Demokrat Yakin Koalisi Tak Terganggu Hak Angket

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, kekompakan koalisi partainya dengan dengan 23 parpol lainnya tidak terpengaruh oleh keputusan beberapa fraksi dari partai koalisinya yang mendukung penggunaan hak angket Daftar Pemilih Tetap(DPT) di DPR.

"Partai Demokrat yakin 100 persen bahwa persetujuan (terhadap hak angket DPT) beberapa fraksi dari partai yang berkoalisi dengan kami tidak akan menganggu kesolidan (kekompakan, red) koalisi 24 partai politik yang mendukung SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) - Boediono," kata Anas di Jakarta, Jumat (29/5), saat ditanya wartawan.

Fraksi PAN dan PPP di DPR ternyata mendukung penggunaan hak angket DPT tersebut, padahal DPP PAN dan DPP PPP secara resmi telah menyatakan masuk kelompok koalisi dengan Partai Demokrat yang mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono - calon wakil presiden Boediono. Penggunaan hak angket DPT itu didukung PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di tempat yang sama mengatakan pihaknya yakin bahwa penggunaan hak angket itu hanya bertujuan untuk menanyakan apakah penyusunan DPT itu wewenang KPU ataukah pemerintah.

"Kami sadar bahwa teman-teman di DPR hanya ingin penjelasan apakah penyusunan DPT itu merupakan domain (wewenang, red) KPU ataukah pemerintah," kata Marzuki Alie.

Marzuki mengatakan DPT disusun KPU berdasarkan data kependudukan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri.

Ia mengingatkan bahwa lemahnya penyusunan DPT itu tidak hanya merugikan banyak partai politik lainnya tapi juga Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilihan anggota legislatif pada 9 April 2009.

"Banyak kader Demokrat yang tidak terdaftar atau namanya tidak tercantum dalam DPT padahal suara mereka bisa menambah perolehan suara kami," kata Marzuki.

Dalam jumpa pers ini, Anas Urbaningrum mengajak pasangan-pasangan capres dan cawapres serta tim kampanye mereka untuk tidak menggunakan tema-tema keagamaan dalam masa kampanye yang akan berlangsung 2 Juni - 4 Juli 2009, apalagi kegiatan kampanye ini hanya bersifat jangka pendek.

"Kami mengimbau atau mengajak koalisi kami atau kompetitor kami, siapa pun juga agar tidak menggunakan agama sebagai alat kampanye," kata Anas yang merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (*)