Boediono : Sistem Presidensial Murni Cegah "Bagi-bagi"

Jakarta, 3/6(ANTARA) - Calon wakil presiden Boediono menyetujui penerapan sistem presidensial murni pada masa pemerintahan mendatang, karena penggunaan sistem ini bisa mencegah pembagian kursi kabinet kepada partai-partai politik yang mendukung presiden terpilih.

"Jangan belum apa-apa, sudah "dibagi-bagi"(jabatan menteri-menteri, red)," kata Boediono di Jakarta , Rabu pada acara peresmian aula "Ali Sadikin" di perkantoran YLBHI.

Masalah ini ditegaskan Boediono ketika ditanya apakah ia menyetujui penerapan sistem presidensial murni bagi penyusunan kabinet mendatang. Boediono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia itu tidak memerinci kalimat "belum apa-apa sudah dibagi-bagi".

Boediono mengatakan berdasarkan sistem presidensial murni ini, maka presiden selaku kepala negara mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih para pembantu terdekatnya yakni para menteri.

Namun, pada hari Selasa (2/6) Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali belum pernah membicarakan masalah tawaran atau pembagian kursi-kursi menteri kepada partai-partai politik yang mendukung pencalonannya sebagai presiden pada pilpres 8 Juli 2009.

"Masa "power" (kemenangan belum didapat, red) belum ada, sudah "sharing" (bagi-bagi kursi, red. Itu bukan sikap politik Pak SBY," kata Anas.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan SBY-Boediono , Hatta Rajasa hari Senin mengatakan bahwa ia telah menelepon Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Tifatul Sembiring untuk menanyakan kebenaran layanan pesan singkat(SMS) beredar yang menyatakan bahwa partai yang berbasis agama Islam ini telah minta beberapa kursi menteri dalam kabinet mendatang jika SBY-Boediono menang dalam pilpres mendatang.

"Pak Tifatul Sembiring telah langsung membantah bahwa PKS minta beberapa jabatan menteri seperti menteri agama, menteri pendidikan nasional, serta menteri kesehatan," kata Hatta Rajasa ketika mengutip penegasan Tifatul Sembiring.

Sekat Dalam acara yang dihadiri para tokoh hukum antara lain Adnan Buyung Nasution serta Patra Zein, Boediono mengaku bahwa selama ini dirinya lebih banyak memusatkan perhatian pada sektor moneter dan keuangan.

Namun konsentrasinya itu bukan mengakibatkan ia tidak pernah memperhatikan masalah penegakan hukum, katanya.

"Saya sebagai ekonom kadangkala dianggap sebagai kelompok yang agak jauh dari perjuangan hak azasi manusia. Sebenarnya tidak perlu ada sekat( pemisah, red) antara pemenuhan hak hidup dengan pemenuhan hak dasar yang lainnya," kata Boediono.

Lebih lanjut Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, pihaknya ingin--seandainya nanti terpilih sebagai wakil presiden-- agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemenuhan hak hidup dengan perjuangan HAM, katanya.

Ia mengingatkan jika membicarakan masalah ekonomi dan moneter maka pembicaraan itu bersifat jangka pendek jika dibandingkan dengan isu tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat jangka panjang.

Sementara itu , ketika ditanya komitmennya mengenai upaya melestarikan lingkungan hidup, Boediono mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersama pemerintah membuat berbagai program dan proyek untuk mempertahankan lingkungan hidup bersama pemerintah.