Anas: Kami Hormati Hak Politik Kader

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Johnny Allen Marbun tetap ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum, meski dia sempat tersandung kasus korupsi. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menjawab tanda tanya itu.

Sebagaiman diketahui Johnny adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR yang diduga terlibat dalam dugaan suap proyek pembangunan bandara dan perluasan dermaga di kawasan Indonesia Timur.

“Kami menghormati hak politik kader, pada saat yang bersamaan tentu kami hormati kerja lembaga hukum. Itu prinsipnya,” tegas Anas di sela-sela pembukaan Munas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (17/6/2010) malam.

Anas mengaku tidak terlalu mempermasalahkan rekam jejak Johnny Allen, karena hal itu juga belum bisa dibuktikan secara hukum. “Kami tidak berpikir yang macam-macam. Ya kami berpikir bagaimana seluruh potensi kader bekerja keras untuk kemajuan partai,” jelasnya.

Mengenai tidak terdaftarnya aktivis HAM Usman Hamid dalam struktur kepengurusan PD, Anas menjawabnya diplomatis.

“Secara ide kami bertemu bahwa partai itu bagian dari perjuangan untuk penegakan HAM, juga penegakn hukum. Tetapi Pak Usman Hamid mengatakan pada saya sekarang belum waktunya. Jadi bukan (dia) tidak menerima tetapi sekarang belum waktunya untuk masuk partai dan tentunya saya menghormati itu,” paparnya.(ded)