JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pelarangan kampanye rapat umum pada pemilihan presiden yang digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menuai reaksi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya berharap KPU tak melarang bentuk kampanye rapat umum.
"Rapat umum sebaiknya tidak dilarang. Apakah capres akan mengadakan kampanye rapat umum atau lebih memilih cara lain, itu diserahkan kepada masing-masing. Yang penting jangan dilarang," kata Anas, Rabu (25/3).
Dikatakan Anas, Demokrat setuju jika pilpres lebih menekankan kampanye debat antar-capres. Dengan metode debat, para pemilih dinilai akan terbantu untuk mendapatkan referensi tentang visi, misi, dan program para capres. "Juga akan mampu melihat perbedaan antar-capres. Kedua hal tersebut penting untuk menjadi referensi politik sebelum menentukan pilihannya," ujarnya.
Sebelumnya, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan, secara yuridis, kampanye dalam bentuk rapat umum tidak tercantum eksplisit di UU Pilpres.
Kampanye rapat umum dinilai tidak memberikan pendidikan politik yang baik, tetapi lebih banyak mudaratnya, seperti menyebabkan kemacetan, peluang jatuh korban, pelibatan anak-anak, dan lain-lain.
Tapi, kenapa baru sekarang mau dilarang?
Posts
No comments:
Post a Comment