PD Tunggu Cawapres Mega dan JK

INILAH.COM, Jakarta - Strategi menunggu ternyata diterapkan Partai Demokrat. Rapimnas II yang digelar di arena PRJ, Jakarta tidak akan menyebut nama cawapres pendamping SBY, tapi hanya akan menetapkan kriteria-kriteria cawapres. Sebab, Demokrat menunggu capres lain untuk mengajukan cawapresnya duluan.

"Memang ada gunanya kalau kita tahu cawapres dari capres yang lain duluan. Tapi itu bukan strategi atau skenario Demokrat, hanya kebetulan saja," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4).

Menurut Anas, dalam Rapimnas ini akan dibahas kriteria tambahan untuk cawapres selaian dari lima kriteria yang telah diungkapkan SBY. "Kriteria tambahan itu sudah ada tinggal dimatangkan saja. Yang jelas tidak bertabrakan dengan lima kriteria dari Pak SBY. Kita hanya menambah saja," jelasnya.

Soal cawapres SBY berasal dari parpol atau non parpol, Anas mengungkapkan, juga akan dibahas dalam Rapimnas ini. "Awalnya kami wajar dan proporsional kalau wapres itu dari Golkar, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden maka akan berlaku skenario B melakukan koalisi lain," ungkapnya.

Untuk itulah, sambungnya, apakah cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih salah satunya," imbuhnya. [mut/dil]

Pertemuan Demokrat-PDIP Tidak Mengarah ke Koalisi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demoktrat Anas Urbaningrum menyatakan komunikasi yang dijalin partainya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak mengarah ke koalisi.

Menurutnya, pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa yang dijalin Demokrat dengan partai manapun. "Konteksnya bukan koalisi," katanya kepada Tempo, Jumat (03/04). Ia menambahkan, pertemuan antara kedua partai yang saling berseberangan itu bukanlah yang pertama kali. "Kita sudah beberapa kali bertemua,itu kan sesuatu yang baik," katanya.

Sebagai partai, kata Anas, Demokrat tidak ingin putus silaturhami dengan partai manapun, juga dengan partai oposisi. Menurutnya, oposisi adalah sparing patner politik. "Tanpa opisisi demokrasi tidak bisa berkembang dengan maksimal, untuk itulah silaturahmi harus tetap dijalin," katanya.

Apalagi jika pertemuan kedua partai itu diketahui publik, menurutnya akan berdampak positif. Sekurang-kurangya, kata Anas, akan dilihat masyarakat bahwa pemimpin partai yang berseberangan bisa rukun dan duduk bersama. "Ini kan bagus," katanya.

Anas menambahkan pertemuan itu juga membuka jalan pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. "Lebih cepat lebih baik, paling cepat masa tenang ini, tetapi tidak harus ditarget. Keduanya sama-sama sibuk," katanya.

Minta Pembagian BLT Diawasi, Mega Diangggap Teman Baik PD

(detik.com) Jakarta - Megawati pernah menginstruksikan agar kadernya mengawasi pembagian bantuan langsung tuna (BLT). Perintah itu dinilai merupakan pengakuan diam-diam bahwa program BLT sudah benar.

"Itu pengakuan diam-diam bahwa BLT adalah program yang benar dan bermanfaat. PDIP mulai sadar kekeliruannya dalam memandang BLT," kata ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Rabu (25/3/2009).

Anas berharap, sebagai oposisi, PDIP tidak berdasar filosofi jawa waton suloyo (asal beda). Dan langkah mengawasi BLT, kata dia, menunjukkan Mega sudah menjadi oposisi yang baik untuk pemerintah.

"Oposisi memang sebaiknya tidak menjadi waton sulayo. Kalau sulayo dengan pemerintah, musti dengan alasan yang maton (jelas), sehigga baik bagi demokrasi dan rakyat," kata pria yang menjadi caleg DPR dapil Jatim VI ini.

Anas pun mengaku sangat senang dengan langkah PDIP itu. "Kami senang jika PDIP mengawasi pelaksanaannya di lapangan. PD pun sejak awal sudah mengawasi pelaksanaannya. Kami senang sekarang punya teman baru untuk membantu memastikan implementasi yang baik," kata Anas.

( yid / ken )

Tentang Hasil Survei LSI Desember 2008; Angka Elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%)

(Dikirim dari www.BungAnas.com)


1. Kami bersyukur atas kenaikan angka elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%). Sementara PDIP 17,1% dan PG 13,3%. Megawati pada angka 19%. Ini adalah cermin kepercayaan rakyat dan kemajuan politik yang sangat berarti dan patut disyukuri. Angka-angka tersebut adalah modal politik yang sangat berharga untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009. Sebagai partai, PD mulai tampak 'berbakat' untuk menjadi juara. Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP

2. Tidak hanya angka elektabilitas PD dan SBY yang membuat kami makin optimis dan terus bekerja keras, tetapi juga penyebab mengapa PD dan SBY mengalami kenaikan angka.

3. PD naik angkanya karena dinilai publik sebagai partai yang PALING : bersih dari korupsi, baik programnya untuk rakyat, mampu memecahkan masalah bangsa, dan peduli pada keinginan rakyat.

4. SBY juga naik elektabilitasnya karena tingkat kepuasan publik naik menjadi 69 persen. Mengapa? Publik menilai : kondisi politik dan pemerintahan baik, penegakan hukum baik, keamanan baik, kondisi ekonomi sedikit membaik (meski belum memuaskan), kinerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan membaiknya kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan.

5. Artinya kenaikan angka PD dan SBY bukan jatuh dari langit, melainkan berbasiskan penilaian publik terhadap isu-isu dan kinerja yang dianggap penting. Publik atau pemilih tampak makin rasional dan cerdas.

6. Dengan kata lain, PD dan SBY naik elektabilitasnya karena bekerja keras. PD serius kampanye lewat iklan dan dilapangan oleh para caleg. SBY konsentrasi bekerja sebagai Presiden untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pubik. Termasuk mengatasi dampak krisis global.

7. Hemat kami, ini adalah gejala yang baik. Partai dan pemimpin yang bekerja keras diapresiasi dan dinilai positif oleh rakyat. Ini adalah perkembangan yang maju dalam demokrasi kita.

Tks. Wass.

Anas Urbaningrum,

Ketua DPP PD