SBY Pilih Wapres Pekan Depan

Jakarta, Tribun - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berpasangan dengannya di pemilihan presiden (pilpres), pekan depan.

Penetapan cawapres tersebut kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pengukuhan SBY sebagai capres di ajang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang juga berlangsung pekan depan.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapresnya," kata Ketua Umum Indonesia Bisa Subur Budhisantoso kepada pers usai deklarasi sayap tim sukses SBY di di Jakarta, Sabtu (18/4).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berharap pengukuhan SBY sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres.

Hingga kemarin, nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, masih disebut-sebut sebagai kandidat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres sekaligus melanjutkan duet ini di periode keduanya.
DPP Golkar akan memutuskan sejumlah opsi kandidat cawapres pada rapat pimpinan khusus (rapimsus) khusus yang juga akan digelar pekan depan.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, tidak etis bagi bila Golkar itu jika hanya mengajukan satu nama cawapres untuk mendampingi SBY.

"Sebaiknya lebih dari satu nama, sehingga Pak SBY bisa memilih calon wapres sesuai dengan visi misinya," kata Akbar Tanjung, usai rapat koordinasi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, kemarin.

Irama koalisi semakin terpacu menyusul semakin ketatnya pengajuan pasangan capres yang akan berlangsung akhir Mei nanti.
Selain SBY, kubu lain yang dimotori Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Wiranto (Hanura), juga terus menggalang kekuatan melawan SBY.

Gorontalo
Sementara Akbar mengklaim sudah didukung Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad, untuk menjadi cawapres dari partai berlambang pohon beringin ini.
"DPD Golkar Gorontalo telah merekomendasikan nama saya untuk ikut seleksi kepemimpinan nasional di rapimsus," kata Akbar.

Fadel membenarkan Golkar Gorontalo mendukung Akbar sebagai cawapres. Menurut Fadel, koalisi dengan Partai Demokrat adalah langkah yang paling tepat.
"Kita ingin jangan sampai kalah dua kali. Kami anggap kembali mendukung SBY adalah langkah yang paling pantas. Dan DPD Gorontalo merekomendasikan nama Akbar menjadi cawapres yang akan dibahas dalam rapimnasus," ujar Fadel yang juga Gubernur Gorontalo.

Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Regional Sulawesi, pekan lalu, empat gubernur di Sulawesi secara tegas menyatakan dukungannya kepada duet SBY-Kalla. Sedangkan Fadel saat itu tidak secara terbuka mendukung duet SBY-Kalla. Gubernur yang mendukung duet SBY-Kalla adalah Syahrul Yasin Limpo (Sulsel), Anwar Adnan Saleh (Sulbar), Nur Alam (Sultra), dan B Paliudju (Sulteng).

Siapa Pun
Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung siapapun calon wapres yang akan diputuskan SBY untuk maju pada Pilpres, 8 Juli mendatang.
Sedangkan Anas mengatakan, bila pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, maka pengukuhan capres tetap menjadi prioritas sedangkan cawapres menyusul.

"Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi pilpres," kata Anas.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbetuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.
Partai Demokrat menginginkan pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan adalah masa bakti kedua SBY memimpin negeri ini.

Lewat HMI
Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa, menjelaskan, lobi cawapres dilakukan melalui HMI.
"Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres Pak SBY memang kemungkinannnya bukan yang masih menjabat ketua umum. Yang jelas, dia itu bagian dari Kelompok Cipayung. Kans tokoh dari kelompok ini lebih besar ketimbang yang lain meski memang, semuanya tergantug Pak SBY siapa yang akhirnya dipilih," kata Hengky, kemarin.

Dari beberapa mantan aktivis dari Kelompok Cipayung, Akbar yang paling menonjol. Apalagi, mantan Ketua DPR RI ini juga pernah menjabat Ketua Umum PB HMI.
Akbar adalah salah satu nama yang kemungkinan disodorkan Golkar selain Kalla, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, sN Surya Paloh.
Anas yang dikonfirmasi terpisah menjawab dengan diplomatis. Anas menyatakan, apakah pendamping SBY dari Kelompok Cipayung, hanya SBY yang mengetahuinya.

"Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak SBY. Biarlah, kedua mempelai saling suka dan diharapkan melakukan 'pernikahan' dengan secara ikhlas, bukan kawin paksa. Keluaga besar koalisi partai-partai, tentu akan menerimanya dengan ikhlas," kata Anas.
33 DPD

Sementara itu, fungsionaris DPP Golkar yang dekat dengan kubu Akbar, Marzuki Darusman, mengklaim, Akbar sudah mendapat dukungan 33 DPD Golkar se-Indonesia untuk menjadi cawapres SBY.

"Hanya pada tingkat DPP Pak Akbar selalu dihambat. Berdasarkan survei internal Golkar, posisi Jusuf Kalla 53 persen dan Akbar Tanjung 51 persen. Dari segi ini masih bisa dipertahankan," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Golkar ini. Namun Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat

"Saya mau tanya, yang dimaksud DPD yang mana. Kami dari DPD se-Indonesia di Jakarta menyatakan tetap solid pada komitmen awal yang menyatakan mendukung Pak Jusuf Kalla sebagai calon presiden walaupun ada yang berkembang dan harus dikomunikasikan kembali mengenai keputusan itu," tegas Ilham, tadi malam.

Menurutnya, sampai saat ini para ketua DPD belum pernah bertemu membahas komitmen tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Maluku Utara, Sulbar, Sultra, dan DPD lainnya di Indonesia Timur.
Sedangkan Hidayat menilai pernyataan Marzuki adalah pernyataan pribadi dan tidak berdasar. Menurutnya, Marzuki juga tidak punya wewenang mengungkapkan hal itu.

"Apa urusannya Pak Marzuki ngomong seperti itu. Ia bukan anggota DPP dan DPD. Ia hanya cari-cari kesibukan dan tidak ada urusan kami terhadap pernyataan itu. Yang jelas kami dari DPD se-Indonesia tetap solid pada komitmen semula mendukung Pak Jusuf Kalla," katanya.

Dua Rintangan
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, langkah Kalla menjadi cawapres SBY tidak semulus yang dibayangkan.
Kalla disebutnya harus melewati dua rintangan untuk bisa berlaga di pilpres mendampingi SBY. "Pertama, di internal Golkar sendiri belum selesai dan ini memang menjadi kerjaan buat JK (Kalla)," ujarnya.
Dalam Rapimnasus, 33 DPD Golkar akan mengajukan sejumlah usulan nama cawapres untuk SBY. Suara terkuat akan diajukan sebagai kandidat cawapres SBY.

"Jika dalam rapimna khusus DPD berani melawan JK dengan menyatakan dia telah gagal memepertahankan suara, maka DPD bisa mengusung calon lain seperti Akbar Tandjung," ujarnya.
Rintangan kedua, kata Lili, datang dari kubu SBY. Sebab, meski sudah ada sinyal SBY akan menggandeng Kalla kembali, namun selama belum ada hitam di atas putih, keputusan capres Partai Demokrat masih bisa berubah.
Lili menilai, hak prerogatif SBY dalam menentukan cawapresnya tersebut akan membuat merapatnya DPD-DPD Golkar ke kubu SBY.

Kontroversi
Sementara Akbar mengatakan, kalau Golkar hanya mengajukan satu nama, maka SBY tidak akan memiliki banyak pilihan. Padahal SBY telah memberi sinyal akan memilih siapapun cawapres dari Golkar.
Banyaknya nama yang dimunculkan, kata Akbar, akan memberi dampak yang baik bagi partai, dan sebaliknya, jika hanya satu nama akan menimbulkan kontroversi.

Terkait dengan pengajuan namanya sebagai salah satu cawapres, dia mengatakan siap dengan hal tersebut jika memang ada peluang dan ada aspirasi dari kader dan masyarakat. "Saya sudah siap mendampingi SBY dalam melaksanakan visi beliau lima tahun ke depan," katanya.
Akbar mengakui telah melakukan komunikasi dengan sejumlah orang dekat SBY, termasuk dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya. Namun dia belum berkomunikasi langsung dengan SBY.(Persda Network/yat/rex/lim)