Anas: Korban Ledakan Gas Tanggung Jawab Pertamina

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku prihatin dengan makin maraknya ledakan gas. Anas meminta Pertamina merawat korban ledakan hingga sembuh total.

"Itu adalah tanggung jawab moral yang sangat terpuji dan sebaiknya dijalankan Pertamina," ujar Anas kepada detikcom, Minggu (25/7/2010).

Anas mencontohkan, pertanggungjawaban itu bisa berupa perhatian kecil seperti menengok dan membiayai perawatan. Bagaimanapun Pertamina sebagai produsen tabung dan gas yang digunakan punya harus ikut bertanggung jawab terhadap ledakan gas.

"Bisa saja dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan atau biaya perawatan," ungkap Anas.

Pandangan Anas ini disambut positif oleh Wakil Ketua DPR bidang kesra Taufik Kurniawan. Taufik meminta Pertamina segera merealisasikan asuransi bagi pengguna gas.

"Ke depan harus ada langkah konkret. Mengganti tabung yang rusak dan mempersiapkan juga asuransi bagi penggunanya," terangnya.

(van/anw)

Anas: Korban Ledakan Gas Tanggung Jawab Pertamina

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku prihatin dengan makin maraknya ledakan gas. Anas meminta Pertamina merawat korban ledakan hingga sembuh total. "Itu adalah tanggung jawab moral yang sangat terpuji dan sebaiknya dijalankan Pertamina," ujar Anas kepada detikcom, Minggu (25/7/2010). Anas mencontohkan, pertanggungjawaban itu bisa berupa perhatian kecil seperti menengok dan membiayai perawatan. Bagaimanapun Pertamina sebagai produsen tabung dan gas yang digunakan punya harus ikut bertanggung jawab terhadap ledakan gas.

"Bisa saja dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan atau biaya perawatan," ungkap Anas. Pandangan Anas ini disambut positif oleh Wakil Ketua DPR bidang kesra Taufik Kurniawan. Taufik meminta Pertamina segera merealisasikan asuransi bagi pengguna gas. "Ke depan harus ada langkah konkret. Mengganti tabung yang rusak dan mempersiapkan juga asuransi bagi penggunanya," terangnya. (van/anw)

Pesan Terakhir Anas sebagai Ketua Fraksi

VIVAnews - Anas Urbaningrum meninggalkan pesan terakhir sebagai Ketua Fraksi dalam rapat internal Fraksi Demokrat di Gedung DPR RI hari ini. Salah satunya adalah agar seluruh anggota Fraksi Demokrat benar-benar memperhatikan tingkat kehadiran dan keaktifan mereka dalam rapat-rapat DPR RI.

"Baik di rapat paripurna, rapat komisi, maupun dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan yang lain, anggota Fraksi Demokrat harus hadir dan aktif," kata Anas, Jumat 23 Juli 2010. Ia menambahkan, anggota Fraksi Demokrat tidak boleh absen tanpa alasan jelas.

"Untuk alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu boleh izin. Tapi untuk alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Anas bahkan menekankan, DPP Partai Demokrat akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan absensi masing-masing anggota fraksinya. "DPP akan mempunyai rapat untuk tiap-tiap anggota fraksi," kata Anas.

Bagi mereka yang memperoleh rapor merah, maka DPP akan memberikan peringatan, mulai dari peringatan ringan sampai keras. Anas berharap, semua anggota Fraksi Demokrat dapat berlaku disiplin dan tertib sehingga tidak ada yang sampai mendapat peringatan serius dari DPP.

Bagaimanapun, Anas yakin tingkat kehadiran anggota Fraksi Demokrat di DPR relatif lebih tinggi dibanding fraksi-fraksi lain. "Bisa dicek di absensi rapat," ujarnya optimistis. Tapi, ujarnya, itu tidak menjadi alasan bagi fraksi untuk tidak berupaya lebih baik lagi demi peningkatan kinerja parlemen.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pimpinan dan Sekjen DPR sedang mengkaji penerapan sistem pemindaian sidik jari (finger print) untuk mengantisipasi para anggota dewan yang sering membolos. Dengan sistem finger print tersebut, maka gaji tiap anggota dewan yang membolos dapat dipotong sesuai dengan tingkat ketidakhadiran mereka.

Anas Urbaningrum Pamit dari Fraksi Demokrat

VIVAnews - Anas Urbaningrum memimpin rapat internal Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat untuk yang terakhir kalinya sebagai Ketua Fraksi. Anas melepaskan posisi Ketua Fraksi Demokrat, karena ia telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru dalam Musyawarah Nasional Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Sebagai konsekuensi atas keterpilihan Anas menduduki jabatan tertinggi di partai terbesar di tanah air tersebut, ia mengundurkan diri dari Ketua Fraksi dan anggota DPR RI agar bisa berkonsentrasi memimpin Demokrat selama lima tahun mendatang.

"Saya menghadiri rapat fraksi sekaligus pamitan sebagai Ketua Fraksi dan anggora DPR RI. Ini terakhir kali saya memimpin rapat fraksi," kata Anas.

Ia menambahkan, dirinya akan segera mengajukan surat pengunduran diri segera setelah ini. Anas pun berencana untuk mengumumkan penggantinya dalam waktu dekat.

"Tunggu saja, nanti saya umumkan. Yang jelas, pergantian ketua fraksi akan segera dilakukan," ujar Anas. Ia menekankan, partai akan memilih sosok yang paling tepat sebagai Ketua Fraksi yang baru. "Kriterianya ya harus lebih baik dari Ketua Fraksi sebelumnya."

Anas juga membenarkan adanya rencana pergantian pimpinan komisi di Fraksi Demokrat. Namun menurutnya, prioritas fraksi sementara ini adalah ke pergantian pimpinan fraksi.

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan menggelar rapat terbatas besok malam guna membahas soal pergantian pimpinan fraksi dan komisi. "Perubahan-perubahan itu bukan hal yang luar biasa," ujarnya. (sj)

Pesan Terakhir Anas sebagai Ketua Fraksi

VIVAnews - Anas Urbaningrum meninggalkan pesan terakhir sebagai Ketua Fraksi dalam rapat internal Fraksi Demokrat di Gedung DPR RI hari ini. Salah satunya adalah agar seluruh anggota Fraksi Demokrat benar-benar memperhatikan tingkat kehadiran dan keaktifan mereka dalam rapat-rapat DPR RI.

"Baik di rapat paripurna, rapat komisi, maupun dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan yang lain, anggota Fraksi Demokrat harus hadir dan aktif," kata Anas, Jumat 23 Juli 2010. Ia menambahkan, anggota Fraksi Demokrat tidak boleh absen tanpa alasan jelas.

"Untuk alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu boleh izin. Tapi untuk alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Anas bahkan menekankan, DPP Partai Demokrat akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan absensi masing-masing anggota fraksinya. "DPP akan mempunyai rapat untuk tiap-tiap anggota fraksi," kata Anas.

Bagi mereka yang memperoleh rapor merah, maka DPP akan memberikan peringatan, mulai dari peringatan ringan sampai keras. Anas berharap, semua anggota Fraksi Demokrat dapat berlaku disiplin dan tertib sehingga tidak ada yang sampai mendapat peringatan serius dari DPP.

Bagaimanapun, Anas yakin tingkat kehadiran anggota Fraksi Demokrat di DPR relatif lebih tinggi dibanding fraksi-fraksi lain. "Bisa dicek di absensi rapat," ujarnya optimistis. Tapi, ujarnya, itu tidak menjadi alasan bagi fraksi untuk tidak berupaya lebih baik lagi demi peningkatan kinerja parlemen.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pimpinan dan Sekjen DPR sedang mengkaji penerapan sistem pemindaian sidik jari (finger print) untuk mengantisipasi para anggota dewan yang sering membolos. Dengan sistem finger print tersebut, maka gaji tiap anggota dewan yang membolos dapat dipotong sesuai dengan tingkat ketidakhadiran mereka.

Anas Urbaningrum Pamit dari Fraksi Demokrat

VIVAnews - Anas Urbaningrum memimpin rapat internal Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat untuk yang terakhir kalinya sebagai Ketua Fraksi. Anas melepaskan posisi Ketua Fraksi Demokrat, karena ia telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru dalam Musyawarah Nasional Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Sebagai konsekuensi atas keterpilihan Anas menduduki jabatan tertinggi di partai terbesar di tanah air tersebut, ia mengundurkan diri dari Ketua Fraksi dan anggota DPR RI agar bisa berkonsentrasi memimpin Demokrat selama lima tahun mendatang. "Saya menghadiri rapat fraksi sekaligus pamitan sebagai Ketua Fraksi dan anggora DPR RI. Ini terakhir kali saya memimpin rapat fraksi," kata Anas.

Ia menambahkan, dirinya akan segera mengajukan surat pengunduran diri segera setelah ini. Anas pun berencana untuk mengumumkan penggantinya dalam waktu dekat. "Tunggu saja, nanti saya umumkan. Yang jelas, pergantian ketua fraksi akan segera dilakukan," ujar Anas. Ia menekankan, partai akan memilih sosok yang paling tepat sebagai Ketua Fraksi yang baru. "Kriterianya ya harus lebih baik dari Ketua Fraksi sebelumnya." Anas juga membenarkan adanya rencana pergantian pimpinan komisi di Fraksi Demokrat. Namun menurutnya, prioritas fraksi sementara ini adalah ke pergantian pimpinan fraksi. Sebelumnya, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan menggelar rapat terbatas besok malam guna membahas soal pergantian pimpinan fraksi dan komisi. "Perubahan-perubahan itu bukan hal yang luar biasa," ujarnya. (sj)

Soal Anas Tuntas, Demokrat Ganti Pimpinan Komisi

JAKARTA - Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan bahwa proses pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang kini masih dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sudah dimulai. Paling lambat sebelum masa tugas keanggotaan DPR periode ini genap setahun pada 1 Oktober mendatang, Fraksi Demokrat di DPR telah memiliki ketua fraksi baru.

Menurut Saan, pergantian Ketua Fraksi PD di DPR karena Anas Urbaningrum disibukkan oleh berbagai urusan terkait posisinya saat ini sebagai Ketua Umum PD. "Anas Urbaningrum saat ini benar-benar sibuk mengurus Partai Demokrat. Untuk itu Anas harus melepas jabatannya selaku ketua fraksi," tandasnya kepada wartawan di DPR, Rabu (21/7).

Menyinggung soal figur yang kelak akan memimpin Fraksi PD di DPR, Saan menegaskan, internal partai tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya. Alasannya, karena Demokrat memiliki banyak figur. "Namun sesuai dengan mekanisme partai, pimpinan Partai Demokrat lebih mengutamakan soal kreteria. Soal orangnya sangat banyak," kata Saan lagi.

Lebih jauh diungkapkan, kriteria yang saat ini tengah dipertajam untuk memimpin Fraksi PD terdiri dari tiga syarat penting dan strategis. "Pertama, harus mampu membangun dan memperkokoh integritas internal partai, kedua cakap dalam berkomunikasi dengan publik, terutama soal agenda-agenda penting partai dan ketiga, punya kemampuan lobi yang kuat dan konsisten serta secara meyakinkan diterima oleh seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR," jelasnya.

Ditanya siapa saja yang paling berpeluang menjadi pengganti Anas, Saan menyebut sejumlah nama antara lain Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafsah, Sapri Yahya, Hayono Isman, Taufik Effendi, dan Sutan Bhatoegana. "Saya pribadi lebih dalam posisi siap menerima penugasan dari pimpinan partai," tegasnya.

Selain itu Saan juga menambahkan, seiring dengan proses pergantian Ketua Fraksi PD DPR, DPP PD saat ini juga tengah memproses evaluasi terhadap seluruh kader PD yang saat ini duduk dalam pimpinan-pimpinan komisi DPR. "Seiring dengan pergantian ketua fraksi, nantinya juga akan dilakukan pergantian terhadap pimpinan komisi-komisi sesuai dengan hasil evaluasi dan keahlian yang mereka miliki," imbuh Saan Mustofa. (fas/jpnn)

Anas Desak Wisnu Upayakan Coblos Ulang Diundur

Surabaya (beritajatim.com) - Meski mengatakan tidak masalah terkait dengan tanggal coblos ulang pemilukda Surabaya yang ditentukan KPU pada 1 Agustus, namun Ketua Umum Partai Demokrat tetap menginstruksikan agar Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana untuk berupaya memundurkan waktu pelaksanaan coblos ulang.

Anas menyatakan, tidak terlalu memikirkan tanggal pencoblosan, Anas lebih berkonsentrasi pada penggalangan kekuatan internal kader Demokrat. Tetapi masukan dari Ketua DPRD Surabaya, membuat Anas mempersilahkan Wisnu Wardhana untuk berupaya memundurkan pelaksanaan pemilukada Surabaya.

"Pak Wisnu bilang kalau bisa jangan 1 Agustus, jika demikian biar Pak Wisnu. Semoga bisa berjuang di DPRD untuk memundurkan waktu," kata Anas yang disambut anggukan kepala oleh Wisnu.

Pernyataan itu, tentu membuat Ketua DPC Demokrat yang saat ini juga duduk sebagai ketua DPRD Surabaya akan berupaya untuk memundurkan jadwal Pemilukada, hingga KPU benar - benar siap menggelar coblos ulang. Upaya ini senada dengan upaya anggota dewan lainnya yang meminta untuk jadwal coblos ulang diundur. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.

Musyafak menyatakan, bahwa KPU tidak benar - benar siap dalam menggelar coblos ulang. Berbagai persoalan masih belum terselesaikan, diantaranya adalah masalah anggaran yang tidak melewati persetujuan DPRD, serta masalah permintaan Panwas tentang penggantian terhadap seluruh anggota PPK.

"Ini kan belum siap semuanya. Saya minta KPU memundurkan jadwal coblos ulang," ujar Musyafak.

Sudah bisa diprediksi, dalam beberapa hari kedepan, perlawanan DPRD terhadap jadwal coblos ulang akan makin gencar. Jika sebelumnya Ketua DPRD Wisnu Wardhana terlihat pasif dengan penolakan jadwal coblos ulang, kini Wisnu dipastikan akan ikut dalam barisan perlawanan jadwal KPU.[rif/gir]

Soal Anas Tuntas, Demokrat Ganti Pimpinan Komisi

JAKARTA - Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan bahwa proses pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang kini masih dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sudah dimulai. Paling lambat sebelum masa tugas keanggotaan DPR periode ini genap setahun pada 1 Oktober mendatang, Fraksi Demokrat di DPR telah memiliki ketua fraksi baru.

Menurut Saan, pergantian Ketua Fraksi PD di DPR karena Anas Urbaningrum disibukkan oleh berbagai urusan terkait posisinya saat ini sebagai Ketua Umum PD. "Anas Urbaningrum saat ini benar-benar sibuk mengurus Partai Demokrat. Untuk itu Anas harus melepas jabatannya selaku ketua fraksi," tandasnya kepada wartawan di DPR, Rabu (21/7).

Menyinggung soal figur yang kelak akan memimpin Fraksi PD di DPR, Saan menegaskan, internal partai tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya. Alasannya, karena Demokrat memiliki banyak figur. "Namun sesuai dengan mekanisme partai, pimpinan Partai Demokrat lebih mengutamakan soal kreteria. Soal orangnya sangat banyak," kata Saan lagi.

Lebih jauh diungkapkan, kriteria yang saat ini tengah dipertajam untuk memimpin Fraksi PD terdiri dari tiga syarat penting dan strategis. "Pertama, harus mampu membangun dan memperkokoh integritas internal partai, kedua cakap dalam berkomunikasi dengan publik, terutama soal agenda-agenda penting partai dan ketiga, punya kemampuan lobi yang kuat dan konsisten serta secara meyakinkan diterima oleh seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR," jelasnya.

Ditanya siapa saja yang paling berpeluang menjadi pengganti Anas, Saan menyebut sejumlah nama antara lain Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafsah, Sapri Yahya, Hayono Isman, Taufik Effendi, dan Sutan Bhatoegana. "Saya pribadi lebih dalam posisi siap menerima penugasan dari pimpinan partai," tegasnya.

Selain itu Saan juga menambahkan, seiring dengan proses pergantian Ketua Fraksi PD DPR, DPP PD saat ini juga tengah memproses evaluasi terhadap seluruh kader PD yang saat ini duduk dalam pimpinan-pimpinan komisi DPR. "Seiring dengan pergantian ketua fraksi, nantinya juga akan dilakukan pergantian terhadap pimpinan komisi-komisi sesuai dengan hasil evaluasi dan keahlian yang mereka miliki," imbuh Saan Mustofa. (fas/jpnn)

Anas Desak Wisnu Upayakan Coblos Ulang Diundur

Surabaya (beritajatim.com) - Meski mengatakan tidak masalah terkait dengan tanggal coblos ulang pemilukda Surabaya yang ditentukan KPU pada 1 Agustus, namun Ketua Umum Partai Demokrat tetap menginstruksikan agar Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana untuk berupaya memundurkan waktu pelaksanaan coblos ulang. Anas menyatakan, tidak terlalu memikirkan tanggal pencoblosan, Anas lebih berkonsentrasi pada penggalangan kekuatan internal kader Demokrat. Tetapi masukan dari Ketua DPRD Surabaya, membuat Anas mempersilahkan Wisnu Wardhana untuk berupaya memundurkan pelaksanaan pemilukada Surabaya.

"Pak Wisnu bilang kalau bisa jangan 1 Agustus, jika demikian biar Pak Wisnu. Semoga bisa berjuang di DPRD untuk memundurkan waktu," kata Anas yang disambut anggukan kepala oleh Wisnu. Pernyataan itu, tentu membuat Ketua DPC Demokrat yang saat ini juga duduk sebagai ketua DPRD Surabaya akan berupaya untuk memundurkan jadwal Pemilukada, hingga KPU benar - benar siap menggelar coblos ulang. Upaya ini senada dengan upaya anggota dewan lainnya yang meminta untuk jadwal coblos ulang diundur. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf. Musyafak menyatakan, bahwa KPU tidak benar - benar siap dalam menggelar coblos ulang. Berbagai persoalan masih belum terselesaikan, diantaranya adalah masalah anggaran yang tidak melewati persetujuan DPRD, serta masalah permintaan Panwas tentang penggantian terhadap seluruh anggota PPK. "Ini kan belum siap semuanya. Saya minta KPU memundurkan jadwal coblos ulang," ujar Musyafak. Sudah bisa diprediksi, dalam beberapa hari kedepan, perlawanan DPRD terhadap jadwal coblos ulang akan makin gencar. Jika sebelumnya Ketua DPRD Wisnu Wardhana terlihat pasif dengan penolakan jadwal coblos ulang, kini Wisnu dipastikan akan ikut dalam barisan perlawanan jadwal KPU.[rif/gir]

Anas minta tradisi teror aktivis dikubur

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada semua pihak tidak menggunakan kekerasan gaya orde baru. Terhadap kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, Anas meminta agar Polri segera mengungkap pelakunya.

"Tradisi lama teror dan kekerasan pada aktivis harus dikubur. Ini perlu kesigapan aparat untuk segera menyelesaikannya agar tidak jadi teka-teki dan menyebarkan rumor," kata Anas di Jakarta, Minggu (11/7) malam.

Anas menilai perhatian Presiden SBY yang mengunjungi Tama di rumah sakit merupakan bentuk komitmen atas upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap aktivis.

"Perhatian presiden itu simbol beliau bukan saja berkomitmen besar pada pemberantasan korupsi tapi juga agar para aktivis mendapat perlindungan. Itu harus jadi catatan penting," imbuhya.

Meski mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa Tama, namun Anas menilai belum perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap aktivis. "Kalau begitu nanti ada undang-undang perlindungan politisi dan yang khusus lainnya. Yang penting setiap aktivis bisa berekspresi," tegasnya.

Anas minta tradisi teror aktivis dikubur

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kepada semua pihak tidak menggunakan kekerasan gaya orde baru. Terhadap kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, Anas meminta agar Polri segera mengungkap pelakunya. "Tradisi lama teror dan kekerasan pada aktivis harus dikubur. Ini perlu kesigapan aparat untuk segera menyelesaikannya agar tidak jadi teka-teki dan menyebarkan rumor," kata Anas di Jakarta, Minggu (11/7) malam. Anas menilai perhatian Presiden SBY yang mengunjungi Tama di rumah sakit merupakan bentuk komitmen atas upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap aktivis.

"Perhatian presiden itu simbol beliau bukan saja berkomitmen besar pada pemberantasan korupsi tapi juga agar para aktivis mendapat perlindungan. Itu harus jadi catatan penting," imbuhya. Meski mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa Tama, namun Anas menilai belum perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap aktivis. "Kalau begitu nanti ada undang-undang perlindungan politisi dan yang khusus lainnya. Yang penting setiap aktivis bisa berekspresi," tegasnya.

Anas: Pemilu 2014 Idealnya Diikuti 5-7 Partai Politik

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, pemilu 2014 idealnya hanya diikuti hanya 5-7 partai saja. Ia menilai ide penyederhanaan partai politik menjadi dua sangat mustahil dilakukan di Indonesia. Sebab pluralisme politik di Indonesia juga hatus disalurkan melalui partai politik. “Idealnya 5 partai politik. Kalau hanya dua saja, itu mustahil. Bahkan sampai kiamat juga agak susah,” kata Anas, Minggu (4/7) malam.

Mengenai ide Amien Rais yang menyarankan sebaiknya pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik yang nasionalis religius dan religius nasionalis, ia menyatakan, gagasan itu sangat idealis. Tetapi untuk 2014, tidak realistis. Kalau di Indonesia ada 5 sampai 7 partai yang kuat, kata Ans, itu sudah cukup sederhana.

Ia menambahkan, ada dilema antara pengaturan yang relatif ketat menuju penyederhanaan dengan ide kebebasan berserikat. Kalau ide penyederhanaan partai terlalu keras, itu juga akan dikritik keras. Kalau sistem kepartaian berkembang dengan selera pasar, maka efektivitas sistem pemerintah presidensiil dapat tantangan yang serius.

Menurut Anas, harus dicari ramuan formula yang pas untuk penyederhanaan kepartaian sebagai salah satu landasan pemerintahan presidensiil yang stabil. “Logika pasar harus dipakai, logika pasal juga harus dipakai. Ramuan itu harus dicari setiap lima tahun untuk menjadi payung penyelenggaraan pemilu untuk pengaturan partai politik dan pemilihan presiden,” kata Anas.

Soal konfederasi partai politik yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Anas mengatakan, itu merupakan ide internal PAN untuk mengantisipasi pemilu 2014. Tetapi ide itu tidak realistis jika konfederasi partai politik dengan menggandeng partai yang sudah lolos parliamentary threshold (PT).

Jika partai yang yang sudah lolos kemudian menggandeng partai kecil, itu bisa dimungkinkan. “Kalau pemilu kemarin batasannya 2,5 persen, mendatang mungkin PT nya dinaikkan menjadi 4-5 persen,” kata dia.

MUH SYAIFULLAH

Demokrat tak khawatir pendekatan Golkar ke partai kecil dan ormas

Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku partainya tidak khawatir dengan langkah Golkar yang berusaha mendekati partai kecil dan ormas partai tertentu seperti Parmusi dan PP Muhammadiyah.

"Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Demokrat? Sebagai langkah dan usaha politik, apa yang dilakukan Golkar sah-sah saja,"ujar Anas usai menghadiri pembukaan Muktamar dan Milad Muhammadiyah ke-64 di Yogyakarta, Sabtu (3/7).

Mantan Ketua PB HMI itu menegaskan, Demokrat masih belum memprioritaskan diri untuk menarik ormas atau partai kecil untuk bergabung. Prioritas partai ini adalah melakukan konsolidasi internal sesuai Kongres II lalu. Konsolidasi internal ini dilakukan bersamaan dengan membangun komunikasi politik yang baik, tepat, dan intensif dengan masyarakat.

"Komunikasi ini terus kami bangun agar kami tahu apa hal-hal penting bagi mereka dan bagaimana cara kami memperjuangkan hal-hal penting itu. Itu semua agar rakyat makin nyaman berhubungan dengan kita," paparnya.

Dengan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, Demokrat tidak takut bahwa langkah Golkar itu akan membuat Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2014 nanti. "Suara atau kemenangan politik itu kan ditentukan oleh selera politik rakyat," jelas Anas.

Seperti diketahui, partai Golkar mulai mendekati partai-partai kecil dan sejumlah ormas dari partai tertentu. Sebut saja PP Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Bintang Reformasi (PBR).

Bergabungnya PBR ke Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena tinggal memutuskan format yang tepat untuk penggabungan itu.

(haz)

Anas: Butuh Sinergi Antar Parpol

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas urbaningrum mengemukakan bahwa spirit yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memiliki kesamaan dengan SBY.

“Yang disampaikan Pak Din dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono spiritnya sama, yakni bagaimana melanjutkan kerja-kerja Muhammadiyah sebagai kekuatan pembaharuan di Indonesia.

Jadi, bukan pemikiran dan tradisi keagamaan saja, melainkan juga pencerahan kebudayaan dalam rangka membangun tradisi berpikir yang maju dan modern,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.


Dia mengatakan partai tidak bisa bekerja sendiri karena yang sehari-hari berkomunikasi dengan umatnya adalah ormas. “Jadi, ke depan saya kira harus ada pola sinergi dan kerja sama antara parpol, ormas dan pemerintah sehingga makin efektif,” katanya.(*a/z)

Demokrat tak khawatir pendekatan Golkar ke partai kecil dan ormas

Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku partainya tidak khawatir dengan langkah Golkar yang berusaha mendekati partai kecil dan ormas partai tertentu seperti Parmusi dan PP Muhammadiyah.

"Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Demokrat? Sebagai langkah dan usaha politik, apa yang dilakukan Golkar sah-sah saja,"ujar Anas usai menghadiri pembukaan Muktamar dan Milad Muhammadiyah ke-64 di Yogyakarta, Sabtu (3/7).

Mantan Ketua PB HMI itu menegaskan, Demokrat masih belum memprioritaskan diri untuk menarik ormas atau partai kecil untuk bergabung. Prioritas partai ini adalah melakukan konsolidasi internal sesuai Kongres II lalu. Konsolidasi internal ini dilakukan bersamaan dengan membangun komunikasi politik yang baik, tepat, dan intensif dengan masyarakat.

"Komunikasi ini terus kami bangun agar kami tahu apa hal-hal penting bagi mereka dan bagaimana cara kami memperjuangkan hal-hal penting itu. Itu semua agar rakyat makin nyaman berhubungan dengan kita," paparnya.

Dengan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, Demokrat tidak takut bahwa langkah Golkar itu akan membuat Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2014 nanti. "Suara atau kemenangan politik itu kan ditentukan oleh selera politik rakyat," jelas Anas.

Seperti diketahui, partai Golkar mulai mendekati partai-partai kecil dan sejumlah ormas dari partai tertentu. Sebut saja PP Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Bintang Reformasi (PBR).

Bergabungnya PBR ke Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena tinggal memutuskan format yang tepat untuk penggabungan itu.

(haz)