guna berkompetisi dengan SBY dan Partai Demokrat.
"Tetapi kadangkala realitas mengatakan tidak mudah untuk membangun koalisi besar itu. Semakin banyak partai, apalagi besar-besar semua, semakin banyak hal yang mesti dirundingkan dan dikompromikan," jelas mantan Ketua PB HMI ini dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (30/4).
Tidak hanya itu, tutur Anas, merunut pada kenyataan yang ada koalisi besar terbentuk tidak selalu bermakna kuat. Hal tersebut dikarenakan, tidak sinkronnya jalan pikiran dan aspirasi koalisi elit dengan suara atau selera rakyat.
"Karena itu, koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih. Kata kunci dalam pemilu presiden bukan ukuran koalisi, tetapi lebih setrum politiknya dengan rakyat pemilih," pungkas mantan anggota KPU ini. [jib]
Showing posts with label Golkar. Show all posts
Showing posts with label Golkar. Show all posts
Wednesday, April 29, 2009
Wednesday, April 22, 2009
Demokrat Sesalkan Pernyataan Golkar
BOGOR, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyayangkan sikap Partai Golkar yang menghentikan pembicaraan tentang koalisi secara sepihak dan menyiarkan berita tersebut ke media massa.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
Berbicara mewakili DPP Partai Demokrat, Ketua Bidang Politik DPP Anas Urbaningrum di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (22/4) malam, mengatakan, Partai Demokrat tidak menduga Partai Golkar mengeluarkan pernyataan seperti itu kepada publik.
"Bagaimana pun terhadap pernyataan (yang) dikeluarkan Partai Golkar tersebut, Partai Demokrat menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak politik Partai Golkar meskipun sekali lagi disayangkan karena itu secara pihak," tutur Anas.
Anas menuturkan kronologi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar secara intensif. Katanya, Partai Demokrat dan Partai Golkar memang memiliki kehendak untuk membangun koalisi terhadap pemerintahan lima tahun ke depan.
Niat itu kemudian dibicarakan secara substantif oleh tim Partai Golkar yang terdiri atas Andi Mattalatta, Muladi, dan Sumarsono, serta tim Partai Demokrat yang terdiri atas Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum.
Pada pertemuan Selasa siang, 21 April 2009, Partai Golkar mengajukan draf kesepakatan koalisi. "Pada prinsipnya semua butir pada draf tersebut sudah dapat disepakati kecuali satu hal berkaitan dengan pasangan calon presiden dan cawapres yang belum disepakati," ujarnya.
Anas mengatakan, Partai Golkar ingin mengajukan satu nama untuk calon wakil presiden, sedangkan Partai Demokrat ingin lebih dari satu nama. "Karena belum tercapai kesepakatan dalam butir tersebut, maka masing-masing tim sepakat untuk menyampaikan laporan kepada pemberi mandat, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina untuk Partai Demokrat dan Ketua Umum untuk Golkar," tutur Anas.
Pada Selasa malam, tim Demokrat kemudian melaporkan kebuntuan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yudhoyono memberi arahan agar masalah jumlah cawapres yang belum disepakati tersebut diendapkan guna dibahas pada pertemuan berikutnya.
Partai Demokrat, lanjut Anas, tidak menduga bahwa Partai Golkar kemudian menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan pembicaraan antara koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. "Kami juga tidak menduga bahwa penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak benar bahwa seolah-olah Partai Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan koalisi ini," ujarnya.
Rapat Harian Pimpinan Golkar pada Rabu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang telah dilakukan oleh tim kedua partai selama satu pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua pihak setelah dilakukan komunikasi politik yang intensif.
Tak perlu SBY
Keterangan pers di Puri Cikeas itu awalnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam. Melalui rapat yang dipimpin SBY selama hampir dua jam, akhirnya diputuskan keterangan pers cukup disampaikan Anas Urbaningrum. Alasannya, pernyataan Partai Golkar dikeluarkan oleh level Sekjen.
Menurut Anas, secara politik isu yang diangkat oleh Partai Golkar sangat sensitif sehingga Partai Demokrat merasa perlu harus memberi penjelasan kepada publik, seluruh kader Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Meski telah terjadi insiden politik yang menimbulkan kesalahpahaman dua pihak, Anas mengatakan, Partai Demokrat tetap memandang Partai Golkar sebagai mitra penting dalam pemerintahan maupun parlemen.
"Dan ke depan, Partai Demokrat tetap menganggap kerja sama dalam bentuk apa pun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat ke depan tetap terbuka untuk kerja sama dengan Partai Golkar dan partai-partai lain," katanya.
Partai Demokrat, lanjut dia, tetap berharap kerja sama dengan Partai Golkar yang selama ini sudah terjalin dapat terpelihara secara baik.
PD Tampik Semena-mena Atas Golkar
INILAH.COM, Bogor - Partai Demokrat rupanya tidak menduga DPP Partai Golkar memutuskan 'tali kasih'. Namun PD juga tidak terima jika kesan yang muncul adalah Partai Demokrat telah bertindak semena-mena terhadap Golkar.
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
"Tidak benar kalau ada kesan bahwa Partai Demokrat bertindak semena-mena di dalam proses koalisi ini," ujar Ketua DPP PD bidang politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di rumah Ketua Dewan Pembina PD SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (22/4).
Meski demikian, lanjut Anas, PD menghormati sepenuhnya terhadap pernyataan yang dikeluarkan DPP Golkar tersebut. Sebab itu merupakan hak politik Golkar, meski disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak.
"Partai Demokrat tetap memandang Golkar adalah mitra penting di dalam pemerintahan dan parlemen. Ke depan PD tetap berpendapat kerjasama dalam bentuk apapun sangat dimungkinkan. Partai Demokrat tetap terbuka untuk bekerjasama dengan Golkar maupun parpol lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kami harap hubungan baik yang selama ini terjalin baik antara keluarga besar Partai Demokrat dan Golkar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ucap Anas. [sss]
Saturday, April 18, 2009
Demokrat Tunggu Penetapan Cawapres Golkar
(kendaripos.co.id)
Jakarta, KP Secara resmi Partai Golkar memang belum bersikap. Apakah akan mengajukan Capres sendiri atau mengajukan Cawapres. Tetapi, sudah bisa dipastikan partai beringin itu hanya akan menelorkan Cawapres dan akan digelar pada Rapimnasus, Kamis (23/04).
Priyo Budi Santoso mengungkapkan di dalam tubuh Golkar sendiri muncul beragam pendapat. Ada yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan presiden sendiri dengan berkoalisi dengan partai lain.
"Jadi saya tegaskan itu bukan faksi, hanya perbedaan pendapat. Tetapi mainstrem utamanya menginginkan Cawapres dan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI pada diskusi di press room, kemarin.
Menurut Priyo, keinginan Golkar bergabung dengan Demokrat karena berkeinginan membangun pemerintahan yang kuat jika disokong parlemen. "Seorang presiden dapat menjalankan programnya kalau mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Makanya kami akan berkoalisi dengan Demokrat," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya masih membuka pintu koalisi bagi partai manapun. "Kami tidak pernah menjadikan partai lain sebagai musuh dan kami menghormati PDIP dan Gerinda yang sudah punya pilihan," ujarnya.
Meski sudah dipastikan Demokrat akan mencapreskan ketua pembinanya, SBY, namun secara resmi akan diumumkan dua hari setelah Golkar menelorkan nama Cawapres. Anas berharap pada peresmian Capres itu, sudah ada nama Cawapres yang diduetkan dari Demokrat. "Kami harapkan itu sudah terjadi tanggal 25-26 karena Golkar digelar tanggal 23 April," katanya. (awa)
Jakarta, KP Secara resmi Partai Golkar memang belum bersikap. Apakah akan mengajukan Capres sendiri atau mengajukan Cawapres. Tetapi, sudah bisa dipastikan partai beringin itu hanya akan menelorkan Cawapres dan akan digelar pada Rapimnasus, Kamis (23/04).
Priyo Budi Santoso mengungkapkan di dalam tubuh Golkar sendiri muncul beragam pendapat. Ada yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan presiden sendiri dengan berkoalisi dengan partai lain.
"Jadi saya tegaskan itu bukan faksi, hanya perbedaan pendapat. Tetapi mainstrem utamanya menginginkan Cawapres dan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI pada diskusi di press room, kemarin.
Menurut Priyo, keinginan Golkar bergabung dengan Demokrat karena berkeinginan membangun pemerintahan yang kuat jika disokong parlemen. "Seorang presiden dapat menjalankan programnya kalau mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Makanya kami akan berkoalisi dengan Demokrat," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya masih membuka pintu koalisi bagi partai manapun. "Kami tidak pernah menjadikan partai lain sebagai musuh dan kami menghormati PDIP dan Gerinda yang sudah punya pilihan," ujarnya.
Meski sudah dipastikan Demokrat akan mencapreskan ketua pembinanya, SBY, namun secara resmi akan diumumkan dua hari setelah Golkar menelorkan nama Cawapres. Anas berharap pada peresmian Capres itu, sudah ada nama Cawapres yang diduetkan dari Demokrat. "Kami harapkan itu sudah terjadi tanggal 25-26 karena Golkar digelar tanggal 23 April," katanya. (awa)
Monday, April 6, 2009
PD Siap Sambut Golkar dan Gerindra
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat semakin mengeratkan hubungannya dengan parpol pendukung SBY di Pemilu 2004. Meski begitu, mereka tetap terbuka bagi parpol seperti Golkar dan PPP jika ingin berkoalisi dengan PD.
Pertemuan Partai Demokrat dengan 7 Sekjen parpol pendukung SBY akan dilakukan hari ini. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari silaturahmi PD ke parpol-parpol menengah tersebut.
"Semangatnya adalah berlomba-lomba mendorong dan memastikan penyelenggaraan pemilu yg luber, jurdil, bermartabat dan berlegitimasi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (7/4).
Anas membantah forum ini bukan membahas koalisi. Juga buka forum yang eksklusif atau tertutup bagi partai-partai yang lain.
"Koalisi akan dibahas setelah pemilihan legislatif dan sangat terbuka bagi partai-partai sahabat lainnya, misalnya Golkar, PPP, atau bahkan Gerindra dan Hanura," imbuhnya.
Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan 7 Sekjen parpol di Hotel Sahid. Parpol yang diundang adalah PKS, PAN, PBB, Partai Pelopor, PPP, PKB, PKPI, dan PDP. [ana]
Pertemuan Partai Demokrat dengan 7 Sekjen parpol pendukung SBY akan dilakukan hari ini. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari silaturahmi PD ke parpol-parpol menengah tersebut.
"Semangatnya adalah berlomba-lomba mendorong dan memastikan penyelenggaraan pemilu yg luber, jurdil, bermartabat dan berlegitimasi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (7/4).
Anas membantah forum ini bukan membahas koalisi. Juga buka forum yang eksklusif atau tertutup bagi partai-partai yang lain.
"Koalisi akan dibahas setelah pemilihan legislatif dan sangat terbuka bagi partai-partai sahabat lainnya, misalnya Golkar, PPP, atau bahkan Gerindra dan Hanura," imbuhnya.
Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan 7 Sekjen parpol di Hotel Sahid. Parpol yang diundang adalah PKS, PAN, PBB, Partai Pelopor, PPP, PKB, PKPI, dan PDP. [ana]
Sunday, March 29, 2009
Partai Demokrat-Golkar Hadang Koalisi Partai Kecil
(jawapos.com) JAKARTA - Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar tak ingin aturan pemilu yang memberi mereka keuntungan dihapus. Kedua partai pendukung pemerintah itu meminta Presiden SBY tetap menerapkan parliamentary threshold (PT), yakni ambang batas suara 2,5 persen bagi parpol yang berhak duduk di DPR.
Sikap kedua parpol itu untuk melawan koalisi 27 partai kecil yang menuntut penundaan penerapan PT. Koalisi partai kecil itu mendesak SBY agar menerapkan aturan itu pada 2014.
Demokrat dan Golkar meminta SBY mengabaikan tuntutan itu. ''Tidak ada urgensi untuk menerbitkan perppu tentang penundaan penerapan PT,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/3). Menurut dia, semua parpol peserta pemilu sebaiknya menerima seluruh ketentuan undang-undang pemilu, tanpa terkecuali, termasuk ketentuan PT tersebut.
Anas menyampaikan, semua parpol seharusnya berjuang dan optimistis mampu mencapai PT. ''Kalaupun ternyata tidak lulus, itulah keputusan politik pemilih yang harus diterima dan dihormati,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu.
Anas menambahkan, upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sejak reformasi selalu terbentur dengan lemahnya konsistensi terhadap aturan main yang sudah digariskan undang-undang. ''Padahal, kita mempunyai kebutuhan primer untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang sekarang sangat complicated itu,'' sesalnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat senada. Bahkan, dia mengingatkan bahwa permintaan membatalkan PT di UU Pemilu No 10/2008 pernah ditolak Mahkamah Konstitusi.
''Kita semua menghormati amar putusan itu. Makanya, tidak ada alasan yang kuat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu tentang persoalan ini,'' cetus Priyo yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR itu.
Menurut Priyo, pemberlakuan PT tak lain untuk menata dan menyehatkan kehidupan demokrasi nasional. ''Jadi, tolong dimaklumi,'' tandasnya.
Seperti diberitakan Jawa Pos, Forum Komunikasi 27 parpol telah meminta SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengundurkan pemberlakuan PT 2,5 persen menjadi Pemilu Legislatif 2014.
Bagi parpol kecil, baru, atau parpol lama yang berpotensi menjadi kecil, mekanisme PT memang cukup rawan. Sebab, kalau perolehan suara suatu parpol secara nasional tidak mencapai 2,5 persen dalam pemilu nanti, mereka tidak bisa duduk di Senayan. Suara yang diperoleh dianggap hangus. Tapi, mereka masih bisa memperebutkan kursi di level DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.
Tuntutan itu cukup serius. Sebab, banyak tokoh besar yang bergabung. Di antaranya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPN PDP Roy B.B. Janis, Ketua Umum DPP Partai Patriot Japto Soerjo Soemarno, Ketua Umum DPP PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Umum PNBK Erros Djarot, dan Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni. (pri/tof)
Sikap kedua parpol itu untuk melawan koalisi 27 partai kecil yang menuntut penundaan penerapan PT. Koalisi partai kecil itu mendesak SBY agar menerapkan aturan itu pada 2014.
Demokrat dan Golkar meminta SBY mengabaikan tuntutan itu. ''Tidak ada urgensi untuk menerbitkan perppu tentang penundaan penerapan PT,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/3). Menurut dia, semua parpol peserta pemilu sebaiknya menerima seluruh ketentuan undang-undang pemilu, tanpa terkecuali, termasuk ketentuan PT tersebut.
Anas menyampaikan, semua parpol seharusnya berjuang dan optimistis mampu mencapai PT. ''Kalaupun ternyata tidak lulus, itulah keputusan politik pemilih yang harus diterima dan dihormati,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu.
Anas menambahkan, upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia sejak reformasi selalu terbentur dengan lemahnya konsistensi terhadap aturan main yang sudah digariskan undang-undang. ''Padahal, kita mempunyai kebutuhan primer untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang sekarang sangat complicated itu,'' sesalnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat senada. Bahkan, dia mengingatkan bahwa permintaan membatalkan PT di UU Pemilu No 10/2008 pernah ditolak Mahkamah Konstitusi.
''Kita semua menghormati amar putusan itu. Makanya, tidak ada alasan yang kuat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu tentang persoalan ini,'' cetus Priyo yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR itu.
Menurut Priyo, pemberlakuan PT tak lain untuk menata dan menyehatkan kehidupan demokrasi nasional. ''Jadi, tolong dimaklumi,'' tandasnya.
Seperti diberitakan Jawa Pos, Forum Komunikasi 27 parpol telah meminta SBY menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengundurkan pemberlakuan PT 2,5 persen menjadi Pemilu Legislatif 2014.
Bagi parpol kecil, baru, atau parpol lama yang berpotensi menjadi kecil, mekanisme PT memang cukup rawan. Sebab, kalau perolehan suara suatu parpol secara nasional tidak mencapai 2,5 persen dalam pemilu nanti, mereka tidak bisa duduk di Senayan. Suara yang diperoleh dianggap hangus. Tapi, mereka masih bisa memperebutkan kursi di level DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.
Tuntutan itu cukup serius. Sebab, banyak tokoh besar yang bergabung. Di antaranya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPN PDP Roy B.B. Janis, Ketua Umum DPP Partai Patriot Japto Soerjo Soemarno, Ketua Umum DPP PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Umum PNBK Erros Djarot, dan Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni. (pri/tof)
Demokrat Rangkul Golkar, Asal Capresnya Tetap SBY
(republika.co.id) JAKARTA -- Partai Demokrat masih membuka pintu untuk bergandengan tangan dengan Partai Golkar. Meski Partai Golkar sudah menggadang-gadan Jusuf Kalla sebagai capresnya usai Pemilu Legislatif 2009. Kemungkinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla bersanding kembali masih ada.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ahad (29/3) menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa Demokrat masih ingin menggandeng Golkar. Ia menyebut Golkar sebagai parpol sahabat.
Pertama, Demokrat menjalankan politik pintu terbuka. ''Pintu kami masih terbuka termasuk dengan Golkar. Karena Golkar adalah salah satu parpol sahabat yang sekarang menjadi mitra koalisi,'' kata Anas pada Republika.
Alasan kedua, Demokrat menilai pencalonan Jusuf Kalla belum final. Ini mengacu pada hasil Rapimnas IV Golkar 2008 dan pernyataan sejumlah elit partai berlambang pohon beringin itu. Kalau penetapan capres Golkar harus melewati mekanisme Rapimsus yang digelar pertengahan April 2009.''Golkar belum resmi menetapkan pasangan capres/cawapresnya. Jadi kemungkinan untuk melanjutkan kemitraan politik masih terbuka,'' katanya.
Namun kembali lengketnya Demokrat - Golkar bukan tanpa syarat. Anas mengajukan syarat utama koalisi itu. Selain mencari parpol untuk sejalan haluan untuk membangun koalisi kuat, permanen, dan bervisi serta konsisten.''Demokrat ingin parpol yang berkoalisi setuju mencapreskan SBY,'' pungkasnya. evy/kpo
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ahad (29/3) menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa Demokrat masih ingin menggandeng Golkar. Ia menyebut Golkar sebagai parpol sahabat.
Pertama, Demokrat menjalankan politik pintu terbuka. ''Pintu kami masih terbuka termasuk dengan Golkar. Karena Golkar adalah salah satu parpol sahabat yang sekarang menjadi mitra koalisi,'' kata Anas pada Republika.
Alasan kedua, Demokrat menilai pencalonan Jusuf Kalla belum final. Ini mengacu pada hasil Rapimnas IV Golkar 2008 dan pernyataan sejumlah elit partai berlambang pohon beringin itu. Kalau penetapan capres Golkar harus melewati mekanisme Rapimsus yang digelar pertengahan April 2009.''Golkar belum resmi menetapkan pasangan capres/cawapresnya. Jadi kemungkinan untuk melanjutkan kemitraan politik masih terbuka,'' katanya.
Namun kembali lengketnya Demokrat - Golkar bukan tanpa syarat. Anas mengajukan syarat utama koalisi itu. Selain mencari parpol untuk sejalan haluan untuk membangun koalisi kuat, permanen, dan bervisi serta konsisten.''Demokrat ingin parpol yang berkoalisi setuju mencapreskan SBY,'' pungkasnya. evy/kpo
Wednesday, March 18, 2009
PD: Dekati PKB Bukan Saingi Golkar-PDIP
INILAH.COM, Jakarta - Manuver Partai Demokrat (PD) yang mengunjungi PKB bukan dimaksudkan untuk menandingi koalisi Golkar-PDIP. Sebab, prakarsa komunikasi yang diambil PD bukan gagasan politik reaktif pascapertemuan Jusuf Kalla-Megawati.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum, saat menjawab pertanyaan INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (17/3). "Semangat dasar Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai lain," akunya.
Menurut Anas, PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi. Langkah itu sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik menuju pilpres. "Kami tidak menjalankan politik pintu tertutup. Kami juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif," ujar mantan anggota KPU ini.
Koalisi yang dibangun, lanjutnya, adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, PD belum melakukan koalisi resmi apapun dan dengan siapapun.
"Peserta koalisinya siapa. Kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten," papar mantan Ketua PB HMI ini. [ikl/nuz]
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum, saat menjawab pertanyaan INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (17/3). "Semangat dasar Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dan kerjasama politik bukan untuk menandingi rencana koalisi partai lain," akunya.
Menurut Anas, PD aktif mengambil prakarsa dan terbuka menerima prakarsa komunikasi. Langkah itu sebagai tahap awal untuk preparasi menuju koalisi politik menuju pilpres. "Kami tidak menjalankan politik pintu tertutup. Kami juga tidak menjalankan gagasan koalisi reaktif," ujar mantan anggota KPU ini.
Koalisi yang dibangun, lanjutnya, adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat dan produktif bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, PD belum melakukan koalisi resmi apapun dan dengan siapapun.
"Peserta koalisinya siapa. Kami terbuka dengan partai-partai yang bisa berkoalisi dengan kesamaan visi dan kesediaan bekerjasama dengan adil dan konsisten," papar mantan Ketua PB HMI ini. [ikl/nuz]
Friday, March 13, 2009
Demokrat Tidak Mempersoalkan Pertemuan Golkar-PDI Perjuangan
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Jumat, menyatakan, partainya dari dulu tidak pernah mempersoalkan pertemuan-pertemuan politik antara elite Partai Golkar dengan PDI Perjuangan.
"Kami selalu menghargai pertemuan-pertemuan politik kedua partai besar itu, sejak dulu sampai sekarang," katanya kepada ANTARA, menanggapi bertemunya Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG), Jusuf Kalla dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kamis (12/3), masing-masing didampingi para elite kedua partai tersebut.
Anas Urbaningrum menambahkan, meskipun status PG ada di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sedangkan PDI Perjuangan jelas sebagai partai opsisi, namun pihaknya tetap tidak pernah mempersoalkannya.
"Sebab, komunikasi politik adalah hal yang baik dan biasa saja," ujarnya.
Terkait dengan pertemuan Jusuf Kalla - Megawati Soekarnoputri beberapa pekan sebelum Pemilu 2009, ia mengatakan, Partai Demokrat (PD) tetap melihatnya sebagai suatu hal yang lumrah saja.
Partai Demokrat Setuju
Namun, berbicara tentang topik-topik pembicaraan menyangkut pemerintahan, ekonomi dan Pemilu, Anas Urbaningrum spontan menyatakan, pihaknya juga setuju dengan itu.
"Iya, dilihat dari isu yang dibahas, tentang urgensi pemerintah yang kuat, ekonomi yang berorientasi kesejahteraan rakyat dan Pemilu yang demokrasi dan bermartabat, PD justru setuju dan sejalan dengan gagasan tersebut," katanya.
Artinya, lanjutnya, PD juga punya komitmen yang sama untuk memperkuat koalisi pemerintahan. "Juga melanjutkan pembangunan ekonomi yang mensejahterakan rakyat dan capaian-capaian lainnya," ujarnya.
Bagi Anas Urbaningrum, Pemilu 2009 yang luber, jurdil dan bermartabat merupakan cita-cita serta komitmen kita sebagai bangsa.(*)
"Kami selalu menghargai pertemuan-pertemuan politik kedua partai besar itu, sejak dulu sampai sekarang," katanya kepada ANTARA, menanggapi bertemunya Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG), Jusuf Kalla dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kamis (12/3), masing-masing didampingi para elite kedua partai tersebut.
Anas Urbaningrum menambahkan, meskipun status PG ada di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sedangkan PDI Perjuangan jelas sebagai partai opsisi, namun pihaknya tetap tidak pernah mempersoalkannya.
"Sebab, komunikasi politik adalah hal yang baik dan biasa saja," ujarnya.
Terkait dengan pertemuan Jusuf Kalla - Megawati Soekarnoputri beberapa pekan sebelum Pemilu 2009, ia mengatakan, Partai Demokrat (PD) tetap melihatnya sebagai suatu hal yang lumrah saja.
Partai Demokrat Setuju
Namun, berbicara tentang topik-topik pembicaraan menyangkut pemerintahan, ekonomi dan Pemilu, Anas Urbaningrum spontan menyatakan, pihaknya juga setuju dengan itu.
"Iya, dilihat dari isu yang dibahas, tentang urgensi pemerintah yang kuat, ekonomi yang berorientasi kesejahteraan rakyat dan Pemilu yang demokrasi dan bermartabat, PD justru setuju dan sejalan dengan gagasan tersebut," katanya.
Artinya, lanjutnya, PD juga punya komitmen yang sama untuk memperkuat koalisi pemerintahan. "Juga melanjutkan pembangunan ekonomi yang mensejahterakan rakyat dan capaian-capaian lainnya," ujarnya.
Bagi Anas Urbaningrum, Pemilu 2009 yang luber, jurdil dan bermartabat merupakan cita-cita serta komitmen kita sebagai bangsa.(*)
Monday, March 9, 2009
Iklan Golkar Tak Akan Turunkan Popularitas SBY
(pemilu.okezone.com) JAKARTA - Iklan terbaru Partai Golkar dengan slogan serta janji baru, diyakini tidak akan menurunkan popularitas Susilo Bambang yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat di mata rakyat.
"Kami justru ingin mendoakan semoga iklan tersebut bisa menaikkan nilai Golkar dan JK. SBY dan PD insya Allah angka dan nilainya tetap tinggi jika diikuti kenaikan angka JK," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (10/3/2009).
Menurut mantan Ketua Umum PB HMI ini, iklan baru Partai Golkar, hanya salah satu usaha politik Partai Beringin dan tidak perlu dipersoalkan.
"Kami menghormati JK sebagai Wapres dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Golkar. Namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan. Semua kecap kan nomor satu," katanya.
Partai demokrat, kata Anas, tidak memiliki masalah terhadap iklan Partai Golkar. "Bukan saja karena Golkar adalah saudara tua, tetapi juga karena penilai sesungguhnya adalah rakyat," pungkasnya. (ded)
"Kami justru ingin mendoakan semoga iklan tersebut bisa menaikkan nilai Golkar dan JK. SBY dan PD insya Allah angka dan nilainya tetap tinggi jika diikuti kenaikan angka JK," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah Anas Urbaningrum kepada okezone, Selasa (10/3/2009).
Menurut mantan Ketua Umum PB HMI ini, iklan baru Partai Golkar, hanya salah satu usaha politik Partai Beringin dan tidak perlu dipersoalkan.
"Kami menghormati JK sebagai Wapres dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Golkar. Namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan. Semua kecap kan nomor satu," katanya.
Partai demokrat, kata Anas, tidak memiliki masalah terhadap iklan Partai Golkar. "Bukan saja karena Golkar adalah saudara tua, tetapi juga karena penilai sesungguhnya adalah rakyat," pungkasnya. (ded)
PD: Iklan Golkar Tidak Akan Menurunkan Nilai SBY
(pemilu.detiknews.com) Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanggapi biasa-biasa iklan terbaru Golkar yang sesumbar JK lebih baik dan lebih cepat dari SBY jika menjadi presiden nanti.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memandang iklan Golkar tidak akan menurunkan nilai SBY di mata rakyat.
"Iklan Golkar kami yakin tidak akan menurunkan nilai SBY dan PD di mata rakyat, rakyatlah yang menjadi jurunya," kata Anas, melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (9/3/2009).
Menurut Anas, menjelang pemilu memang semua partai politik sibuk beriklan dan berkampanye untuk menggalang dukungan, tidak terkecuali Golkar. Pemilu yang tinggal sebulan menjadikan suhu politik memanas.
"Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Golkar, namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan, semua kecap kan nomor satu," tutur eks anggota KPU ini.
Anas mengaku sangat menghargai JK dan tidak ingin menjadikan iklan Golkar sebagai bibit perselisihan antara Golkar-Demokrat.
"Kami menghormati JK sebagai wapres dan juga Ketua Umum Partai Golkar," pungkasnya. ( van / nrl )
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memandang iklan Golkar tidak akan menurunkan nilai SBY di mata rakyat.
"Iklan Golkar kami yakin tidak akan menurunkan nilai SBY dan PD di mata rakyat, rakyatlah yang menjadi jurunya," kata Anas, melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (9/3/2009).
Menurut Anas, menjelang pemilu memang semua partai politik sibuk beriklan dan berkampanye untuk menggalang dukungan, tidak terkecuali Golkar. Pemilu yang tinggal sebulan menjadikan suhu politik memanas.
"Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Golkar, namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan, semua kecap kan nomor satu," tutur eks anggota KPU ini.
Anas mengaku sangat menghargai JK dan tidak ingin menjadikan iklan Golkar sebagai bibit perselisihan antara Golkar-Demokrat.
"Kami menghormati JK sebagai wapres dan juga Ketua Umum Partai Golkar," pungkasnya. ( van / nrl )
Demokrat: Golkar 'Jual' Kecap No 1!
INILAH.COM, Jakarta - Menyikapi langkah politik SBY, Partai Golkar menayangkan iklan bertema 'Lebih Cepat, Lebih Baik'. Merasa tersentil oleh iklan politik ini, Partai Demokrat menilai Partai Golkar hanya bisa 'menjual' kecap nomor satu.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, PD tidak mempermasalahkan iklan tersebut. Karena partai berlambang pohon beringin itu merupakan saudara tua demokrat. "Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Partai Golkar. Namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan. Semua kecap kan nomor satu," jelas Anas kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (9/3).
Mantan anggota KPU menjelaskan, PD menghargai upaya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar dalam menaikkan citra. Namun, langkah Golkar tersebut, dinilai Anas, tidak akan berpengaruh apapun terhadap SBY dan PD.
"Iklan Golkar kami yakini tidak akan menurunkan nilai SBY dan PD di mata rakyat. Rakyatlah yang menjadi jurinya," cetus mantan Ketua Umum PB HMI ini.
Dalam iklan yang tayang di salah satu TV swasta, Senin (9/3), bintang iklan Golkar yang terbaru adalah sang Ketua Umum Jusuf Kalla. Tampil dengan kemeja lengan panjang berwarna kuning khas Golkar, JK memaparkan keberhasilan partainya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia. JK menyatakan, partainya akan bekerja keras mewujudkan kesejahteraan sambil menggulung lengan bajunya.
Namun kalimat paling menarik dan menjadi inti pesan dari iklan terbaru ini adalah 'Golkar lebih cepat lebih baik. Insya Allah' yang diucapkan JK dengan mantap. [jib/dil]
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, PD tidak mempermasalahkan iklan tersebut. Karena partai berlambang pohon beringin itu merupakan saudara tua demokrat. "Kami menganggap iklan itu sebagai usaha politik Partai Golkar. Namanya juga usaha, tidak perlu dipersoalkan. Semua kecap kan nomor satu," jelas Anas kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (9/3).
Mantan anggota KPU menjelaskan, PD menghargai upaya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar dalam menaikkan citra. Namun, langkah Golkar tersebut, dinilai Anas, tidak akan berpengaruh apapun terhadap SBY dan PD.
"Iklan Golkar kami yakini tidak akan menurunkan nilai SBY dan PD di mata rakyat. Rakyatlah yang menjadi jurinya," cetus mantan Ketua Umum PB HMI ini.
Dalam iklan yang tayang di salah satu TV swasta, Senin (9/3), bintang iklan Golkar yang terbaru adalah sang Ketua Umum Jusuf Kalla. Tampil dengan kemeja lengan panjang berwarna kuning khas Golkar, JK memaparkan keberhasilan partainya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia. JK menyatakan, partainya akan bekerja keras mewujudkan kesejahteraan sambil menggulung lengan bajunya.
Namun kalimat paling menarik dan menjadi inti pesan dari iklan terbaru ini adalah 'Golkar lebih cepat lebih baik. Insya Allah' yang diucapkan JK dengan mantap. [jib/dil]
Sunday, March 8, 2009
Elite Golkar Temui SBY
(sumeks.co.id) JAKARTA - Partai Golkar rupanya masih tidak “tega” untuk benar-benar lepas dari Partai Demokrat. Sejumlah pejabat teras partai berlambang beringin itu dikabarkan menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas upaya meredam perpecahan duet SBY-JK di pemilu presiden (pilpres). Sebab, duet SBY-JK masih dianggap ideal dan memiliki elektabilitas lebih tinggi.Internal partai warisan Orde Baru itu memang terbelah dalam dua sikap.
Ada yang mendukung JK menjadi capres, ada yang masih ingin mempertahankan duet SBY-JK. Karena itu, pertemuan antara pejabat teras Golkar dengan SBY itu disinyalir untuk merawat hubungan dengan SBY.Informasi yang diterima Indo.Pos (grup koran ini) menyebutkan, beberapa pejabat yang menemui SBY antara lain adalah Muladi dan Priyo Budi Santoso. Keduanya menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar.
Saat dikonfirmasi, Priyo Budi mengakui pertemuan itu. Namun, dia menampik anggapan bahwa itu dilakukan untuk meredam perpecahan duet SBY-JK. Apalagi untuk tetap mengusung duet tersebut di pilpres mendatang.“Itu pertemuan biasa. Kita kan biasa melakukan pertemuan itu untuk konsolidasi biasa lah,” kata caleg dapil Jatim I itu saat dihubungi via telepon, kemarin.
Priyo Budi menegaskan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Sebab, Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini masih partner dalam pemerintahan. “Lagipula, semua kan masih belum pasti. Komunikasi kan juga masih harus dijalin,” katanya.
Sementara itu, Burhanudin Napitulu, ketua DPP Partai Golkar lainnya, mengakui internal partainya memang masih ada yang ngefans duet SBY-JK. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila ada pejabat Partai Golkar yang menemui SBY. “Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.
Burhanudin juga tidak menampik anggapan bahwa, duet SBY-JK masih jadi pertimbangan partainya. Namun, itu hanya sebatas alternatif terakhir apabila JK benar-benar tidak memungkinkan untuk maju sendiri.
“Lagipula, Partai Golkar dan Partai Demokrat kan sudah lama bekerja sama. Kalau beberapa masih ada yang menginginkan kerja sama itu sah-sah saja,” katanya.
Sumber di internal Golkar menyebutkan, Partai Golkar tidak mau berada di salah satu pihak antara PDIP dan Partai Demokrat. Mereka masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua partai itu.
“Ini bukan agar dua partai itu rekat kembali. Ini hanya agar kepentingan kami di dua partai itu masih jalan,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan itu.
Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sama sekali tidak terkejut mendengar kabar pertemuan Muladi dengan SBY. Menurut Akbar, memang ada sejumlah pentolan Golkar yang masih menghendaki JK tetap bergandengan dengan SBY.
Selain Muladi, ungkap dia, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dan Burhanudin Napitupulu. “Jadi, bisa dimengerti mengapa Muladi ketemu SBY. Tampaknya mereka mencoba terus melakukan pendekatan,” kata mantan ketua DPR periode 1999-2004 itu.
Dia menegaskan, suara ketiganya tidak merepresentasikan suara internal beringin yang sesungguhnya. Yakni, menghendaki Kalla meneruskan langkahnya sebagai capres. “Yang saya tahu, jajaran Dewan Penasihat Partai Golkar menghendaki Pak JK tetap maju,” tegasnya.
Akbar sendiri secara terus terang meragukan duet SBY-JK masih bisa dipertahankan. Apalagi, pasca-Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Ketua Umum Partai Golkar itu tampak kian aktif bermanuver dengan membuka pintu koalisi ke parpol-parpol Islam, seperti PKS dan PPP.
“Pak JK juga terlihat semakin penuh percaya diri dengan menyebut saya lebih baik atau saya lebih cepat. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, apa masih mungkin bisa kembali lagi,” ujarnya.Kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai 16 Maret juga akan mendorong SBY dan Jusuf Kalla lebih terbuka menyampaikan pesan-pesan politiknya. “Pak JK tidak mungkin nadanya turun. Dia pasti akan konsisten menegaskan kalau Golkar menang, insyaallah dia menjadi capresnya,” tandas Akbar.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, faktanya memang ada kelompok di Partai Golkar yang berpikiran duet SBY-JK sebaiknya terus berlanjut pada pilpres 2009. “Di Demokrat saya kira juga ada yang berpikiran begitu. Bagaimanapun, pikirannya macam-macam, sama seperti Golkar jugalah,” katanya.
Namun, imbuh dia, pendirian Partai Demokrat sudah fix. Persoalan capres dan cawapres baru dibahas dan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Ini juga sama dengan jalan pikiran Partai Golkar. “Tapi, kalau ada aspirasi atau ikhtiar seperti itu, kami menghargainya,” tandasnya.(aga/pri)
Ada yang mendukung JK menjadi capres, ada yang masih ingin mempertahankan duet SBY-JK. Karena itu, pertemuan antara pejabat teras Golkar dengan SBY itu disinyalir untuk merawat hubungan dengan SBY.Informasi yang diterima Indo.Pos (grup koran ini) menyebutkan, beberapa pejabat yang menemui SBY antara lain adalah Muladi dan Priyo Budi Santoso. Keduanya menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar.
Saat dikonfirmasi, Priyo Budi mengakui pertemuan itu. Namun, dia menampik anggapan bahwa itu dilakukan untuk meredam perpecahan duet SBY-JK. Apalagi untuk tetap mengusung duet tersebut di pilpres mendatang.“Itu pertemuan biasa. Kita kan biasa melakukan pertemuan itu untuk konsolidasi biasa lah,” kata caleg dapil Jatim I itu saat dihubungi via telepon, kemarin.
Priyo Budi menegaskan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Sebab, Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini masih partner dalam pemerintahan. “Lagipula, semua kan masih belum pasti. Komunikasi kan juga masih harus dijalin,” katanya.
Sementara itu, Burhanudin Napitulu, ketua DPP Partai Golkar lainnya, mengakui internal partainya memang masih ada yang ngefans duet SBY-JK. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila ada pejabat Partai Golkar yang menemui SBY. “Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.
Burhanudin juga tidak menampik anggapan bahwa, duet SBY-JK masih jadi pertimbangan partainya. Namun, itu hanya sebatas alternatif terakhir apabila JK benar-benar tidak memungkinkan untuk maju sendiri.
“Lagipula, Partai Golkar dan Partai Demokrat kan sudah lama bekerja sama. Kalau beberapa masih ada yang menginginkan kerja sama itu sah-sah saja,” katanya.
Sumber di internal Golkar menyebutkan, Partai Golkar tidak mau berada di salah satu pihak antara PDIP dan Partai Demokrat. Mereka masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua partai itu.
“Ini bukan agar dua partai itu rekat kembali. Ini hanya agar kepentingan kami di dua partai itu masih jalan,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan itu.
Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sama sekali tidak terkejut mendengar kabar pertemuan Muladi dengan SBY. Menurut Akbar, memang ada sejumlah pentolan Golkar yang masih menghendaki JK tetap bergandengan dengan SBY.
Selain Muladi, ungkap dia, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dan Burhanudin Napitupulu. “Jadi, bisa dimengerti mengapa Muladi ketemu SBY. Tampaknya mereka mencoba terus melakukan pendekatan,” kata mantan ketua DPR periode 1999-2004 itu.
Dia menegaskan, suara ketiganya tidak merepresentasikan suara internal beringin yang sesungguhnya. Yakni, menghendaki Kalla meneruskan langkahnya sebagai capres. “Yang saya tahu, jajaran Dewan Penasihat Partai Golkar menghendaki Pak JK tetap maju,” tegasnya.
Akbar sendiri secara terus terang meragukan duet SBY-JK masih bisa dipertahankan. Apalagi, pasca-Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Ketua Umum Partai Golkar itu tampak kian aktif bermanuver dengan membuka pintu koalisi ke parpol-parpol Islam, seperti PKS dan PPP.
“Pak JK juga terlihat semakin penuh percaya diri dengan menyebut saya lebih baik atau saya lebih cepat. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, apa masih mungkin bisa kembali lagi,” ujarnya.Kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai 16 Maret juga akan mendorong SBY dan Jusuf Kalla lebih terbuka menyampaikan pesan-pesan politiknya. “Pak JK tidak mungkin nadanya turun. Dia pasti akan konsisten menegaskan kalau Golkar menang, insyaallah dia menjadi capresnya,” tandas Akbar.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, faktanya memang ada kelompok di Partai Golkar yang berpikiran duet SBY-JK sebaiknya terus berlanjut pada pilpres 2009. “Di Demokrat saya kira juga ada yang berpikiran begitu. Bagaimanapun, pikirannya macam-macam, sama seperti Golkar jugalah,” katanya.
Namun, imbuh dia, pendirian Partai Demokrat sudah fix. Persoalan capres dan cawapres baru dibahas dan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Ini juga sama dengan jalan pikiran Partai Golkar. “Tapi, kalau ada aspirasi atau ikhtiar seperti itu, kami menghargainya,” tandasnya.(aga/pri)
Saturday, March 7, 2009
Anas : 'Silahkan Saja'
KETUA DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum menilai rencana pertemuan JK dengan Megawati itu adalah hal yang biasa, lumrah dilakukan partai politik manapun, termasuk Golkar dan PDI Perjuangan.
“Menurut kami, pertemuan antar partai dan pimpinan partai adalah hal yang biasa saja, wajar. Kami sama sekali tidak akan mempersoalkan kalau benar akan ada pertemuan.
Bukankah dulu sudah ada pertemuan besar di Palembang dan Medan antara Golkar dan PDI Perjuangan. Kalau sekarang mau bertemu lagi, silahkan saja,” kata Anas Urbaningrum, Jumat (6/3).
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, saat ini Ketua Umum DPP Partai Golkar sedang dikelilingi oleh kubu Surya Paloh yang bermanuver, mendorong agar mencalonkan sebagai calon presiden.
Arbi menilai, bisa saja Jusuf Kalla akan berubah pikiran dan akan tetap berpasangan dengan SBY pada Pilpres mendatang.
“Sekarang ini, di Golkar banyak kubu. Ada yang menginginkan Jusuf Kalla maju sebagai capres, ada yang ingin Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY lagi, dan ada pula yang lebih memilih Sri Sultan untuk diusung sebagai capres.
Dan apa yang akan terjadi nanti, tentunya bisa berubah. Yang jelas, bisa saja Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY,” kata Arbi Sanit. (Persda Network/yat)
“Menurut kami, pertemuan antar partai dan pimpinan partai adalah hal yang biasa saja, wajar. Kami sama sekali tidak akan mempersoalkan kalau benar akan ada pertemuan.
Bukankah dulu sudah ada pertemuan besar di Palembang dan Medan antara Golkar dan PDI Perjuangan. Kalau sekarang mau bertemu lagi, silahkan saja,” kata Anas Urbaningrum, Jumat (6/3).
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, saat ini Ketua Umum DPP Partai Golkar sedang dikelilingi oleh kubu Surya Paloh yang bermanuver, mendorong agar mencalonkan sebagai calon presiden.
Arbi menilai, bisa saja Jusuf Kalla akan berubah pikiran dan akan tetap berpasangan dengan SBY pada Pilpres mendatang.
“Sekarang ini, di Golkar banyak kubu. Ada yang menginginkan Jusuf Kalla maju sebagai capres, ada yang ingin Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY lagi, dan ada pula yang lebih memilih Sri Sultan untuk diusung sebagai capres.
Dan apa yang akan terjadi nanti, tentunya bisa berubah. Yang jelas, bisa saja Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY,” kata Arbi Sanit. (Persda Network/yat)
Sunday, January 4, 2009
Tentang Hasil Survei LSI Desember 2008; Angka Elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%)
(Dikirim dari www.BungAnas.com)
1. Kami bersyukur atas kenaikan angka elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%). Sementara PDIP 17,1% dan PG 13,3%. Megawati pada angka 19%. Ini adalah cermin kepercayaan rakyat dan kemajuan politik yang sangat berarti dan patut disyukuri. Angka-angka tersebut adalah modal politik yang sangat berharga untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009. Sebagai partai, PD mulai tampak 'berbakat' untuk menjadi juara. Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP
1. Kami bersyukur atas kenaikan angka elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%). Sementara PDIP 17,1% dan PG 13,3%. Megawati pada angka 19%. Ini adalah cermin kepercayaan rakyat dan kemajuan politik yang sangat berarti dan patut disyukuri. Angka-angka tersebut adalah modal politik yang sangat berharga untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009. Sebagai partai, PD mulai tampak 'berbakat' untuk menjadi juara. Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP
2. Tidak hanya angka elektabilitas PD dan SBY yang membuat kami makin optimis dan terus bekerja keras, tetapi juga penyebab mengapa PD dan SBY mengalami kenaikan angka.
3. PD naik angkanya karena dinilai publik sebagai partai yang PALING : bersih dari korupsi, baik programnya untuk rakyat, mampu memecahkan masalah bangsa, dan peduli pada keinginan rakyat.
4. SBY juga naik elektabilitasnya karena tingkat kepuasan publik naik menjadi 69 persen. Mengapa? Publik menilai : kondisi politik dan pemerintahan baik, penegakan hukum baik, keamanan baik, kondisi ekonomi sedikit membaik (meski belum memuaskan), kinerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan membaiknya kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Artinya kenaikan angka PD dan SBY bukan jatuh dari langit, melainkan berbasiskan penilaian publik terhadap isu-isu dan kinerja yang dianggap penting. Publik atau pemilih tampak makin rasional dan cerdas.
6. Dengan kata lain, PD dan SBY naik elektabilitasnya karena bekerja keras. PD serius kampanye lewat iklan dan dilapangan oleh para caleg. SBY konsentrasi bekerja sebagai Presiden untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pubik. Termasuk mengatasi dampak krisis global.
7. Hemat kami, ini adalah gejala yang baik. Partai dan pemimpin yang bekerja keras diapresiasi dan dinilai positif oleh rakyat. Ini adalah perkembangan yang maju dalam demokrasi kita.
Tks. Wass.
Anas Urbaningrum,
Ketua DPP PD
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
