Mega Pro Minta Sutanto Mundur dari Pertamina

JAKARTA (jawapos.com) - Keterlibatan Jenderal Pol (pur) Sutanto dalam Gerakan Pro-SBY (GPS) menuai kritik. Sebab, posisi mantan Kapolri yang menjabat komisaris utama Pertamina itu dikhawatirkan memengaruhi kebijakan perusahaan pelat merah tersebut.

''Komisaris masuk tim sukses, seharusnya dalam konteks good governance mengundurkan diri,'' kata Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristiyanto, di Mega-Prabowo Media Center (MPMC), Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, kemarin (9/6). Hadir pula Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Fadli Zon.

Hasto menjelaskan, seorang komisaris BUMN memegang posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan BUMN. Termasuk menerima kuasa dalam RUPS (rapat umum pemegang saham, Red) BUMN tersebut. ''Kami hanya ingin pemilu yang jurdil tanpa konflik kepentingan,'' ujar anggota Komisi VI DPR dari FPDIP itu.

Menurut dia, sudah lama dirinya melalui DPR memperingatkan Presiden SBY agar tidak memolitisasi BUMN. Misalnya, saat SBY mengeluarkan keppres tentang pembentukan TPA (tim penilai akhir) yang bertugas menentukan pejabat teras di BUMN. Hasto menyebut bahwa langkah presiden itu sudah melanggar UU BUMN.

''UU mengatur itu kewenangan Men BUMN. Jadi, cukup diatur keppres. Ketika presiden campur tangan begitu, kami khawatir ada kepentingan lain di luar konteks kenegaraan,'' katanya.

Fadli Zon menambahkan, masuknya komisaris BUMN ke struktur tim sukses telah mencederai demokrasi. ''Ini kemunduran,'' tegas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu. Dia menuding ada upaya menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan pilpres pada 8 Juli mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa Sutanto bukan anggota tim kampanye. ''Dia memang aktif di relawan. Itu berbeda dengan tim kampanye,'' katanya. Menurut Anas, karena relawan, konteksnya lebih sebagai spontanitas politik.

Anas juga membantah bahwa komisaris memiliki hak eksekusi di BUMN. Kritik dari kubu Mega-Prabowo itu tepat jika konteksnya ada jajaran eksekutif atau direksi BUMN yang menjadi tim sukses. ''Yang terpenting, Pak Sutanto tidak menggunakan jabatannya sebagai komisaris untuk melakukan kerja-kerja pemenangan pilpres,'' ujarnya.

Menurut Anas, Demokrat dan SBY memiliki komitmen yang besar agar BUMN tidak menjadi alat politik pemenangan dalam konstestasi politik, seperti pemilu dan pilpres. BUMN, tegas dia, harus menjadi institusi ekonomi yang bekerja atas dasar logika bisnis dan kesejahteraan rakyat. (pri/tof)