INILAH.COM, Jakarta - Perlakuan Partai Demokrat soal cawapres antara Golkar dan PKS ternyata berbeda. Bila dengan Golkar cukup bernegosiasi, kalau PKS harus ajukan proposal terlebih dahulu.
"Kalau Golkar memang awalnya menjadi prioritas utama, tapi karena golkar menyatakan akan mencalonkan presiden jadi terbuka untuk koalisi lain. Kalau PKS mau harus ajukan proposal," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum seusai Rapimnas PD di Arena PRJ, Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut Anas, Tim 9 koalis PD tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan PKS terkait hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan mengajukan nama-nama cawapres untuk SBY.
"Tapi kalau PKS sudah secara resmi parpolnya berkoalisi dengan kita maka itu lebih biak. Soal cawapres nanti kami serahkan sepenuhnya kepada SBY," katanya.
Hasil Rapimnas PD memang memandatkan SBY sebagai capres untuk menetapkan cawapres yang akan mendampinginya. "Ini juga merupakan pesan agar bila bicara capres-cawapres sebaiknya parpol sahabat yang
akan tergabung dalam koalisi juga mempercayakan penuh kepada SBY untuk menetukan pilihannya demi kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.
Setelah Golkar menyatakan mengusung capres sendiri, sambung Anas, apakah nantinya cawapres SBY berasal dari peserta koalisi atau tokoh non parpol menjadi cair kembali. "Jadi kesempatannya sama apa dari
parpol atau non parpol. Yang penting tepat dalam membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Kami sendiri punya pendirian untuk tidak memaksa SBY memilih cawapresnya," imbuhnya. [mut/dil]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
No comments:
Post a Comment