Toha: Capres Demokrat Takut Prabowo

(jawapos.com) JAKARTA - Skenario kubu Cikeas untuk mengumumkan cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 11 Mei akhirnya ditunda. Pendamping capres incumbent dari Partai Demokrat itu bakal diketahui publik pada 15 Mei. Itu sehari menjelang ditutupnya pendaftaran pasangan capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Abdillah Toha menilai, penundaan pengumuman cawapres tersebut bertendensi politis. Langkah SBY itu, kata dia, sudah bisa ditebak. Targetnya agar PAN tidak punya waktu yang cukup untuk bergabung dengan kubu capres lain, misalnya Prabowo Subianto, bila cawapres untuk SBY tidak sesuai dengan keputusan Rakernas PAN di Jogjakarta 19 April lalu.

''SBY benar-benar menganggap Prabowo sebagai lawan yang ditakuti dan harus digagalkan maju sebagai capres dengan segala cara,'' kata Abdillah di Jakarta kemarin (9/5). Awalnya, Rakernas PAN memutuskan untuk menyodorkan nama Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY. Sebelumnya, Abdillah mengatakan, apabila keputusan SBY tidak sejalan dengan hasil rakernas, kewenangan penentuan arah koalisi pilpres harus dikembalikan lagi kepada Soetrisno Bachir (SB) selaku ketua umum DPP PAN.

Faktanya, SB memang cenderung menginginkan PAN tidak buru-buru memastikan arah koalisi. Apalagi, sampai menyebut secara terbuka nama cawapres yang diajukan. SB yang masih puasa bicara disebut-sebut sangat kecewa dengan hasil rakernas. Bahkan, dia belum menandatangani hasil rekernas tersebut hingga sekarang.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah spekulasi pengunduran waktu pengumuman cawapres untuk SBY bertendensi politis. ''Dijamin seratus persen tidak ada hubungannya,'' katanya kemarin.

Menurut dia, SBY tengah disibukkan tugas-tugas kenegaraan. Salah satu di antarnya adalah Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference -WOC) yang digelar di Manado, 11-15 Mei. ''Sepulang dari sana, 15 Mei siang, deklarasi akan dilaksanakan 15 Mei malam. Tempatnya tetap di Bandung,'' ujarnya.

Waktu yang tersedia menjelang 15 Mei, imbuh Anas, bisa dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan koalisi. ''Partai-partai peserta koalisi perlu mendetailkan kesepakatan, keterlibatan dalam pemenangan, dan pascapilpres,'' kata mantan Ketum PB HMI itu.

Dengan nada bercanda, Anas mengatakan, SBY dan Demokrat hanya ingin mengoptimalkan fasilitas waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres yang telah diatur KPU, yakni mulai 11-16 Mei. ''Daripada buru-buru, lebih baik mematangkan semua persiapan dengan tuntas. Toh, tak lari gunung dikejar,'' katanya.

Dia juga menegaskan, perubahan jadwal itu bukan sebagai waktu tambahan bagi Demokrat untuk melobi PDIP agar masuk ke lingkaran koalisi seperti ramai diisukan.

Ruhut Sitompul, salah seorang anggota Tim 9 Demokrat menambahkan, pengunduran waktu tersebut hanya bersifat teknis. Dia juga mengelak jika SBY masih kebingungan mencari pasangan cawapres. ''Sudah tinggal beberapa nama yang tersaring, ya sekitar tiga lah,'' ujarnya. Namun, dia belum bersedia mengungkap siapa saja tiga nama itu. Mereka berlatar belakan tokoh parpol dan nonparpol yang tersaring di antara 19 nama. (pri/dyn/agm)