PD: Debat HAM Hanya Visi Misi

JAKARTA (Dtc/Lampost): Partai Demokrat menyambut baik rencana Komnas HAM menggelar debat capres-cawapres bertemakan HAM. Namun, partai pemenang pemilu legislatif itu berharap debat hanya tentang visi misi bukan mengungkit masa lalu.

"Kalau ada debat dengan topik HAM sebaiknya bukan untuk mengangkat masa lalu seseorang, melainkan untuk memastikan visi tentang penegakan dan memajukan penyelenggaraan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, Jumat (29-5).

Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue pada Kamis, 28 Mei 2009, mengatakan Komnas HAM berencana mengadakan dialog dengan para capres-cawapres. Debat bertemakan visi dan misi mereka mengenai penegakan HAM.

Untuk itu Anas mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan topik resmi debat capres-cawapres. Semua pasangan capres-cawapres diharapkan hadir mengutarakan visi misinya.

"Materi debat sudah ditetapkan KPU. Kalau pun ada yang menilai kurang sempurna, itulah yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Mudah-mudahan semua hadir," ujar Anas.

Anas mengharapkan debat capres-cawapres membawa manfaat baik bagi demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih memahami siapa capres pilihannya.

"Kita harapkan berjalan baik dan mampu menggeledah secara dalam visi, misi dan agenda aksi pasangan calon," kata eks anggota KPU ini.

Formalitas

Sementara itu, pengamat berpandangan debat capres-cawapres yang diadakan KPU sekadar formalitas dan penuh rasa sopan santun. Sebab itu, KPU diharapkan juga membuka kemungkinan debat di ruang publik lain, misalnya di universitas.

"Artinya begini, di samping yang wajib, KPU juga buka kemungkinan para capres melakukan debat dengan difasilitasi, misalnya, di perguruan tinggi, seperti lazimnya di negara-negara modern," kata Koordinator Pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, Kamis (28-5).

Debat di luar kewajiban UU itu, lanjut Jeirry, tetap pada prinsip-prinsip yang sama dengan debat KPU. Hal itu untuk menghindari supaya tidak ada kepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Jeirry mengatakan usulannya tersebut berdasar pada debat KPU yang dinilai tidak akan memuaskan keingintahuan pemilih terhadap kualitas ide dan sikap para kandidat.

Tema Normatif

Jeirry menyayangkan tema yang dimunculkan dalam debat itu sangat umum dan normatif, tidak menyangkut hal-hal yang bersifat aktual.

"Isu-isu misalnya kasus Ambalat itu harusnya diangkat. Ini kasus aktual dan sangat serius. Nah kalau kita mau contoh negara-negara seperti Amerika, mereka mengangkat tema soal penjara Guantanamo, Timur Tengah, itu lebih konkret," kata dia.

Kemudian Jeirry yakin debat yang akan dimulai pada 18 Juni itu sengaja dirancang untuk menyelamatkan para calon. Hal itu terlihat dari isu-isu tertentu yang tidak diakomodasi sebagai materi debat, padahal sangat erat kaitannya dengan ketiga pasangan capres-cawapres.

"Apa itu? Yakni tidak ada isu tentang HAM. Ini saya kira ini didesain untuk menyelamatkan calon-calon. Ini saya yakin merupakan kesepakatan dengan para tim sukses dan KPU telah terlibat pengamanan calon itu," tegasnya.

Masih menurut mantan Koordinator Jaringan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu, metodologi debat KPU kurang tepat. Moderator tidak diberi kesempatan bertanya, sedangkan moderator juga dapat berperan memperdalam permasalahan.

"Menurut saya, debat ini hanya akan menjadi bagaimana calon memperlihatkan citranya. Ini soal penampilan dan pencitraan, bukan pandalaman substansi. Bukan mengukur kemampuan untuk bagaimana calon memahami persoalan bangsa dan memberi sikap terhadap itu," cetusnya. n K-3.