Sunday, April 19, 2009

SBY Ajukan 5 Kriteria Cawapres

(ujungpandangekspres.com) Jakarta, Upeks--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan ada lima syarat yang harus bisa dipenuhi oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya nanti.

Hal itu diungkapkan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan di Cikeas, Sabtu (19/4). Menurutnya, lima kriteria Cawapres diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pertama, harus memiliki integritas yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi, termasuk moral politik.

Kedua, dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Oleh karena itu, seorang wakil presiden harus memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri, segaris dengan kebijakan presiden.
Ketiga, seorang wakil presiden harus loyal kepada pemerintah. Ia harus menjalankan misi pemerintahan dan bebas dari conflict of interest dalam menjalankan misi-misinya.

Keempat, seorang wakil presiden harus diterima oleh mayoritas rakyat dan lekat di hati rakyat. ”Jangan lupa, presiden dan wakil presiden berada di dalam satu perahu. Nahkodanya presiden, wapres membantu nahkoda. Chemistry-nya harus bagus, cocok satu sama lain,” SBY menjelaskan.
Kelima, koalisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas. ”Di situ kita pikirkan besama untuk kita pikirkan bersama koalisi itu untk kebaikan dari pemerintahan,” ujar SBY. (mit)

Syarat Koalisi
Disamping itu Partai Demokrat juga mengeluarkan lima syarat bagi partai yang berniat melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu versi quick count ini.
"Yang jelas mereka adalah yang memiliki persamaan platform dan arah kebijakan yang sama," kata SBY.

Intinya, lanjut Yudhoyono saat bertemu wartawan di Cikeas, Minggu (19/4), yang nantinya berkoalisi mestilah yang mempunyai komitemen yang nyata. Pertama mempunyai agenda prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kedua menegakkan pemerintahan yang baik, ketiga menegakkan demokrasi yang dapat membawa manfaat untuk masyarakat, keempat menegakkan keadilan hukum, kelima mempunyai cita-cita pembangunan, karena pembangunan di Indonesia harus berjalan adil dan merata.

Untuk melakukan koalisi dan mencari wakil presiden yang cocok, Partai Demokrat telah membentuk 'Tim 9' yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo.
Menurut Yudhoyono, tim itu bertugas mencari partai politik yang mau diajak bicara. "Tim ini bekerja siang malam dan saat ini sudah banyak partai politik yang diajak bicara," kata Yudhoyono di kediamannya.

Diantara partai yang sudah diajak komunikasi soal koalisi antara lain, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, dan sebagainya.

Ia menambahkan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik tersebut masih berjalan. "Lantas koalisi yang realnya, saya belum bisa jelaskan sekarang," tambahnya.
Sementara itu menurut Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, survei yang menemukan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih oleh massa lintaspartai membuktikan koalisi telah terjadi di tingkat rakyat. Sekarang tinggal menyinkronkan dengan koalisi di tingkat elit partai.

"Eksistensi tokoh lebih penting ketimbang ia berasal dari partai politik mana," katanya, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4). "Di tingkat rakyat, fenomena koalisi sebenarnya sudah terjadi namun koalisi politik di tingkat elit bisa jadi paralel dengan koalisi di tingkat rakyat," katanya.

Survei LSI menemukan Yudhoyono, calon presiden Demokrat, dipilih oleh 65,7% pemilih Partai Keadilan Sejahtera, 55,3 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dan 53,7% pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya sekalipun, terdapat pemilih Yudhoyono meski kecil persentasenya.

Dan Demokrat, kata Anas, terbuka dengan dukungan atau keinginan berkoalisi dari partai-partai tersebut. "Yang jelas Demokrat ingin berkoalisi membentuk pemerintah yang kokoh agar pemerintah dapat berjalan lebih cepat, lebih baik," kata Anas seperti mengutip jargon kampanye Partai Golkar.

Demokrat berpandangan, koalisi bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada jaminan stabilitas di pemerintahan. "Tapi koalisi juga tidak boleh egosentris elit. Harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Koalisi institusional tidak bersifat pribadi," katanya.

Namun Demokrat belum membahas syarat-syarat koalisi itu. Diharapkan tanggal 25-26 April ini, Demokrat akan menentukannya sekaligus mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2009. (Int Aka)

No comments: