Rizal Ramli Tetap Suarakan Antineolib

(jawapos.com) JAKARTA - Gagal menjadi capres tak membuat Rizal Ramli sakit hati. Dia mengaku tetap merasa bahagia. Sebab, penolakan terhadap paham neolib yang diembuskan Blok Perubahan terus-meluas menjadi isu penting dalam pertarungan Pilpres 2009.

''Alhamdulillah, kampanye kami tentang dampak negatif dari neoliberalisme berhasil dipahami masyoritas rakyat,'' kata Rizal Ramli di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, kemarin (20/5). Turut hadir Marijani, istri Rizal Ramli, dan Jubir Blok Perubahan Adhie Massardi.

Rizal menyebut salah satu indikasi keberhasilan kampanye Blok Perubahan adalah tiga pasangan capres-cawapres mengusung tema ekonomi kerakyatan. Isu itu merupakan kebalikan dari paham neolib yang menyandarkan pembangunan pada utang dan mekanisme pasar bebas. Bahkan, sering menggadaikan undang-undang untuk mengakomodasi kepentingan asing.

''Semua pasangan calon dengan cepat mengklaim dirinya bukan neolib,'''ujarnya. Meski begitu, imbuh Rizal, tidak semua pasangan sungguh-sungguh berpihak pada ekonomi rakyat dan antineolib. ''Ada yang palsu, ada yang setengah hati, dan ada yang sungguh-sungguh, tapi belum begitu paham,'''kata Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut. Menurut Rizal, dalam konteks itulah, Blok Perubahan akan memainkan peran aktifnya.

''Kami akan memilah dan menelanjangi mana yang palsu dan memakai isu ini hanya untuk memenangkan pemilu,'''ujarnya.

Karena itu, Rizal menegaskan, jaringan keanggotaan Blok Perubahan akan diperluas. Bila sebelumnya hanya tokoh-tokoh parpol, kini cakupannya termasuk tokoh-tokoh masyarakat, aktivis LSM, dan beragam profesi lain yang pro-perubahan.

Lantas, di antara tiga pasangan capres-cawapres, mana yang paling antineolib? ''Tunggu, sabar saja. Masih ada waktu 50 hari kok,'''jawab Rizal, lantas tertawa.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah bahwa duet SBY-Boediono akan mengakomodasi prinsip neolib. Menurut dia, SBY bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan berbasis ideologi Pancasila dan konstitusi. (pri/tof)