PD: PKS Belum Dapat Jatah di Kabinet

INILAH.COM, Jakarta - Kontrak istimewa antara capres SBY dengan PKS untuk menyetujui cawapres Boedino dibantah mentah-mentah oleh Partai Demokrat. Sebelumnya PKS juga telah membantah kontrak politik khusus tersebut.

"Itu rumor. Sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang jatah kabinet. Konsentrasi tengah pada pemenangan pilpres," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dikonfirmasi INILAH.COM di Jakarta, Senin (25/5).

Anas mengaku belum menerima informasi terkait adanya kontrak istimewa tersebut. Ia tak meyakini akan menimbulkan kecemburuan antar partai peserta koalisi, karena kabar itu cuma rumor.

"Itu rumor untuk mengacaukan konsentrasi pemenangan pasangan SBY-Boediono," kata Anas.

Ia juga mengimbau pada semua pihak untuk tidak mengganggu fokus kampanye, dengan memunculkan hal-hal yang bersifat spekulatif itu. Karena semua tim sukses tentunya saat ini sedang berkonsentrasi dan kerja maksimal menjelang pilpres.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemenangan pasangan SBY-Boediono, tidak ada yang lain," tandasnya.

Sebelumnya beredar kabar dalam kontran antara SBY dengan PKS menyepakati beberapa hal sebagai imbalan menerima Boediono sebagai cawapres. Dalam deal-deal itu, PKS meminta jatah 7 menteri dan 4 dubes. Namun oleh SBY hanya disetujui 4 menteri saja.

7 Jatah menteri yang diminta PKS kabarnya adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, Wakil Ketua Komisi IV DPR asal FPKS Suswono sebagai Mentan, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Suharna Surapranata sebagai Menristek, Dubes RI di Arab Saudi Salim Sagaf Al Jufri sebagai Mensos, Ketua Komisi X DPR asal FPKS Iwan Prayitno sebagai Mendiknas, Wakil Ketua Komisi III DPR asal FPKS Suripto sebagai Menperin, Ketua Dewan Pakar PKS Kemal Aziz Stamboel sebagai Menneg BUMN.

Tapi kabarnya yang disetujui SBY haya 4 menteri yakni untuk Tifatul sebagai Menkominfo, Suswono sebagai Mentan, Suharna sebagai Menristerk, dan Salim sebagai Mensos. [ikl/sss]