Tuesday, January 27, 2009

Partai Demokrat Anggap Mega Semakin Panik

(Dikirim dari www.BungAnas.com)

SURABAYA | SURYA Online - Partai Demokrat gerah juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya dikritik terus-terusan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati binti Sukarno. “Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis,” kata Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, lewat pesan singkatnya kepada SURYA Online, Selasa (27/1/2009).

Menut dia, Megawati sebagai pemimpin partai yang mengaku pro wong cilik, mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. “Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat,” pintanya.

Anas yang juga caleg DPR RI dari Demokrat untuk Dapil Jatim VI (Kediri, Tuluangung, Blitar) ini menilai, pernyataan Megawati itu memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. “Pemerintah menjalankan politik do something (mengerjakan sesuatu), sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik do nothing (tak mengerjakan apapun). Partai oposisi hanya produktif dalam melahirkan ibarat dan perumpamaan, misalnya, seperti poco-poco dan seperti yoyo,” ujarnya.

Anas yakin, rakyat tidak suka oposisi yang tidak obyektif, semenarik apapun pengibaratannya, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. “Pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat atau perumpamaan,” kecamnya. yul

PD: Sindiran Yoyo Tanda Mega Panik

(Dikirim dari www.BungAnas.com)

INILAH.COM, Jakarta - Sindiran Capres PDIP Megawati Soekarnoputri agar pemerintah jangan menjadikan rakyat seperti yoyo mendapat reaksi tajam dari Partai Demokrat. Mega dinilai sedang panik karena rakyat suka dengan kebijakan Presiden SBY menurunkan harga BBM.

"Pernyataan itu menjadi tanda yang nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis," cetus Ketua DPP PD Anas Urbaningrum melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (27/1).

Sebagai pimpinan parpol yang mengaku pro wong cilik, lanjut Anas, Mega mestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kecil. Jangan karena analisis popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas panik dan memproduksi penilaian yang tidak tepat.

"Pernyataan itu tidak menggambarkan realitas. Justru berhadapan dengan kenyataan. Rakyat tidak ada yang merasa menjadi yoyo. Justru rakyat menyukai dan mendukung turunnya harga BBM," ujar Anas.

Anas yakin rakyat lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata, ketimbang oposisi yang hanya berpikir keras memproduksi kalimat-kalimat ibarat yang faedahnya tidak ada.

"Kritik oposisi, semenarik apapun, tidak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja. Inilah yang membedakan SBY-JK dengan Megawati. Pemerintah menjalankan politik 'do something', sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik 'do nothing'. Sebagai oposisi hanya produktif melahirkan ibarat, seperti poco-poco dan seperti yoyo," tandas Anas. [sss]

Tuesday, January 20, 2009

Iklan PD Diprotes: Partai Demokrat Balas Kritik Agung Laksono

(Dikrim dari www.BungAnas.com)

Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.

"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.

Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.

"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.

Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.

"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.

Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.

"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)

Iklan PD Diprotes: Partai Demokrat Balas Kritik Agung Laksono

(Dikirim dari : www.BungAnas.com)

Jakarta (Detik.com) - Iklan klaim Partai Demokrat (PD) dalam keberhasilan SBY menurunkan tarif BBM diprotes Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. PD mengaku iklan itu bukanlah klaim keberhasilan partainya, tapi dukungan kepada pemerintah SBY.

"Kalau mau mencermati, iklan PD bukan mengklaim. Itu adalah iklan yang isinya dukungan PD kepada pemerintahan Presiden SBY atas penurunan harga BBM," kata salah seorang Ketua DPP PD Anas Ubaningrum kepada detikcom via pesan singkatnya di Jakarta, Senin (19/1/2009) malam.

Justru Anas mempertanyakan pernyataan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, di mana bagian dari iklan yang menyatakan kerja Partai Demokrat sendiri. Bahkan, tidak ada klaim keberhasilan partainya terhadap penurunan harga BBM.

"Apakah salah kalau PD menyatakan dukungan kepada pemerintahan SBY atas penurunan harga BBM? Di mana letaknya tidak menghargai koalisi?" tegas Anas balik bertanya.

Justru, lanjut Anas, pihaknya merasa senang ketika Partai Golkar mengiklankan keberhasilan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menuntaskan konflik Aceh. Tidak ada iklan Golkar yang menyatakan keberhasilan pemerintah, keberhasilan kadernya di eksekutif dan legislatif yang diprotes.

"Kami justru senang dan mengapresiasi. Kami juga tidak akan protes kalau Golkar bikin iklan penurunan harga BBM. Justru kami menunggu," tandasnya lagi.

Inilah yang dimaksudkan Anas bahwa partainya selama ini menghormati dan memahami koalisi. Seharusnya, semua peserta koalisi konsisten bersikap dan mensosialisasikan capaian dan keberhasilan pemerintah.

"Bukan saling memprotes. Energi buat protes lebih baik diubah menjadi energi untuk kampanye dan sosialisasi keberhasilan pemerintah," pintanya. (zal/mok)

Friday, January 16, 2009

Demokrat Tak Khawatir PKB Gus Dur Dukung Mega

(Dikirim dari www.BungAnas.com)

Jakarta - Dukungan suara PKB Gus Dur yang diberikan ke PDIP dinilai akan memberi kontribusi yang signifikan bagi Megawati dalam Pilpres 2009. Namun demikian, sebagai partai yang mencapreskan SBY, Partai Demokrat mengaku tidak khawatir dengan keputusan tersebut.

"Kalau benar terjadi, tentu saja dukungan itu akan menambah kekuatan Bu Mega. Namun demikian, kami tidak khawatir. Tetapi bukankah Gus Dur sudah menganjurkan golput?" ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada detikcom, Kamis (15/1/2009).

Jika pun menambah dukungan, lanjut Anas, hal itu tidak akan signifikan dalam konteks pilpres.

"Pengalaman Pilpres 2004 dan Pilkada membuktikan bahwa yang menjadi pertimbangan utama pemilih adalah pasangan calonnya. Bukan partai pengusung atau partai pendukung," jelasnya.

Sehingga, kata dia, dalam pilres, pemilih cenderung mandiri dan tidak gampang diarahkan oleh partai. "Karena itu, dukungan tersebut tidak akan mengubah peta dasar kompetisi head to head SBY-Mega," cetusnya.

"Data beberapa survei menunjukkan warga NU lebih punya afinitas (rasa kedekatan) dengan SBY kok. Itu pasti kami akan jaga dan perkuat terus ke depan," pungkasnya.

( lrn / iy )

Monday, January 12, 2009

Tahun Baru: Harga BBM Turun Lagi

Anas Urbaningrum (Dikirim dari www.BungAnas.com)

Pemerintahan Presiden SBY punya cara tersendiri untuk menyambut tahun baru 2009. Bukan dengan pesta. Bukan pula dengan bermuram-durja karena pengaruh krisis global. Cara yang saya maksud adalah dengan membuat kebijakan, atau persisnya melanjutkan kebijakan untuk menurunkan harga BBM. Untuk kali ketiga, harga BBM, premium, diturunkan ke angka Rp. 4500,- dan berlaku efektif per-Januari 2009. Saya berpandangan :

1. Mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah dan Presiden SBY yang untuk ketiga kalinya telah menurunkan harga BBM. Kebijakan ini bukan saja patut diapresisasi, tetapi juga sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah responsif terhadap perkembangan keadaan, dan khususnya kepekaan terhadap kepentingan rakyat.

2. Penurunan harga BBM layak dipahami sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk terus berupaya meringankan beban hidup rakyat, mendorong perputaran roda dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global.

3. Pemerintah perlu terus konsisten untuk melanjutkan kebijakan untuk evaluasi harga setiap bulan, dan jika memungkinkan untuk diturunkan kembali, kami berharap dan sekaligus mendukung penurunan harga selanjutnya. Meskipun setiap kali BBM turun ada yang mengkritik dan menyerangnya sebagai kampanye politik, buat saya yang penting adalah apa pendapat rakyat. Jika rakyat senang dan makin ringan bebannya, kritik dan serangan apapun, tidak perlu terlalu dirisaukan. Yang penting bukan penilaian politis dari politisi, tetapi penilaian dari rakyat banyak.

4. Mendesak dan mengingatkan kepada Pertamina dan para pengusaha SPBU untuk dapat menyiapkan pelayanan yang prima kepada rakyat, sehingga kasus kelangkaan stok tidak terjadi lagi. Kelangkaan stok adalah hal yang sangat merugikan rakyat. Pertamina dan pengusaha SPBU mempunyai kesempatan 3 hari untuk mempersiapkan diri menjelang tanggal berlakunya kebijakan. Sangat baik jika Pertamina memperbaiki citranya dengan bekerja keras, dan bahkan lebih keras, sehingga tidak identik dengan kelangkaan, dan sebaliknya dikenal publik sebagai BUMN yang cekatan.

5. Kepada para pihak terkait, khususnya para pengusaha angkutan agar mampu bersikap adil dan proporsional. Penurunan harga BBM harusnya diikuti dengan penurunan tarif angkutan. Dengan demikian, manfaatnya akan makin berganda bagi rakyat. Tidak selayaknya hanya berpikir tentang keuntungan sendiri. Para pengusaha perlu solider dengan rakyat yang membutuhkan angkutan umum dengan tarif yang wajar dan terjangkau. Jika para pengusaha angkutan membandel, sangat disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi serius, misalnya pencabutan ijin. Meskipun negara demokratik, dalam hal-hal tertentu yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, Pemerintah boleh memaksakan kebijakan. Rakyat harus dilindungi kepentingannya, sama dengan kepentingan para pengusaha. Jadi, tepa selira menjadi sangat penting.


Salam Demokrat

Hadapi Rizal Ramli, Tak Perlu SBY yang Turun

(Laurencius Simanjuntak - detikPemilu) Jakarta - Dengan alasan takut meladeninya dalam debat capres, Rizal Ramli tetap menuding SBY berada di balik penetapan dirinya sebagai tersangka oleh kepolisian. Namun hal itu cepat dibantah oleh Partai Demokrat.

Partai yang mencapreskan SBY itu mengaggap Rizal Ramli bukanlah tokoh yang perlu ditakutkan dalam debat.

"Rizal juga bukan tokoh yang cukup untuk dijadikan khawatir. Apalagi takut. Sama sekali tidak ada alasan untuk takut," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum lewat pesan singkat kepada detikcom, Minggu (11/1/2009).

Untuk melayani tantangan Rizal Ramli, lanjut Anas, SBY tidak perlu turun langsung. "Di Demokrat banyak stok (kader) untuk bisa melayani debat dengan Rizal," kilah Anas.

Lebih jauh Anas mengimbau hendaknya setiap perkara hukum harus dilihat dalam perspektif hukum. Tidak pada tempatnya persoalan penetapan Rizal sebagai tersangka tersebut ditarik ke ranah politik.

"Urusan Rizal adalah dengan polisi yang sudah bekerja atas nama penegakan hukum. SBY tidak punya selera intervensi," tegas mantan Ketua PB HMI ini.

"Kalau memang sedang berperkara hukum, tidak perlu mengaburkan dan membiaskan ke perkara politik. Perlu sikap gentle untuk menghadapi dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.
( lrn / sho )

Hadapi Rizal Ramli, Tak Perlu SBY yang Turun

(Laurencius Simanjuntak - detikPemilu) Jakarta - Dengan alasan takut meladeninya dalam debat capres, Rizal Ramli tetap menuding SBY berada di balik penetapan dirinya sebagai tersangka oleh kepolisian. Namun hal itu cepat dibantah oleh Partai Demokrat.

Partai yang mencapreskan SBY itu mengaggap Rizal Ramli bukanlah tokoh yang perlu ditakutkan dalam debat.

"Rizal juga bukan tokoh yang cukup untuk dijadikan khawatir. Apalagi takut. Sama sekali tidak ada alasan untuk takut," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum lewat pesan singkat kepada detikcom, Minggu (11/1/2009).

Untuk melayani tantangan Rizal Ramli, lanjut Anas, SBY tidak perlu turun langsung. "Di Demokrat banyak stok (kader) untuk bisa melayani debat dengan Rizal," kilah Anas.

Lebih jauh Anas mengimbau hendaknya setiap perkara hukum harus dilihat dalam perspektif hukum. Tidak pada tempatnya persoalan penetapan Rizal sebagai tersangka tersebut ditarik ke ranah politik.

"Urusan Rizal adalah dengan polisi yang sudah bekerja atas nama penegakan hukum. SBY tidak punya selera intervensi," tegas mantan Ketua PB HMI ini.

"Kalau memang sedang berperkara hukum, tidak perlu mengaburkan dan membiaskan ke perkara politik. Perlu sikap gentle untuk menghadapi dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.
( lrn / sho )

Thursday, January 8, 2009

Menuju Demokrasi Yang Sehat Dan Produktif

Anas Urbaningrum (Dikirim dari www.BungAnas.com)



Delapan tahun sudah reformasi berjalan. Reformasi jelas mempunyai tujuan yang mulia, yakni membangun Indonesia baru yang lebih bermartabat. Indonesia yang demokratis, dalam situasi yang tertib dan aman, berkeadilan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Reformasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kekurangan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Salah satu yang menjadi titik sentral adalah reformasi di bidang politik, yakni terbangunnya sistem politik nasional yang demokratis dan berporos pada kedaulatan rakyat. Sistem politik otoritarian dipandang tidak lagi relevan dengan Indonesia masa depan, dan oleh karena itu harus digantikan dengan system politik modern yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Sepanjang delapan tahun reformasi, demokrasi di Indonesia sudah cukup mengalami kemajuan. Bahkan bisa dikatakan meninggalkan prestasi bidang-bidang yang lain. Adanya kebebasan politik rakyat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, pemilu yang demokratis, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung serta Pilkada langsung adalah beberapa contoh yang bisa kita tunjuk.

Namun demikian, ada pertanyaan penting di seputar demokratisasi kita. Apakah bangunan demokrasi kita sudah cukup kokoh dan sehat ? Ataukah masih ringkih dan rentan ? Dan apakah lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh pemilu yang demokratis sudah benar-benar bekerja secara produktif untuk kemakmuran rakyat ?

Itulah dua pertanyaan pokok yang harus kita jawab. Mengapa ? Karena kita ingin membangun demokrasi yang sebenar-benarnya, yakni demokrasi yang sehat, matang, dewasa, dan benar-benar produktif untuk kepentingan rakyat banyak. Demokrasi yang benar-benar menjadi sarana bagi kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan politik yang dipilih untuk mencapai tujuan nasional bangsa kita.

Namun demikian, kita menyadari persis bahwa demokrasi bukanlah bentuk yang statis. Demokrasi selalu bergerak dinamis lewat sebuah proses demokratisasi. Bukan saja persoalan struktur politik, tetapi juga menyangkut budaya berdemokrasi. Bukan saja terkait dengan derajat partisipasi rakyat, tetapi juga tentang kedewasaan sikap para politisi. Bukan semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh pada inti substansi dasarnya.

Sebagai sarana perjuangan untuk mencapai tujuan nasional, terutama kesejahteraan rakyat, demokrasi kita masih membutuhkan penguatan-penguatan yang sungguh-sungguh.

Sunday, January 4, 2009

Tentang Koalisi Pilpres

(Dikirim dari www.BungAnas.com)

Koalisi mutlak dibutuhkan dalam pilpres 2009. Bukan saja untuk memberangkatkan pasangan capres dan cawapres. Tetapi juga dalam rangka menjamin stabilitas dan efektifitas program-program pemerintahan.

PD juga akan membangun koalisi. Berapapun hasil pemilu legislatif, apakah mampu atau tdk mampu sendirian memberangkatkan SBY, kami akan tetap membangun koalisi. Indonesia harus diurus dengan semangat kebersamaan antar semua parpol dan golongan yang sehaluan.

Koalisi tersebut akan definitif setelah pemilu 2009, ketika modal politik masing-masing sudah sangat jelas. Karena selain kesamaan visi dan haluan, koalisi pasti membicarakan power sharing. Tidak ada koalisi tanpa power sharing.
Karena itu pula, cawapres SBY akan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Sekarang statusnya adalah 'buku terbuka'.

Forum pertemuan dan silaturrahmi partai penting bagi komunikasi, pendekatan dan penjajagan politik. Karena itu baik untuk diteruskan dan diperluas pesertanya.

Anas Urbaningrum
Ketua DPP PD.

Tentang Hasil Survei LSI Desember 2008; Angka Elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%)

(Dikirim dari www.BungAnas.com)


1. Kami bersyukur atas kenaikan angka elektabilitas PD (23%) dan SBY (43%). Sementara PDIP 17,1% dan PG 13,3%. Megawati pada angka 19%. Ini adalah cermin kepercayaan rakyat dan kemajuan politik yang sangat berarti dan patut disyukuri. Angka-angka tersebut adalah modal politik yang sangat berharga untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009. Sebagai partai, PD mulai tampak 'berbakat' untuk menjadi juara. Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP

2. Tidak hanya angka elektabilitas PD dan SBY yang membuat kami makin optimis dan terus bekerja keras, tetapi juga penyebab mengapa PD dan SBY mengalami kenaikan angka.

3. PD naik angkanya karena dinilai publik sebagai partai yang PALING : bersih dari korupsi, baik programnya untuk rakyat, mampu memecahkan masalah bangsa, dan peduli pada keinginan rakyat.

4. SBY juga naik elektabilitasnya karena tingkat kepuasan publik naik menjadi 69 persen. Mengapa? Publik menilai : kondisi politik dan pemerintahan baik, penegakan hukum baik, keamanan baik, kondisi ekonomi sedikit membaik (meski belum memuaskan), kinerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan membaiknya kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan.

5. Artinya kenaikan angka PD dan SBY bukan jatuh dari langit, melainkan berbasiskan penilaian publik terhadap isu-isu dan kinerja yang dianggap penting. Publik atau pemilih tampak makin rasional dan cerdas.

6. Dengan kata lain, PD dan SBY naik elektabilitasnya karena bekerja keras. PD serius kampanye lewat iklan dan dilapangan oleh para caleg. SBY konsentrasi bekerja sebagai Presiden untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pubik. Termasuk mengatasi dampak krisis global.

7. Hemat kami, ini adalah gejala yang baik. Partai dan pemimpin yang bekerja keras diapresiasi dan dinilai positif oleh rakyat. Ini adalah perkembangan yang maju dalam demokrasi kita.

Tks. Wass.

Anas Urbaningrum,

Ketua DPP PD