Wednesday, April 15, 2009

Demokrat Tuntut Loyalitas Peserta Koalisi

Jakarta (Sinar Harapan) – Partai Demokrat mengajukan format koalisi, yang mengharuskan adanya loyalitas politik dari partai peserta koalisi dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah. Tujuannya membangun demokrasi yang efektif sehingga pemerintah bisa menjalankan program tanpa terhambat penolakan dari partai peserta koalisi.
“Dalam bahasa rakyatnya, kami ingin koalisi itu bisa bikin menang, bikin tenang, dan bikin rakyat senang. Kuat di dalam pemenangan, tenang karena adanya dukungan kuat sehingga bisa menciptakan jaminan stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah, dan bikin rakyat senang karena hasil kerja pemerintah bisa langsung dirasakan rakyat,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi SH di Jakarta, Selasa (14/4).

Anas mengatakan, loyalitas politik mutlak dibutuhkan agar tidak ada lagi partai politik (parpol) peserta koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi. Dengan adanya dukungan yang konsisten, hal itu bisa memaksimalkan kerja pemerintahan secara efektif.

Partai Demokrat, lanjut Anas, juga menginginkan format koalisi yang bisa merangkul sebanyak mungkin partai yang mendukung Yudhoyono, agar bisa menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Keinginan menggalang kekuatan mayoritas, kata Anas, bukan untuk menghambat demokrasi, tapi untuk menciptakan demokrasi yang produktif. Hal itu juga dinilai Anas tidak akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen.

Menanggapi keinginan politik PKS agar Demokrat menolak rujuk dengan Jusuf Kalla
dan Golkar, Anas mengatakan, semua calon peserta koalisi juga harus mulai menghormati sesama calon koalisi lainnya. Lebih jauh, Anas juga mengimbau kepada calon peserta koalisi untuk menghormati pilihan cawapres yang akan dipilih Yudhoyono sebagai pendampingnya.

Dia mengakui, merapatnya Golkar ke Demokrat justru akan makin memperkuat kekuataan yang sudah ada.

PKS Tolak Golkar
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah menilai, merapatnya Golkar ke Demokrat hanya akan mengulang kembali catatan kegagalan koalisi di masa lalu. PKS, kata Fachri, akan bersiap mempertimbangkan opsi lain, termasuk berpisah dengan Demokrat jika Golkar dan Kalla diterima sebagai bagian peserta koalisi.

Kalla sudah keluar dari koalisi, tapi tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa dia mau jadi wapres lagi. “Artinya, dasar koalisi sudah berubah jadi pragmatis, kami tidak mau kalau dasarnya pragmatisme kekuasaan. Cuma bagi-bagi kursi,” kata Fachri.
Sebaliknya, Fachri menyatakan PKS siap mendukung total kebijakan pemerintah yang dibawa ke parlemen jika Yudhoyono berhasil terpilih lagi sebagai presiden tanpa menggandeng Kalla sebagai wapres. Loyalitas itu, katanya, tidak bertentangan dengan fungsi kontrol parlemen, sebab fungsi itu bisa dijalani kelompok oposisi.

Menurutnya, harus ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan fraksi pro-pemerintah. Sebab, jelasnya, kekuatan utama koalisi justru terletak pada kemampuan mengelola kekuatan pro pemerintah di parlemen agar bisa mendukung total setiap kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu kontroversial.

Wakil Sekjen PKB Helmi Faishal Zaini menyatakan, PKB siap mendukung segala kebijakan pemerintah jika berkoalisi dengan Demokrat. Namun sebelum melangkah lebih jauh, koalisi harus terlebih dahulu mengedepankan komitmen untuk memenangkan Yudhoyono sebagai presiden.

“PKB dan demokrat sudah punya kesepahaman dalam satu tujuan yang sama, yaitu memenangkan Yudhoyono,” kata Helmi.

Menanggapi rencana rujuk Yudhoyono-Kalla, Helmi mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi posisi politik PKB dalam peta koalisi nanti. Sebab PKB pada dasarnya juga mendukung kembali diduetkannya Yudhoyono-Kalla.

Hanya saja, Helmi menyatakan memang perlu ada sejumlah perbaikan dalam hal kinerja dan komitmen membangun pemerintahan jika Yudhoyono kembali berpasangan dengan Kalla.

Format Koalisi
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas mengatakan, format koalisi Partai Demokrat sedang dipersiapkan.

Saat ini, Demokrat tengah melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan sejumlah partai, demikian pula dengan komunikasi melalui telepon.

Mengenai pernyataan PKS yang akan menarik dukungan jika Yudhoyono kembali dipasangkan dengan Kalla, Andi menjawab, lebih baik antara kedua belah partai bertemu langsung untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan tidak hanya mengomentari pernyataan yang dimuat media.

“Kalau kami kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi. Kalau lewat koran kan kami nggak tahu maksudnya apa, nggak jelas maksudnya. Lebih baik kami berpikir positif, lalu nanti ada pertemuan-pertemuan, dalam pertemuan itu kami bicarakan dengan baik semua pemikiran yang ada. Kalau sudah bertemu, ya ada titik temunya,” katanya.

Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, saat ini internal Partai Golkar mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ke depan.
Saat ditanya apakah Yudhoyono masih menjadi yang terbaik untuk Golkar, Aburizal yang menjabat sebagai Menko Kesra ini menjawab diplomatis bahwa ini bisa dilihat dari pencapaian yang bersangkutan.

Syarat Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattallatta menyatakan, partainya menerapkan empat syarat dalam menjalin koalisi dengan parpol lain. Pertama, yang mau berkoalisi itu harus mempunyai chemistry sama. Kalaupun tidak, minimal bukan air dengan minyak.

Kedua, koalisi itu menangnya adalah calon yang diusung. Dengan kata lain, parpol tersebut harus punya suara.

Ketiga, koalisi itu memungkinkan lancarnya roda pemerintahan, karena partai-partai yang berkoalisi mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengelola negara secara profesional.

“Keempat, koalisi itu melahirkan sinergi yang positif antara pemerintah dan DPR. Artinya, partai itu mempunyai orang di DPR,” ungkap Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/4).


(wishnugroho akbar/dina sasti damayanti)

No comments: