Koalisi Pemerintah Masih Belum Ideal

JAKARTA--MI: Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui koalisi yang dibangun pemerintahan saat ini tidak ideal. Namun itu tetap harus disyukuri karena pemerintahan tetap berjalan baik dan banyak perubahan.

"Kalau tidak berjalan baik, maka tidak mungkin PKS memakai swasembada beras sebagai iklannya," kata Anas dalam Diskusi politik rekanan PKS dengan tema ke arah mana koalisi pasca pileg 2009 di Jakarta, Rabu (11/3).

Ditambahkannya, pemilu 2004 adalah tahap pembelajaran pertama konsep berkoalaisi dengan konteks multi partai. Dimana kekuatan figur tidak selalau sama dengan kekuatan di parlemen. Namun, terlepas dari kekurangan itu, ucap Anas, pihaknya tidak ingin mencari kambing hitam, siapa yang salah.

Diungkapkannya, kalaupun demokrat bisa menembus 20% perolehan kursi parlemen, tidak otomatis akan berangkat sendirian. "Kami ingin berangkat dengan partai sahabat, yang mempunyai visi dan misi yang sama," tutur Anas.

Sebenarnya, dalam pertemuan tersebut, pihak PKS ingin mengundang SBY. Tetapi karena forumnya adalah eksekutif, sedangkan SBY adalah dewan pembina, maka ketua umumlah yang idealnya hadir dalam forum ini. "Ya bandingannya dewan pembina adalah majelis syuro," kata Anas.

Ia juga mengungkapkan bahwa koalisi format koalisi kedepan perlu diperbaiki dalam bentuk koalisi yang lebih konsisten. Dikatakannya, saat ini Demokrat dan PKS bukan merintis koalisi, malahan sedang berkoalisi yang selama ini cukup baik dalam bidang ekonomi dan pertanian yang ingin kami lanjutkan pada 2009-2014.

Lebih lanjut, semua pihak yang berkoalisi, kata Anas, harus jelas kakinya berada di dalam pemerintah jika masuk dalam koalisi pemerintah. "Jangan selalu berdiri di atas dua perahu, karena akan goyah," tandasnya.

Sementara itu, Presiden PKS Tiffatul Sembiring mengungkapkan koalisi ideal adalah yang didukung oleh 40% parlemen. "Kalau lebih besar tidak baik juga bagi demokrasi, sedangkan jika lebih kecil juga tidak baik, karena akan membuat pemerintahan goyah," ucap Tiffatul.

Sedangkan Sekjen Partai Demokrat Marzukie Ali mengatakan dalam berkoalisi ada beberapa dimensi yang harus dipertimbangkan. "Menunggu hasil pemilu legislatif, karena soal power of sharing, siapa capres dan cawapresnya, serta etika berkoalisi, ungkapnya, "yang terkahir inilah yang selama ini banyak dilupakan," jelasnya. (*/OL-06)