JAKARTA, posmetropadang.com --Persaingan memperebutkan posisi Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menjurus pada perpecahan di antara Parpol yang mungkin menjadi peserta koalisi. Meski demikian, Partai Demokrat belum akan melirik kelompok profesional ataupun teknokrat untuk diusung sebagai upaya jalan tengah.
Hingga saat ini, internal partai berlambang bintang segi tiga tersebut tetap menjadikan tokoh Parpol sebagai pilihan utama. “Itu karena realitas politiknya masih bicara begitu,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum saat menjadi pembicara diskusi di Gedung DPR, kemarin (17/4).
Menurut dia, sesuai hasil Pemilu legislatif 9 April lalu, tidak ada satu Parpol pun, termasuk Demokrat, yang mendapatkan suara sangat meyakinkan. Dengan kondisi seperti itu, tambah Anas, koalisi yang diikat dengan power sharing (pembagian kekuasaan) menjadi sebuah keniscayaan. “Seandainya (Demokrat) mendapatkan 30-35 persen suara nasional, pencalonan nonparpol tentu akan menjadi realistis,” jelas mantan ketua umum PB HMI itu.
Beberapa nama kalangan nonparpol yang masuk dalam bursa Cawapres SBY, antara lain, Menkeu Sri Mulyani dan pemilik stasiun televisi nasional Chairul Tanjung. Pada 25-26 April, Demokrat akan mengadakan Rapimnas di Jakarta. Di forum tersebut, mereka akan meresmikan SBY sebagai Capres pada Pilpres mendatang. “Diharapkan, saat itu bisa Cawapresnya sekalian. Sekarang masih belum ada keputusan,” terang Anas.
Sementara itu, pengamat politik dari UI Maswadi Rauf, juga meragukan keberanian Demokrat merangkul tokoh nonparpol dalam pemilihan presiden nanti. Pengalaman Megawati pada Pemilu lalu yang memutuskan menggandeng Ketua PB NU Hasyim Muzadi, akan menjadi salah satu bahan refleksi. “SBY akan bermain aman. Dia akan cari sosok yang selain bisa menyumbang suara besar, juga memiliki dukungan signifikan di parlemen,” jelasnya. (dyn/agm/jpnn)
�
Saturday, April 18, 2009
Capres PD Dikukuhkan 25-26 April
(jurnalbogor.com) Jakarta - Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009. “Agenda utama Rapimnas penetapan capres Partai Demokrat,” kata ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat kemarin.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. “Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009,” katanya.
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.
Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.
“Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu,” katanya. Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.
Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. “Koalisi ini akan lebih bervisi,” katanya. Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan, hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi. “Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya,” kata Anas.
Demokrat Tolak Cawapres Tunggal Golkar
(sinarharapan.co.id) Jakarta – Partai Demokrat mengharapkan Partai Golkar tidak mengajukan calon wakil presiden (cawapres) tunggal untuk berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan demikian, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama yang diajukan Golkar tersebut ke Yudhoyono.
Secara terpisah, mantan Ketua DPP Golkar Akbar Tandjung di Makassar, Sabtu (18/4), juga mengharapkan Golkar mengajukan lebih dari satu nama jika Golkar hendak mengambil posisi cawapres.
Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie kepada SH di Jakarta, Jumat (17/4), mengatakan, pihaknya mengharapkan Rapimnas Golkar tidak hanya mengeluarkan satu nama.
Hal itu, juga lebih elegan bagi Golkar sebagai partai besar yang memiliki kader terbaik. Dengan begitu, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. "Kita harapkan Golkar bisa mengeluarkan beberapa nama dalam Rapimnasnya," imbuhnya.
Marzuki menuturkan, Demokrat akan mengeluarkan kriteria dalam Rapimnas pada tanggal 25-26 April 2009. Salah satunya yang mungkin masuk dalam kriteria adalah, menteri yang menjabat di kabinet Yudhoyono harus menanggalkan jabatan di partai agar lebih fokus pada tugas negara.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Demokrat tidak bisa memaksa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di putaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Sebab, Yudhoyono yang harus menentukan siapa pilihan
yang terbaik baginya.
"Dalam hal koalisi, itu ada faktor Yudhoyono. Demokrat tidak boleh melakukan 'kawin paksa' terhadap Pak Yudhoyono perihal pendamping," jelas Anas.
Mengenai koalisi dengan Golkar, Anas mengatakan, pihaknya masih menunggu proses mekanisme internal di dalam tubuh Partai Golkar. Anas menampik ketidakjelasan siapa pendamping Yudhoyono jelang pemilu presiden merupakan bentuk keragu-raguan karena Kalla pernah menyatakan siap jika dicalonkan sebagai capres.
"Tidak, kami masih menjaga sopan-santun dengan menghormati proses mekanisme yang terjadi di internal Partai Golkar," jelasnya.
Anas menuturkan, Demokrat masih berharap Golkar bisa menjadi salah satu mitra koalisi yang penting dalam pemerintahan. Guna membangun koalisi yang lebih baik dan kuat demi menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik lagi.
Hindari Perpecahan
Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus menghindari kontroversi dan perpecahan internal dalam mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pilpres 2009. oleh karena itu, jika Partai Golkar hanya bisa mengambil posisi wapres dan berduet dengan Yudhoyono, Partai Golkar harus menawarkan lebih dari satu nama kepada Partai Demokrat dan pasangan koalisinya.
"Kalau mengajukan lebih dari satu nama maka itu akan meminimalkan kontroversi dan perpecahan internal. Kalau mengajukan satu nama kan belum tentu cocok," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelum membuka rapat koordinasi wilayah Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, Sabtu (18/4) pagi.
Berdasarkan hasil penjaringan DPD I Partai Golkar, Akbar Tandjung yakin dirinya masuk dalam tiga besar, meski hingga saat ini enggan diumumkan DPP. "Namun, bukan itu soalnya. Ada atau tidak nama saya tak terlalu penting. Ini untuk menjaga soliditas partai ke depan," ucap Akbar.
Selain itu, katanya, mayoritas DPD I Partai Golkar memang menginginkan mengajukan lima nama jika hanya mengambil posisi wapres.
Ketua Umum Barindo Muchayat mengatakan, tidak etis jika Partai Golkar memaksakan diri dengan memberikan satu nama kepada Partai Demokrat.
"Kasihan Yudhoyono kalau begitu. Kalau memang mau berkoalisi, ya harus memberi ruang kepada beliau untuk membuat pertimbangan, mana yang paling cocok," kata Muchayat.
Sebagai ormas pendukung Yudhoyono, Barindo katanya, akan ikut memberi dukungan soal siapa pun yang dipilih sebagai cawapres. "Tentu lebih bagus lagi kalau itu kader Barindo. Pak Akbar kan Ketua Dewan Pembina Barindo," jelasnya.
Pilih Demokrat
Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, mayoritas pengurus partai Golkar lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PDI Perjuangan (PDIP). Meski demikian, Golkar tidak akan menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP.
“Ada opsi untuk tidak menutup komunikasi dengan PDIP. Tapi arus utama berkehendak berkoalisi dengan Demokrat,” kata Priyo.
Berdasarkan hasil rekomendasi dalam Rapat Konsultasi partai Golkar yang baru digelar, Priyo menjelaskan, rekomendasi untuk berkoalisi dengan Demokrat lahir dari pertimbangan peluang kemenangan dalam pilpres. Dengan Demokrat, lanjutnya, ada peluang besar untuk memenangkan pilpres sehingga Golkar bisa ikut membangun pemerintahan yang kuat dan efektif demi kemaslahatan bangsa. Meski demikan, keputusan final tentang koalisi tetap akan diputuskan dalam Rapimnas Khusus partai Golkar pada 23 April 2009.
“Semuanya masih bisa terjadi. Ada 'pertarungan sengit' di internal partai mengenai pilihan berkoalisi. Namun itu merupakan bagian dari demokrasi yang diterapkan partai, bukan perpecahan,” ungkapnya.
Priyo juga mengaku prihatin atas sikap PKS yang menyarankan Demokrat untuk tidak berkoalisi dengan Golkar. Dia menilai hal itu sebagai campur tangan urusan internal Demokrat dan Golkar, yang secara etika tidak dibenarkan. Seharusnya, kata Priyo, PKS bisa menghormati independensi partai dalam memilih kawan berkoalisi.
“Ancaman PKS bisa diartikan sebagi bentuk intervensi. Sepengetahuan saya, Golkar tidak pernah mencampuri urusan internal PKS,” lanjut Priyo.
Dari kubu PKS, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah mengatakan bahwa ancaman PKS harus dinilai sebagai saran kepada Demokrat agar bisa membangun koalisi yang lebih baik. Namun Fachri juga menyatakan, PKS serius akan keluar dari koalisi jika Demokrat tetap menggandeng Golkar.
(wishnugroho akbar/
dina sasti damayanti)
Dengan demikian, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama yang diajukan Golkar tersebut ke Yudhoyono.
Secara terpisah, mantan Ketua DPP Golkar Akbar Tandjung di Makassar, Sabtu (18/4), juga mengharapkan Golkar mengajukan lebih dari satu nama jika Golkar hendak mengambil posisi cawapres.
Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie kepada SH di Jakarta, Jumat (17/4), mengatakan, pihaknya mengharapkan Rapimnas Golkar tidak hanya mengeluarkan satu nama.
Hal itu, juga lebih elegan bagi Golkar sebagai partai besar yang memiliki kader terbaik. Dengan begitu, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. "Kita harapkan Golkar bisa mengeluarkan beberapa nama dalam Rapimnasnya," imbuhnya.
Marzuki menuturkan, Demokrat akan mengeluarkan kriteria dalam Rapimnas pada tanggal 25-26 April 2009. Salah satunya yang mungkin masuk dalam kriteria adalah, menteri yang menjabat di kabinet Yudhoyono harus menanggalkan jabatan di partai agar lebih fokus pada tugas negara.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Demokrat tidak bisa memaksa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di putaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Sebab, Yudhoyono yang harus menentukan siapa pilihan
yang terbaik baginya.
"Dalam hal koalisi, itu ada faktor Yudhoyono. Demokrat tidak boleh melakukan 'kawin paksa' terhadap Pak Yudhoyono perihal pendamping," jelas Anas.
Mengenai koalisi dengan Golkar, Anas mengatakan, pihaknya masih menunggu proses mekanisme internal di dalam tubuh Partai Golkar. Anas menampik ketidakjelasan siapa pendamping Yudhoyono jelang pemilu presiden merupakan bentuk keragu-raguan karena Kalla pernah menyatakan siap jika dicalonkan sebagai capres.
"Tidak, kami masih menjaga sopan-santun dengan menghormati proses mekanisme yang terjadi di internal Partai Golkar," jelasnya.
Anas menuturkan, Demokrat masih berharap Golkar bisa menjadi salah satu mitra koalisi yang penting dalam pemerintahan. Guna membangun koalisi yang lebih baik dan kuat demi menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik lagi.
Hindari Perpecahan
Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus menghindari kontroversi dan perpecahan internal dalam mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pilpres 2009. oleh karena itu, jika Partai Golkar hanya bisa mengambil posisi wapres dan berduet dengan Yudhoyono, Partai Golkar harus menawarkan lebih dari satu nama kepada Partai Demokrat dan pasangan koalisinya.
"Kalau mengajukan lebih dari satu nama maka itu akan meminimalkan kontroversi dan perpecahan internal. Kalau mengajukan satu nama kan belum tentu cocok," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelum membuka rapat koordinasi wilayah Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, Sabtu (18/4) pagi.
Berdasarkan hasil penjaringan DPD I Partai Golkar, Akbar Tandjung yakin dirinya masuk dalam tiga besar, meski hingga saat ini enggan diumumkan DPP. "Namun, bukan itu soalnya. Ada atau tidak nama saya tak terlalu penting. Ini untuk menjaga soliditas partai ke depan," ucap Akbar.
Selain itu, katanya, mayoritas DPD I Partai Golkar memang menginginkan mengajukan lima nama jika hanya mengambil posisi wapres.
Ketua Umum Barindo Muchayat mengatakan, tidak etis jika Partai Golkar memaksakan diri dengan memberikan satu nama kepada Partai Demokrat.
"Kasihan Yudhoyono kalau begitu. Kalau memang mau berkoalisi, ya harus memberi ruang kepada beliau untuk membuat pertimbangan, mana yang paling cocok," kata Muchayat.
Sebagai ormas pendukung Yudhoyono, Barindo katanya, akan ikut memberi dukungan soal siapa pun yang dipilih sebagai cawapres. "Tentu lebih bagus lagi kalau itu kader Barindo. Pak Akbar kan Ketua Dewan Pembina Barindo," jelasnya.
Pilih Demokrat
Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, mayoritas pengurus partai Golkar lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PDI Perjuangan (PDIP). Meski demikian, Golkar tidak akan menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP.
“Ada opsi untuk tidak menutup komunikasi dengan PDIP. Tapi arus utama berkehendak berkoalisi dengan Demokrat,” kata Priyo.
Berdasarkan hasil rekomendasi dalam Rapat Konsultasi partai Golkar yang baru digelar, Priyo menjelaskan, rekomendasi untuk berkoalisi dengan Demokrat lahir dari pertimbangan peluang kemenangan dalam pilpres. Dengan Demokrat, lanjutnya, ada peluang besar untuk memenangkan pilpres sehingga Golkar bisa ikut membangun pemerintahan yang kuat dan efektif demi kemaslahatan bangsa. Meski demikan, keputusan final tentang koalisi tetap akan diputuskan dalam Rapimnas Khusus partai Golkar pada 23 April 2009.
“Semuanya masih bisa terjadi. Ada 'pertarungan sengit' di internal partai mengenai pilihan berkoalisi. Namun itu merupakan bagian dari demokrasi yang diterapkan partai, bukan perpecahan,” ungkapnya.
Priyo juga mengaku prihatin atas sikap PKS yang menyarankan Demokrat untuk tidak berkoalisi dengan Golkar. Dia menilai hal itu sebagai campur tangan urusan internal Demokrat dan Golkar, yang secara etika tidak dibenarkan. Seharusnya, kata Priyo, PKS bisa menghormati independensi partai dalam memilih kawan berkoalisi.
“Ancaman PKS bisa diartikan sebagi bentuk intervensi. Sepengetahuan saya, Golkar tidak pernah mencampuri urusan internal PKS,” lanjut Priyo.
Dari kubu PKS, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah mengatakan bahwa ancaman PKS harus dinilai sebagai saran kepada Demokrat agar bisa membangun koalisi yang lebih baik. Namun Fachri juga menyatakan, PKS serius akan keluar dari koalisi jika Demokrat tetap menggandeng Golkar.
(wishnugroho akbar/
dina sasti damayanti)
Demokrat Tak Pilih Calon Wapres Teknokrat
Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati banyak disebut sebagai salah satu tokoh yang layak dipasangkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang.
Namun, Partai Demokrat tampaknya lebih memilih calon wapres dari kalangan partai politik, bukan teknokrat atau nonpartai.
Sinyalemen itu ditunjukkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan DPR, Jumat (17/4).
Menurut Anas, sempat ada pemikiran Partai Demokrat mencalonkan wapres dari kalangan teknokrat. Namun, dalam konteks realitas politik seperti sekarang ini, yaitu multipartai dan tidak ada partai yang menang secara meyakinkan, pemikiran itu tidak realistis. ”Kalau Partai Demokrat menang 35 persen, itu realistis,” ujarnya.
Partai mana yang akan digandeng Partai Demokrat, Anas belum memastikannya. Anas hanya memberi isyarat, apabila di Pilpres 2004 kekuatan koalisi pada putaran pertama hanya 11 persen dan putaran kedua hanya 18 persen, pada Pemilu Presiden 2009 putaran pertama minimal sudah mendapatkan simple majority, lebih dari 50 persen.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan dalam kesempatan terpisah menegaskan, partai yang kemungkinan lolos parliamentary threshold (PT) dan sudah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah Partai Kebangkitan Bangsa.
SBY-JK gagal
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai koalisi SBY-JK gagal dalam empat hal. Pertama, gagal mengelola parlemen secara baik. Kedua, gagal dalam membangun hubungan yang harmonis antara presiden dan wakil presiden. Ketiga, gagal dalam membangun kekompakan kabinet. Keempat, gagal dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Fahri, pernyataan Kalla dalam kampanye-kampanye yang mengatakan, dirinya bisa menjadi pemimpin yang lebih cepat dan baik, secara tak langsung mengatakan Yudhoyono lambat. ”Kalau ini diteruskan, kami tidak bisa ikut,” kata Fahri. (SUT)
Namun, Partai Demokrat tampaknya lebih memilih calon wapres dari kalangan partai politik, bukan teknokrat atau nonpartai.
Sinyalemen itu ditunjukkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan DPR, Jumat (17/4).
Menurut Anas, sempat ada pemikiran Partai Demokrat mencalonkan wapres dari kalangan teknokrat. Namun, dalam konteks realitas politik seperti sekarang ini, yaitu multipartai dan tidak ada partai yang menang secara meyakinkan, pemikiran itu tidak realistis. ”Kalau Partai Demokrat menang 35 persen, itu realistis,” ujarnya.
Partai mana yang akan digandeng Partai Demokrat, Anas belum memastikannya. Anas hanya memberi isyarat, apabila di Pilpres 2004 kekuatan koalisi pada putaran pertama hanya 11 persen dan putaran kedua hanya 18 persen, pada Pemilu Presiden 2009 putaran pertama minimal sudah mendapatkan simple majority, lebih dari 50 persen.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan dalam kesempatan terpisah menegaskan, partai yang kemungkinan lolos parliamentary threshold (PT) dan sudah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah Partai Kebangkitan Bangsa.
SBY-JK gagal
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai koalisi SBY-JK gagal dalam empat hal. Pertama, gagal mengelola parlemen secara baik. Kedua, gagal dalam membangun hubungan yang harmonis antara presiden dan wakil presiden. Ketiga, gagal dalam membangun kekompakan kabinet. Keempat, gagal dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Fahri, pernyataan Kalla dalam kampanye-kampanye yang mengatakan, dirinya bisa menjadi pemimpin yang lebih cepat dan baik, secara tak langsung mengatakan Yudhoyono lambat. ”Kalau ini diteruskan, kami tidak bisa ikut,” kata Fahri. (SUT)
Demokrat Tunggu Penetapan Cawapres Golkar
(kendaripos.co.id)
Jakarta, KP Secara resmi Partai Golkar memang belum bersikap. Apakah akan mengajukan Capres sendiri atau mengajukan Cawapres. Tetapi, sudah bisa dipastikan partai beringin itu hanya akan menelorkan Cawapres dan akan digelar pada Rapimnasus, Kamis (23/04).
Priyo Budi Santoso mengungkapkan di dalam tubuh Golkar sendiri muncul beragam pendapat. Ada yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan presiden sendiri dengan berkoalisi dengan partai lain.
"Jadi saya tegaskan itu bukan faksi, hanya perbedaan pendapat. Tetapi mainstrem utamanya menginginkan Cawapres dan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI pada diskusi di press room, kemarin.
Menurut Priyo, keinginan Golkar bergabung dengan Demokrat karena berkeinginan membangun pemerintahan yang kuat jika disokong parlemen. "Seorang presiden dapat menjalankan programnya kalau mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Makanya kami akan berkoalisi dengan Demokrat," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya masih membuka pintu koalisi bagi partai manapun. "Kami tidak pernah menjadikan partai lain sebagai musuh dan kami menghormati PDIP dan Gerinda yang sudah punya pilihan," ujarnya.
Meski sudah dipastikan Demokrat akan mencapreskan ketua pembinanya, SBY, namun secara resmi akan diumumkan dua hari setelah Golkar menelorkan nama Cawapres. Anas berharap pada peresmian Capres itu, sudah ada nama Cawapres yang diduetkan dari Demokrat. "Kami harapkan itu sudah terjadi tanggal 25-26 karena Golkar digelar tanggal 23 April," katanya. (awa)
Jakarta, KP Secara resmi Partai Golkar memang belum bersikap. Apakah akan mengajukan Capres sendiri atau mengajukan Cawapres. Tetapi, sudah bisa dipastikan partai beringin itu hanya akan menelorkan Cawapres dan akan digelar pada Rapimnasus, Kamis (23/04).
Priyo Budi Santoso mengungkapkan di dalam tubuh Golkar sendiri muncul beragam pendapat. Ada yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan presiden sendiri dengan berkoalisi dengan partai lain.
"Jadi saya tegaskan itu bukan faksi, hanya perbedaan pendapat. Tetapi mainstrem utamanya menginginkan Cawapres dan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI pada diskusi di press room, kemarin.
Menurut Priyo, keinginan Golkar bergabung dengan Demokrat karena berkeinginan membangun pemerintahan yang kuat jika disokong parlemen. "Seorang presiden dapat menjalankan programnya kalau mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Makanya kami akan berkoalisi dengan Demokrat," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya masih membuka pintu koalisi bagi partai manapun. "Kami tidak pernah menjadikan partai lain sebagai musuh dan kami menghormati PDIP dan Gerinda yang sudah punya pilihan," ujarnya.
Meski sudah dipastikan Demokrat akan mencapreskan ketua pembinanya, SBY, namun secara resmi akan diumumkan dua hari setelah Golkar menelorkan nama Cawapres. Anas berharap pada peresmian Capres itu, sudah ada nama Cawapres yang diduetkan dari Demokrat. "Kami harapkan itu sudah terjadi tanggal 25-26 karena Golkar digelar tanggal 23 April," katanya. (awa)
Partai Demokrat Tutup Pintu Koalisi bagi PDIP
(suarakarya-online.com) JAKARTA (Suara Karya): Partai Demokrat sudah menutup pintu koalisi bagi PDIP dan Partai Gerindra. Pasalnya, PDIP maupun Gerindra telah berbulat tekad mengusung capres dari kader partai mereka sendiri.
Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan, format koalisi untuk menghadapi pilpres, termasuk posisi cawapres yang diusung Partai Golkar, baru diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar yang digelar pada 23 April mendatang.
Anas menuturkan, PDIP sudah jauh-jauh hari menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres sekaligus menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Karena itu, bagi Partai Demokrat, tidak cukup beralasan membuka pintu koalisi bagi PDIP.
Demikian pula terhadap Gerindra. "Ya, biarlah kedua parpol itu saja yang nanti berkoalisi di parlemen. Koalisi (di parlemen) itu sangat dibutuhkan sebagai kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Anas.
Menurut Anas, koalisi yang dibangun dalam pemerintahan mendatang jangan sampai menutup ruang bagi oposisi. Dia menjelaskan, demokrasi yang baik harus tetap memberikan ruang bagi oposisi.
Anas menekankan, agar pemerintahan dapat berjalan efektif, koalisi yang kuat di parlemen juga amat dibutuhkan. "Hal itulah yang kini menjadi pertimbangan Partai Demokrat dalam menentukan langkah koalisi yang akan dibangun pascapemilu legislatif," ujarnya.
Partai Demokrat, kata Anas, dalam mencari mitra koalisi hanya akan melakukan pendekatan dengan parpol yang secara institusi belum memiliki capres serta belum menyatakan penolakan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, usai memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat, menuturkan, format koalisi Partai Golkar dalam rangka menghadapi pilpres, termasuk penetapan cawapres yang diusung, baru dibahas dalam Rapimnasus Partai Golkar, 28 April mendatang.
Rapat pengurus pleno itu sendiri diikuti hampir seluruh pimpinan DPP Partai Golkar. Antara lain, Sekjen Sumarsono dan seluruh ketua DPP seperti, Theo L Sambuaga, Syamsul Muarif, GBPH Joyokusumo, Burhanuddin Napitupulu, Tadjuddin Noer Said, dan juga Priyo Budi Santoso.
Menurut Jusuf Kalla, dalam rapimnasus nanti disepakati berbagai hal teknis dan sikap Partai Golkar dalam menghadapi pilpres. "Tentang format koalisi, tentang calon wakil presiden, dan tentang tata caranya," ujarnya.
Di tempat sama, Sumarsono mengatakan, rapat pengurus pleno kemarin sudah menyepakati bahwa Partai Golkar hanya akan mengusung cawapres dalam pilpres mendatang. "Tapi sekali lagi, (soal itu baru) diputuskan nanti di rapimnasus," ujarnya.
Meski begitu, soal nama cawapres yang akan diusung belum disepakati dalam rapat pengurus pleno. Nanti soal nama ditetapkan sesuai mekanisme, apakah cukup satu atau lebih," ujarnya.
Soal koalisi, Sumarsono mengakui dibahas juga dalam rapat pengurus pleno. "Namun, soal itu juga baru akan diputuskan dalam rapimnasus. Ini (rapat pengurus pleno) hanya evaluasi bersama ketua-ketua DPP, mengapa hasil suara kita melorot. Dengan demikian, dibicarakan apakah kita berkoalisi; apakah mengusung capres ataukah cawapres," katanya.
Sumarsono menjelaskan, rapimnasus adalah amanat rapimnas keempat yang digelar di Jakarta, Oktober 2008. "Nanti dalam rapimnasus yang diundang hanya DPP, ketua dan sekretaris DPD I, organisasi pendiri, juga dewan penasihat," katanya.
Soal DPD tingkat II tidak diundang ke rapimnasus, Sumarsono beralasan bahwa itu sudah diatur AD/ART Partai Golkar. "Di AD/ART dinyatakan demikian (DPD II tidak diundang ke rapimnasus) karena (mereka) sudah diwakili DPD I," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan ada kendala teknis untuk menyertai DPD II dalam rapimnasus. Kendala itu berkaitan dengan proses penghitungan suara yang belum selesai dilakukan KPU, terutama di daerah-daerah. "Sangat penting bagi mereka untuk mengawal (proses penghitungan suara) itu," kata Yorrys.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setuju apabila Jusuf Kalla (JK) kembali bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau saya pribadi tak ada masalah," katanya.
Namun, Surya mengatakan, secara organisasi hal itu belum diputuskan. Keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung menjadi kandidat cawapres dilakukan dalam rapimnasus.
Kendati mendukung SBY-JK, Surya mengatakan bahwa jika pada perkembangannya nanti ternyata mayoritas DPD I Partai Golkar menjagokan kandidat lain, maka dia juga akan mengikutinya. "Sepanjang itu memang tetap bisa menjaga soliditas di partai," katanya. (M Kardeni)
Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan, format koalisi untuk menghadapi pilpres, termasuk posisi cawapres yang diusung Partai Golkar, baru diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar yang digelar pada 23 April mendatang.
Anas menuturkan, PDIP sudah jauh-jauh hari menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres sekaligus menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Karena itu, bagi Partai Demokrat, tidak cukup beralasan membuka pintu koalisi bagi PDIP.
Demikian pula terhadap Gerindra. "Ya, biarlah kedua parpol itu saja yang nanti berkoalisi di parlemen. Koalisi (di parlemen) itu sangat dibutuhkan sebagai kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Anas.
Menurut Anas, koalisi yang dibangun dalam pemerintahan mendatang jangan sampai menutup ruang bagi oposisi. Dia menjelaskan, demokrasi yang baik harus tetap memberikan ruang bagi oposisi.
Anas menekankan, agar pemerintahan dapat berjalan efektif, koalisi yang kuat di parlemen juga amat dibutuhkan. "Hal itulah yang kini menjadi pertimbangan Partai Demokrat dalam menentukan langkah koalisi yang akan dibangun pascapemilu legislatif," ujarnya.
Partai Demokrat, kata Anas, dalam mencari mitra koalisi hanya akan melakukan pendekatan dengan parpol yang secara institusi belum memiliki capres serta belum menyatakan penolakan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, usai memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat, menuturkan, format koalisi Partai Golkar dalam rangka menghadapi pilpres, termasuk penetapan cawapres yang diusung, baru dibahas dalam Rapimnasus Partai Golkar, 28 April mendatang.
Rapat pengurus pleno itu sendiri diikuti hampir seluruh pimpinan DPP Partai Golkar. Antara lain, Sekjen Sumarsono dan seluruh ketua DPP seperti, Theo L Sambuaga, Syamsul Muarif, GBPH Joyokusumo, Burhanuddin Napitupulu, Tadjuddin Noer Said, dan juga Priyo Budi Santoso.
Menurut Jusuf Kalla, dalam rapimnasus nanti disepakati berbagai hal teknis dan sikap Partai Golkar dalam menghadapi pilpres. "Tentang format koalisi, tentang calon wakil presiden, dan tentang tata caranya," ujarnya.
Di tempat sama, Sumarsono mengatakan, rapat pengurus pleno kemarin sudah menyepakati bahwa Partai Golkar hanya akan mengusung cawapres dalam pilpres mendatang. "Tapi sekali lagi, (soal itu baru) diputuskan nanti di rapimnasus," ujarnya.
Meski begitu, soal nama cawapres yang akan diusung belum disepakati dalam rapat pengurus pleno. Nanti soal nama ditetapkan sesuai mekanisme, apakah cukup satu atau lebih," ujarnya.
Soal koalisi, Sumarsono mengakui dibahas juga dalam rapat pengurus pleno. "Namun, soal itu juga baru akan diputuskan dalam rapimnasus. Ini (rapat pengurus pleno) hanya evaluasi bersama ketua-ketua DPP, mengapa hasil suara kita melorot. Dengan demikian, dibicarakan apakah kita berkoalisi; apakah mengusung capres ataukah cawapres," katanya.
Sumarsono menjelaskan, rapimnasus adalah amanat rapimnas keempat yang digelar di Jakarta, Oktober 2008. "Nanti dalam rapimnasus yang diundang hanya DPP, ketua dan sekretaris DPD I, organisasi pendiri, juga dewan penasihat," katanya.
Soal DPD tingkat II tidak diundang ke rapimnasus, Sumarsono beralasan bahwa itu sudah diatur AD/ART Partai Golkar. "Di AD/ART dinyatakan demikian (DPD II tidak diundang ke rapimnasus) karena (mereka) sudah diwakili DPD I," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan ada kendala teknis untuk menyertai DPD II dalam rapimnasus. Kendala itu berkaitan dengan proses penghitungan suara yang belum selesai dilakukan KPU, terutama di daerah-daerah. "Sangat penting bagi mereka untuk mengawal (proses penghitungan suara) itu," kata Yorrys.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setuju apabila Jusuf Kalla (JK) kembali bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau saya pribadi tak ada masalah," katanya.
Namun, Surya mengatakan, secara organisasi hal itu belum diputuskan. Keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung menjadi kandidat cawapres dilakukan dalam rapimnasus.
Kendati mendukung SBY-JK, Surya mengatakan bahwa jika pada perkembangannya nanti ternyata mayoritas DPD I Partai Golkar menjagokan kandidat lain, maka dia juga akan mengikutinya. "Sepanjang itu memang tetap bisa menjaga soliditas di partai," katanya. (M Kardeni)
Friday, April 17, 2009
Demokrat: SBY masih Istikharah
(republika.co.id) JAKARTA—Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menegaskan, partainya belum memutuskan siapa bakal calon wakil presiden yang disandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Penentuan siapa pendamping SBY, kata Anas, akan dilakukan melalui forum Rapat Pimpinan Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009.
“Rapimnas mengagendakan kebijakan koalisi partai dan peresmian calon presiden dari Demokrat. Kalau sudah memungkinkan sekaligus penentuan cawapres, tapi tergantung dinamika politik yang terjadi di partai calon peserta koalisi,” papar Anas dalam acara Dialektika Demokrasi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).
Anas mengakui, keputusan siapa figur cawapres PD tidak bisa dilepaskan dari keinginan SBY sebagai orang yang berkepentingan langsung dalam jalannya roda pemerintahan mendatang.“Sejauh ini Pak SBY masih istikharah (meminta petunjuk, red) untuk mendapat yang terbaik. Selain istikharah politik, juga istikharah spiritual,” imbuhnya.
Dikatakan, sejak awal PD sudah secara tegas menyatakan untuk menjalankan politik pintu terbuka, baik dalam konteks koalisi ataupun capres/cawapres. Kebijakan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang. “Belum bergeser.”
Ihwal koalisi, Anas menerangkan, dalam benak PD, koalisi 2009-2014 merupakan penyempurnaan dari koalisi 2004-2009. “Artinya kalau Pak SBY kembali dipercaya rakyat, maka delivery pelayanan terhadap rakyat harus makin baik.”
PD, kata Anas, tidak memandang koalisi sebagai muara akhir dalam proses politik pasca pemilu. Koalisi hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan yang lebih baik, lebih stabil, lebih efektif, dan lebih memberikan jaminan peningkatan produktivitas kebijakan yang memberi faedah kepada semua masyarakat.
Dalam konteks penyempurnaan koalisi, Anas melanjutkan, koalisi 2009-2014 haruslah diikat dengan kontrak politik antarpeserta koalisi yang berjalan secara kelembagaan atau institusionalitas. “Bukan koalisi pribadi-pribadi dan harus berada pada landasan panduan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan peserta koalisi.”
Dalam konteks tersebut, Anas melanjutkan, PD masih membuka peluang sama terhadap semua parpol dan semua figur untuk koalisi dan cawapres. “Baik Golkar, PKS, PAN, PKB, bahkan PDIP kami masih terbuka. Termasuk cawapres di luar Pak JK juga masih terbuka semua,” tandas Anas.ade/kpo
“Rapimnas mengagendakan kebijakan koalisi partai dan peresmian calon presiden dari Demokrat. Kalau sudah memungkinkan sekaligus penentuan cawapres, tapi tergantung dinamika politik yang terjadi di partai calon peserta koalisi,” papar Anas dalam acara Dialektika Demokrasi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).
Anas mengakui, keputusan siapa figur cawapres PD tidak bisa dilepaskan dari keinginan SBY sebagai orang yang berkepentingan langsung dalam jalannya roda pemerintahan mendatang.“Sejauh ini Pak SBY masih istikharah (meminta petunjuk, red) untuk mendapat yang terbaik. Selain istikharah politik, juga istikharah spiritual,” imbuhnya.
Dikatakan, sejak awal PD sudah secara tegas menyatakan untuk menjalankan politik pintu terbuka, baik dalam konteks koalisi ataupun capres/cawapres. Kebijakan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang. “Belum bergeser.”
Ihwal koalisi, Anas menerangkan, dalam benak PD, koalisi 2009-2014 merupakan penyempurnaan dari koalisi 2004-2009. “Artinya kalau Pak SBY kembali dipercaya rakyat, maka delivery pelayanan terhadap rakyat harus makin baik.”
PD, kata Anas, tidak memandang koalisi sebagai muara akhir dalam proses politik pasca pemilu. Koalisi hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan yang lebih baik, lebih stabil, lebih efektif, dan lebih memberikan jaminan peningkatan produktivitas kebijakan yang memberi faedah kepada semua masyarakat.
Dalam konteks penyempurnaan koalisi, Anas melanjutkan, koalisi 2009-2014 haruslah diikat dengan kontrak politik antarpeserta koalisi yang berjalan secara kelembagaan atau institusionalitas. “Bukan koalisi pribadi-pribadi dan harus berada pada landasan panduan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan peserta koalisi.”
Dalam konteks tersebut, Anas melanjutkan, PD masih membuka peluang sama terhadap semua parpol dan semua figur untuk koalisi dan cawapres. “Baik Golkar, PKS, PAN, PKB, bahkan PDIP kami masih terbuka. Termasuk cawapres di luar Pak JK juga masih terbuka semua,” tandas Anas.ade/kpo
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
