PKS Bantah Minta Tujuh Menteri Empat Duta Besar

JAKARTA--MI: Wacana yang berkembang PKS meminta tujuh kursi kabinet dan empat duta besar dibantah oleh Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring. Menurutnya, power sharing nantinya akan didasarkan pada proporsi perolehan kursi partai.

"Wah kebanyakan itu. Kalau saya, tiga atau empat (red-kursi kabinet) saja, bolehlah. Saya juga heran dari mana datangnya," jawab Tifatul ketika ditanya mengenai power sharing

antara PKS dan Demokrat di Jakarta, Minggu (24/5).

Ditegaskannya, sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai power sharing. Pembahasan kontrak politik terfokus pada manajemen koalisi dan pemenangan pilpres.

"Ada tiga bagian penting yang tercantum dalam kontrak politik tersebut," ungkap Tifatul.

Pertama, berisi perjanjian kerja sama baik di eksekutif maupun legislatif mengenai sikap kepedulian koalisi terhadap persoalan bangsa. Kedua, kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terakhir, mengenai forum komunikasi.

Forum komunikasi, jelas Tiffatul, juga dibagi tiga. Komunikasi presiden dan partai mitra koalisi, komunikasi di jajaran eksekutif, serta komunikasi di lingkup parlemen.

Namun, ia mengakui bahwa mekanisme power sharing akan didasarkan pada proporsionalitas perolehan kursi masing-masing parpol. "Itu kan wajar untuk berpartisipasi di eksekutif. Tapi, itu nanti jika koalisi ini menang dalam pilpres," tukasnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan power sharing antara PKS dan Partai Demokrat, begitu juga dengan mitra lainnya. "Ini kan belum apa-apa. Kampanye saja belum, malah membicarakan menteri," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tidak baik membicarakan dan menyepakati hal yang belum ada. "Itu sama saja dengan sistem ijon. Dan kita semua tahu bahwa hal itu tidak baik," ungkapnya. Sampai saat ini, ujar Anas, semua mitra koalisi sepakat untuk fokus pada pemenangan pilpres.

Ia mengatakan, semua mitra koalisi baru akan membahas power sharing setelah pasangan SBY-Boediono secara definitif diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2009-2014. "Saat ini, yang lebih penting adalah kerja politik, bukan persoalan bagi kursi kabinet," tegasnya. (*/OL-04)