Partai Demokrat Tutup Pintu Koalisi bagi PDIP

(suarakarya-online.com) JAKARTA (Suara Karya): Partai Demokrat sudah menutup pintu koalisi bagi PDIP dan Partai Gerindra. Pasalnya, PDIP maupun Gerindra telah berbulat tekad mengusung capres dari kader partai mereka sendiri.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan, format koalisi untuk menghadapi pilpres, termasuk posisi cawapres yang diusung Partai Golkar, baru diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar yang digelar pada 23 April mendatang.

Anas menuturkan, PDIP sudah jauh-jauh hari menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres sekaligus menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Karena itu, bagi Partai Demokrat, tidak cukup beralasan membuka pintu koalisi bagi PDIP.

Demikian pula terhadap Gerindra. "Ya, biarlah kedua parpol itu saja yang nanti berkoalisi di parlemen. Koalisi (di parlemen) itu sangat dibutuhkan sebagai kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Anas.

Menurut Anas, koalisi yang dibangun dalam pemerintahan mendatang jangan sampai menutup ruang bagi oposisi. Dia menjelaskan, demokrasi yang baik harus tetap memberikan ruang bagi oposisi.

Anas menekankan, agar pemerintahan dapat berjalan efektif, koalisi yang kuat di parlemen juga amat dibutuhkan. "Hal itulah yang kini menjadi pertimbangan Partai Demokrat dalam menentukan langkah koalisi yang akan dibangun pascapemilu legislatif," ujarnya.

Partai Demokrat, kata Anas, dalam mencari mitra koalisi hanya akan melakukan pendekatan dengan parpol yang secara institusi belum memiliki capres serta belum menyatakan penolakan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, usai memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat, menuturkan, format koalisi Partai Golkar dalam rangka menghadapi pilpres, termasuk penetapan cawapres yang diusung, baru dibahas dalam Rapimnasus Partai Golkar, 28 April mendatang.

Rapat pengurus pleno itu sendiri diikuti hampir seluruh pimpinan DPP Partai Golkar. Antara lain, Sekjen Sumarsono dan seluruh ketua DPP seperti, Theo L Sambuaga, Syamsul Muarif, GBPH Joyokusumo, Burhanuddin Napitupulu, Tadjuddin Noer Said, dan juga Priyo Budi Santoso.

Menurut Jusuf Kalla, dalam rapimnasus nanti disepakati berbagai hal teknis dan sikap Partai Golkar dalam menghadapi pilpres. "Tentang format koalisi, tentang calon wakil presiden, dan tentang tata caranya," ujarnya.

Di tempat sama, Sumarsono mengatakan, rapat pengurus pleno kemarin sudah menyepakati bahwa Partai Golkar hanya akan mengusung cawapres dalam pilpres mendatang. "Tapi sekali lagi, (soal itu baru) diputuskan nanti di rapimnasus," ujarnya.

Meski begitu, soal nama cawapres yang akan diusung belum disepakati dalam rapat pengurus pleno. Nanti soal nama ditetapkan sesuai mekanisme, apakah cukup satu atau lebih," ujarnya.

Soal koalisi, Sumarsono mengakui dibahas juga dalam rapat pengurus pleno. "Namun, soal itu juga baru akan diputuskan dalam rapimnasus. Ini (rapat pengurus pleno) hanya evaluasi bersama ketua-ketua DPP, mengapa hasil suara kita melorot. Dengan demikian, dibicarakan apakah kita berkoalisi; apakah mengusung capres ataukah cawapres," katanya.

Sumarsono menjelaskan, rapimnasus adalah amanat rapimnas keempat yang digelar di Jakarta, Oktober 2008. "Nanti dalam rapimnasus yang diundang hanya DPP, ketua dan sekretaris DPD I, organisasi pendiri, juga dewan penasihat," katanya.

Soal DPD tingkat II tidak diundang ke rapimnasus, Sumarsono beralasan bahwa itu sudah diatur AD/ART Partai Golkar. "Di AD/ART dinyatakan demikian (DPD II tidak diundang ke rapimnasus) karena (mereka) sudah diwakili DPD I," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan ada kendala teknis untuk menyertai DPD II dalam rapimnasus. Kendala itu berkaitan dengan proses penghitungan suara yang belum selesai dilakukan KPU, terutama di daerah-daerah. "Sangat penting bagi mereka untuk mengawal (proses penghitungan suara) itu," kata Yorrys.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setuju apabila Jusuf Kalla (JK) kembali bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau saya pribadi tak ada masalah," katanya.

Namun, Surya mengatakan, secara organisasi hal itu belum diputuskan. Keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung menjadi kandidat cawapres dilakukan dalam rapimnasus.

Kendati mendukung SBY-JK, Surya mengatakan bahwa jika pada perkembangannya nanti ternyata mayoritas DPD I Partai Golkar menjagokan kandidat lain, maka dia juga akan mengikutinya. "Sepanjang itu memang tetap bisa menjaga soliditas di partai," katanya. (M Kardeni)