Pernyataan Presiden Upaya Cegah Kekerasan

(sinarharapan.co.id) Jakarta-Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal potensi gangguan keamanan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, bukan menyodorkan isu, tapi lebih kepada upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kekerasan.

Pernyataan itu juga tidak ditujukan kepada siapa pun.
“Itu hanya pernyataan preventif sifatnya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada SH, Rabu (8/4).

Menurut Anas, Presiden hanya mengingatkan agar potensi kekerasan tidak berkembang menjadi kenyataan. Dia menambahkan, pernyataan Presiden tersebut cukup beralasan. Pasalnya, kalau melihat beberapa kasus pilkada, sudah terlihat beberapa titik yang bisa menjadi potensi kekacauan yang harus bisa menjadi perhatian bersama.

Dengan pernyataan itu, semua pemangku kepentingan dalam Pemilu Legislatif 2009, mulaid dari KPU, Bawaslu, partai politik (parpol), pemerintah bisa berusaha semaksimal mungkin agar pemilu berlangsung aman dan tertib.

Mengenai siapa pihak pengacau yang dimaksud Presiden, Anas mengatakan, pernyataan Presiden tersebut tidak mengarah kepada siapa pun. Presiden hanya meng-ingatkan memang ada potensi kekerasan. Oleh karena itu, semua pihak harus berusaha agar potensi tersebut tidak menjadi fakta atau kenyataan.
“Pernyataan ini justru meningkatkan kewaspadaan kita bersama,” ujarnya.

Dengar Ancaman
Sebelumnya, Presiden mengakui, pemerintah telah mendengar adanya isu terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Legislatif 2009 yang akan menyebabkan gangguan keamanan. Terhadap isu ini, jajaran pemerintah, termasuk intelijen, kepolisian maupun TNI, telah melakukan antisipasi.
Presiden mengimbau jangan sampai ada niat curang ataupun membiarkan tragedi apa pun dalam Pemilu 2009 ini.

“Memang, ada juga ancaman yang kami dapatkan, entah niat, entah rencana, (bahwa) ‘kami akan melakukan kekerasan’. Saya mengingatkan, jangan menimbulkan tragedi apa pun dalam demokrasi. Rakyat Indonesia saya kira sepakat dengan saya, tidak ingin terjadi seperti peristiwa Mei 1998, titik gelap dalam sejarah kita,” tegas Presiden Yudhoyono seusai memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Selasa (7/4).

Presiden juga berharap, jangan sampai terjadi insiden atau kekerasan pascapemilu ataupun pilkada. Bila ada yang tidak puas dengan hasil pemilu atau pilkada, kata Presiden, ada mekanisme, aturan, dan saluran untuk menyampaikan ketidakpuasan dan protes itu.

Presiden mengakui, Pemilu 2009 ini memang berbeda dari Pemilu 2004 silam, di mana sekarang kerap dimunculkan isu kecurangan pemilu. Presiden berharap isu itu dianggap sebagai suatu kewaspadaan, jangan sampai curang dalam pemilu dan bukan merupakan provokasi agitasi.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, pemerintah mendapatkan informasi adanya ancaman akan ada kekerasan dalam Pemilu 2009 itu dari ber-bagai sumber, termasuk media massa, yang kemudian diolah pihak intelijen, dan selanjutnya disiapkan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.
Menurut Djoko, ancaman itu bisa dari berbagai situasi, seperti aksi protes terhadap hasil pemilu. Itu sebabnya, jika ingin mengajukan protes sebaiknya menempuh jalur hukum. “Ya, kan ada saluran konstitusinya. Nah, kalau bertindak di luar konstitusi, ya itu yang menjadi ancaman,” katanya. (dina sasti damayanti)