Demokrat Tak Pernah Berniat Bercerai dengan Golkar

(kontan.co.id) JAKARTA. Partai Golkar sudah menyatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, Demokrat rupanya masih berharap dan bersedia bergandeng tangan lagi dengan Partai Golkar.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan (DPP) Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan masih membuka diri untuk bekerjasama dengan Partai Golkar. "Kerjasama dalam bentuk apapun dengan Partai Golkar sangat dimungkinkan," katanya dalam konferensi pers, semalam.

Walaupun demikian, kalau Golkar tidak ingin melanjutkan kerjasama di pemerintahan, Demokrat bisa menerima sikap tersebut. "Karena itu hak politik Partai Beringin," kata Anas. Cuma, ia menyayangkan sikap tersebut disampaikan secara sepihak tanpa komunikasi terlebih dulu dengan Demokrat.

Dalam pertemuan antara pengurus Demokrat dan Golkar, Selasa (21/4) malam, sebenarnya Demokrat dan Golkar sudah mencapai kesepakatan dalam banyak hal. "Semua butir dalam draf koalisi sudah disepakati kecuali satu hal yakni soal calon wakil presiden (cawapres)," ujar Anas.

Masalahnya, belum ada kesepakatan apakah Golkar hanya akan mengajukan satu nama calon atau beberapa nama. Masalah itupun kemudian disepakati untuk dilaporkan ke Ketua Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla.

Ketika dilapori, SBY hanya meminta agar masalah ini diendapkan saja dulu. Demokrat tidak pernah berniat memutus komunikasi. "Makanya kami tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan komunikasi," kata Anas.

Kemarin pagi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sumarsono menyatakan pembicaraan mengenai koalisi antara Golkar dan Demokrat tidak dapat berlanjut karena tidak mencapai kata mufakat. Karena itu, DPP Golkar memberikan keleluasaan bagi Ketua Umum Golkar untuk membuka koalisi dengan partai lain.

Ketua DPP Golkar, Syamsul Muarif menjelaskan, sebab tidak tercapainya kata mufakat karena Demokrat meminta Golkar untuk mengajukan beberapa nama sebagai cawapres. Sementara Golkar hanya bersedia mengajukan calon tunggal yaitu Jusuf Kalla. "Kalau kami ajukan beberapa nama maka melanggar hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)" tegasnya.

Yang segera mengambil kesempatan adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, sudah ada komunikasi dengan Jusuf Kalla untuk membicarakan kemungkinan koalisi. Pram memamerkan daftar panggilan di ponselnya, yang mencatat sejumlah petinggi Golkar menghubunginya sejak dini hari, antara lain JK, Surya Paloh dan Aksa Mahmud.