(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.
Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.
Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.
Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.
Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.
Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.
Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.
Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.
Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.
Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.
Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.
Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.
Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.
PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.
Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.
Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.
"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)
Saturday, March 7, 2009
Thursday, March 5, 2009
Loyalis Dukung Deklarasi Akbar Tandjung
JAKARTA--MI: Keinginan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) disambut positif oleh para loyalisnya. Bahkan, mereka bertekad bulat mendukung Akbar pada Pilpres mendatang.
Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela memastikan para pendukung Akbar akan merapat jika, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mendapat tempat dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, selama ini Akbar terus melakukan komunikasi dengan para pendukungnya di daerah.
"Kalau dengan saya, beliau selalu berkomunikasi meskipun hanya lewat telepon. Bang Akbar merupakan senior saya, jadi wajar kalau kami berdua dekat," kata Mahadi di Jakarta.
Ditanya peluang Akbar menjadi pendamping SBY, anggota Badan Kehormatan ini menyatakan masih terbuka. Hanya saja, kalau Akbar maju dengan SBY lewat Partai Demokrat masih agak berat.
Sebab, pihaknya meragukan Demokrat mampu menembus 20% kursi DPR, meskipun dari berbagai survei telah melampaui ambang batas pengajuan pasangan capres. Karena itu, Demokrat harus menggandeng parpol lain untuk koalisi agar mampu meloloskan pasangan capres.
Tetapi, masih ada kemungkinan ke sana. Tentu jika tidak lolos dari penjaringan Golkar, Mahadi memprediksi Akbar maju lewat parpol lain, termasuk kemungkinan menjadi pendamping SBY.
Hal senada disampikan mantan Ketua Panitia Pengarah Konvensi Capres Golkar Slamet Effendy Yusuf. Dia berpendapat, pasca keluarnya Kalla, SBY harus secepatnya mencari calon pengganti. Menurut dia, SBY harus mengandeng kader Golkar agar mendapat dukungan kuat di parlemen.
"Ada baiknya Pak SBY menggandeng kader Golkar, siapapun itu termasuk Bang Akbar. Bang Akbar punya rekam jejak yang baik dan punya pengaruh di Golkar," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum tak mau merespon jauh kesiapan Akbar Tandjung menjadi pendamping SBY. Menurut dia, Demokrat masik konsisten bahwa penentuan cawapres setelah pemilu legislatif. "Demokrat tidak akan memajukan pembahasan dan penetapan pasangan capres-cawapres sebelum pemilu legislatif," kata Anas.
Meski demikian, pihaknya menghargai kesiapan tokoh-tokoh bangsa, termasuk Akbar untuk mendampingi SBY. Pihaknya menganggap kesiapan para tokoh tersebut sebagai kepercayaan dan dukungan kepada SBY.
"Kami konsisten dengan keputusan Rapimnas Januari 2009. Bukan saja karena konsistensi
adalah hal yang penting, tetapi juga karena urusan pasangan capres-cawapres baru relevan setelah pemilu legislatif. Kami sekarang konsentrasi pemenangan pemilu legislatif," ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu. (*/OL-03)
Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela memastikan para pendukung Akbar akan merapat jika, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mendapat tempat dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, selama ini Akbar terus melakukan komunikasi dengan para pendukungnya di daerah.
"Kalau dengan saya, beliau selalu berkomunikasi meskipun hanya lewat telepon. Bang Akbar merupakan senior saya, jadi wajar kalau kami berdua dekat," kata Mahadi di Jakarta.
Ditanya peluang Akbar menjadi pendamping SBY, anggota Badan Kehormatan ini menyatakan masih terbuka. Hanya saja, kalau Akbar maju dengan SBY lewat Partai Demokrat masih agak berat.
Sebab, pihaknya meragukan Demokrat mampu menembus 20% kursi DPR, meskipun dari berbagai survei telah melampaui ambang batas pengajuan pasangan capres. Karena itu, Demokrat harus menggandeng parpol lain untuk koalisi agar mampu meloloskan pasangan capres.
Tetapi, masih ada kemungkinan ke sana. Tentu jika tidak lolos dari penjaringan Golkar, Mahadi memprediksi Akbar maju lewat parpol lain, termasuk kemungkinan menjadi pendamping SBY.
Hal senada disampikan mantan Ketua Panitia Pengarah Konvensi Capres Golkar Slamet Effendy Yusuf. Dia berpendapat, pasca keluarnya Kalla, SBY harus secepatnya mencari calon pengganti. Menurut dia, SBY harus mengandeng kader Golkar agar mendapat dukungan kuat di parlemen.
"Ada baiknya Pak SBY menggandeng kader Golkar, siapapun itu termasuk Bang Akbar. Bang Akbar punya rekam jejak yang baik dan punya pengaruh di Golkar," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum tak mau merespon jauh kesiapan Akbar Tandjung menjadi pendamping SBY. Menurut dia, Demokrat masik konsisten bahwa penentuan cawapres setelah pemilu legislatif. "Demokrat tidak akan memajukan pembahasan dan penetapan pasangan capres-cawapres sebelum pemilu legislatif," kata Anas.
Meski demikian, pihaknya menghargai kesiapan tokoh-tokoh bangsa, termasuk Akbar untuk mendampingi SBY. Pihaknya menganggap kesiapan para tokoh tersebut sebagai kepercayaan dan dukungan kepada SBY.
"Kami konsisten dengan keputusan Rapimnas Januari 2009. Bukan saja karena konsistensi
adalah hal yang penting, tetapi juga karena urusan pasangan capres-cawapres baru relevan setelah pemilu legislatif. Kami sekarang konsentrasi pemenangan pemilu legislatif," ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu. (*/OL-03)
Anas Ajak Caleg PDIP Tidak Lakukan Kampanye Negatif
Jakarta - Tuduhan terhadap putra Presiden SBY, Edhie Baskoro (Ibas) yang diduga dibantu sejumlah pejabat daerah dalam berkampanye dibantah keras DPP Partai Demokrat (PD). Tudingan tersebut dianggap sebagai kampanye negatif yang tidak ada dasarnya.
"Jangan karena segan berkompetisi dengan serius, lantas melakukan kampanye negatif," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (5/3/2009).
Anas meminta agar sebaiknya dihindari serangan-serangan yang tidak semestinya terhadap lawan politik. Persaingan antarcaleg menurutnya boleh saja, asal menjunjung tinggi sikap kedewasaan dan sportivitas. "Kami harapkan berkompetisi secara sehat dan dewasa," imbuhnya.
Demokrat, imbuh mantan anggota KPU ini tidak membeda-bedakan terhadap setiap kadernya yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini juga berlaku bagi Ibas.
"Seluruh caleg PD memang ditugaskan untuk kampanye secara sungguh-sungguh di dapilnya masing-masing. Termasuk berlaku bagi Edhie Baskoro Yudhoyono di Dapil Jatim VII. Tetapi semuanya berjalan dalam batas kewajaran dan di dalam koridor aturan perundang-undangan," pungkas pria berkacamata ini.
Sebelumnya, caleg PDIP dari Dapil VII Jatim, Hasto Kristianto menuduh ada beberapa pejabat daerah di balik kampanye Ibas. Hasto yang se-dapil dengan Ibas ini akan bertarung memperebutkan kursi di DPR pada Pemilu Legislatif 9 April nanti. ( anw / iy )
"Jangan karena segan berkompetisi dengan serius, lantas melakukan kampanye negatif," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (5/3/2009).
Anas meminta agar sebaiknya dihindari serangan-serangan yang tidak semestinya terhadap lawan politik. Persaingan antarcaleg menurutnya boleh saja, asal menjunjung tinggi sikap kedewasaan dan sportivitas. "Kami harapkan berkompetisi secara sehat dan dewasa," imbuhnya.
Demokrat, imbuh mantan anggota KPU ini tidak membeda-bedakan terhadap setiap kadernya yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini juga berlaku bagi Ibas.
"Seluruh caleg PD memang ditugaskan untuk kampanye secara sungguh-sungguh di dapilnya masing-masing. Termasuk berlaku bagi Edhie Baskoro Yudhoyono di Dapil Jatim VII. Tetapi semuanya berjalan dalam batas kewajaran dan di dalam koridor aturan perundang-undangan," pungkas pria berkacamata ini.
Sebelumnya, caleg PDIP dari Dapil VII Jatim, Hasto Kristianto menuduh ada beberapa pejabat daerah di balik kampanye Ibas. Hasto yang se-dapil dengan Ibas ini akan bertarung memperebutkan kursi di DPR pada Pemilu Legislatif 9 April nanti. ( anw / iy )
Tuesday, January 27, 2009
Partai Demokrat Anggap Mega Semakin Panik
(Dikirim dari www.BungAnas.com)
SURABAYA | SURYA Online - Partai Demokrat gerah juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya dikritik terus-terusan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati binti Sukarno. “Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis,” kata Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkatnya kepada SURYA Online, Selasa (27/1/2009).
Menut dia, Megawati sebagai pemimpin partai yang mengaku pro wong cilik, mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. “Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat,” pintanya.
Anas yang juga caleg DPR RI dari Demokrat untuk Dapil Jatim VI (Kediri, Tuluangung, Blitar) ini menilai, pernyataan Megawati itu memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. “Pemerintah menjalankan politik do something (mengerjakan sesuatu), sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik do nothing (tak mengerjakan apapun). Partai oposisi hanya produktif dalam melahirkan ibarat dan perumpamaan, misalnya, seperti poco-poco dan seperti yoyo,” ujarnya.
Anas yakin, rakyat tidak suka oposisi yang tidak obyektif, semenarik apapun pengibaratannya, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. “Pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat atau perumpamaan,” kecamnya. yul
SURABAYA | SURYA Online - Partai Demokrat gerah juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya dikritik terus-terusan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati binti Sukarno. “Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis,” kata Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkatnya kepada SURYA Online, Selasa (27/1/2009).
Menut dia, Megawati sebagai pemimpin partai yang mengaku pro wong cilik, mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. “Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat,” pintanya.
Anas yang juga caleg DPR RI dari Demokrat untuk Dapil Jatim VI (Kediri, Tuluangung, Blitar) ini menilai, pernyataan Megawati itu memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. “Pemerintah menjalankan politik do something (mengerjakan sesuatu), sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik do nothing (tak mengerjakan apapun). Partai oposisi hanya produktif dalam melahirkan ibarat dan perumpamaan, misalnya, seperti poco-poco dan seperti yoyo,” ujarnya.
Anas yakin, rakyat tidak suka oposisi yang tidak obyektif, semenarik apapun pengibaratannya, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. “Pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat atau perumpamaan,” kecamnya. yul
PD: Sindiran Yoyo Tanda Mega Panik
(Dikirim dari www.BungAnas.com)
INILAH.COM, Jakarta - Sindiran Capres PDIP Megawati Soekarnoputri agar pemerintah jangan menjadikan rakyat seperti yoyo mendapat reaksi tajam dari Partai Demokrat. Mega dinilai sedang panik karena rakyat suka dengan kebijakan Presiden SBY menurunkan harga BBM.
"Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis," cetus Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (27/1).
Sebagai pimpinan parpol yang mengaku pro wong cilik, lanjut Anas, Mega mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat.
"Pernyataan itu tidak menggambarkan realitas. Justru berhadapan dengan kenyataan. Rakyat tidak ada yang merasa menjadi yoyo. Justru rakyat menyukai dan mendukung turunnya harga BBM," ujar Anas.
Anas yakin rakyat lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata, ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat yang faedahnya tidak ada.
"Kritik oposisi, semenarik apapun, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. Inilah yang membedakan SBY-JK dengan Megawati. Pemerintah menjalankan politik 'do something', sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik 'do nothing'. Sebagai oposisi hanya produktif melahirkan ibarat, seperti poco-poco dan seperti yoyo," tandas Anas. [sss]
INILAH.COM, Jakarta - Sindiran Capres PDIP Megawati Soekarnoputri agar pemerintah jangan menjadikan rakyat seperti yoyo mendapat reaksi tajam dari Partai Demokrat. Mega dinilai sedang panik karena rakyat suka dengan kebijakan Presiden SBY menurunkan harga BBM.
"Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis," cetus Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (27/1).
Sebagai pimpinan parpol yang mengaku pro wong cilik, lanjut Anas, Mega mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat.
"Pernyataan itu tidak menggambarkan realitas. Justru berhadapan dengan kenyataan. Rakyat tidak ada yang merasa menjadi yoyo. Justru rakyat menyukai dan mendukung turunnya harga BBM," ujar Anas.
Anas yakin rakyat lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata, ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat yang faedahnya tidak ada.
"Kritik oposisi, semenarik apapun, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. Inilah yang membedakan SBY-JK dengan Megawati. Pemerintah menjalankan politik 'do something', sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik 'do nothing'. Sebagai oposisi hanya produktif melahirkan ibarat, seperti poco-poco dan seperti yoyo," tandas Anas. [sss]
Tuesday, January 20, 2009
Iklan PD Diprotes: Partai Demokrat Balas Kritik Agung Laksono
(Dikrim dari www.BungAnas.com)
Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.
"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.
Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.
"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.
Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.
"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.
Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.
"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)
Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.
"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.
Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.
"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.
Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.
"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.
Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.
"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)
Iklan PD Diprotes: Partai Demokrat Balas Kritik Agung Laksono
(Dikirim dari : www.BungAnas.com)
Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.
"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.
Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.
"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.
Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.
"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)
Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.
"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.
"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.
Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.
"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.
Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.
"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
