Saturday, July 11, 2009

Anas : Soal Jatah Menteri, Itu Kewenangan Presiden Terpilih

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan soal jatah menteri partai-partai koalisi dalam susunan kabinet mendatang adalah kewenangan presiden terpilih. "Itu kewenangan presiden terpilih. Kami yakin SBY akan menyusun formasi kabinet dengan mempertimbangkan semua faktor," ujar Anas, Sabtu (11/7), kepada Tempointeraktif melalui pesan singkat.

Menurut Anas Urbaningrum beberapa faktor yang akan menjadi bahan pertimbangan misalnya soliditas, kecakapan, representasi, teamwork dan kecakapan-kecakapan lain seperti kemampuan akademis dan personal. "Semua demi kerja-kerja pemerintahan yang makin mampu menunaikan visi, misi dan program aksi yang sudah ditawarkan ke publik," ujar Anas.

Sesudah pasangan SBY-Boediono memastikan kemenangannya, meskipun baru melalui perhitungan-perhitungan quik count, pasca pemilu presiden 8 Juli lalu, partai-partai koalisi yang mendukung pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat ini, mulai ramai memperbincangkan tentang jatah menteri dalam susunan kabinet mendatang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti dikatakan Wakil Ketua Umumnya Chozin Chumaidy mengaku partainya tak meminta jatah menteri.

Demikian juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengaku belum membicarakan soal jatah menteri. Namun Wakil Sekretaris Jendral PKB Hanif Dhakiri kepada Koran Tempo, Sabtu (11/7), menyiratkan bahwa partainya mempunyai banyak kader potensial yang layak menduduki jabatan menteri.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya lebih jelas dalam soal pembagian jatah kabinet ini. "Jumlah anggota Fraksi PKS saat ini 45 orang, mendatang 57 orang. Logikanya, kursi kabinet juga bertambah," ujar Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq seperti dikutip dari Koran Tempo. Mengenai keinginan PKS untuk mendapatkan jatah tambahan dalam kabinet mendatang, dibandingkan wakilnya dalam komposisi kabinet saat ini, Anas Urbaningrum mengatakan," kami juga yakin bahwa PKS akan menghormati kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet."

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Toto Daryanto mengatakan partainya hanya mengajukan sejumlah nama untuk dipertimbangkan. "Mau ditambah tak apa-apa, dikurangi juga tak apa-apa," ujar Toto Daryanto seperti dikutip Koran Tempo.

PPP, PKB, PKS dan PAN merupakan partai-partai yang telah membangun koalisi dengan Partai Demokrat sejak Pemilu 2004. Dalam kabinet yang sekarang ini, keempat partai ini memiliki kader-kadernya yang mewakili duduk dalam kabinet. Dalam Pemilu 2009, keempat partai ini setia kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat yang mengusung pasangan SBY-Boediono yang memenangkan pemilihan umum presiden pekan lalu.

Dari hasil Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat menduduki tempat teratas dengan 20,85% suara yang akan menguasai 148 kursi di parlemen. PKS menduduki posisi keempat dengan 7,88% suara yang akan memperoleh 57 kursi, PAN menduduki posisi kelima dengan memperoleh 6,01% suara dan 42 kursi, PPP menduduki posisi keenam dengan 5,32% suara dan 39 kursi, dan PKB menduduki posisi ketujuh dengan 4,94% suara dan 26 kursi.

WAHYUANA

No comments: