Anas: Banyak Jalan Menuju Roma

Jakarta - Anas Urbaningrum calon Ketua Umum Partai Demokrat tampaknya tak ingin mengambil langkah yang sama seperti kandidat lain, Andi Mallarangeng. Anas memiliki cara yang berbeda untuk menarik simpati para peserta kongres Partai Demokrat. Anas yang ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, ketika ditanya apa akan melakukan hal yang sama seperti kandidat yang lain guna menarik simpati? Sambil tersenyum Anas menjawab "Banyak jalan menuju Roma," ujarnya singkat. Ia juga merasa bersyukur ketika namanya berdasar survei berada ditingkat teratas.

Anas juga menegaskan walaupun dirinya akan bersaing dengan sesama rekannya, namun tidak akan ada istilah menang atau dikalahkan. "Kita serahkan pada kongres, pasti para peserta kongres akan memilih yang terbaik dan yang paling cocok memimpin partai ke depan," pungkasnya. [Win/wdh]

Kubu Anas Waspadai Politik Uang

JAKARTA-- Persaingan menuju posisi ketua umum Partai Demokrat semakin panas. Kubu Anas Urbaningrum mulai mewaspadai adanya politik uang dalam Kongres II Partai Demokrat. Selain itu, kubu Anas juga mewaspadai adanya intimidasi terhadap peserta kongres.

''Pak Anas mengingatkan jangan sampai ada tsunamimoney politic,'' kata Juru Bicara Tim Sukses Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Jumat (9/4). Kader Partai Demokrat, kata Angelina, harus tegas menghindari praktik-praktik semacam itu.

Angelina mengingatkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya proses demokrasi di tubuh partai. ''Pak SBY sendiri mengingatkan bahwa demokrasi tercium dalam proses pemilihan ketua umum di kongres nanti,'' ujar Angelina.

Dalam kesempatan itu, Angelina mengatakan, nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY diharapkan tidak dibawa-bawa dan dijadikan komoditas dalam pencalonan. Dukungan terhadap Anas, kata Angelina, masih terbesar dibandingkan calon ketua umum lainnya.

Angelina mengatakan, hingga Jumat (9/4), DPC dan DPD Partai Demokrat yang menyatakan dukungan resmi terhadap Anas bertambah lagi 20 dari sebelumnya berjumlah 359 DPC dan DPD. ''Jumlah dukungan bertambah setelah Pak Anas menyatakan tetap maju sebagai calon ketua umum,'' katanya.

Angelina mengakui, DPC dan DPD sempat ragu untuk mendukung Anas karena adanya kabar Anas akan menerima tawaran posisi sekretaris jenderal dari salah satu calon ketua umum. Setelah Anas menyatakan tetap akan bersaing, dukungan terus mengalir.

Angelina mengatakan, basis massa dukungan bagi Anas datang dari Jateng, Jatim, dan Sulut. Dari 35 DPC di Jateng, sebanyak 27 DPC sudah konfirmasi mendukung Anas. Di Sulut, sudah ada konfirmasi 14 DPC yang mendukung Anas dari total 15 DPC. ''Dukungan itu dinyatakan dalam hitam di atas putih,'' kata Angelina.

Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, dinamika politik dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat harus benar-benar berjalan demokratis. Dengan kata lain, ketua umum yang terpilih tidak boleh merupakan pilihan satu orang tokoh di dalam partai itu.Yudi mengatakan, ketua umum Partai Demokrat jangan sampai hanya ditentukan oleh pilihan SBY. ''Ini ujian bagi Partai Demokrat menjadi partai berwibawa.''

Partai Demokrat, sesuai dengan namanya, harus demokratis dalam menentukan ketua umum. ''Ketua umum yang terpilih sebaiknya kader terbaik partai yang sudah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, bukan atas penunjukan tokoh partai. ikhsan s, ed: sadewo

Kubu Anas Waspadai Politik Uang

JAKARTA-- Persaingan menuju posisi ketua umum Partai Demokrat semakin panas. Kubu Anas Urbaningrum mulai mewaspadai adanya politik uang dalam Kongres II Partai Demokrat. Selain itu, kubu Anas juga mewaspadai adanya intimidasi terhadap peserta kongres.

''Pak Anas mengingatkan jangan sampai ada tsunamimoney politic,'' kata Juru Bicara Tim Sukses Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Jumat (9/4). Kader Partai Demokrat, kata Angelina, harus tegas menghindari praktik-praktik semacam itu.

Angelina mengingatkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya proses demokrasi di tubuh partai. ''Pak SBY sendiri mengingatkan bahwa demokrasi tercium dalam proses pemilihan ketua umum di kongres nanti,'' ujar Angelina.

Dalam kesempatan itu, Angelina mengatakan, nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY diharapkan tidak dibawa-bawa dan dijadikan komoditas dalam pencalonan. Dukungan terhadap Anas, kata Angelina, masih terbesar dibandingkan calon ketua umum lainnya.

Angelina mengatakan, hingga Jumat (9/4), DPC dan DPD Partai Demokrat yang menyatakan dukungan resmi terhadap Anas bertambah lagi 20 dari sebelumnya berjumlah 359 DPC dan DPD. ''Jumlah dukungan bertambah setelah Pak Anas menyatakan tetap maju sebagai calon ketua umum,'' katanya.

Angelina mengakui, DPC dan DPD sempat ragu untuk mendukung Anas karena adanya kabar Anas akan menerima tawaran posisi sekretaris jenderal dari salah satu calon ketua umum. Setelah Anas menyatakan tetap akan bersaing, dukungan terus mengalir.

Angelina mengatakan, basis massa dukungan bagi Anas datang dari Jateng, Jatim, dan Sulut. Dari 35 DPC di Jateng, sebanyak 27 DPC sudah konfirmasi mendukung Anas. Di Sulut, sudah ada konfirmasi 14 DPC yang mendukung Anas dari total 15 DPC. ''Dukungan itu dinyatakan dalam hitam di atas putih,'' kata Angelina.

Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, dinamika politik dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat harus benar-benar berjalan demokratis. Dengan kata lain, ketua umum yang terpilih tidak boleh merupakan pilihan satu orang tokoh di dalam partai itu.Yudi mengatakan, ketua umum Partai Demokrat jangan sampai hanya ditentukan oleh pilihan SBY. ''Ini ujian bagi Partai Demokrat menjadi partai berwibawa.''

Partai Demokrat, sesuai dengan namanya, harus demokratis dalam menentukan ketua umum. ''Ketua umum yang terpilih sebaiknya kader terbaik partai yang sudah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, bukan atas penunjukan tokoh partai. ikhsan s, ed: sadewo

Pengarahan SBY Kepada FPD dan DPP PD

(Cikeas, 4 Maret 2010)

1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.

2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.

3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.

4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.

5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.

6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.

7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.

9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Demokrat: Kaitkan SBY dengan Century Tidak Proporsional

Partai Demokrat angkat bicara mengenai berkembangnya spekulasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui keputusan bailout Bank Century. Seperti diberitakan beberapa surat kabar hari ini, sejumlah dokumen mengindikasikan bahwa Presiden SBY dilaporkan mengenai keputusan pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun. Salah satunya, catatan rapat KSSK pada 21 November 2008 yang dihadiri Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) saat itu, Marsillam Simanjuntak.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Presiden tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan mengenai kehadiran Marsillam dalam rapat tersebut.

"Presiden tidak mengetahui atau dilapori tentang kehadiran Kepala UKP3R tersebut. Kepala UKP3R tidak melapor atau memberitahukan Presiden, baik sebelum dan sesudah pertemuan mengenai keikutsertaan sebagai narasumber dalam setiap pertemuan KSSK," kata Anas, di Jakarta, Kamis (24/12/2009).

Ia menambahkan, kehadiran Marsilam atas undangan KSSK dalam posisi sebagai narasumber. "Bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden," ujarnya.

Keputusan yang diambil BI dan KSSK, lanjut Anas, tidak memerlukan izin atau keterlibatan Presiden. "Karena itu, tidak pada tempatnya menarik-narik dan mengkaitkan Presiden dengan kebijakan penyelamatan Bank Century. Mengaitkan SBY dengan kasus Century adalah amat tidak proporsional dan sangat tendensius," kata Anas.

Demokrat menilai, menyeret SBY dalam kasus ini, merupakan upaya politisasi yang sangat transparan. "Jangan pansus (Pansus Hak Angket Bank Century) dijadikan media politisasi," tandasnya.

(Sumber: www.bunganas.com)

Demokrat Dukung Angket Century

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait skandal Bank Century akhirnya diputuskan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Anas Urbaningrum, menyatakan Demokrat mendukung hak angket Bank Century.

"Kesimpulannya ditemukan banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan penerapan standart aturan penanganan bank bermasalah," kata Anas, Senin 23 November 2009.

Anas dan Fraksi Demokrat telah menerima kopi hasil audit itu. Fraksi Demokrat sudah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus Bank Century itu.

Atas dasar itu, maka Fraksi Demokrat menetapkan untuk mendukung usul angket kasus Bank Century. Seluruh anggota Fraksi Demokrat pun diinstruksikan untuk ikut tandatangan usul angket Bank Century.

"Setelah mempelajari dengan seksama hasil audit BPK, sbg Ketua FPD saya meminta semua anggota FPD mendukung usul hak angket. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Kami akan mendukung seratus persen angket bank century," kata politisi yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.

Anas menambahkan, dukungan terhadap hak angket itu merupakan wujud nyata Fraksi Partai Demokrat yang berprinsip bahwa kebenaran dan keadilan ditegakkan.

Koalisi dan Demokrasi

Menjelang terbentuknya Kabinet Presiden SBY Jilid II, wacana koalisi makin berkembang jauh. Ide membangun koalisi pemerintahan yang kuat, efektif dan produktif, termasuk dengan basis dukungan yang besar dan permanen dinilai berbeda. Ada yang menilai sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang berlatar demokrasi multipartai. Tanpa dukungan koalisi yang besar, kuat dan permanen, harapan bagi terbangunnya pemerintahan yang makin efektif dan produktif akan menemui kendala di lapangan.

Sebaliknya, ada yang mengkritik bahwa koalisi yang besar akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pemerintah akan terlalu kuat. Oposisi makin ringkih dan kehilangan daya kontrol. Karena itu, kata pandangan ini, politik akan bergerak ke pendulum otoritarianisme. Dan ini akan membahayakan masa depan demokrasi. Pemerintah dibayangkan akan berjalan sendirian tanpa tandingan.

Mari kita periksa konteksnya secara jernih dan proporsional. Presiden terpilih SBY jelas telah mendapatkan mandat politik untuk memimpin Indonesia untuk periode kedua. Angka dukungannya lebih meyakinkan ketimbang hasil Pilpres 2004. Maknanya adalah harapan rakyat makin besar. Ekspektasi publik menanjak. Rakyat mengharapkan Pemerintah bekerja keras untuk menghasilkan kinerja terbaik yang bermanfaat nyata.

Pemerintahan yang mampu bekerja jelas membutuhkan dua prasyarat pokok. Pertama, kecakapan untuk menjalankan kewenangan. Kedua, ketenangan dan konsentrasi dalam menunaikan tugas. Kecakapan Pemerintah, salah satunya, bisa dijamin oleh proses rekruitmen kabinet yang baik. Dalam konteks ini, kita mempunyai dasar keyakinan yang cukup bahwa SBY akan memilih para pembantunya dengan cermat dan tepat. Sekarang, kesempatan untuk memilih yang terbaik jauh lebih terbuka ketimbang pada masa pembentukan KIB tahun 2004 silam.

Ketenangan dan konsentrasi Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik hanya bisa dijamin oleh koalisi politik yang kuat dan permanen. Tanpa koalisi yang kuat, ketenangan dan konsentrasi kerja Pemerintah bisa terganggu. Ketika politik bergolak, konsentrasi kerja Pemerintah akan berkurang. Kalau koalisi ringkih, rapuh dan “bergoyang-goyang”, jelas akan berkonsekuensi pada hilangnya ketenangan dan konsentrasi kerja.

Itulah konteks urgensi tentang koalisi politik pendukung Pemerintah. Koalisi bukan tujuan. Koalisi adalah sarana untuk menjamin peningkatan kinerja Pemerintah dan kebersamaan politik untuk mengurus bangsa dan negara. Kurang tepat jika menilai seakan-akan SBY bertujuan membangun koalisi kuat dan tanpa tanding. Mustinya lebih berani melihat sebagai komitmen SBY untuk membangun Pemerintahan yang makin kuat, efektif dan produktif bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Dengan periode pertama yang baik dan diakui oleh rakyat, tentu opsi untuk periode kedua hanya satu. Berhasil dengan kualitas yang lebih bermakna. Sama sekali tidak ada opsi gagal.

Sebut saja ketika SBY membuka pintu bagi datangnya kekuatan baru dalam koalisi, semisal Golkar, maka mudah dipahami sebagai ikhtiar untuk membangun barisan politik Pemerintah agar makin kuat dan bertenaga. Bukan untuk menjinakkan. Bukan pula untuk menumpulkan kekuatan oposisi. Sebaliknya, juga karena Golkar mempunyai komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Golkar pasti ingin mengoptimalkan energi dan sumberdayanya untuk turut menyukseskan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, membayangkan koalisi besar dan kuat sebagai embrio kembalinya otoritarianisme atau pilihan yang membahayakan masa depan demokrasi adalah berlebih-lebihan. Kurang berdasar dan jauh dari kondisi faktual. Konfigurasi politik nasional tidak memungkinkan terjadinya pemusatan kekuasaan menjadi otoriter. Begitu pula dengan kesadaran jaman, kesadaran rakyat dan peran pers. Apalagi tidak ada selera non demokratik pada diri para pemimpin kita.

Jaman otoritarian sudah berlalu. Kita semua sudah lupa jalan untuk kembali ke masa silam itu. Menilai masa kini dan menatap masa depan adalah pilihan yang terbaik. Bukan malah menakut-nakuti diri kita dengan bayangan masa lalu yang tidak menjanjikan. Lebih baik kita turut memastikan bahwa KIB II dengan dukungan koalisi politik yang lebih kuat akan menghasilkan faedah yang nyata, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Wallahu a`lam