Demokrat Tolak Cawapres Tunggal Golkar

(sinarharapan.co.id) Jakarta – Partai Demokrat mengharapkan Partai Golkar tidak mengajukan calon wakil presiden (cawapres) tunggal untuk berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan demikian, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama yang diajukan Golkar tersebut ke Yudhoyono.
Secara terpisah, mantan Ketua DPP Golkar Akbar Tandjung di Makassar, Sabtu (18/4), juga mengharapkan Golkar mengajukan lebih dari satu nama jika Golkar hendak mengambil posisi cawapres.
Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie kepada SH di Jakarta, Jumat (17/4), mengatakan, pihaknya mengharapkan Rapimnas Golkar tidak hanya mengeluarkan satu nama.

Hal itu, juga lebih elegan bagi Golkar sebagai partai besar yang memiliki kader terbaik. Dengan begitu, Demokrat bisa menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. "Kita harapkan Golkar bisa mengeluarkan beberapa nama dalam Rapimnasnya," imbuhnya.
Marzuki menuturkan, Demokrat akan mengeluarkan kriteria dalam Rapimnas pada tanggal 25-26 April 2009. Salah satunya yang mungkin masuk dalam kriteria adalah, menteri yang menjabat di kabinet Yudhoyono harus menanggalkan jabatan di partai agar lebih fokus pada tugas negara.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Demokrat tidak bisa memaksa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di putaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Sebab, Yudhoyono yang harus menentukan siapa pilihan
yang terbaik baginya.

"Dalam hal koalisi, itu ada faktor Yudhoyono. Demokrat tidak boleh melakukan 'kawin paksa' terhadap Pak Yudhoyono perihal pendamping," jelas Anas.
Mengenai koalisi dengan Golkar, Anas mengatakan, pihaknya masih menunggu proses mekanisme internal di dalam tubuh Partai Golkar. Anas menampik ketidakjelasan siapa pendamping Yudhoyono jelang pemilu presiden merupakan bentuk keragu-raguan karena Kalla pernah menyatakan siap jika dicalonkan sebagai capres.

"Tidak, kami masih menjaga sopan-santun dengan menghormati proses mekanisme yang terjadi di internal Partai Golkar," jelasnya.
Anas menuturkan, Demokrat masih berharap Golkar bisa menjadi salah satu mitra koalisi yang penting dalam pemerintahan. Guna membangun koalisi yang lebih baik dan kuat demi menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik lagi.

Hindari Perpecahan
Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus menghindari kontroversi dan perpecahan internal dalam mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pilpres 2009. oleh karena itu, jika Partai Golkar hanya bisa mengambil posisi wapres dan berduet dengan Yudhoyono, Partai Golkar harus menawarkan lebih dari satu nama kepada Partai Demokrat dan pasangan koalisinya.

"Kalau mengajukan lebih dari satu nama maka itu akan meminimalkan kontroversi dan perpecahan internal. Kalau mengajukan satu nama kan belum tentu cocok," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelum membuka rapat koordinasi wilayah Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, Sabtu (18/4) pagi.

Berdasarkan hasil penjaringan DPD I Partai Golkar, Akbar Tandjung yakin dirinya masuk dalam tiga besar, meski hingga saat ini enggan diumumkan DPP. "Namun, bukan itu soalnya. Ada atau tidak nama saya tak terlalu penting. Ini untuk menjaga soliditas partai ke depan," ucap Akbar.

Selain itu, katanya, mayoritas DPD I Partai Golkar memang menginginkan mengajukan lima nama jika hanya mengambil posisi wapres.
Ketua Umum Barindo Muchayat mengatakan, tidak etis jika Partai Golkar memaksakan diri dengan memberikan satu nama kepada Partai Demokrat.
"Kasihan Yudhoyono kalau begitu. Kalau memang mau berkoalisi, ya harus memberi ruang kepada beliau untuk membuat pertimbangan, mana yang paling cocok," kata Muchayat.

Sebagai ormas pendukung Yudhoyono, Barindo katanya, akan ikut memberi dukungan soal siapa pun yang dipilih sebagai cawapres. "Tentu lebih bagus lagi kalau itu kader Barindo. Pak Akbar kan Ketua Dewan Pembina Barindo," jelasnya.

Pilih Demokrat
Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, mayoritas pengurus partai Golkar lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PDI Perjuangan (PDIP). Meski demikian, Golkar tidak akan menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP.

“Ada opsi untuk tidak menutup komunikasi dengan PDIP. Tapi arus utama berkehendak berkoalisi dengan Demokrat,” kata Priyo.
Berdasarkan hasil rekomendasi dalam Rapat Konsultasi partai Golkar yang baru digelar, Priyo menjelaskan, rekomendasi untuk berkoalisi dengan Demokrat lahir dari pertimbangan peluang kemenangan dalam pilpres. Dengan Demokrat, lanjutnya, ada peluang besar untuk memenangkan pilpres sehingga Golkar bisa ikut membangun pemerintahan yang kuat dan efektif demi kemaslahatan bangsa. Meski demikan, keputusan final tentang koalisi tetap akan diputuskan dalam Rapimnas Khusus partai Golkar pada 23 April 2009.

“Semuanya masih bisa terjadi. Ada 'pertarungan sengit' di internal partai mengenai pilihan berkoalisi. Namun itu merupakan bagian dari demokrasi yang diterapkan partai, bukan perpecahan,” ungkapnya.
Priyo juga mengaku prihatin atas sikap PKS yang menyarankan Demokrat untuk tidak berkoalisi dengan Golkar. Dia menilai hal itu sebagai campur tangan urusan internal Demokrat dan Golkar, yang secara etika tidak dibenarkan. Seharusnya, kata Priyo, PKS bisa menghormati independensi partai dalam memilih kawan berkoalisi.

“Ancaman PKS bisa diartikan sebagi bentuk intervensi. Sepengetahuan saya, Golkar tidak pernah mencampuri urusan internal PKS,” lanjut Priyo.
Dari kubu PKS, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah mengatakan bahwa ancaman PKS harus dinilai sebagai saran kepada Demokrat agar bisa membangun koalisi yang lebih baik. Namun Fachri juga menyatakan, PKS serius akan keluar dari koalisi jika Demokrat tetap menggandeng Golkar.
(wishnugroho akbar/
dina sasti damayanti)