Wednesday, April 29, 2009

Demokrat Kaji Proposal Koalisi

(seputar-indonesia.com) JAKARTA(SI) – Partai Demokrat tengah mengkaji proposal koalisi yang diajukan partai-partai lain. Pembahasan soal pembagian kekuasaan (power sharing) dilakukan seusai pemilu presiden.

Untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan partai-partai itu, Demokrat membentuk gugus tugas. Gugus ini berupa tim kecil yang akan mengkaji proposal koalisi per bidang, yakni ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hasil kajian ini akan disampaikan Demokrat dalam pertemuan selanjutnya dengan partai-partai calon mitra koalisi.

“Kami berkoalisi atas dasar platform.Partai yang akan berkoalisi juga kan menawarkan platform, agenda kerja. Kami mendalami, melakukan sinkronisasi dengan platform awal Demokrat. Agar nyambung, tidak bertabrakan dengan platform dasar kami,kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi,” kata Ketua DPP Bidang Politik Demokrat Anas Urbaningrum seusai rapat Tim 9 Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jalan Pemuda, kemarin.

Rapat Tim 9 itu untuk membahas proposal koalisi yang ditawarkan PKS, PKB, dan 15 partai yang tak lolos parliamentary threshold yang sebelumnya telah menyatakan bergabung. Di antaranya PBB, PMB,PPPI,PIS,PKPI,PKPB,PDS, PKDI,PNBK,Partai Patriot,Partai Pelopor,Republikan,PPD. Rapat itu dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo.

Tiga orang anggota Tim 9, Hayono Isman, Jero Wacik, dan Andi Mallarangeng,tidak bisa hadir dalam rapat itu. Anas menyebutkan, rapat itu menghasilkan banyak keputusan, tetapi belum bisa dipublikasikan. Dalam proposal koalisi dengan PKS, lanjut Anas, tidak disebutkan halhal spesifik.Hanya saja,koalisi itu dibahas per bidang dengan pakar yang dimiliki Demokrat.

Selain agar tidak bertabrakan dengan platform Demokrat,juga agar bisa mendapatkan satu keutuhan pandangan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini menegaskan,dalam proposal koalisi yang diajukan partai-partai itu, tidak satu pun yang menyebutkan secara spesifik soal mekanisme pembagian kekuasaan (power sharing).

Menurut dia,pembahasan soal power sharing baru akan dilakukan setelah pemilu presiden (pilpres). Pembahasan power sharing, ungkap Anas,tidak masuk dalam wilayah kerja Tim 9. Domain itu sepenuhnya menjadiurusancalonpresiden (capres) dari Demokrat,yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk urusan proposal koalisi, baru proposal milik PKB yang telah selesai dibicarakan.Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan, komunikasi yang dilakukan dengan PKB telah lebih mengerucut dibandingkan dengan PKS. Hanya saja, Hadi menegaskan, dalam proposal koalisi yang ditawarkan PKB juga tidak diutarakan soal pembagian kekuasaan.

“PKB sudah tanda tangan politik berkoalisi dengan kita.Pembicaraan dengan mereka juga sudah pada hal-hal yang lebih mikro.Tapi, kita belum membicarakan soal pembagian kursi atau yang lainnya. Kami terus berkomunikasi dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) soal bagaimana arah pembangunan bangsa ini ke depan,”tuturnya.

Jika koalisi dengan partai yang lolos parliamentary threshold punya konsekuensi politik yang jelas,yaitu pembagian kekuasaan, Hadi enggan memberikan keterangan soal konsekuensi politik antara Demokrat dengan partai-partai kecil.Menurut Hadi,konsekuensi politik tidak selalu membicarakan soal menteri, tetapi bisa juga kesempatan untuk turut serta membangun negara ini menjadi lebih baik.

Sampai saat ini, Demokrat telah berkoalisi dengan 15 partai kecil yang tidak lolos PT. Hadi berharap, partai-partai kecil itu bisa bergabung dan mengusung satu nama cawapres agar Tim 9 lebih mudah untuk memberikan saran kepada SBY. Pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto menyatakan, hal paling krusial yang harus dicermati Partai Demokrat dalam koalisi adalah meminimalkan perbedaan di antara peserta koalisi.

Apalagi, ideologi partai yang sejauh ini sudah memastikan diri bergabung dengan Demokrat, yakni PKS dan PKB, sangat jauh berbeda. Menurut Bima,jika kontrak politik antarpeserta koalisi tidak diperjelas, hal itu akan mengganggu kesolidan di tubuh pemerintah mendatang. (helmi firdaus/rd kandi)

No comments: