Kondusifkan Hubungan, Golkar dan PPP Teken Prakoalisi

(Jawapos.com) JAKARTA - Sedikit demi sedikit bentuk koalisi partai politik mulai terlihat. Partai Golkar yang kini bersemangat menjadi leader konsorsium koalisi untuk mengusung capres Jusuf Kalla, tampaknya, lebih agresif dibandingkan PDIP dan Partai Demokrat. Kemarin partai berlambang beringin itu merangkul PPP.

Golkar pun langsung ''mengikat'' PPP dengan sebuah perjanjian bersama yang diteken oleh ketua umum kedua partai. Perjanjian prakoalisi itu dilakukan untuk mengondusifkan hubungan kedua pihak menjelang koalisi yang dilakukan setelah pemilu legislatif.

Kesepakatan kedua parpol itu lebih maju dibandingkan dengan simultan penjajakan koalisi yang pernah ada. Umpamanya, pertemuan Golkar-PPP tersebut jelas lebih konkret dibandingkan dengan pertemuan Kalla dengan tokoh PKS yang baru sebatas saling mendekat dan komitmen lisan.

Golkar-PPP bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Selatan. Kedua petinggi partai hadir. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar yang juga wakil presiden, duduk sejajar dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang di kabinet menjadi menteri koperasi dan UKM.

Suryadharma menargetkan, koalisi yang akan dibangun dengan Partai Golkar paling tidak mencapai 51 persen di parlemen. Sebab, angka itu dirasa aman untuk membangun stabilitas pemerintahan.

Nah, karena itu, kata Suryadharma, PPP akan menggalang dukungan dengan partai-partai yang lain. ''Kami sadar betul. Ke depan ini lebih berat (dan) tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama,'' katanya.

Kalla menambahkan, untuk mencapai angka tersebut koalisi yang dibutuhkan bisa sampai empat partai. Jumlah itu, kata dia, sangat mungkin untuk mencapai angka 51 persen di parlemen.

Namun, kata politikus asal Sulsel itu, perhitungan 51 persen tersebut masih menunggu hasil pemilu legislatif. Apabila hasil sudah keluar, perhitungan baru bisa dilakukan. ''Setelah itu, baru bisa kita tentukan. Koalisi lanjut atau tidak. Tapi, dengan PPP, yakin kami lanjut,'' katanya.

Meski begitu, kata Suryadharma, masih ada yang mengganjal. PPP, lanjut dia, masih menunggu kepastian formal pencalonan Kalla dari Partai Golkar. ''Di Golkar masih gonjang-ganjing karena secara formal belum menetapkan,'' kata Suryadharma.

Mendengar itu, Kalla buru-buru mengoreksi. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan tidak pasti. ''Di Golkar tidak ada gonjang-ganjing. Yang ada formalnya saja yang belum,'' katanya, lantas tersenyum.

Pertemuan dua partai warisan Orde Baru itu dimulai sekitar pukul 08.30 selama tiga jam lebih. Suryadharma didampingi Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Tuan rumah Kalla ditemani Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kalla menyampaikan lima tekad kesepakatan yang diteken dirinya dan Suryadharma (lihat grafis). ''Beberapa kesepakatan yang tersirat juga ada. Tapi, yang tersurat ya itu dulu lah,'' katanya.

Kalla mengatakan, dirinya ingin membangun sistem politik yang sehat. Tidak seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. Di kedua negara itu partai yang menang akan dikepung mereka yang kalah. ''Kemudian (yang kalah, Red) akhirnya menang, dikepung lagi oleh yang kalah. Begitu terus,'' katanya.

Pertemuan antara Suryadharma dan Kalla itu sudah sepantasnya menjadi warning bagi Demokrat maupun SBY. Upaya memisahkan SBY dengan Kalla, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Golkar, makin kuat.

PPP sebelumnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan berpisah dengan SBY. Beberapa kali pengurus partai berlambang Kakbah itu menyebut koalisi di pemerintah saat ini akan berakhir.

Bagaimana kubu SBY menanggapi itu? Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sama sekali tak khawatir terhadap manuver politik yang dilakukan Kalla atau tokoh-tokoh politik di luar partainya akhir-akhir ini. ''Komunikasi politik itu lumrah. Kami tidak melihat ada tendensi meninggalkan atau ditinggalkan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, pertemuan Kalla dengan Suryadharma atau bahkan dengan Megawati sekalipun adalah pertemuan biasa para petinggi parpol menjelang pemilu. ''Kami juga melakukan hal yang sama, dengan Golkar, PPP, atau lainnya. Hanya tidak dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Anas melanjutkan, jika pada waktunya nanti, tentu saja pihaknya juga bakal melakukan pertemuan terbuka seperti yang dilakukan parpol atau petinggi parpol lain.

"Itu hanya masalah waktu, kami juga akan melakukan itu dalam waktu dekat,'' tandas mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Hanya, lanjut dia, Demokrat memandang bahwa substansi yang diperoleh dari komunikasi politik secara terbuka maupun tertutup sama saja. ''Kami menghargai mereka yang melakukan pertemuan terbuka karena memang sudah berpengalaman. Sedangkan kami kan masih taraf belajar," sindir Anas, lantas tertawa. (aga/dyn/tof)