Elite Golkar Temui SBY

(sumeks.co.id) JAKARTA - Partai Golkar rupanya masih tidak “tega” untuk benar-benar lepas dari Partai Demokrat. Sejumlah pejabat teras partai berlambang beringin itu dikabarkan menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas upaya meredam perpecahan duet SBY-JK di pemilu presiden (pilpres). Sebab, duet SBY-JK masih dianggap ideal dan memiliki elektabilitas lebih tinggi.Internal partai warisan Orde Baru itu memang terbelah dalam dua sikap.

Ada yang mendukung JK menjadi capres, ada yang masih ingin mempertahankan duet SBY-JK. Karena itu, pertemuan antara pejabat teras Golkar dengan SBY itu disinyalir untuk merawat hubungan dengan SBY.Informasi yang diterima Indo.Pos (grup koran ini) menyebutkan, beberapa pejabat yang menemui SBY antara lain adalah Muladi dan Priyo Budi Santoso. Keduanya menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi, Priyo Budi mengakui pertemuan itu. Namun, dia menampik anggapan bahwa itu dilakukan untuk meredam perpecahan duet SBY-JK. Apalagi untuk tetap mengusung duet tersebut di pilpres mendatang.“Itu pertemuan biasa. Kita kan biasa melakukan pertemuan itu untuk konsolidasi biasa lah,” kata caleg dapil Jatim I itu saat dihubungi via telepon, kemarin.

Priyo Budi menegaskan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan tersebut. Sebab, Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini masih partner dalam pemerintahan. “Lagipula, semua kan masih belum pasti. Komunikasi kan juga masih harus dijalin,” katanya.

Sementara itu, Burhanudin Napitulu, ketua DPP Partai Golkar lainnya, mengakui internal partainya memang masih ada yang ngefans duet SBY-JK. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila ada pejabat Partai Golkar yang menemui SBY. “Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.

Burhanudin juga tidak menampik anggapan bahwa, duet SBY-JK masih jadi pertimbangan partainya. Namun, itu hanya sebatas alternatif terakhir apabila JK benar-benar tidak memungkinkan untuk maju sendiri.

“Lagipula, Partai Golkar dan Partai Demokrat kan sudah lama bekerja sama. Kalau beberapa masih ada yang menginginkan kerja sama itu sah-sah saja,” katanya.

Sumber di internal Golkar menyebutkan, Partai Golkar tidak mau berada di salah satu pihak antara PDIP dan Partai Demokrat. Mereka masih ingin mempertahankan hubungan baik dengan kedua partai itu.

“Ini bukan agar dua partai itu rekat kembali. Ini hanya agar kepentingan kami di dua partai itu masih jalan,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan itu.
Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku sama sekali tidak terkejut mendengar kabar pertemuan Muladi dengan SBY. Menurut Akbar, memang ada sejumlah pentolan Golkar yang masih menghendaki JK tetap bergandengan dengan SBY.

Selain Muladi, ungkap dia, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dan Burhanudin Napitupulu. “Jadi, bisa dimengerti mengapa Muladi ketemu SBY. Tampaknya mereka mencoba terus melakukan pendekatan,” kata mantan ketua DPR periode 1999-2004 itu.

Dia menegaskan, suara ketiganya tidak merepresentasikan suara internal beringin yang sesungguhnya. Yakni, menghendaki Kalla meneruskan langkahnya sebagai capres. “Yang saya tahu, jajaran Dewan Penasihat Partai Golkar menghendaki Pak JK tetap maju,” tegasnya.

Akbar sendiri secara terus terang meragukan duet SBY-JK masih bisa dipertahankan. Apalagi, pasca-Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres. Ketua Umum Partai Golkar itu tampak kian aktif bermanuver dengan membuka pintu koalisi ke parpol-parpol Islam, seperti PKS dan PPP.

“Pak JK juga terlihat semakin penuh percaya diri dengan menyebut saya lebih baik atau saya lebih cepat. Kalau sudah sampai tahap seperti ini, apa masih mungkin bisa kembali lagi,” ujarnya.Kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai 16 Maret juga akan mendorong SBY dan Jusuf Kalla lebih terbuka menyampaikan pesan-pesan politiknya. “Pak JK tidak mungkin nadanya turun. Dia pasti akan konsisten menegaskan kalau Golkar menang, insyaallah dia menjadi capresnya,” tandas Akbar.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, faktanya memang ada kelompok di Partai Golkar yang berpikiran duet SBY-JK sebaiknya terus berlanjut pada pilpres 2009. “Di Demokrat saya kira juga ada yang berpikiran begitu. Bagaimanapun, pikirannya macam-macam, sama seperti Golkar jugalah,” katanya.
Namun, imbuh dia, pendirian Partai Demokrat sudah fix. Persoalan capres dan cawapres baru dibahas dan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Ini juga sama dengan jalan pikiran Partai Golkar. “Tapi, kalau ada aspirasi atau ikhtiar seperti itu, kami menghargainya,” tandasnya.(aga/pri)