Embuskan Isu Jilbab, Demokrat Tegur PKS

Jakarta, Tribun - Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menyatakan, agar semua partai politik, baik pendukung pasangan SBY-Berboedi maupun pasangan lainnya, tidak mempolitisasi atribut dan simbol agama pada pilpres ini.

Anas menanggapi isu jilbab yang awalnya diembuskan PKS. "Janganlah atribut agama dijadikan alat politik untuk kepentingan jangka pendek. Ini merusak pluralitas pemahaman agama dan menodai keberagaman agama sebagai bagian dari kekayaan Bhinneka Tunggal Ika," ujar mantan anggota KPU ini, Jumat (29/5), di Bravo Media Center, Jakarta.

Ia mengimbau semua kontestan dan tim pendukungnya menitikberatkan perdebatan pada hal-hal yang lebih substantif, seperti platform partai, agenda kerja, dan agenda aksi. Menurutnya, hal ini perlu diperdalam sehingga pada akhirnya rakyat, sebagai pemilih, dapat diuntungkan.
Debat ketiga hal di atas, menurut Anas, dapat membuat rakyat lebih memahami hal-hal yang diusung masing-masing pasangan calon.

Kendati Kristiani Herawati, istri calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak berjilbab, PD yakin tidak memiliki efek elektoral terhadap SBY. Partai Demokrat tetap optimistis calonnya unggul di Pemilu Presiden pada 8 Juli mendatang. "Insya Allah, kita optimistis Pak SBY memang capres yang dikehendaki rakyat," katanya.

Tegur PKS
PD telah menegur Presiden PKS, Tifatul Sembiring, karena salah satu kadernya mengembuskan isu jilbab istri-istri pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyudutkan pasangan SBY-Berboedi.

"Hal ini sebenarnya urusan dapur partai orang lain. Saya langsung menghubungi Pak Tifatul. Pak Tifatul sendiri mengatakan, hal tersebut sebagai opini pribadi dan akan menegur kader yang bersangkutan," ujar Sekretaris Jenderal PD Marzuki Alie.
Marzuki menambahkan, hal tersebut hanyalah teguran agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terlebih, ia melanjutkan, PD dan PKS adalah parpol pengusung pasangan SBY-Berboedi.

Dari kubu PD, Marzuki melanjutkan, hal itu dianggap sebagai ajakan moral. Dia membantah hal tersebut ditujukan untuk menjatuhkan citra SBY-Boediono.(lim)

Koalisi Tak Terpengaruh Hak Angket
PERBEDAAN pendapat terkait hak angket antara anggota di antara parpol anggota koalisi yang mengusung pasangan capres-cawapres SBY-Berboedi tidak ada kaitannya dengan soliditas di tubuh koalisi.

Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Terlebih, ke-24 parpol telah diikat oleh kesamaan platform yang secara administratif diterjemahkan menjadi visi-misi dan proker yang diserahkan ke KPU," tambah Anas, Jumat (29/5) di Bravo Media Center, Jakarta.

Disetujuinya hak angket DPR tentang pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif 2009 dinilai Partai Demokrat sebagai upaya fraksi-fraksi di parlemen untuk memperjelas pihak yang paling bertanggung jawab akibat ricuhnya DPT.

Anas Urbaningrum menegaskan, ricuhnya DPT sepenuhnya domain penyelenggara pemilihan umum, yakni KPU. Hal ini didasarkan oleh UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. "Hal ini sangat terang benderang," tegas Anas.(lim)