Thursday, July 9, 2009

Belum Mau Bicara Kursi Kabinet

JAKARTA (radarjogja.co.id) – Hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan kemenangan mutlak

pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Meski begitu, Partai Demokrat belum terfikir untuk mulai mengkonkretkan konsesi kursi menteri di kabinet dengan para partai mitra koalisinya.
‘’Durung rek (belum, Red). Kami masih menunggu hasil final rekapitulasi manual oleh KPU,’’ kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin (8/7). Mereka juga masih fokus mengawal suara mulai level TPS sampai berujung pada tabulasi nasional di KPU.

Soal kabinet, Anas menegaskan apabila mandat politik untuk periode kedua itu sudah diterima, SBY pasti akan berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan lebih mantap, baik, dan produktif. ‘’Jadi, kami tunggu saja hasil akhir di KPU yang biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat,’’ cetus mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menjelaskan SBY membawa komitmen untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial. Itu sudah tampak saat SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya. ’’SBY ingin mengoreksi sistem presidensial, walaupun ada risiko-risiko politik dan resistensi politik dari parpol mitra politiknya,’’ kata Bara.

Meski begitu, lanjut Bara, dalam menyusun kabinet, SBY tetap akan memperhitungkan konsesi politik dengan parpol pendukungnya. Jadi, tidak mungkin bersih seratus persen dari wakil-wakil parpol. ‘’Yang membedakan dari kabinet sekarang, faktor kualitas akan lebih dikuatkan,’’ ujar Bara.

Nama-nama kandidat menteri yang diajukan parpol, tambah Bara, akan diproses melalui seleksi yang ketat. ’’Kompetensi akan betul-betul dilihat, apakah memang pantas atau tidak masuk kabinet,’’ ungkapnya. Bara memastikan, proses negosiasi tidak akan mengorbankan kebutuhan kabinet yang kuat dan berkualitas untuk membantu presiden.

Direktur Centre for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro memprediksi SBY akan menampilkan kepemimpinan yang lebih tegas dan membentuk kabinet yang lebih profesional, terutama di bidang ekonomi.
Dalam kaitan itu, lanjut dia, keputusan SBY untuk merangkul salah satu partai besar, seperti Golkar atau PDIP ke struktur kabinetnya akan menentukan wajah hubungan pemerintah dengan DPR. ’’Kalau PDIP dan Partai Golkar bersama-sama menjadi opisisi, pemerintahan SBY akan tetap kesulitan mendapatkan dukungan DPR dalam berbagai kebijakan dan program ekonominya,’’ tegas Umar. (jpnn)

No comments: