Demokrat Akan Intensifkan Komunikasi Dengan PKS

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partai yang telah resmi menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presidennya akan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tleah menyatakan kesiapannya untuk berkoalisi.

"Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya untuk berkoalisi, maka akan kita tindak lanjuti," kata Anas Urbaningrum dalam jumpa pers usai ditutupnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang kedua di arena Pekan Raya Jakarta, Minggu. Rapimnas satu hari ini dibuka dan ditutup Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.

Rapimnas satu hari ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Yudhoyono untuk menentukan bakal calon wakil presidennya apalagi masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dibuka 10 Mei dan berakhir 16 Mei 2009.

Sementara itu, Majelis Syuro PKS dalam sidangnya yang berakhir Minggu siang memutuskan bahwa partai berbasis Islam ini akan berkoalisi dengan Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono.

"Berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY dalam Pilpres 2009, maka PKS menyampaikan "amplop kosong" tertuutp langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin usai sidang itu.

Sekalipun menyerahkan "amplop kosong", nama cawapres yang beredar di kalangan PKS adalah Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring serta Salim Segaf Al Djufri (Dubes RI di Arab Saudi).

Ketika mengomentari nama Hidayat Nurwahid yang merupakan mantan Presiden PKS dan sekarang merupakan Ketua MPR, secara diplomatis Anas Urbaningrum berkata, "Kita serahkan saja kepada SBY apakah memilih nama yang sudah beredar ataupun yang belum beredar".

Dalam jumpa pers ini, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan kepada Anas tentang hubungan Partai Demokrat dengan Partai Golkar terutama setelah Rapimnassus Golkar memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.

"Kita belum menutup pintu bagi kerja sama dengan Partai Golkar," tegas Anas.

Ia menegaskan Partai Demokrat menghormati keputusan Golkar yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presidennya.

"Kita tetap bersahabat dengan Partai Golkar. Namun politik bukanlah matematika yang ketat dengan angka-angka," katanya dengan nada berpribahasa.

Anas mengatakan semula salah satu skenario Partai Demokrat adalah menjalin koalisi dengan Golkar karena diperkirakan Golkar akan menempati urutan kedua para perolehan Pemilu Legislatif 9 April, sehingga Kalla akan dijadikan calon wakil presiden.
Partai Demokrat untuk sementara menjadi peraih suara terbesar.

Namun karena Golkar telah menetapkan Kalla sebagai calon presiden, maka Demokrat tidak bisa menggunakan skenario pertama ini sehingga harus mencari atau menggunakan skenario lainnya.(*)

T/A011