Koalisi Demokrat Tak Berdasarkan Ideologi

(sinarharapan.co.id) Jakarta-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, koalisi yang dibangun Demokrat bukan atas dasar kesamaan ideologi partai maupun identitas tertentu, melainkan berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional di dalam pemerintahan dan parlemen.

Tim Sembilan Demokrat ditugasi menjajaki koalisi dengan parpol lain.
Yudhoyono mengatakan hal itu kepada wartawan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Dia mengatakan, Tim Sembilan diberi tugas membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi.

Sejauh ini, sudah cukup banyak partai yang berkomunikasi dengan Demokrat, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, Tim Sembilan hanya menjajaki koalisi sehingga tidak berkaitan dengan calon wakil presiden (cawapres). “Soal cawapres, sepenuhnya hak Yudhoyono sendiri,” tutur Anas.

Anas mengatakan, Tim Sembilan bertugas melakukan pendekatan dan penjajakan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. “Tim Sembilan tugasnya hanya melakukan komunikasi dan penjajakan, dan kalau sudah bisa eksekusi untuk berkoalisi,” katanya.

Lima Kebijakan
Menurut Yudhoyono, ada lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan tata pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan yang adil dan merata.
“Kalau koalisi dibangun atas dasar itu, ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat- sekat ideologi. Dengan demikian, pemerintah benar-benar efektif, karena kami sepakat platform itu dikerjakan bersama,” katanya.

Soal koalisi Golkar-Demokrat, Yudhoyono mengatakan, kedua belah pihak terus melakukan pembicaraan soal format koalisi dan platformnya, yaitu di pemerintahan dan parlemen. Dia berharap, koalisi ini bisa saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan, dan bukan dilihat sebagai soal untung-rugi belaka. n