Elite Golkar Temui SBY

(sumeks.co.id) JAKARTA - Partai Golkar rupanya masih tidak “tega” untuk benar-benar lepas dari Partai Demokrat. Sejumlah pejabat teras partai berlambang beringin itu dikabarkan menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas upaya meredam perpecahan duet SBY-JK di pemilu presiden (pilpres). Sebab, duet SBY-JK masih dianggap ideal dan memiliki elektabilitas lebih tinggi.Internal partai warisan Orde Baru itu memang terbelah dalam dua sikap.

Ada yang mendukung JK menjadi capres, ada yang masih ingin mempertahankan duet SBY-JK. Karena itu, pertemuan antara pejabat teras Golkar dengan SBY itu disinyalir untuk merawat hubungan dengan SBY.Informasi yang diterima Indo.Pos (grup koran ini) menyebutkan, beberapa pejabat yang menemui SBY antara lain adalah Muladi dan Priyo Budi Santoso. Keduanya menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi, Priyo Budi mengakui pertemuan itu. Namun, dia menampik anggapan bahwa itu dilakukan untuk meredam perpecahan duet SBY-JK. Apalagi untuk tetap mengusung duet tersebut di pilpres mendatang.“Itu pertemuan biasa. Kita kan biasa melakukan pertemuan itu untuk konsolidasi biasa lah,” kata caleg dapil Jatim I itu saat dihubungi via telepon, kemarin.

Priyo Budi menegaskan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Sebab, Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini masih partner dalam pemerintahan. “Lagipula, semua kan masih belum pasti. Komunikasi kan juga masih harus dijalin,” katanya.

Sementara itu, Burhanudin Napitulu, ketua DPP Partai Golkar lainnya, mengakui internal partainya memang masih ada yang ngefans duet SBY-JK. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila ada pejabat Partai Golkar yang menemui SBY. “Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.

Burhanudin juga tidak menampik anggapan bahwa, duet SBY-JK masih jadi pertimbangan partainya. Namun, itu hanya sebatas alternatif terakhir apabila JK benar-benar tidak memungkinkan untuk maju sendiri.

“Lagipula, Partai Golkar dan Partai Demokrat kan sudah lama bekerja sama. Kalau beberapa masih ada yang menginginkan kerja sama itu sah-sah saja,” katanya.

Sumber di internal Golkar menyebutkan, Partai Golkar tidak mau berada di salah satu pihak antara PDIP dan Partai Demokrat. Mereka masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua partai itu.

“Ini bukan agar dua partai itu rekat kembali. Ini hanya agar kepentingan kami di dua partai itu masih jalan,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan itu.
Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sama sekali tidak terkejut mendengar kabar pertemuan Muladi dengan SBY. Menurut Akbar, memang ada sejumlah pentolan Golkar yang masih menghendaki JK tetap bergandengan dengan SBY.

Selain Muladi, ungkap dia, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dan Burhanudin Napitupulu. “Jadi, bisa dimengerti mengapa Muladi ketemu SBY. Tampaknya mereka mencoba terus melakukan pendekatan,” kata mantan ketua DPR periode 1999-2004 itu.

Dia menegaskan, suara ketiganya tidak merepresentasikan suara internal beringin yang sesungguhnya. Yakni, menghendaki Kalla meneruskan langkahnya sebagai capres. “Yang saya tahu, jajaran Dewan Penasihat Partai Golkar menghendaki Pak JK tetap maju,” tegasnya.

Akbar sendiri secara terus terang meragukan duet SBY-JK masih bisa dipertahankan. Apalagi, pasca-Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Ketua Umum Partai Golkar itu tampak kian aktif bermanuver dengan membuka pintu koalisi ke parpol-parpol Islam, seperti PKS dan PPP.

“Pak JK juga terlihat semakin penuh percaya diri dengan menyebut saya lebih baik atau saya lebih cepat. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, apa masih mungkin bisa kembali lagi,” ujarnya.Kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai 16 Maret juga akan mendorong SBY dan Jusuf Kalla lebih terbuka menyampaikan pesan-pesan politiknya. “Pak JK tidak mungkin nadanya turun. Dia pasti akan konsisten menegaskan kalau Golkar menang, insyaallah dia menjadi capresnya,” tandas Akbar.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, faktanya memang ada kelompok di Partai Golkar yang berpikiran duet SBY-JK sebaiknya terus berlanjut pada pilpres 2009. “Di Demokrat saya kira juga ada yang berpikiran begitu. Bagaimanapun, pikirannya macam-macam, sama seperti Golkar jugalah,” katanya.
Namun, imbuh dia, pendirian Partai Demokrat sudah fix. Persoalan capres dan cawapres baru dibahas dan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Ini juga sama dengan jalan pikiran Partai Golkar. “Tapi, kalau ada aspirasi atau ikhtiar seperti itu, kami menghargainya,” tandasnya.(aga/pri)

Kondusifkan Hubungan, Golkar dan PPP Teken Prakoalisi

(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.

Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.

Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.

Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.

Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.

Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.

Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.

Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.

Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.

Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.

Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.

Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.

Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.

PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.

Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.

"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)

PD Tanggapi Positif Kehadiran Poros Bumi

(Demokrat.or.id) Jakarta-Partai Demokrat menanggapi positif kehadiran Poros Bumi yang digagas untuk menduetkan Sultan Hemengku Buwono dengan Muhaimin Iskandar. Hal ini dikarenakan banyaknya alternatif pilihan capres dalam Pilpres 2009 merupakan sesuatu yang halal dan tidak akan membinggungkan rakyat.

"Banyak alternatif adalah bagian yang halal dari keindahan demokrasi. Tidak akan membingungkan rakyat," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Otonomi Daerah Anas Urbaningrum kepada okezone di Jakarta, Kamis 5 Maret 2009.

Anas menilai poros-poros yang ada saat ini baru sebatas bunga-bunga politik menjelang pilpres. Pasalnya, poros-poros yang muncul belum tentu menjadi poros sesungguhnya.

Hal tersebut dikarenakan poros yang faktual adalah bila sudah ada parpol atau gabungan parpol yang mencapai 20 persen kursi atau 25 persen suara. "Inilah yang disebut poros," imbuh Anas.

Karena itu, Anas memprediksi, jika dasarnya perolehan suara maka dalam Pilpres 2009 paling banyak hanya akan ada tiga poros. Atau jika berdasarkan kursi DPR hanya akan ada empat poros.

"Jadi untuk pilpres, maksimal akan ada empat poros. Sangat mungkin hanya akan ada tiga poros atau bahkan terbuka berhimpun dalam dua poros saja,'' Anas mengungkapkan. (Anto)

Anas : 'Silahkan Saja'

KETUA DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum menilai rencana pertemuan JK dengan Megawati itu adalah hal yang biasa, lumrah dilakukan partai politik manapun, termasuk Golkar dan PDI Perjuangan.

“Menurut kami, pertemuan antar partai dan pimpinan partai adalah hal yang biasa saja, wajar. Kami sama sekali tidak akan mempersoalkan kalau benar akan ada pertemuan.

Bukankah dulu sudah ada pertemuan besar di Palembang dan Medan antara Golkar dan PDI Perjuangan. Kalau sekarang mau bertemu lagi, silahkan saja,” kata Anas Urbaningrum, Jumat (6/3).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, saat ini Ketua Umum DPP Partai Golkar sedang dikelilingi oleh kubu Surya Paloh yang bermanuver, mendorong agar mencalonkan sebagai calon presiden.

Arbi menilai, bisa saja Jusuf Kalla akan berubah pikiran dan akan tetap berpasangan dengan SBY pada Pilpres mendatang.

“Sekarang ini, di Golkar banyak kubu. Ada yang menginginkan Jusuf Kalla maju sebagai capres, ada yang ingin Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY lagi, dan ada pula yang lebih memilih Sri Sultan untuk diusung sebagai capres.

Dan apa yang akan terjadi nanti, tentunya bisa berubah. Yang jelas, bisa saja Jusuf Kalla kembali berduet dengan SBY,” kata Arbi Sanit. (Persda Network/yat)

Kondusifkan Hubungan, Golkar dan PPP Teken Prakoalisi

(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.

Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.

Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.

Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.

Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.

Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.

Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.

Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.

Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.

Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.

Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.

Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.

Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.

PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.

Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.

"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)

Loyalis Dukung Deklarasi Akbar Tandjung

JAKARTA--MI: Keinginan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) disambut positif oleh para loyalisnya. Bahkan, mereka bertekad bulat mendukung Akbar pada Pilpres mendatang.

Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela memastikan para pendukung Akbar akan merapat jika, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mendapat tempat dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, selama ini Akbar terus melakukan komunikasi dengan para pendukungnya di daerah.

"Kalau dengan saya, beliau selalu berkomunikasi meskipun hanya lewat telepon. Bang Akbar merupakan senior saya, jadi wajar kalau kami berdua dekat," kata Mahadi di Jakarta.

Ditanya peluang Akbar menjadi pendamping SBY, anggota Badan Kehormatan ini menyatakan masih terbuka. Hanya saja, kalau Akbar maju dengan SBY lewat Partai Demokrat masih agak berat.

Sebab, pihaknya meragukan Demokrat mampu menembus 20% kursi DPR, meskipun dari berbagai survei telah melampaui ambang batas pengajuan pasangan capres. Karena itu, Demokrat harus menggandeng parpol lain untuk koalisi agar mampu meloloskan pasangan capres.

Tetapi, masih ada kemungkinan ke sana. Tentu jika tidak lolos dari penjaringan Golkar, Mahadi memprediksi Akbar maju lewat parpol lain, termasuk kemungkinan menjadi pendamping SBY.

Hal senada disampikan mantan Ketua Panitia Pengarah Konvensi Capres Golkar Slamet Effendy Yusuf. Dia berpendapat, pasca keluarnya Kalla, SBY harus secepatnya mencari calon pengganti. Menurut dia, SBY harus mengandeng kader Golkar agar mendapat dukungan kuat di parlemen.

"Ada baiknya Pak SBY menggandeng kader Golkar, siapapun itu termasuk Bang Akbar. Bang Akbar punya rekam jejak yang baik dan punya pengaruh di Golkar," ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum tak mau merespon jauh kesiapan Akbar Tandjung menjadi pendamping SBY. Menurut dia, Demokrat masik konsisten bahwa penentuan cawapres setelah pemilu legislatif. "Demokrat tidak akan memajukan pembahasan dan penetapan pasangan capres-cawapres sebelum pemilu legislatif," kata Anas.

Meski demikian, pihaknya menghargai kesiapan tokoh-tokoh bangsa, termasuk Akbar untuk mendampingi SBY. Pihaknya menganggap kesiapan para tokoh tersebut sebagai kepercayaan dan dukungan kepada SBY.

"Kami konsisten dengan keputusan Rapimnas Januari 2009. Bukan saja karena konsistensi

adalah hal yang penting, tetapi juga karena urusan pasangan capres-cawapres baru relevan setelah pemilu legislatif. Kami sekarang konsentrasi pemenangan pemilu legislatif," ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu. (*/OL-03)

Anas Ajak Caleg PDIP Tidak Lakukan Kampanye Negatif

Jakarta - Tuduhan terhadap putra Presiden SBY, Edhie Baskoro (Ibas) yang diduga dibantu sejumlah pejabat daerah dalam berkampanye dibantah keras DPP Partai Demokrat (PD). Tudingan tersebut dianggap sebagai kampanye negatif yang tidak ada dasarnya.

"Jangan karena segan berkompetisi dengan serius, lantas melakukan kampanye negatif," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (5/3/2009).

Anas meminta agar sebaiknya dihindari serangan-serangan yang tidak semestinya terhadap lawan politik. Persaingan antarcaleg menurutnya boleh saja, asal menjunjung tinggi sikap kedewasaan dan sportivitas. "Kami harapkan berkompetisi secara sehat dan dewasa," imbuhnya.

Demokrat, imbuh mantan anggota KPU ini tidak membeda-bedakan terhadap setiap kadernya yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini juga berlaku bagi Ibas.

"Seluruh caleg PD memang ditugaskan untuk kampanye secara sungguh-sungguh di dapilnya masing-masing. Termasuk berlaku bagi Edhie Baskoro Yudhoyono di Dapil Jatim VII. Tetapi semuanya berjalan dalam batas kewajaran dan di dalam koridor aturan perundang-undangan," pungkas pria berkacamata ini.

Sebelumnya, caleg PDIP dari Dapil VII Jatim, Hasto Kristianto menuduh ada beberapa pejabat daerah di balik kampanye Ibas. Hasto yang se-dapil dengan Ibas ini akan bertarung memperebutkan kursi di DPR pada Pemilu Legislatif 9 April nanti. ( anw / iy )